disiapkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik

1. LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksana Tugas
Deputi Gubernur DKI Jakarta
bidang Budaya dan Pariwisata
Februari–September 2019
2019

2. i
KATA PENGANTAR
Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI
Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Februari – September 2019.
Laporan ini disusun dalam rangka penyampaian informasi kegiatan Kedeputian
Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Budaya dan Pariwisata, serta sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Plt. Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata selama delapan bulan menjabat, tepatnya tanggal 6 Februari hingga 12
September 2019. Selain itu, laporan ini merupakan upaya dalam mewujudkan
keterbukaan informasi publik oleh Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.
Kami berharap Laporan ini dapat memberi manfaat kepada khalayak luas.
Tentunya, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan
penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
Jakarta, September 2019
Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
Dr. Ir Oswar M. Mungkasa, MURP

3. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Budaya dan Pariwisata disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Plt.
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata selama menjabat sejak Februari hingga
September 2019.
Selama delapan bulan menjalankan tugas sebagai Plt. Deputi Gubernur DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata, tepatnya tanggal 6 Februari hingga 12 September 2019, telah
dilaksanakan 52 kegiatan di bidang budaya dan pariwisata.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh berbagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditemukenali praktek yang berlaku umum yaitu OPD masih
bekerja dalam ‘silo’ (cerobong). Isu budaya dan kepariwisataan yang mayoritas bersifat lintas
OPD hanya ditangani secara individual oleh masing-masing OPD. Hal tersebut mengakibatkan
keluaran/ouput menjadi kurang efisien dan efektif. Salah satu penyebab utama terjadinya
fenomena ini adalah belum tersedianya acuan bersama terkait penanganan suatu isu secara
komprehensif. Untuk itu, Plt. Deputi bidang Budaya dan Pariwisata berinisiatif menyusun acuan
bersama untuk penanganan isu berupa sebuah Desain Besar/Grand Design.
Desain Besar/Grand Design dimaknai sebagai sebuah dokumen yang menjadi acuan bagi
seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat bahkan swasta dalam penanganan sebuah
isu. Desain Besar/Grand Design setidaknya terdiri dari visi, misi, kebijakan, target, peta jalan, dan
rencana aksi. Desain Besar/Grand Design disusun berdasar pendekatan kolaboratif dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Desain Besar/Grand Design merupakan
perwujudan komitmen pemangku kepentingan, sehingga diharapkan penanganan suatu isu
dapat dilaksanakan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih
efisien dan efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, telah diinisiasi penyusunan Desain Besar Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu.
Inisiasi tersebut dipandang penting selain untuk meningkatkan kualitas dan potensi pariwisata
DKI Jakarta, juga sebagai upaya menyelaraskan kegiatan pariwisata diantara para pemangku
kepentingan baik pemerintah DKI Jakarta, pemerintah pusat, pelaku industri dan masyarakat.
Penyusunan dokumen Desain Besar tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian
Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, OPD terkait, serta para
pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Saat ini telah teridentifikasi isu utama pariwisata di Kawasan Kota Tua dan Kepulauan
Seribu, serta telah tersusun visi, misi, dan rancangan kebijakannya. Selanjutnya, dibutuhkan
serangkaian rapat kerja dan lokakarya/konsulasi publik, untuk (i) menyempurnakan isu, visi, misi;
(ii) menentukan target, strategi dan arah kebijakan pengembangan pariwisata di kedua lokasi;
dan (iii) menentukan peta jalan (roadmap) serta rencana aksi.
Hal lain yang diinisiasi oleh kedeputian adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga
Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA MUI)
dalam pengembangan wisata belanja ramah muslim. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk

4. iii
memberikan perlindungan kepada wisatawan muslim di DKI Jakarta dalam mendapatkan
pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Melalui inisiasi tersebut, kantor
Kedeputian berhasil menghubungkan program kerja MUI dengan program kerja beberapa OPD
Provinsi DKI Jakarta, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Perekonomian, dan Biro
Pendidikan Mental dan Spritiual. Namun demikian, kegiatan ini masih dalam tahap awal dan
kedepannya membutuhkan koordinasi intensif untuk penyusunan peta jalan pengembangan
wisata belanja ramah muslim.
Selain kedua inisiasi tersebut, adapun kegiatan yang perlu ditindaklanjuti berkaitan
dengan pengembangan pariwisata dan kebudayaan di DKI Jakarta, antara lain: (i)
Pengembangan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) di Balai Benih
Ikan (BBI) DKI Jakarta; (ii) Penyusunan peta jalan pengembangan Jakarta Islamic Center; (iii)
Peningkatan kualitas pariwisata Taman Benyamin Sueb; (iv) Penyelesaian isu tata kelola dan
peningkatan promosi pariwisata Taman Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan; dan
(v) Penyelesaian isu tata kelola Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta.
Laporan ini pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi
penyempurnaan pembangunan budaya dan pariwisata DKI Jakarta oleh beragam pemangku
kepentingan. Sekaligus juga bagian dari keterbukaan informasi publik.

5. iv
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN
APJI : Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia
ARDI : Anugrah Royalti Dangdut Indonesia
ASEAN : Association of South East Asia Nations
ASITA : Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies
ASPEHINDO : Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia
ASPPI : Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia
Bamus : Badan Musyawarah
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBI : Balai Benih Ikan
BNI : Bank Negara Indonesia
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CPIB : Cara Pembenihan Ikan yang Baik
Dikmental : Pendidikan Mental
Disparbud : Dinas Pariwisata dan Budaya
DKI : Daerah Khusus Ibukota
DKJ : Dewan Kesenian Jakarta
DKPKP : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
DKUKMP : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
DMZ : Demiliterised Zone
DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP : Dewan Pimpinan Pusat
DPRKP : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
FGD : Forum Group Discussion
FKMT : Forum Komunikasi Majelis Ta’lim
FORJIBANG : Forum Pengkajian dan Pengembangan
FOSCA : Forum of Scientist Teenagers
GAPASDAP : Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Ferry
GD : Grand Design
HAI : Himpunan Astronomi Indonesia
HAPSI : Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia
Hildiktipari : Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia
HPI : Himpunan Pariwisata Indonesia
HSSE : Health Safety Security Environment
IAU : International Astronomical Union
Jabodetabek : Jakarta Bogor Tangerang Bekasi
JIS : Jakarta Islamic Center
KAI : Kereta Api Indonesia

6. v
Kemenpar : Kementerian Pariwisata
Kesbangpol : Kesatuan Bangsa dan Politik
KHI : Komunitas Historia Indonesia
KLB : Koefisien Lantai Bangunan
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LPLH SDA MUI : Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Majelis Ulama Indonesia
MICE : Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
Munaslub : Musyawarah Nasional Luar Biasa
Munassus : Musyawarah Nasional Khusus
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PAMMI : Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia
Pemprov : Pemerintah Provinsi
Perda : Peraturan Daerah
Pergub : Peraturan Gubernur
Permen : Peraturan Menteri
PHRI : Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
PKCB : Pusat Konservasi Cagar Budaya
Plh. : Pelaksana Harian
PLN : Perusahaan Listrik Negara
Plt : Pelaksana Tugas
PP : Peraturan Pemerintah
PPI : Perusahaan Perdagangan Indonesia
PPISHP : Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
PPSB : Pusat Pelatihan Seni dan Budaya
RAI : Royalti Anugrah Indonesia
RAPERDA : Rancangan Peraturan Daerah
RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
RENJA : Rencana Kerja
RENSTRA : Rencana Strategis
RIPPARNAS : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
RIPPDA : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPTRA : Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
SDM : Sumberdaya Manusia

7. vi
Setda : Sekretariat Daerah
SINTESA : Simpul Interaksi Teater Jakarta Selatan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA : Sekolah Menengah Atas
TACB : Tim Ahli Cagar Budaya
TGUPP : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TIM : Taman Ismail Marzuki
TPHP : Tempat Promosi Hasil Perikanan
TPO : Tourism Promotion Organization
TRLH : Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
TSP : Tim Sidang Pemugaran
UNESCO : United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization
UP : Unit Pengelola
UPK : Unit Pengelola Kawasan
UPT : Unit Pelaksana Teknis
YEG : Young Entrepreneur Gathering

8. vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................................................... ii
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN .................................................................................... iv
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................vii
BAB I - PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................... 1
1.2 Tugas dan Fungsi Deputi Gubernur ...................................................................................... 1
1.3 Ruang Lingkup Tugas Deputi Gubernur ................................................................................ 2
1.4 Organisasi Kedeputian Gubernur......................................................................................... 2
BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Bulan Februari
2.1.1 Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities di Indonesia ........................................3
2.1.2 Kunjungan Lapangan ke Balai Benih Ikan (BBI) DKI Jakarta .................................................................3
2.1.3 Audiensi Finalis DKI Jakarta pada Ajang Pemilihan Puteri Indonesia Tahun 2019...............................4
2.1.4 Penutupan Pelatihan Seni Teater Lenong Denes .................................................................................4
2.1.5 Membuka Musyawarah Naional Khusus (Munassus) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa
(Munaslub) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of the Indonesian Tours
and Travel Agencies/ASITA) .................................................................................................................5
2.1.6 Kunjungan ke Kota Tua Jakarta ............................................................................................................5
2.2 Bulan Maret
2.2.1 Audiensi Komunitas Sea Kayak Indonesia............................................................................................6
2.2.2 Rapat Koordinasi Hasil Kunjungan ke Balai Benih Ikan (BBI)................................................................7
2.2.3 Rapat Awal Percepatan Pengembangan KSPN di DKI Jakarta..............................................................8
2.2.4 Kunjungan Duta Besar Uruguay ...........................................................................................................8
2.2.5 Audiensi Praktisi Industri Pariwisata (Jakarta Convention and Exhibition Biro)...................................9
2.2.6 Audiensi Gitabumi Voices.....................................................................................................................9
2.2.7 International Forum on Spice Route 2019............................................................................................9
2.2.8 Rapat Kerja Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta...............................................................10
2.2.9 Pagelaran Kesenian Hasil Pelatihan Kota Jakarta Timur Tahun 2019 ................................................11
2.2.10 Kunjungan Lapangan ke Jakarta Islamic Center (JIS) di Koja, Jakarta Utara ......................................11
2.2.11 Kunjungan Walikota Busan, Korea Selatan ........................................................................................12
2.3 Bulan April
2.3.1 Rapat Kerja Kedua Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta....................................................12
2.3.2 Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Pokok-Pokok
Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta..............................................................13
2.3.3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelesaian Peraturan Amanah Perda 4 Tahun 2015
tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi ...........................................................................................13
2.3.4 Kunjungan ke Museum M.H. Thamrin, Kenari Jakarta Pusat.............................................................14
2.3.5 Kunjungan ke Taman Benyamin Sueb di Jakarta Timur .....................................................................14

9. viii
2.3.6 Rapat Kemajuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
DKI Jakarta..........................................................................................................................................14
2.3.7 Menerima Audiensi HAPSI (Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia).....................................15
2.3.8 Audiensi Organisasi SINTESA (Simpul Interaksi Teater Jakarta Selatan)............................................15
2.3.9 Kunjungan Lapangan Setu Babakan...................................................................................................16
2.3.10 Rapat Kerja Ketiga Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta....................................................17
2.3.11 Pembukaan Young Entrepreneur Gathering 2019 .............................................................................17
2.4 Bulan Mei
2.4.1 Audensi Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI). ...................................................................18
2.4.2 Audensi Pengurus Daerah Perkumpulan Filateli Indonesia Provinsi DKI Jakarta...............................18
2.4.3 Rapat Kerja Ke-empat Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta..............................................18
2.4.4 Syiar dan Syair 2019...........................................................................................................................19
2.4.5 Kunjungan Lapangan Planetarium dan Observatorium Jakarta.........................................................19
2.4.6 Lokakarya I Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta ...............................................................20
2.5 Bulan Juni
2.5.1 Menerima Kunjungan Para Finalis (20 Besar) Miss Jakarta Fair di Balai Kota ...................................21
2.5.2 Rapat Kerja Kelima Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta...................................................21
2.5.3 Pameran Lukisan “Jakarta Millenial”..................................................................................................22
2.5.4 Kunjungan Wakil Walikota Kyiv dan Peresmian Patung Anne De Kyiv ..............................................22
2.5.5 Pameran Foto “Korea’s DMZ in Search for the Land of Peace and Life"............................................22
2.5.6 Pengembangan Wisata Belanja Ramah Muslim.................................................................................23
2.5.7 Rapat Kerja Ke-enam Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta ...............................................23
2.5.8 Festival Musik Tradisional Jakarta Beat Society dalam Rangkaian Kegiatan HUT
ke-492 Kota Jakarta Tahun 2019........................................................................................................24
2.6 Bulan Juli
2.6.1 Seminar 400 Tahun Pertemuan Budaya Timur dan Barat: Dinamika Ekonomi
Megapolitan Jakarta ..........................................................................................................................25
2.6.2 Jakarta International Photo Festival dan Groundbreaking Revitalisasi TIM.......................................25
2.6.3 Audiensi Yayasan Kelola.....................................................................................................................26
2.6.4 Peringatan Ulang Tahun Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) ke 37 ....................................26
2.6.5 Rapat Kerja Ketujuh Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta .................................................27
2.6.6 Malam Final Pemilihan Abang None..................................................................................................27
2.7 Bulan September
2.7.1 FGD Penentuan Delineasi dan Zonasi Kawasan Kota Tua ..................................................................27
2.7.2 FGD Penyusunan Pedoman Teknis Pelestarian Kawasan Kota Tua....................................................28
2.7.3 Festival Musik Tradisional (Etno Music Festival) 2019.......................................................................29
2.7.4 Pekan Muharam 1441 Hijriah Prakarsa Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT)
Provinsi DKI Jakarta dan Pembagian Hadiah Lomba Seni Budaya Islam ............................................29
BAB III – INISIATIF INTERNAL
3.1 Desain Besar Percepatan Pengembangan KSPN di DKI Jakarta
3.1.1 Langkah Penyusunan Desain Besar....................................................................................................31
3.1.2 Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Desain Besar ................................................................32
3.1.3 Isu Utama Pengembangan KSPN DKI Jakarta.....................................................................................32

10. ix
3.1.4 Visi dan Misi Pengembangan KSPN DKI Jakarta .................................................................................33
3.2 Pengembangan Wisata Belanja Ramah Muslim di DKI Jakarta ............................................ 33
3.3 Inisitatif Lainnya
3.3.1 Upaya Dokumentasi Kegiatan ............................................................................................................34
3.3.2 Upaya Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kedeputian ....................................................................35
BAB IV – PENUTUP
4.1 Kesimpulan....................................................................................................................... 36
4.2 Saran................................................................................................................................ 36
4.3 Tindak Lanjut .................................................................................................................... 37
LAMPIRAN
LAMPIRAN I
A. Surat Perintah Tugas sebagai Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata................................................................................................................................................39
B. Surat Cuti Besar Haji Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata ........40
C. Surat Perintah Tugas untuk Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
sebagai Plh. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata..............................................................41
D. Surat Pemberhentian Tugas sebagai Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya
dan Pariwisata (Naskah Serah Terima Jabatan).....................................................................................42
LAMPIRAN II
A. Daftar Pemangku Kepentingan Penyusunan Desain Besar Pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional di DKI Jakarta .........................................................................................................44
B. Rincian Isu Utama dan Rancangan Arah Kebijakan Pengembangan KSPN di DKI Jakarta....................46
LAMPIRAN III
Rekapitulasi Kegiatan Kedeputian Gubernur Bidang Budaya Dan Pariwisata Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta Bulan Februari – September 2019.......................................................................................48
LAMPIRAN IV
Daftar Bahan/Materi Kegiatan Budaya dan Pariwisata.........................................................................63

11. 1
BAB I - PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaporan merupakan salah satu pendukung instrumen kebijakan yang sangat penting di
dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat,
dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Pelaporan dilakukan secara berkala, momen tertentu, dan
berjenjang dalam lingkup organisasi pemerintah.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Budaya dan Pariwisata disusun dalam rangka menyampaikan informasi terkait aktivitas yang
telah dilakukan oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup,
Oswar Mungkasa, selama ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Deputi Gubernur Bidang Budaya
dan Pariwisata. Penugasan tersebut merujuk pada Surat Perintah Tugas dari Gubernur Provinsi
DKI Jakarta No. 105/-082.74 tentang Pelaksanaan Tugas Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata (Lampiran I-A).
Atas dasar surat perintah tugas tersebut, laporan kegiatan ini memuat rekam jejak aktivitas
Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata yang dimulai sejak
tanggal 6 Februari 2019 hingga 12 September 2019. Adapun dalam masa jabatannya, Plt. Deputi
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata melaksanakan cuti besar Haji pada tanggal 15 Juli
hingga 30 Agustus 2019, sesuai dengan Surat 1022/-086.41 tentang Pemberian Cuti (Lampiran
I-B).
Pada masa cuti tersebut, Kegiatan Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
dilaksanakan oleh Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi selaku
Pelaksana Harian (Plh). Penunjukan Plh tersebut ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 105/-082.74 tentang Pelaksana Tugas Deputi Gubernur
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, tertanggal
6 Februari 2019 (Lampiran I-C).
Pada akhirnya, Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan
pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan langkah-langkah
pembangunan di Bidang Budaya dan Pariwisata.
1.2 Tugas dan Fungsi Deputi Gubernur
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata merupakan salah satu kedeputian
yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tanggung jawab,
dan Tata Kerja Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta di bidang Budaya dan Pariwisata, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang budaya dan pariwisata.
2. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang budaya
dan pariwisata.

12. 2
3. Pelaksanaan komunikasi publik sesuai bidang tugasnya.
4. Pelaksanaan komunikasi antarlembaga sesuai bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas untuk mewakili Gubernur sesuai bidang tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur.
7. Penyampaian laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
1.3 Ruang Lingkup Tugas Deputi Gubernur
Ruang lingkup tugas Deputi Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata adalah:
1. Tugas dan fungsi Deputi bukan merupakan lingkup tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah.
2. Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan
Lembaga serta dapat melakukan konsultasi dengan pakar atau kelompok pakar/profesi
yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
3. Dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi, Deputi berkoordinasi dengan Sekretaris
Daerah.
4. Fungsi pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Deputi adalah
dalam rangka memperoleh data dan informasi sebagai bahan penyusunan saran,
pertimbangan, dan laporan Deputi kepada Gubernur.
1.4 Organisasi Kedeputian Gubernur
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur
No. 85 Tahun 2008 Pasal 5 bahwa Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata dibantu 2 (dua) orang
Asisten Deputi sebagai berikut:
(i) Asisten Deputi Bidang Budaya
(ii) Asisten Deputi Bidang Pariwisata
Tugas dari kedua Asisten Deputi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan saran dan pertimbangan Deputi kepada
Gubernur dalam lingkup bidang masing-masing.
b. Mempersiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
Deputi dalam lingkup bidang masing-masing.
c. Mempersiapkan bahan dan pelaksanaan dalam rangka komunikasi publik dan komunikasi
antarlembaga dalam lingkup bidang masing-masing.
d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi dalam lingkup bidang
masing-masing.
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata turut dibantu oleh 4 (empat) staf tingkat Teknis Ahli.

13. 3
BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN
Berikut adalah rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Plt. Deputi Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, selama Bulan Februari 2019 hingga Bulan
September 2019. Adapun kegiatan pada tanggal 15 Juli hingga 30 Agustus 2019 tidak tercatat
karena Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata melaksanakan Cuti Besar Haji. Pada
masa cuti tersebut, pelaksanaan kegiatan Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
oleh Gubernur diberikan kepada Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan
Transportasi selaku Pelaksana Harian/Plh (Surat Perintah Tugas Gubernur DKI Jakarta No. 105/-
082.74).
2.1 Bulan Februari
2.1.1 Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities di Indonesia
Sekretaris Jenderal Tourism Promotion
Organization (TPO) for Asia Pasific
Cities pada tanggal 11 Februari 2019,
berkunjung ke Jakarta dalam
rangka melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Indonesia terkait pelibatan
Indonesia dalam kegiatan TPO di tahun 2019.
TPO merupakan organisasi pariwisata terbesar di Asia Pasifik dan dibentuk sejak tahun
2002. TPO saat ini telah beranggotakan 91 kota dari 10 negara Asia Pasific, dan beberapa
Kabupaten/Kota dari Indonesia yang menjadi anggota seperti Kota Surabaya, Yogyakarta, dan
Bitung. Detail mengenai TPO dapat dilihat pada www.aptpo.org/eng/
Rapat dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta dan dibuka oleh Plt. Deputi Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Beberapa hal yang mengemuka dalam rapat
tersebut yaitu:
• TPO mengharapkan DKI Jakarta dapat hadir menampilkan pertunjukan seni pada acara
“The 9th TPO General Assembly” yang akan dilaksanakan di Busan, Korea Selatan, pada
tanggal 25-28 September 2019.
• TPO juga menawarkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai
kandidat Presiden TPO. Kota yang terpilih menjadi Presiden TPO diwajibkan memberi
kontribusi sebesar 3 Miliar Rupiah untuk 2 tahun masa jabatan.
Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah:
• Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Gubernur, dan Gubernur memberi arahan
untuk tidak ikut serta dalam pencalonan sebagai Presiden TPO.
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mengoordinasikan partisipasi DKI Jakarta dalam
“The 9th TPO General Assembly” tanggal 25-28 September 2019 di Busan.
2.1.2 Kunjungan Lapangan ke Balai Benih Ikan (BBI) DKI Jakarta
Kantor Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 11 hingga 13
Februari melakukan kunjungan lapangan ke 4 BBI milik DKI Jakarta, yaitu: (i) BBI Kalideres; (ii)
BBI Ciganjur; (iii) BBI Ujung Menteng; dan (iv) BBI Ciracas. Kunjungan yang dipimpin oleh Asisten

14. 4
Deputi Bidang Budaya tersebut dilakukan dalam rangka meninjau kondisi serta pengelolaan BBI
DKI Jakarta. Beberapa poin penting hasil kunjungan adalah:
• Rincian luas kawasan ke 4 (empat) BBI di DKI Jakarta, adalah sebagai berikut: (i) BBI
Kalideres memiliki luasan 15,25 Ha; (ii) BBI Ciganjur seluas 10 Ha; (iii) BBI Ujung Menteng
seluas 15 Ha; dan (iv) BBI Ciracas seluas 0,55 Ha.
• Ke-empat BBI memiliki gedung dan fasilitas yang secara fisik telah memadai, namun belum
dikelola dengan baik. Perawatan dan efisiensi penggunaan gedung dan fasilitas perlu
ditingkatkan. Contoh seperti penggunaan lahan yang kurang maksimal, hanya 3-5 Ha yang
dimanfaatkan.
• Ke-empat BBI kekurangan sumberdaya manusia, terutama yang memiliki latar belakang
pendidikan peternakan dan administrasi/pengelolaan aset.
Sebagai bentuk tindak lanjut akan diselenggarakan rapat koordinasi dengan BBI terkait
perbaikan tata kelola.
2.1.3 Audiensi Finalis DKI Jakarta pada Ajang Pemilihan Puteri Indonesia Tahun 2019
Kantor Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 12 dan 19
Februari 2019 menerima audiensi dari 3 (tiga) Finalis DKI Jakarta pada ajang pemilihan Puteri
Indonesia Tahun 2019, yaitu: (i) Agatha Aurelia; (ii) Daniella Grace Krestianto; dan (iii) Diah Ayu
Lestari. Para finalis bermaksud memohon dukungan serta arahan dari Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
Plt. Deputi menyampaikan agar finalis dari DKI Jakarta dapat saling mendukung dan
nantinya dapat berkontribusi untuk DKI Jakarta. Dicontohkan bentuk kontribusi sederhana yang
dapat dilakukan adalah mengembangkan jejaring alumni finalis DKI Jakarta pada ajang Puteri
Indonesia. Melalui jejaring tersebut, dapat disampaikan masukan kepada pemerintah saran
pembangunan pariwisata dan budaya DKI Jakarta.
2.1.4 Penutupan Pelatihan Seni Teater Lenong Denes
Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 19
Februari 2019, mewakili Gubernur menghadiri acara penutupan pelatihan seni teater Lenong
Denes di Auditorium Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Jakarta Selatan.

15. 5
Pelatihan seni teater tersebut diikuti oleh berbagai peserta, dari pemuda, anak-anak, hingga
orang dewasa. Pelatihan dilakukan secara gratis oleh pihak Unit Pelaksana (UP) Pusat Pelatihan
Seni Budaya Jaksel, dan peserta diberi sertifikat setelah mengikuti pelatihan selama 10 hari.
Dalam acara tersebut, peserta pelatihan menampilkan lenong Denes. Plt. Deputi Gubernur
berharap agar lenong dan budaya betawi dapat dilestarikan serta dipertunjukkan kepada
khalayak luas, utamanya ditempat-tempat ramai pengunjung pariwisata seperti hotel.
2.1.5 Membuka Musyawarah Naional Khusus (Munassus) dan Musyawarah Nasional Luar
Biasa (Munaslub) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of the
Indonesian Tours and Travel Agencies/ASITA)
ASITA pada tanggal 27 Februari 2019 menyelenggarakan Munassus dan Munaslub di Hotel
Alila, Pecenongan Jakarta. Kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemilihan
Ketua Umum ASITA, sekaligus pemilihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASITA.
Plt. Deputi menyampaikan bahwa ASITA sebagai tempat berhimpunnya para Travel Agent
seluruh Indonesia menjadi mitra penting
bagi Pemerintah dalam membangun dan
mengembangkan pariwisata nasional,
termasuk pariwisata di DKI Jakarta.
Diharapkan juga ASITA dapat
memenangkan persaingan di dunia
internasional dan mempromosikan
pariwisata Indonesia khususnya Jakarta.
2.1.6 Kunjungan ke Kota Tua Jakarta
Kunjungan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan maksud meninjau kawasan
Kota Tua sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sekaligus memberi
arahan terkait langkah pengembangan kawasan Kota Tua kedepannya. Sebagai informasi,
KSPN DKI Jakarta terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu Kota Tua dan Kepulauan Seribu. Beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan Kawasan wisata Kota Tua, antara lain:
• Pengembangan jalur/rute perjalanan bagi pengunjung;
• Peningkatan kemudahan akses antarobyek wisata, terutama menuju Pelabuhan Sunda
Kelapa dan Museum Bahari.

16. 6
Sebagai upaya percepatan pengembangan Kawasan wisata Kota Tua, dinisiasi sebuah
Desain Besar (Grand Design/GD). Desain Besar tersebut akan menjabarkan permasalahan,
strategi, serta rencana aksi yang perlu ditempuh dalam pengembangan kawasan wisata Kota
Tua. Dalam kaitan penyusunan GD, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu:
• pemetaan kelembagaan kawasan wisata Kota Tua;
• pemetaan status dan kondisi bangunan gedung;
• pemetaan lokasi potensial wisata dan permasalahannya.
Menindaklanjuti hal tersebut, UPK Kota Tua akan menginventarisasi data status dan
sebaran bangunan gedung cagar budaya maupun non-cagar budaya, serta melakukan pemetaan
lokasi potensial wisata dan pemasalahannya.
2.2 Bulan Maret
2.2.1 Audiensi Komunitas Sea Kayak Indonesia
Perwakilan komunitas Sea Kayak
Indonesia pada tanggal 4 Maret 2019
berkunjung ke kantor Kedeputian Gubernur
Bidang Budaya dan Pariwisata untuk
menyampaikan rencana penyelenggaraan
Maraton Kayak 2019 di DKI Jakarta, tepatnya di
Kepulauan Seribu.
Beberapa hal yang mengemuka dalam audiensi adalah:
• Banyak pulau di Kepulauan Seribu yang belum sepenuhnya terjamah oleh kunjungan
wisatawan. Melalui olahraga mendayung, diharapkan potensi pariwisata Kep. Seribu dapat
dimaksimalkan.
• Berdasarkan pengalaman kegiatan Belitong Marathon Kayak pada tahun 2018, diketahui
bahwa olahraga mendayung memiliki banyak peminat baik nasional maupun internasional.
• Keunggulan olahraga mendayung adalah kegiatan tersebut dapat dipelajari tanpa
membutuhkan pelatihan khusus, sehingga masyarakat awam dapat hadir mengikuti
kegiatan maraton kayak 2019 DKI Jakarta.
• Dalam kegiatan maraton tersebut juga akan dilakukan kampanye peduli lingkungan dalam
bentuk bersih-bersih pantai dan tidak ada penggunaan plastik sekali pakai.

17. 7
Sebagai bentuk tindak lanjut, pihak Sea Kayak Indonesia diharapkan dapat menyiapkan
proposal kegiatan sehingga Pemprov DKI dapat menelaah terlebih dahulu secara terpadu
rencana kegiatan Maraton Kayak 2019.
2.2.2 Rapat Koordinasi Hasil Kunjungan ke Balai Benih Ikan (BBI)
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 5 Maret 2019
menyelenggarakan rapat dengan Balai Benih Ikan (BBI) DKI Jakarta dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi terkait kondisi terkini BBI DKI Jakarta dan rencana pengembangannya.
Beberapa hal penting yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah:
a) Terdapat 4 (empat) BBI di DKI Jakarta, yaitu (i) BBI Kalideres dengan luasan 15,25 Ha; (ii)
BBI Ciganjur dengan luasan 10 Ha; (iii) BBI Ujung Menteng dengan luasan 15 Ha; dan (iv)
BBI Ciracas dengan luasan 0,55 Ha.
b) Selain BBI, terdapat 2 (dua) Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) di DKI Jakarta, yaitu
(i) TPHP Cengkareng dengan luasan 5.888 M2
; dan (ii) TPHP Sumenep dengan luasan 630
m2
.
c) PT. PPISHP selaku pengelola BBI saat ini menyediakan benih ikan untuk:
• 796 Pembudidaya ikan di DKI Jakarta. Penyediaan benih dilakukan untuk kegiatan
usaha/dagang.
• 28 Waduk dan Setu di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menjaga persediaan stok
ikan melalui penebaran benih di waduk/setu tersebut.
• 290 RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Penyediaan dilakukan berdasarkan
permintaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
• Sekolah, Pesantren, dan Kantor Pemerintahan.
d) Untuk memenuhi penyediaan benih diatas, DKI Jakarta membutuhkan ± 8 juta benih ikan
per tahunnya, dengan rincian 7,5 juta ikan untuk konsumsi, dan 500 ribu ikan untuk
hias/non-konsumsi.
e) Jenis ikan konsumsi utama yang dibudidayakan di DKI Jakarta adalah (i) nila; (ii) gurame;
(iii) lele; dan (iv) ikan mas. Dari ke-empat jenis tersebut, ikan lele menjadi potensi utama
DKI Jakarta. BBI Ciganjur dan BBI Ujung Menteng telah mendapatkan sertifikasi CPIB
(Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenis
ikan tersebut.
f) Sementara itu, ikan gurame menjadi jenis ikan yang selanjutnya akan didorong
pengembangannya karena banyak diminati oleh masyarakat. Saat ini BBI Ciganjur adalah
satu-satunya BBI di DKI Jakarta yang memiliki sertifikat CPIB untuk ikan gurame.
g) DKPKP dan PT. PPISHP merencanakan pengembangan BBI sebagai berikut:
• BBI sebagai pusat informasi dan edukasi budidaya perikanan. Rencana tersebut akan
diinisiasi pada tahun 2020.
• Pengembangan kajian teknologi budidaya perikanan mengenai (i) Sex Reversal, yaitu
rekayasa hormon pada induk ikan untuk menghasilkan benih dengan gender sesuai

18. 8
yang diinginkan oleh pembudidaya; dan (ii) Pemuliaan Induk Ikan, yaitu perbaikan
genetik induk ikan melalui tindakan pembudidayaan yang teruji secara ilmiah.
2.2.3 Rapat Awal Percepatan Pengembangan KSPN di DKI Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2019, Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
mengadakan rapat koordinasi terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) DKI Jakarta. Kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu sebagai KSPN DKI Jakarta saat
ini belum terkelola maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya percepatan pengembangan
kedua destinasi tersebut.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati akan disusun Desain Besar (Grand
Design/GD) Pengembangan KSPN DKI Jakarta. Desain besar pada dasarnya adalah sebuah
konsep perencanaan yang menggunakan pendekatan kolaboratif dan mengutamakan “komitmen”
dan “konsensus” dari berbagai pihak terkait. Desain Besar disusun dengan maksud untuk
menjabarkan isu-isu kepariwisataan di
Kota Tua dan Kepulauan Seribu, serta
solusinya. Kedepannya akan dibentuk
forum kepariwisataan DKI Jakarta yang
terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis,
dan masyarakat untuk sebagai wadah
diskusi dan bertukar informasi.
2.2.4 Kunjungan Duta Besar Uruguay
Duta Besar Uruguay untuk Indonesia,
HE. Mr. Gerardo Prato, pada tanggal 6 Maret
2019 berkunjungan ke Balai Kota DKI
Jakarta dalam rangka memperkenalkan diri
dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Kunjungan tersebut diterima oleh
Plt. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan
Kebudayaan.
Beberapa hal yang mengemuka adalah:
• Indonesia dipandang sebagai mitra strategis di Kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.
Indonesia dan Uruguay memiliki hubungan diplomasi sejak tahun 1967.
• Uruguay merupakan salah satu anggota utama dari Mercosur. Mercosur adalah organisasi
negara-negara Amerika Selatan yang mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, kegiatan
kebudayaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Anggota utama Mercosur lainnya
adalah Argentina, Brazil, dan Paraguay. Kantor utama Mercosur berada di Montevideo,
ibukota Uruguay.
• Beberapa peluang kerjasama antara Jakarta dan Montevideo seperti disektor pariwisata,
pangan, transportasi, dan manajemen perkotaan.
• Duta Besar Uruguay menyampaikan kesediaan untuk menghubungkan DKI Jakarta dengan
Pemerintah Kota di Uruguay untuk menjalin kerjasama.

19. 9
2.2.5 Audiensi Praktisi Industri Pariwisata (Jakarta Convention and Exhibition Biro)
Beberapa praktisi industri pariwisata yang bergerak di bidang MICE (Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition) pada tanggal 12 Maret 2019 melakukan audiensi dalam rangka
membahas arah kepariwisataan DKI Jakarta kedepannya. Beberapa hal yang mengemuka dari
audiensi tersebut adalah:
• Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah jarang melibatkan praktisi MICE
dalam kegiatan maupun perencanaan pariwisata.
• Kondisi pariwisata, terutama MICE di DKI Jakarta dirasa semakin menurun baik dari segi
kualitas maupun kuantitas.
Plt. Deputi menyampaikan bahwa saat ini
DKI Jakarta sedang menyusun Desain Besar
Pengembangan KSPN yang akan digunakan
sebagai referensi pengembangan kawasan Kota
Tua dan Kep. Seribu. Selain itu, akan dibentuk
forum pariwisata yang membahas permasalahan-
permasalahan umum kepariwisataan DKI Jakarta.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari audiensi
tersebut, praktisi pariwisata di bidang MICE akan
mulai dilibatkan dalam forum pariwisata.
2.2.6 Audiensi Gitabumi Voices
Pada tanggal 12 Maret 2019, Grup paduan
suara Gitabumi Voices melakukan audiensi
dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dengan tujuan memohon dukungan pembiayaan
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait
keikutsertaan dalam ajang Grandprix of Nations
Gothenburg 2019 dan 4th European Choir
Games pada tanggal 3 – 10 Agustus 2019 di Swedia.
Gitabumi Voices yang dipandu oleh Tedy Eka Supriyandi akan melakukan penampilan di
dua kategori, yaitu Jazz Popular Choice dan Folklore with Accompaniment. Beberapa lagu
daerah khas Jakarta akan ditampilkan dalam kompetisi tersebut. Lagu-lagu Gitabumi Voices akan
dibawakan oleh 12 remaja dengan jenjang umur 11-16 tahun, dan diiringi oleh 5 musisi
profesional.
Dalam mendukung Gitabumi Voices untuk mengikuti kompetisi internasional tersebut,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta akan bersurat kepada Gubernur mengenai
kemungkinan pembiayaan keikutsertaan Gitabumi Voices dalam kompetisi tersebut, serta
memberi surat apresiasi kepada Gitabumi Voices untuk dapat digunakan sebagai dasar
endorsement.
2.2.7 International Forum on Spice Route 2019
Pada tanggal 19 Maret 2019, Plt. Deputi Gubernur bidang Budaya dan pariwisata
menghadiri pembukaan kegiatan International Forum on Spice Route (IFSR) 2019 di Museum

20. 10
Nasional. IFSR 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 19 – 24 Maret tersebut merupakan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Negeri Rempah bekerjasama dengan Kementerian
Koordinator Bidang Maritim, dan mengusung tema “Reviving the World’s Maritime Culture
through the Common Heritage of Spice Route”. IFSR
2019 diselenggarakan sebagai wadah berbagi
informasi dan pengetahuan mengenai budaya maritim
Indonesia dan memperkenalkan kembali peranan
penting Indonesia di skala global. Kegiatan tersebut
diisi oleh berbagai kegiatan seperti kuliah umum,
peluncuran buku, dan tour museum.
2.2.8 Rapat Kerja Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 21
Maret 2019 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Desain Besar Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) DKI Jakarta dengan tujuan memperkenalkan konsep Desain Besar
(Grand Design/GD) dan menyiapkan langkah-langkah penyusunan GD untuk KSPN DKI Jakarta.
Beberapa hal yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah:
• Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Kementerian Pariwisata),
menyampaikan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan
tercepat di dunia. Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar
pada tahun 2020 dengan besaran ± 20 Miliar USD.
• Sektor pariwisata dipercaya dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut telah dibuktikan oleh daerah-daerah yang berada di sekitar kawasan Danau
Toba yang saat ini berstatus KSPN. Telah terjadi lonjakan PAD hingga 80% di daerah-
daerah tersebut.
• Kota Tua Jakarta dan Kepulauan Seribu telah ditetapkan dalam PP Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025
(RIPPARNAS) sebagai KSPN.
• Pada periode pembangunan 2015-2019, Kota Tua Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi
satu dari 10 Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan pengembangannya. Sebagai upaya
percepatan pengembangan dua destinasi prioritas nasional tersebut, akan disusun Desain
Besar (Grand Design/GD) KSPN DKI Jakarta.
• GD adalah konsep penanganan suatu isu menggunakan pendekatan kolaboratif yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Komitmen dan konsensus antar
pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam GD.
• langkah penyusunan GD adalah: (i) Pendalaman isu, pemetaan stakeholder, dan
penyepakatan roadmap penyusunan GD; (ii) Penentuan visi, misi, dan target; (iii)
Penentuan strategi dan kebijakan; (iv) Penentuan rencana aksi dan roadmap implementasi
GD; dan (v) Peluncuran dan sosialisasi.

21. 11
Sebagai bentuk tindak lanjut, peserta rapat
yang hadir akan menjadi tim inti penyusunan GD
KSPN DKI Jakarta dan akan melengkapi daftar
pemangku kepentingan serta isu KSPN DKI
Jakarta. Rapat selanjutnya akan fokus membahas
detail roadmap penyusunan GD serta hal yang
perlu disiapkan dalam penyelenggaraan konsultasi
publik I.
2.2.9 Pagelaran Kesenian Hasil Pelatihan Kota Jakarta Timur Tahun 2019
Pagelaran kesenian Pusat Pelatihan
Seni dan Budaya (PPSB) Jakarta Timur
merupakan sebuah wadah bagi para peserta
pelatihan seni dan budaya untuk
menampilkan keterampilan yang telah
mereka peroleh selama pelatihan. Acara
yang diselenggarakan pada tanggal 22
Maret 2019 diisi dengan pertunjukan perkusi
dan beberapa seni lain seperti marawis,
nasyid, tari-tarian (tari lentera, tari topeng,
dan lainnya), dan pertunjukan teater.
Pelatihan seni yang diselenggarakan oleh PPSB Jaktim dilakukan selama 10 hari dan diikuti
oleh berbagai lapisan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenjang pelatihan seni yang diselenggarakan
oleh PPSB Jaktim setiap tahunnya, yaitu pelatihan seni tingkat dasar, tingkat madya, dan tingkat
terampil. Pagelaran kesenian ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai jenjang pelatihan. Plt.
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menyampaikan harapan agar pelestarian
budaya Indonesia, khususnya budaya DKI Jakarta dapat terus dilakukan.
2.2.10 Kunjungan Lapangan ke Jakarta Islamic Center (JIS) di Koja, Jakarta Utara
Pada tanggal 26 Maret 2019, Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya
dan Pariwisata melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta Islamic Centre (JIS). Berdasarkan
kunjungan tersebut ditemukan permasalahan pengelolaan JIS. Saat ini pengelolaan JIS
dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Takmir Masjid. Hal
tersebut menyebabkan ketidakselarasan perencanaan dan pelaksanaan program JIS. Sejalan
dengan itu, Plt. Deputi meenyampaikan perlu disusun sebuah peta jalan Pengembangan dan
Pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Peradaban Islam di Jakarta menggunakan
pendekatan kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

22. 12
2.2.11 Kunjungan Walikota Busan, Korea Selatan
Pada tanggal 27 Maret 2019, Walikota
Busan, Oh Keo-don, bersama dengan
Sekretaris Jenderal Tourism Promotion
Organization (TPO) dan jajarannya melakukan
kunjungan ke DKI Jakarta dalam rangka
menjalin silahturahmi dengan Pemprov DKI
sekaligus menyiapkan The 33rd Executive
Committee Meeting and Tourism Promotion Organization (TPO) Travel Trade 2019 yang akan
diselenggarakan di Jakarta pada akhir Bulan Mei 2019. Walikota Busan disambut oleh Plt.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, dan Perwakilan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).
Walikota Busan menyampaikan apresiasi kepada Jakarta karena telah
sukses menyelenggarakan ASIAN Games 2018, sekaligus memberikan selamat
terkait peresmian MRT. Walikota Busan melanjutkan bahwa Busan dan Jakarta pada dasarnya
memiliki karakteristik yang sama, terutama fungsinya sebagai kota logistik. Oleh sebab itu, Busan
dan DKI Jakarta dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman mengenai pengelolaan
transportasi darat dan laut.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata menyampaikan beberapa sektor pembangunan yang menjadi daya tarik utama
Busan seperti: (i) pengelolaan wilayah pesisir; (ii) pariwisata dan MICE; dan (iii) pengembangan
infrastruktur kota, utamanya infrastruktur kelautan. DKI Jakarta pada dasarnya sangat terbuka
untuk berkolaborasi dengan Busan pada masa mendatang.
2.3 Bulan April
2.3.1 Rapat Kerja Kedua Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 1
April 2019 menyelenggarakan rapat kerja kedua Penyusunan Desain Besar Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) DKI Jakarta dengan
tujuan: (i) menyiapkan langkah-langkah
penyusunan GD; (ii) memetakan isu pariwisata di
Kep. Seribu dan Kawasan Kota Tua; dan (iii)
memetakan daftar pemangku kepentingan
pariwisata di Kep. Seribu dan Kawasan Kota Tua.
Beberapa hal yang mengemuka dalam rapat
tersebut adalah:
• Langkah penyusunan Desain Besar terdiri dari: (i) Pendalaman isu dan pemetaan
pemangku kepentingan; (ii) Penyepakatan visi, misi, dan target; (iii) Penyepakatan strategi
dan kebijakan; (iv) Penyepakatan rencana aksi dan peta jalan implementasi Desain Besar;
serta (v) Peluncuran dan sosialisasi.
• Beberapa isu pengembangan pariwisata yang telah teridentifikasi, yaitu: (i) Belum
optimalnya tata kelola; (ii) keterbatasan aksesibilitas; (iii) keterbatasan ketersediaan utilitas;

23. 13
(iv) keterbatasan sarana pendukung; (v) sosial dan budaya; serta (vi) kebencanaan,
lingkungan, dan keamanan.
• Teridentifikasi 6 (enam) pemangku utama dalam penyusunan Desain Besar KSPN DKI
Jakarta, yaitu: (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Provinsi; (iii) Pelaku Industri/usaha; (iv)
Masyarakat/Komunitas; (v) Media; dan (vi) Dunia Pendidikan. Daftar pemangku
kepentingan akan terus dimutakhirkan selama penyusunan Desain Besar berlangsung.
• Visi awal yang diusulkan adalah sebagaimana berikut:
(i) Mewujudkan kepulauan seribu menjadi Destinasi wisata bahari bertaraf internasional;
(ii) Mewujudkan kawasan kota tua sebagai Destinasi wisata yang mendapat pengakuan
internasional.
• Misi awal yang diusulkan mencakup 6 (enam) misi, yaitu:
(i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
(ii) Meningkatkan tata kelola dan sarana pendukung bertaraf internasional;
(iii) Meningkatkan aksesibilitas dan utilitas bertaraf internasional;
(iv) Membangun budaya menghormati dan melayani tamu;
(v) Mengintensifkan hiburan berbasis budaya (atraksi, pagelaran, pertunjukan serta
festival);
(vi) Melengkapi dokumen sejarah kota tua.
2.3.2 Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran
Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan FGD tersebut pada tanggal 4 April
2019 dalam rangka merusmuskan langkah strategis pemajuan kebudayaan Daerah DKI Jakarta.
Sejalan dengan hal tersebut, sedang disusun peraturan daerah mengenai pelestarian
Kebudayaan Daerah DKI Jakarta oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disampaikan dalam
FGD bahwa proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui: (i) perlindungan; (ii)
pengembangan; (iii) pemanfaatan; dan (iv) pembinaan. Diharapkan peraturan yang sedang
disusun dapat memberikan arahan teknis mengenai empat hal tersebut.
2.3.3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelesaian Peraturan Amanah Perda 4 Tahun 2015
tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 5 April 2019
menyelenggarakan rapat ini sebagai upaya dalam memantau dan mengevaluasi penyelesaian
amanah Peraturan Amanah Perda 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Sebagai informasi, Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
mengamanatkan penetapan 10 Peraturan Gubernur sebagai peraturan organik teknis pelestarian
kebudayaan Betawi. Namun, dari 10 Pergub yang diamanatkan hanya 2 (dua) Pergub yang
sudah ditetapkan.
Sebagai upaya percepatan, disarankan materi muatan 8 (delapan) Pergub amanat Perda
No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi disusun dan dimuat dalam 1 (satu)
Peraturan Gubernur yakni Pergub tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi.

24. 14
2.3.4 Kunjungan ke Museum M.H. Thamrin, Kenari Jakarta Pusat
Jajaran Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 11 April 2019
melakukan kunjungan lapangan ke Museum M.H. Thamrin di Kenari, Jakarta Pusat. Melalui
kunjungan tersebut, ditemukan bahwa Museum M.H Thamrin belum dapat menarik banyak
pengunjung karena beberapa hal, seperti: (i) aksesibilitas yang kurang optimal; (ii) kurang
tertatanya kawasan sekitar museum; serta (iii) isi museum yang belum dikurasikan secara optimal.
2.3.5 Kunjungan ke Taman Benyamin Sueb di Jakarta Timur
Jajaran Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 11 April 2019
melakukan kunjungan lapangan ke Taman Benyamin Sueb di Jakarta Timur. Berdasarkan
peninjauan tersebut, ditemukan isu: (i) Sumber Daya Manusia terbatas; (ii) Belum ada rencana
induk pembangunan dan pengelolaan Taman Benyamin Sueb; (iii) Belum ada standar
pengelolaan Taman Benyamin Sueb; (iv) isi museum yang belum dikurasikan secara optimal.
Menindaklanjuti hal tersebut, Jajaran Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
mengusulkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta: (i) Rencana Induk Pembangunan dan Pengelolaan Taman Benyamin Sueb, dan; (ii)
standar pengelolaan dan pelayanan Taman Benyamin Sueb.
2.3.6 Rapat Kemajuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) DKI Jakarta
Kegiatan ini diselenggarakan oleh
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata pada tanggal 12 April 2019 dengan
tujuan memantau kemajuan penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) DKI Jakarta.
Beberapa hal penting yang mengemuka
dalam rapat antara lain:
b) Dokumen RIPPDA yang saat ini sedang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
telah mencapai proses review naskah akademis. Proses tersebut saat ini dikoordinasikan
dan dikerjakan oleh Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan berbagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
c) Proses penetapan RIPPDA pernah terhambat pada tahun 2016/2017 karena perlunya
penyesuaian ulang isi dokumen terhadap Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
d) Rancangan naskah akademis RIPPDA telah memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi
DKI Jakarta.
e) Rancangan naskah akademis RIPPDA menjelaskan visi, misi, target, rencana kegiatan,
dan secara spasial menunjukkan lokasi potensial pariwisata DKI Jakarta hingga tingkat
kecamatan.

25. 15
f) Hal yang perlu didetailkan dalam RIPPDA adalah:
• Perlu disusun levelling/cascading potensi pariwisata berdasarkan tingkatan wilayah
administrasi (kecamatan, kab/kota, atau provinsi). Hal ini untuk menghindari kesamaan
ciri khas suatu wilayah, serta mempermudah penyusunan rencana kegiatan
kepariwisataan di lokasi-lokasi tersebut.
• Perlu dibuat sebuah tayangan yang dapat menjelaskan konstelasi RIPPDA dengan
dokumen perencanaan pembangunan.
g) Setelah proses review naskah akademis RIPPDA selesai, tahapan selanjutnya adalah (i)
penyempurnaan/revisi naskah akademis; (ii) penyusunan draf Raperda RIPPDA; (iii)
public hearing/konsultasi publik; (iv) harmonisasi Raperda di Biro Hukum; dan (vi)
penetapan Perda.
2.3.7 Menerima Audiensi HAPSI (Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia)
Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) pada tanggal 15 April 2019
melakukan audiensi dengan tujuan menjajaki dukungan dari pemerintah DKI Jakarta untuk
kegiatan HAPSI berupa drama musikal semi kolosal tentang “social story of islam”di Indonesia.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Taman Ismail Marzuki
(TIM), dan akan melibatkan aktor/aktris papan atas Indonesia.
Disarankan pihak HAPSI dapat menyusun sebuah dokumen ringkas untuk mendetailkan
hal yang ingin dimintakan bantuan dari
Pemprov DKI. Disparbud DKI dapat
memberikan bantuan secara gratis dalam
hal penyediaan SDM kepariwisataan,
contohnya menugaskan Abang-None dan
penari untuk ikut terlibat dalam acara
HAPSI tersebut.
2.3.8 Audiensi Organisasi SINTESA (Simpul Interaksi Teater Jakarta Selatan)
Pada tanggal 15 April 2019,
Organisasi SINTESA (Simpul Interaksi
Teater Jakarta Selatan) melakukan
audiensi dengan tujuan menyampaikan
aspirasi mengenai ruang kreatif seni dan
budaya DKI Jakarta.
SINTESA berpendapat bahwa ruang/lokasi untuk mengembangkan dan menampilkan seni
dan budaya di Kota Jakarta Selatan semakin menurun baik dalam hal kuantitas dan maupun
kualitas. Gelanggang Remaja Jakarta Selatan dalam sejarahnya, menjadi lokasi pentas kesenian
dan budaya yang berperan penting dalam melahirkan seniman-seniman Kota Jakarta Selatan.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
a) Fungsi Gelanggang Remaja Kota Jakarta Selatan sebagai lokasi pertunjukan seni dan
budaya dirasa telah hilang. Gelanggang yang saat ini dikelola oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga, lebih difokuskan untuk memenuhi target okupansi (melalui penyewaan tempat)

26. 16
daripada pengembangan kegiatan. Dampaknya adalah kurang termanfaatkannya fasilitas-
fasilitas pendukung kegiatan kesenian dalam gedung Gelanggang Remaja.
b) Aturan tarif retribusi penyewaan gedung dalam Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 2017
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda, dirasa
memberatkan seniman dalam melakukan pengembangan seni dan budaya DKI Jakarta,
utamanya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang bersifat non-
komersial.
Berdasarkan audiensi tersebut, diusulkan pihak SINTESA dapat menyusun dan
mengirimkan proposal ringkas yang berisikan:
a) Masalah dan solusi yang ditawarkan;
b) Rincian hal-hal yang perlu dibenahi dalam Pergub No. 5 Tahun 2017, terutama terkait
pembebasan kewajiban retribusi penggunaan gedung/lokasi.
Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata akan
mengundang Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Organisasi
SINTESA, dan organisasi sejenis dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta, untuk hadir dalam
rapat koordinasi membahas isu tersebut secara lebih mendalam.
2.3.9 Kunjungan Lapangan Setu Babakan
Pada tanggal 18 April 2019, Kedeputian
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
melakukan kunjungan lapangan ke Setu
Babakan yang merupakan merupakan pusat
kebudayaan betawi dan salah satu kawasan
pariwisata Pemprov DKI. Berdasarkan
kunjungan tersebut, ditemukan isu utama tata
kelola, yaitu: (i) belum berfungsinya Forum
Pengkajian dan Pengembangan (FORJIBANG)
secara optimal; (ii) terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan
kawasan Setu Babakan; dan (iii) belum optimalnya pemasaran pariwisata Setu Babakan.
Beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan, antara lain: (i) evaluasi dan penguatan fungsi
FORJIBANG sebagai kurator dalam pengembangan budaya betawi di kawasan Setu Babakan;
(ii) pemberian wewenang pengelolaan kawasan PBB Setu Babakan kepada 1 instansi/lembaga;
dan (iii) pemetaan potensi ekonomi, sosial dan budaya kawasan Setu Babakan untuk mendukung
fungsinya sebagai destinasi pariwisata.

27. 17
2.3.10 Rapat Kerja Ketiga Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Rapat Kerja Ketiga Penyusunan Desain Besar
KSPN dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 dalam
rangka mempersiapkan seluruh pemangku
kepentingan terkait dalam pelaksanaan Lokakarya
Perdana Penyusunan Desain Besar Pariwisata DKI
Jakarta. Terdapat beberapa isu kepariwisataan yang
akan dibahas lebih mendalam pada lokakarya, yaitu:
• Aksesibilitas;
• Kelengkapan Utilitas;
• Kelengkapan Sarana Pendukung Kegiatan Pariwisata;
• Aspek Sosial dan Budaya;
• Aspek Tata Kelola/Manajemen Pariwisata;
• Isu terkait (Risiko Bencana, Degradasi Lingkungan; Health Safety Security Environment
/HSSE).
Lokakarya direncanakan untuk dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi utama, yaitu: (i) Plenary
Session, berisi paparan dari para pakar; (ii) Diskusi Kelompok yang membagi ke dalam 2 (dua)
kelompok besar (Wilayah Kep. Seribu dan Wilayah Kota Tua) dengan masing-masing kelompok
akan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok kecil (Isu Tata Kelola dan Isu Teknis); dan (iii) Paparan
Hasil Diskusi. Lokakarya akan melibatkan berbagai aspek pemangku kepentingan yang terdiri
dari aspek Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pihak Swasta; Kelompok
Masyarakat; dan pihak Media.
2.3.11 Pembukaan Young Entrepreneur Gathering 2019
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata hadir mewakili Gubernur dalam acara
pembukaan Young Entrepreneur Gathering (YEG)
pada tanggal 26 April 2019. YEG adalah sebuah
program yang diinisiasi oleh UNESCO
bekerjasama dengan Citibank (Citi Foundation)
dan bertujuan mendukung pengembangan bisnis
bagi wirausaha muda yang memanfaatkan situs-
situs warisan budaya dan destinasi wisata di
Indonesia sebagai sumber inspirasi usaha.
YEG 2019 di DKI Jakarta diselenggarakan pada tanggal 26-28 April 2019 di Museum Bank
Indonesia dan diikuti oleh 100 wiraswasta muda yang berasal dari kawasan Kota Tua dan/atau
secara berkala mengadakan kegiatan di kawasan Kota Tua Jakarta. Para wiraswasta tersebut
bergerak di 10 sektor industri kreatif yaitu: (i) kuliner; (ii) musik; (iii) kerajinan tangan; (iv) seni
pertunjukan; (v) wisata berbasis komunitas; (vi) desain produk; (vii) seni murni; (viii) obat-obatan
tradisional; (ix) produk fashion; dan (x) kecantikan. Beberapa kegiatan dalam YEG 2019
seperti (i) mini workshop; (ii) sharing session dengan penerima manfaat asal Yogyakarta dan
Danau Toba; dan (iii) pameran produk dari 100 wiraswasta muda.

28. 18
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menyampaikan harapan agar kegiatan
YEG 2019 dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu membentuk peluang
kerjasama antarpelaku bisnis, serta mampu meningkatkan kualitas pariwisata serta
perekonomian kawasan Kota Tua.
2.4 Bulan Mei
2.4.1 Audensi Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).
Pada tanggal 2 Mei 2019, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) melakukan
audiensi dalam rangka memohon bantuan izin penggunaan lokasi di Lapangan Banteng. Dalam
audiensi tersebut, APJI menyampaikan proposal penyelenggaraan acara pameran kuliner khas
Jakarta. Acara tersebut dilakukan sebagai upaya menintkatkan variasi makanan khas
Jakarta/Betawi.
Berdasarkan hasil audiensi, Pihak APJI disarankan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan:
(i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kehutanan untuk
perijinan acara dan penggunaan Lapangan Banteng; (ii) Dinas Lingkungan Hidup untuk bantuan
pengadaan Bus Toilet Umum; dan (iii) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk
membantu dalam publikasi acara.
2.4.2 Audensi Pengurus Daerah Perkumpulan Filateli Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Pengurus Daerah Perkumpulan Filateli Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Mei
2019 melakukan audiensi dalam rangka permohonan penggunaan Aula Balaikota untuk acara
Pameran Filateli Kreatif (Jakarta Stamp Ekspo 2019) pada tanggal 21- 23 Juni 2019. Menanggapi
hal tersebut, pihak Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata telah berkoordinasi
dengan Biro Umum, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta,
serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, untuk membantu proses perizinan.
2.4.3 Rapat Kerja Ke-empat Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata pada tanggal 9 Mei 2019,
menyelenggarakan rapat kerja ke-empat
penyusunan Desain Besar KSPN DKI Jakarta
dalam rangka persiapan teknis penyelenggaraan
Lokakarya I. Dalam rapat tersebut dihasilkan
beberapa hal, yaitu:
• Terdapat 5 (lima) kelompok isu pariwisata KSPN di DKI Jakarta, yaitu: (i) Tata Kelola; (ii)
Aksesibilitas; (iii) Amenitas; (iv) Atraksi; dan (v) pendukung.
• Enam kelompok pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam lokakarya, yaitu: (i)
Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Provinsi; (iii) Pelaku Industri/Usaha; (iv)
Masyarakat/Komunitas; (v) Media; dan (vi) Dunia Pendidikan.
• Penentuan tanggal pelaksanaan lokakarya I, yaitu pada tanggal 28 Mei 2019.
• Penentuan fasilitator dan notulen yang terlibat dalam lokakarya I.

29. 19
2.4.4 Syiar dan Syair 2019
Pada tanggal 20 Mei 2019, Plt. Gubernur
Bidang Budaya dan Pariwisata hadir mewakili
Gubernur memberikan pembukaan pada acara
Syiar dan Syair 2019. Dua agenda utama dalam
acara tersebut adalah silahturahmi akbar dan
penyerahan royalti oleh Persatuan Artis Musik
Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) bersama
dengan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) dan
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).
Dalam acara tersebut, PAMMI menyampaikan keinginan untuk dapat turut tampil dalam
berbagai acara resmi di Balai Kota DKI Jakarta.
2.4.5 Kunjungan Lapangan Planetarium dan Observatorium Jakarta
Jajaran Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 27 Mei 2019
melakukan kunjungan lapangan ke Planetarium dan Observatorium Jakarta untuk meninjau
kondisi serta dalam rangka Pelaksanaan Program Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Planetarium dan observatorium Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai wahana wisata namun
berperan penting sebagai wadah berbagi informasi dan ilmu bidang astronomi untuk Jakarta
maupun wilayah sekitarnya, contohnya seperti:
a. Penelitian Hisab dan Rukyat yang menjadi acuan pada Sidang Itsbat Kementerian Agama
dalam penentuan hari besar umat Islam.
b. Melaksanakan kegiatan Pertunjukan Planetarium (simulasi benda langit), peneropongan
benda langit untuk masyarakat, penyuluhan astronomi ke sekolah, pelatihan (workshop).
c. Sebagai tempat pembinaan dan pertemuan: (i) Forum Guru Astronomi; (ii) forum kelompok
ilmiah remaja tingkat SMA Jabodetabek yang tergabung pada Forum of Scientist
Teenagers atau FOSCA; (ii) siswa peserta olimpiade sains bidang astronomi tingkat
provinsi DKI Jakarta, nasional, hingga internasional; (iv) komunitas Astronomi
Amatir/Himpunan Astronomi Amatir Jakarta dan rujukan komunitas sejenis di Indonesia;
dan (iv) anggota aktif Himpunan Astronomi Indonesia (HAI) dan Badan Internasional
Astronomi atau International Astronomical Union (IAU).
d. Sarana pembelajaran untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas.
Beberapa isu utama yang dihadapi oleh planetarium dan observatorium Jakarta adalah:
• Isu tata kelola. Pada awalnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Planetarium dan
Observatorium Jakarta merupakan bagian dari Dinas Pendidikan sesuai dengan fungsinya
sebagai wahana sains, edukasi dan observasi astronomi. Namun pada tahun 2016, UPT
Planetarium dan observatorium Jakarta dilebur menjadi bagian dari Unit Pengelola Pusat
Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta. Peleburan kelembagaan tersebut dipandang belum mampu
mengoptimalkan fungsi sains dari planetarium dan observatorium Jakarta.

30. 20
• Alat peraga astronomi dan peralatan simulasi benda langit (proyektor planetarium) sudah
berumur lebih dari 20 tahun dan tertinggal oleh perkembangan teknologi terbaru. Banyak
suku cadang peralatan tersebut yang produksi dan dukungan perawatannya dihentikan
oleh pihak pembuatnya.
Menanggapi hal tersebut, diusulkan agar diaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Planetarium dan Observatorium Jakarta untuk: (i) mengoptimalkan fungsi keastronomian dan
edukasi planetarium dan observatorium Jakarta; dan (ii) Menjadikan Jakarta sebagai salah satu
pusat pembelajaran bidang astronomi skala Indonesia dan Regional.
Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran peralatan astronomi sesuai perkembangan
teknologi saat ini. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan Planetarium dan
Observatorium Jakarta sebagai pusat pembelajaran bidang astronomi di Indonesia dan Regional.
2.4.6 Lokakarya I Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Bidang
Budaya dan Pariwisata pada
tanggal 28 Mei 2019
menyelenggarakan lokakarya
pertama penyusunan Desain Besar
KSPN DKI Jakarta. Tujuan utama
dari lokakarya adalah untuk
mendapatkan konfirmasi mengenai
isu kepariwisataan di Kawasan Kota Tua dan Kep. Seribu. Lokakarya dibuka oleh Plt. Deputi
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, dan dihadiri oleh 75 lembaga/instansi dari enam
kelompok pemangku kepentingan, yaitu: (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Provinsi; (iii)
Pelaku Industri/Usaha; (iv) Masyarakat/Komunitas; (v) Media; dan (vi) Dunia Pendidikan.
Dalam lokakarya telah disepakati lima isu pariwisata KSPN di DKI Jakarta, yaitu: (i) Tata
Kelola; (ii) Aksesibilitas; (iii) Amenitas; (iv) Atraksi; dan (v) pendukung. Kelima isu tersebut
dirincikan lebih lanjut untuk Kawasan Kota Tua dan Kep. Seribu dan akan disempurnakan lebih
lanjut dalam rapat kerja selanjutnya.

31. 21
2.5 Bulan Juni
2.5.1 Menerima Kunjungan Para Finalis (20 Besar) Miss Jakarta Fair di Balai Kota
Pada tanggal 10 Juni 2019, Gubernur
Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Plt. Deputi
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menerima
kunjungan 20 Finalis Miss Jakarta Fair di Balai
Kota. Tujuan kunjungan finalis Miss Jakarta Fair ke
Balaikota adalah untuk mendapatkan masukan dan
bimbingan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ajang perlombaan Miss Jakarta Fair merupakan
salah satu rangkaian acara pada Jakarta Fair yang
diselenggarakan oleh PT. JIExpo setiap tahunnya
sejak tahun 2006.
Plt. Deputi menyampaikan agar para finalis nantinya dapat berkontribusi untuk sektor
pariwisata DKI Jakarta. Bentuk kontribusi sederhana yang dapat dilakukan selain promosi adalah
memberikan saran dan masukan untuk pembangunan pariwisata DKI Jakarta.
2.5.2 Rapat Kerja Kelima Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 14 Juni 2019
menyelenggarakan rapat kerja kelima penyusunan Desain Besar KSPN DKI Jakarta dengan
tujuan untuk menyempurnakan hasil
Lokakarya I yang telah diselenggarakan
pada tanggal 28 Mei 2019. Hal yang
dihasilkan dari rapat penyempurnaan Visi
dan Misi pengembangan KSPN DKI
Jakarta, sebagaimana berikut:
Visi:
1. Mewujudkan kepulauan seribu menjadi Destinasi wisata bahari bertaraf internasional
2. Mewujudkan kawasan kota tua sebagai Destinasi wisata cagar budaya yang memiliki nilai
ekonomi yang tinggi bertaraf internasional
Misi:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Utilitas bertaraf internasional;
3. Meningkatkan tata kelola dan sarana pendukung bertaraf internasional;
4. Membangun budaya menghormati dan melayani tamu;
5. Mengintensifkan hiburan berbasis budaya (atraksi, pagelaran, pertunjukan serta festival);
6. Melengkapi dokumen penelusuran dan kelayakan tentang kota tua.
7. Revitalisasi Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya melalui upaya perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan baik secara bendawi maupun non bendawi.

32. 22
Penyempurnaan isu akan dilakukan pada sesi kerja tersendiri antara Kawasan Kota Tua
dengan Kepulauan Seribu.
2.5.3 Pameran Lukisan “Jakarta Millenial”
Pada tanggal 20 Juni 2019, Plt. Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata hadir mewakili
Gubernur mewakili Gubernur dalam pembukaan pameran bertajuk “Jakarta Millenial” bertempat
di Museum Seni Rupa dan Keramik, Kota Tua
Jakarta. Pameran tersebut diselenggarakan oleh
komunitas Titik Api dan bertujuan meningkatkan
motivasi masyarakat untuk selalu menghidupkan
kecintaan dan dukungannya terhadap seni rupa
Indonesia, utamanya di Jakarta. Pameran tersebut
berlangsung mulai tanggal 20 Juni hingga 7 Juli
2019.
2.5.4 Kunjungan Wakil Walikota Kyiv dan Peresmian Patung Anne De Kyiv
Pada tanggal 21 Juni 2019, Plt. Gubernur
Bidang Budaya dan Pariwisata hadir mewakili
Gubernur menerima kunjungan Wakil Walikota
Kyiv serta meresmikan Patung Anne De Kyiv. DKI
Jakarta dan Kota Kyiv saat ini telah menjalin
hubungan sebagai sister city, dan Patung Anne De
Kyiv diberikan sebagai simbol persahabatan
antara Kota Kyiev (Ukraina) dengan DKI Jakarta. Dalam acara tersebut, Wakil Walikota Kyiv
mengharapkan kerjasama dengan DKI Jakarta di berbagai bidang pembangunan, terutama
dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, dan keadilan terutama
untuk anak dibawah umur.
2.5.5 Pameran Foto “Korea’s DMZ in Search for the Land of Peace and Life"
Plt. Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata hadir mewakili Gubernur di acara
pembukaan pameran fotografer Choi Byung
Kwan dengan tema “Korea’s DMZ in Search for
the Land of Peace and Life" pada tanggal 24
Juni 2019. Acara tersebut diselenggarakan
oleh Kedutaan Besar Republik Korea Selatan bekerjasama dengan Korean Culture Centre
Indonesia. Demilitarised Zone (DMZ) adalah zona demiliterisasi (bebas militer) yang juga
berfungsi sebagai batas negara antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kawasan tersebut
memiliki panjang 250 Km dan lebar 4 Km.
Dalam Pameran tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia menyampaikan
harapan bahwa pameran foto tersebut dapat menjadi sarana penghubung antara masyarakat
Indonesia dengan Korea Selatan. Sementara itu, Choi Byung Kwan berharap karya fotonya dapat

33. 23
menjadi simbol persahabatan, dan melahirkan kembali citra DMZ yang mulanya kawasan perang,
sebagai kawasan yang penuh perdamaian dan kehidupan.
2.5.6 Pengembangan Wisata Belanja Ramah Muslim
Pada tanggal 27 Juni 2019, Kedeputian
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menerima
audiensi dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama
Indonesia (LPLH SDA MUI). Tujuan audiensi
adalah untuk membahas peluang kerjasama antara
LPLH SDA MUI dengan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta terkait pengembangan wisata belanja ramah muslim di DKI Jakarta. Beberapa hal yang
mengemuka dalam diskusi sebagai berikut:
a. LPLH SDA MUI menginisiasi pengembangan wisata belanja ramah muslim di Indonesia
dengan tujuan memberikan perlindungan kepada wisatawan muslim dalam mendapatkan
pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
b. Pengembangan wisata belanja ramah muslim di Indonesia juga dipandang penting
mengingat kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia
yang mencapai ± 205 juta jiwa.
c. DKI Jakarta menjadi kota pertama penerapan pengembangan wisata belanja ramah muslim
karena potensinya sebagai destinasi wisata belanja muslim domestik maupun
mancanegara. Saat ini, DKI Jakarta merupakan kota dengan jumlah pusat perbelanjaan
terbanyak di dunia, yaitu mencapai 130 buah.
d. LPLH SDA MUI saat ini telah bekerjasama dengan Thamrin City Trade Centre untuk
mengembangkan wisata belanja ramah muslim. Harapannya, upaya tersebut dapat
direplikasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk diterapkan di pusat perbelanjaan lainnya.
e. Dalam pengembangan wisata belanja ramah muslim, terdapat enam kebutuhan utama
yang perlu diperhatikan, yaitu: (i) makanan dan produk halal; (ii) fasilitas sholat; (iii) toilet
dengan fasilitas bersuci; (iv) layanan disaat berpuasa atau bulan Ramadhan; (v) tidak
terdapat aktivitas maksiat; dan (vi) fasilitas tertentu terpisah antargender.
f. Permasalahan yang dihadapi oleh Thamrin City Trade Centre dalam menerapkan wisata
belanja ramah muslim antara lain berupa keterbatasan kewenangan sehingga tidak
mampu: (a) memaksa penjual/penghuni memiliki sertifikasi halal; dan (b) secara optimal
menyediakan fasilitas sholat yang layak.
g. Biro Dikmental sejak tahun 2015 telah menganggarkan dana bagi MUI Jakarta untuk
mengembangkan pariwisata ramah muslim. Namun, hasil dari kegiatan tersebut hingga
saat ini belum terlihat.
2.5.7 Rapat Kerja Ke-enam Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menyelenggarakan rapat kerja ke-
enam penyusunan Desain Besar KSPN DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Balai

34. 24
Kota. Rapat diselenggarakan untuk mengonfirmasi dan menyempurnakan hasil Lokakarya
pertama penyusunan Desain Besar KSPN DKI Jakarta, terutama untuk Kawasan Kota Tua.
Terdapat 5 isu dalam pengembangan
Kawasan Kota Tua, yaitu: (i) tata kelola; (ii)
aksesibilitas; (iii) amenitas; (iv) atraksi, dan (v)
pendukung. Ke-lima isu tersebut dirincikan lebih
lanjut pada Lampiran II-B. Beberapa hal yang
mengemuka lainnya dalam rapat adalah:
• HPI dan Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa UNESCO pernah membantu
Indonesia dalam hal pembuatan desain souvenir khusus kawasan Kota Tua pada tahun
2016. Namun hingga saat ini, produksi desain tersebut belum dilakukan. Diusulkan
Kemenpar dapat menyampaikan hasil akhir desain souvenir tersebut untuk dapat
ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.
• Standarisasi kualitas amenitas pendukung kepariwisataan (contoh: toilet, klinik, tempat
beristirahat, dan lainnya) perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan Kawasan
Kota Tua. Hal ini berdasarkan pengalaman para wisatawan manca negara saat berkunjung
ke Kawasan Kota Tua.
2.5.8 Festival Musik Tradisional Jakarta Beat Society dalam Rangkaian Kegiatan HUT ke-492
Kota Jakarta Tahun 2019
Pada tanggal 29 Juni 2019, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta
mengadakan acara Festival Musik Tradisional
Jakarta Beat Society dalam rangka memeriahkan
HUT DKI Jakarta ke-492. Tujuan acara adalah
untuk memberdayakan potensi Musik Tradisional
Betawi dan jenis-jenis musik lain yang hidup dan
berkembang di Ibu kota Jakarta. Festival tersebut
diselenggarakan selama dua hari (29-30 Juni) di Lapangan Banteng, dan Plt. Deputi Gubernur
bidang Budaya dan Pariwisata berkesempatan membuka acara mewakili Gubernur DKI Jakarta.

35. 25
2.6 Bulan Juli
2.6.1 Seminar 400 Tahun Pertemuan Budaya Timur dan Barat: Dinamika Ekonomi
Megapolitan Jakarta
Kegiatan Seminar 400 Tahun Pertemuan
Budaya Timur dan Barat dengan tema Dinamika
Ekonomi Megapolitan Jakarta” diselenggarakan
oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI
Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019. Kegiatan
tersebut diselenggarakan sebagai wadah bagi
penggiat kesejarahan, kebudayaan, serta
pariwisata untuk berbagi informasi, pengalaman,
dan memperluas jejaring. Plt. Deputi Gubernur
Bidang Budaya dan Pariwisata hadir memberikan sambutan pembuka.
Dalam acara tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan hibah berupa 2
(dua) benda sejarah, yaitu: (i) alat timbang koin zaman VOC; dan (ii) koin real. Kedua benda
sejarah yang dibuat pada tahun 1939 tersebut, diberikan oleh seorang warga belanda bernama
Arnold Haag. Kedua benda sejarah tersebut menjadi koleksi benda di Museum Sejarah DKI
Jakarta, dan diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi pengunjung. Plt. Deputi bidang
Budpar menambahkan harapan agar masyarakat juga terdorong menghibahkan benda-benda
sejarah yang dimiliki. Hal ini sebagai upaya pelestarian budaya Indonesia.
Seminar dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai peran sejarah dan objek budaya
dalam pengembangan ekonomi. Disampaikan oleh beberapa pembicara bahwa objek budaya
sebagai salah satu sumber referensi untuk pengembangan ekonomi kreatif (contoh: pembuatan
film, buku fiksi, dan lainnya).
2.6.2 Jakarta International Photo Festival dan Groundbreaking Revitalisasi TIM
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 3 Juli 2019, hadir
mendampingi Gubernur dalam acara Jakarta International Photo Festival (JIP Fest) dan
Groundbreaking Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Dalam kedua kegiatan tersebut,
Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan seni dan budaya di DKI Jakarta berperan penting
sebagai ruang ketiga (yang menghubungkan rumah dan tempat kerja) untuk masyarakat
menyalurkan kreatifitasnya.Jakarta International Photo Festival digelar di beberapa lokasi yang
tersebar di DKI Jakarta merupakan salah satu contoh ruang ketiga/ruang kreatif yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, revitalisasi TIM juga merupakan upaya Pemprov

36. 26
DKI Jakarta dalam meningkatkan fungsi dan peran ruang ketiga/ruang kreatif bagi masyarakat
DKI Jakarta.
2.6.3 Audiensi Yayasan Kelola
Pada tanggal 5 Juli 2019, Kedeputian
Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
menerima audiensi dari Yayasan Kelola. Tujuan
audiensi adalah untuk menjajaki potensi
kerjasama antara Yayasan Kelola dengan
Pemprov DKI terkait pembuatan manajemen
pengetahuan (knowledge management) di bidang
seni dan budaya.
Yayasan Kelola merupakan yayasan nirlaba yang bergerak di bidang manajemen seni,
terutama peningkatan kapasitas seniman dan budayawan. Yayasan yang didirikan pada tahun
1999 tersebut memberi perhatian khusus agar seni dan budaya Indonesia dapat terus hidup lintas
generasi, serta berdaya saing di dunia internasional.
Pembuatan manajemen pengetahuan dirasa penting karena belum optimalnya distribusi
pengetahuan mengenai kesenian dan budaya antarpelaku seni. Hal ini diperburuk dengan
semakin menuanya pelaku-pelaku seni dan budaya Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Yayasan
Kelola diusulkan untuk menyampaikan proposal kegiatan kepada Kedeputian Gubernur Bidang
Budpar.
2.6.4 Peringatan Ulang Tahun Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) ke 37
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata pada tanggal 7 Juli 2019 hadir mewakili
Gubernur dalam peringatan ulang tahun Badan
Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) ke 37 di Kota
Tua Jakarta. Bamus Betawi adalah organisasi yang
menghimpun 114 lembaga yang berkaitan dengan
kebudayaan Betawi. Dalam perataan ulang tahun
tersebut, beragam ondel-ondel dan kesenian betawi
ditampilkan. Acara tersebut dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata, serta turut
hadir Ketua Bamus Betawi H. Lulung dan para pengurus serta anggota pemangku adat Betawi.

37. 27
2.6.5 Rapat Kerja Ketujuh Penyusunan Desain Besar KSPN di DKI Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2019, Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
menyelenggarakan rapat kerja ketujuh penyusunan Desain Besar KSPN bertempat di Balai Kota
DKI Jakarta. Tujuan rapat adalah untuk mengonfirmasi dan menyempurnakan hasil Lokakarya
pertama penyusunan Desain Besar KSPN DKI Jakarta, terutama untuk Kepulauan Seribu.
Terdapat 5 isu dalam pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu, yaitu: (i) tata kelola; (ii)
aksesibilitas; (iii) amenitas; (iv) atraksi, dan (v) pendukung. Ke-lima isu tersebut dirincikan lebih
lanjut pada Lampiran II-B.
Beberapa hal yang mengemuka lainnya dalam rapat adalah:
• Pengembangan rute pelayaran transportasi laut internal Kep. Seribu perlu ditingkatkan.
• Informasi mengenai keunikan setiap pulau perlu disusun dan dipromosikan agar
memudahkan pengunjung dalam menentukan rute perjalanan di Kep. Seribu.
• Standarisasi kualitas amenitas pendukung kepariwisataan (contoh: keamanan anjungan
kapal, toilet, klinik, tempat beristirahat, dan lainnya) perlu menjadi perhatian utama dalam
pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu.
2.6.6 Malam Final Pemilihan Abang None
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 12 Juli 2019 hadir
mewakili Gubernur untuk membuka acara
Malam Final Pemilihan Abang None DKI
Jakarta. Acara yang bertempat di Jakarta
Convention Center (JCC) tersebut
dimeriahkan oleh penampilan pemusik tanah
air. Abang Jakarta 2019 terpilih adalah
Muhammad Abror (Jakarta Timur), sedangkan
None Jakarta 2019 adalah Melliza Xaviera
Putri Yulian (Jakarta Selatan).
2.7 Bulan September
2.7.1 FGD Penentuan Delineasi dan Zonasi Kawasan Kota Tua
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 September 2019
menghadiri FGD tentang penentuan delineasi dan zonasi Kawasan Kota Tua yang
diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. FGD dihadiri oleh berbagai
OPD Pemprov DKI Jakarta, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta, Tim Sidang
Pemugaran (TSP), akademisi, dan praktisi pelestari cagar budaya. Beberapa hal yang
mengemuka dalam FGD adalah:
a. Terdapat 3 (tiga) kriteria utama dalam penentuan delineasi kawasan cagar budaya Kota
Tua, yaitu: (i) Sebaran Bangunan Cagar Budaya; (ii) Sebaran Situs Cagar Budaya; dan
(iii) Struktur Cagar Budaya (contoh: tembok Kota Tua, jalan, kanal, dan lainnya).

38. 28
b. Berdasarkan analisis, sementara ini dihasilkan 4 (empat) zona utama di kawasan inti Kota
Tua, yaitu: (i) Zona Museum Bahari; (ii) Zona Kali Besar; (iii) Zona Taman Fatahillah; dan
(iv) Zona Taman Beos.
c. Penentuan delineasi kawasan cagar Budaya Kota Tua perlu memperhatikan kemudahan
operasionalisasi dalam perizinan. Diharapkan tidak ditemukan petak lahan yang memiliki
2 (dua) status, yaitu sebagai lahan kawasan cagar budaya dan sebagai lahan kawasan
non cagar budaya.
d. Dalam revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta, perlu
dipertimbangkan kembali: (i) ketentuan zonasi kawasan Kota Tua; dan (ii) formula
penentuan bonus Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Hal ini selain karena banyaknya nilai-
nilai sejarah di kawasan tersebut, juga untuk meningkatkan ketahanan kawasan Kota
Tua dalam menghadapi perubahan kawasan sekitarnya.
2.7.2 FGD Penyusunan Pedoman Teknis Pelestarian Kawasan Kota Tua
Pada tanggal 6 September 2019, Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
berpartisipasi dalam FGD tentang penyusunan pedoman teknis pelestarian Kawasan Kota Tua
yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan DKI Jakarta. FGD tersebut dibuka
oleh Plh. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, dan dihadiri oleh OPD Pemprov
DKI Jakarta, Tim Ahli Cagar Budaya (TABG)
Provinsi DKI Jakarta, Tim Sidang Pemugaran
(TSP), akademisi, dan praktisi pelestari cagar
budaya. Beberapa hal yang mengemuka dalam
FGD adalah:
a. Lokasi disekitar kawasan Kota Tua yang akan dilestarikan meliputi: (i) Kec. Pekojan; (ii)
Kec. Tambora; (iii) Kec. Tamansari; (iv) Kec. Glodok; dan (v) Kec. Luar Batang.
b. Rancangan Pedoman Teknis yang telah disusun terlalu fokus pada pelestarian bangunan,
belum membahas pelestarian dilingkup kawasan. Diusulkan pelestarian bangunan tidak
diatur per individu bangunannya, namun dibentuk berdasarkan status/kondisi
bangunannya (contoh: bangunan cagar budaya, bangunan non-cagar budaya, dan
lainnya).
c. Hasil kajian perlu menghasilkan beberapa rekomendasi tata ruang yang dapat digunakan
sebagai referensi dalam revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta.

39. 29
2.7.3 Festival Musik Tradisional (Etno Music Festival) 2019
Plt. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata pada tanggal 8 September 2019,
hadir mewakili Gubernur membuka acara
Festival Musik Tradisional (Etno Music Festival)
2019 bertempat di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Komite
Musik Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dengan
tujuan merawat dan meningkatkan kualitas musik nusantara. Acara tersebut juga merupakan
sebuah ruang bertukar gagasan antarseniman musik nusantara. Etno Musik Festival 2019 digelar
dengan menghadirkan kelompok-kelompok musik dari berbagai wilayah di nusantara yang masih
jarang tersentuh masyarakat luas.
Dalam diskusi informal dengan beberapa jajaran pengurus TIM mengemuka beberapa ide
awal, diantaranya adalah:
a. Menjadikan kegiatan ini berlangsung secara berkala setidaknya tiap 2 (dua) tahun.
b. Menjadikan kegiatan ini sebagai pemicu dan contoh bagi Dewan Kesenian daerah
lain untuk ikut menyelenggarakan kegiatan sejenis.
c. Perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk menyelenggarakan kegiatan sejenis agar
gaungnya lebih besar sehingga musik tradisi bisa tampil dan dikenal secara luas, dan
dapat memunculkan musisi tradisional generasi baru.
d. Kegiatan ini ditingkatkan menjadi berskala internasional sehingga dapat menjadikan
Jakarta sebagai salah satu kiblat perkembangan musik tradisional dunia.
2.7.4 Pekan Muharam 1441 Hijriah Prakarsa Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT) Provinsi
DKI Jakarta dan Pembagian Hadiah Lomba Seni Budaya Islam
Pada tanggal 11 September 2019,
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata menghadiri Pekan Muharram 1441
Hijriah Prakarsa Forum Komunikasi Majelis Ta’lim
(FKMT) Provinsi DKI Jakarta dan Pembagian
Hadiah Lomba Seni Budaya Islam bertempat di
Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.
Kepengurusan Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT) Provinsi DKI ditetapkan pada
bulan September 2017 di Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saat ini telah
terbentuk program prioritas yaitu Konsolidasi Organisasi di 5 (lima) Kota Administrasi Jakarta dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. FKMT juga sudah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga keagamaan yang sah dan
diakui oleh Pemprov DKI Jakarta.
Hal menarik bahwa salah satu kategori yang dilombakan adalah Lomba Paduan Suara
Lagu Kebangsaan untuk menunjukkan tidak terdapat dikotomi antara agama dan nilai
kebangsaan.

40. 30
BAB III – INISIATIF INTERNAL
Plt. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata dalam
menjalankan kegiatannya selama Bulan Februari - September 2019, menginisiasi dua kegiatan
utama yaitu:
(i) Penyusunan Desain Besar (Grand Design) Percepatan Pengembangan Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di DKI Jakarta;
(ii) Pengembangan Wisata Belanja Ramah Muslim di DKI Jakarta.
Selain kedua kegiatan tersebut, diinisiasi juga penyebarluasan informasi kegiatan
Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata secara daring dengan
memanfaatkan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kedeputian Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH), yaitu situs www.tarulh.com dan
www.km.tarulh.com.
3.1 Desain Besar Percepatan Pengembangan KSPN di DKI Jakarta
Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010-2025 (RIPPARNAS), Kota Tua Jakarta dan Kepulauan Seribu telah
ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada periode pembangunan
2015-2019, Kota Tua Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi satu dari 10 Destinasi Pariwisata
yang diprioritaskan pengembangannya.
Sebagai upaya percepatan pengembangan destinasi prioritas pariwisata nasional tersebut,
Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata menginisiasi penyusunan Desain Besar
(Grand Design/GD) KSPN DKI Jakarta. Desain Besar adalah konsep penanganan suatu isu
menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait
(pemerintah dan non-pemerintah). Komitmen dan konsensus antarpemangku kepentingan
kemudian dituangkan dalam dokumen Desain Besar yang setidaknya terdiri dari isu, visi, misi,
target, kebijakan dan strategi, rencana aksi dan peta jalan (roadmap).
Desain Besar nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melakukan pengembangan kepariwisataan khususnya di Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota
Tua Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan 1 (satu)
lokakarya sebagaimana berikut:
Jenis Rapat Tanggal Agenda Output
Rapat Awal 5 Maret
2019
a) Menghimpun informasi kondisi terkini
destinasi pariwisata KSPN DKI Jakarta
(Kep. Seribu dan Kota Tua); dan
b) Menjalin dukungan dari berbagai
pihak yang terkait
a) Informasi awal kondisi pariwisata
KSPN DKI Jakarta
b) Penyepakatan penyusunan Desain
Besar KSPN DKI Jakarta
Rapat Kerja
Pertama
21
Maret
2019
a) Pemaparan dari Ketua Tim Percepatan
Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas (Kemenpar) terkait potensi
sektor pariwisata Indonesia
a) Dukungan Kemenpar terhadap
penyusunan Desain Besar KSPN
DKI Jakarta
b) Peta Jalan penyusunan Desain
Besar KSPN DKI Jakarta

41. 31
b) Penyepakatan peta jalan (roadmap)
penyusunan Desain Besar KSPN DKI
Jakarta
c) Inventarisasi data pariwisata di Kep.
Seribu dan Kawasan Kota Tua:
• daftar pemangku kepentingan; dan
• Isu pariwisata
c) Data awal daftar pemangku
kepentingan dan isu pariwisata di
Kep. Seribu dan Kawasan Kota Tua
Rapat Kerja
Kedua
1 April
2019
Penajaman data:
a) daftar pemangku kepentingan
pariwisata di Kep. Seribu dan Kawasan
Kota Tua;
b) Isu pariwisata di Kep. Seribu dan
Kawasan Kota Tua
c) Visi-Misi
a) Daftar pemangku kepentingan
b) Pengelompokan isu pariwisata
c) Draf awal Visi Misi
Rapat Kerja
Ketiga dan
Ke-empat
24 April
dan
9 Mei
2019
Persiapan teknis penyelenggaraan
Lokakarya I
a) Pemutakhiran isu, dan visi misi
pariwisata Kep. Seribu dan Kota
Tua;
b) Daftar peserta, fasilitator, dan
notulen Lokakarya I
Lokakarya 28 Mei
2019
Konfirmasi isu, visi – misi, dan target
pengembangan pariwisata Kep. Seribu dan
Kota Tua.
a) Pemutakhiran isu, visi – misi, dan
target pengembangan pariwisata
Kep. Seribu dan Kota Tua.
Rapat Kerja
Kelima
14 Juni
2019
Penyempurnaan hasil Lokakarya I a) Pemutakhiran isu, visi – misi, dan
target pengembangan pariwisata
Kep. Seribu dan Kota Tua.
Rapat Kerja
Ke-enam
28 Juni
2019
Penyempurnaan hasil Lokakarya I untuk
kawasan Kota Tua
a) Konfirmasi isu pengembangan
pariwisata di kawasan Kota Tua
Rapat Kerja
Ketujuh
12 Juli
2019
Penyempurnaan hasil Lokakarya I untuk
Kepulauan Seribu
b) Konfirmasi isu pengembangan
pariwisata di Kep. Seribu
Melalui serangkaian rapat tersebut, telah disepakati dan dihasilkan beberapa hal utama,
yaitu: (i) Langkah penyusunan Desain Besar; (ii) Pemangku kepentingan dalam penyusunan
desain besar; (iii) Isu utama pariwisata Kota Tua dan Kep. Seribu; serta (iv) Visi dan misi
pengembangan pariwisata Kota Tua dan Kep. Seribu.
3.1.1 Langkah Penyusunan Desain Besar
Secara umum, langkah penyusunan Desain Besar sebagai berikut: (i) Pendalaman isu dan
pemetaan pemangku kepentingan; (ii) Penyepakatan visi, misi, dan target; (iii) Penyepakatan
strategi dan kebijakan; (iv) Penyepakatan rencana aksi dan peta jalan implementasi Desain
Besar; serta (v) Peluncuran dan sosialisasi. Penyusunan Desain Besar tersebut dilakukan melalui
serangkaian sesi rapat kerja dan 3 (tiga) sesi lokakarya/konsultasi publik sebagaimana tergambar
dalam grafik berikut.

42. 32
3.1.2 Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Desain Besar
Penyusunan Desain Besar Desain Besar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Provinsi DKI Jakarta melibatkan enam pemangku kepentingan utama dengan total jumlah 75
institusi/lembaga yang berasal dari: (i) Pemerintah Pusat; (ii) Pemerintah Provinsi; (iii) Pelaku
Industri/Usaha; (iv) Masyarakat/Komunitas; (v) Media; dan (vi) Dunia Pendidikan. Daftar
pemangku kepentingan tersebut masih akan terus dimutakhirkan selama proses penyusunan
Desain Besar. Secara rinci, daftar 75 institusi/Lembaga tersebut dapat dilihat pada Lampiran II-
A.
Adapun Tim Inti yang selalu terlibat dalam setiap kegiatan penyusunan Desain Besar KSPN
DKI Jakarta, yaitu: (i) Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas,
Kementerian Pariwisata; (ii) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta; (iii) UPK Kota Tua;
(iv) Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu; dan (v) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI
Jakarta Kepulauan Seribu. Tugas utama Tim Inti adalah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
serta menyusun Dokumen Desain Besar KSPN DKI Jakarta.
3.1.3 Isu Utama Pengembangan KSPN DKI Jakarta
Berdasarkan hasil serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, diperoleh berbagai macam
isu pengembangan KSPN DKI Jakarta di Kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu. Isu-isu
tersebut pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) isu utama, yaitu: (i) Tata Kelola;
(ii) Aksesibilitas; (iii) Amenitas; (iv) Atraksi; dan (v) Pendukung/lainnya. Rincian kelima isu utama
tersebut dapat dilihat pada Lampiran II-B, namun secara umum hal yang perlu menjadi perhatian
terkait kelima isu tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tata kelola. Kedua lokasi KSPN dihadapkan pada permasalahan pembagian tugas dan
kewenangan dari berbagai instansi/lembaga terkait. Belum jelasnya struktur kelembagaan
tersebut berakibat pada terhambatnya pengembangan pariwisata.
b. Aksesibilitas. Kep. Seribu belum memiliki layanan pelayaran antarpulau yang optimal.
Sementara itu, Kawasan Kota Tua membutuhkan pengembangan transportasi internal
Kawasan Kota Tua dan dilengkapi dengan fasilitas pedestrian.
c. Amenitas. Belum tersedianya layanan Informasi pariwisata di Kep. Seribu maupun
Kawasan Kota Tua, seperti platform digital informasi pariwisata, Tourist Information
Centre, dan rambu-rambu pariwisata (signage).
d. Atraksi. Perlunya pengembangan kualitas dan diversifikasi atraksi pariwisata di
Kepulauan Seribu maupun Kawasan Kota Tua. Hal ini penting selain untuk meningkatkan

43. 33
ketertarikan wisatawan, juga untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat jumlah
wisatawan yang melampaui daya tampung lokasi.
e. Pendukung. Untuk kedua lokasi KSPN, dibutuhkan standar prosedur pengamanan untuk
situasi darurat (skenario evakuasi). Khusus untuk Kep. Seribu, perlu dipertimbangkan juga
upaya pengurangan resiko kerusakan lingkungan.
3.1.4 Visi dan Misi Pengembangan KSPN DKI Jakarta
Sementara ini, terdapat 2 (dua) visi dan 7 (tujuh) misi yang disepakati dalam
pengembangan KSPN DKI Jakarta di Kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu, yaitu:
Visi
1. Mewujudkan kepulauan seribu menjadi Destinasi wisata bahari bertaraf
internasional.
2. Mewujudkan kawasan kota tua sebagai Destinasi wisata cagar budaya yang
memiliki nilai ekonomi yang tinggi bertaraf internasional.
Misi
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Utilitas bertaraf internasional;
3. Meningkatkan tata kelola dan sarana pendukung bertaraf internasional;
4. Membangun budaya menghormati dan melayani tamu;
5. Mengintensifkan hiburan berbasis budaya (atraksi, pagelaran, pertunjukan serta
festival);
6. Melengkapi dokumen penelusuran dan kelayakan tentang kota tua;
7. Revitalisasi Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya melalui upaya
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan baik secara bendawi maupun non
bendawi.
Berdasarkan keluaran yang telah dihasilkan hingga saat ini, dapat disampaikan bahwa
masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam penyusunan Desain Besar Percepatan
Pengembangan KSPN di DKI Jakarta untuk: (i) Penyempurnaan visi, misi dan target; (ii)
Penyepakatan strategi dan kebijakan; (iii) Penyepakatan rencana aksi dan peta jalan
implementasi Desain Besar; serta (iv) Peluncuran dan sosialisasi.
3.2 Pengembangan Wisata Belanja Ramah Muslim di DKI Jakarta
Pengembangan wisata belanja ramah muslim di Indonesia telah diinisiasi terlebih dahulu
oleh Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
(LPLH SDA MUI) dengan tujuan memberikan perlindungan kepada wisatawan muslim dalam
mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Pengembangan wisata
belanja ramah muslim di Indonesia dipandang penting mengingat kondisi Indonesia sebagai
negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia yang mencapai ± 205 juta jiwa.
DKI Jakarta menjadi kota pertama penerapan pengembangan wisata belanja ramah muslim
oleh LPLH SDA MUI karena potensinya sebagai destinasi wisata belanja muslim domestik
maupun mancanegara. Hal tersebut dengan pertimbangan DKI Jakarta sebagai salah satu kota
dengan jumlah pusat perbelanjaan terbanyak di dunia, yaitu mencapai 130 buah. Saat ini, LPLH
SDA MUI telah bekerjasama dengan Thamrin City Trade Centre untuk mengembangkan wisata
belanja ramah muslim. LPLH SDA MUI berharap upaya tersebut dapat didukung oleh Pemprov
DKI Jakarta untuk direplikasi di pusat perbelanjaan lainnya.