Diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2003

1. SISTEM DATA DAN PENENTUAN
SASARAN (TARGETING) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2003

2. A lamat komunikasi
Sekretariat Pokja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Madiun No. 4 Jakarta Pusat
Tlp. 021-334195
Email : rohmad@bappenas.go.id

3. DAFTAR
ISI
Peran Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam
A. Penanggulangan Kemiskinan (Hal. 1)
B. Data Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan (Hal. 2)
C. Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan (Hal. 7)
Pengembangan Sistem Data dan Penentuan Sasaran untuk Program
D. Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Lokal (Hal. 10)
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan i

4. PERAN DATA DAN PENENTUAN Sedangkan penentuan sasaran atau targeting
merupakan muara dari proses perencanaan
SASARAN (TARGETING)
A. DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINNAN
program yang menghasilkan output berupa
bentuk program dan kegiatan, termasuk
alokasi pembiayaannya. Dalam terminologi
perencanaan pembangunan, kegiatan target-
ing program penanggulangan kemiskinan
1. Konteks Data dan Penentuan Sa- bertujuan untuk menentukan alokasi pem-
saran dalam Program Penanggu- biayaan untuk berbagai program dan
langan Kemiskinan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang
bersumber dari anggaran pemerintah (pusat
Penanggulangan kemiskinan merupakan maupun daerah).
salah satu prioritas pembangunan sebagai-
mana termuat di dalam Undang-Undang Dengan keterangan di atas, menjadi jelas
Nomor 25 Tahun 2000 tentang PRO- kiranya bahwa data dan targeting memiliki
PENAS. PROPENAS menggariskan bahwa kaitan yang sangat erat di dalam proses pe-
sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun rencanaan program penanggulangan kemi-
(2000-2004) adalah berkurangnya jumlah skinan. Salah satu tolok ukur terpenting
penduduk miskin absolut sebesar 4% dari kualitas program penanggulangan kemiski-
tingkat kemiskinan yang menurut data tahun nan adalah hasil targeting yang baik, sedang-
1999 sebesar 37,5 juta jiwa (18% pen- kan untuk memperoleh hasil targeting yang
duduk), menjadi 14% atau sebesar 28,86 baik diperlukan dukungan sistem data kemi-
juta jiwa pada tahun 2004. skinan yang baik pula.
Untuk memastikan tercapainya target penu-
runan angka kemiskinan seperti itu tidak saja 2. Manfaat Data dan Penentuan Sa-
diperlukan kemauan politik dan partisipasi saran
dari seluruh stakeholders pembangunan, baik
di tingkat nasional maupun daerah, lebih dari Seperti diketahui perencanaan adalah suatu
itu upaya penanggulangan kemiskinan harus proses pengambilan keputusan, dan kepu-
dilakukan secara sistematis dan berkelanju- tusan yang baik tak akan dapat diambil tanpa
tan. Upaya sistematis itu dapat dimulai me- adanya dukungan informasi yang memadai.
lalui suatu proses perencanaan program Sedangkan informasi adalah data yang sudah
penanggulangan kemiskinan yang baik. memiliki sifat dan bentuk spesifik serta ter-
Dalam proses perencanaan program sistematisasi sehingga berguna sebagai bahan
penanggulangan kemiskinan terdapat 2 ele- pertimbangan dalam pengambilan kepu-
men kritis, yaitu data dan penentuan sa- tusan. Informasi sebagai hasil dari pengola-
saran atau targeting. han data dibutuhkan dalam proses perenca-
naan atau pengambilan keputusan untuk tiga
Data kemiskinan menjadi sesuatu hal yang alasan, yaitu:
penting karena merupakan input yang men-
jadi pertimbangan utama dalam proses per-
Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
encanaan program penanggulangan kemiski-
permasalahan yang ada, sebagai dasar
nan. Data kemiskinan yang baik akan mem-
bagi perumusan kebijakan dan rencana di
berikan gambaran mengenai jumlah, se-
masa yang akan datang.
baran, profil dan karakteristik penduduk
miskin yang merupakan kelompok sasaran Untuk mengidentifikasi dan meng-
(target group) dari program penanggulangan evaluasi alternatif-alternatif kebijakan
kemiskinan. serta pilihan-pilihan tindakan.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 1

5. Untuk memberikan umpan balik me- nasional dan wilayah (propinsi dan kabu-
ngenai dampak dari tindakan-tindakan paten/kota). Sumber data makro sebagian
tadi, selama dan setelah diimplementasi- besar bersumber dari BPS yang dalam hal ini
kan. BPS merupakan institusi yang menyediakan
data dalam lingkup nasional. Contoh data
Adapun kegiatan penentuan sasaran pada makro di antaranya adalah data jumlah dan
proses perencanaan program penanggu- persentase penduduk miskin yang didasar-
langan kemiskinan dilakukan dengan alasan kan pada garis kemiskinan (poverty line).
antara lain: Jumlah dan persentase penduduk miskin
tersebut dapat dihitung melalui data penge-
Agar perencanaan program dan kegiatan
luaran rumah tangga untuk makanan dan
serta pembiayaannya dilakukan atas
bukan makan dari hasil Survei Sosial Eko-
dasar suatu metodologi yang dapat
nomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan
dipertanggungjawabkan, bersifat obyektif
oleh BPS. Contoh data makro berupa jum-
dan transparan
lah dan persentase penduduk miskin dapat
Untuk melakukan optimasi antara kebu- dilihat pada Kotak 1.
tuhan berdasarkan jumlah kelompok sa-
saran program dengan ketersediaan
sumberdaya b) Data Mikro
Untuk menjamin prinsip-prinsip efektivi- Berbeda dengan data makro, data mikro le-
tas, efisiensi, dan tepat sasaran dari pro- bih bersifat operasional yang idealnya
gram penanggulangan kemiskinan mampu menyajikan informasi siapa itu si
miskin, dimana mereka berada, dan apa
yang mereka lakukan, yang direkap dalam
unit administrasi terendah (misalnya RT/ RW
atau desa/ kelurahan). Data kemiskinan
DATA KEMISKINAN yang bersifat mikro ini lebih operasional
B. DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINNAN
dalam mengidentifikasi kelompok sasaran
(seperti nama kepala keluarga, alamat dan
status sosial-ekonomi tertentu).
1. Pemahaman tentang
Data Kemiskinan Kotak 1
Berbagai kondisi kemiskinan da- Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase
pat direpresentasikan melalui Penduduk Miskin Tahun 2002
berbagai jenis data baik data
yang bersifat makro maupun Kabupaten/
Garis Penduduk Miskin
data mikro. Perbedaan antara Kode Kemiskinan
Kota Jumlah Persentase
(Rp/Bln)
kedua jenis tersebut diuraikan di (000 jiwa) (%)
bawah ini. 34 DI Yogyakarta 635,70 20,14
3401 Kulon Progo 116.006 93,00 25,12
a) Data Makro 3402 Bantul 115.886 157,20 19,75
3403 Gunung Kidul 104.589 174,10 25,86
Dalam konteks kemiskinan, data
3404 Sleman 136.952 154,20 16,70
makro merupakan data agregat
tentang jumlah dan persentase .. ……………… …………… …………… ……………
penduduk miskin dan variabel .. ……s………… …………… …………… ……………
kemiskinan lainnya pada tingkat
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 2

6. Contoh data kemiskinan yang bersifat mikro memahami kondisi serta karakteristik ke-
ini adalah data keluarga pra sejahtera dan iskinan pada suatu daerah atau suatu kelom-
keluarga sejahtera I yang diperoleh dari Reg- pok. Dengan adanya data tersebut maka da-
istrasi Keluarga yang setiap tahun dilakukan pat dilakukan proses analisis lebih lanjut se-
oleh para kader KB/PLKB yang dikoordina- suai output yang hendak dihasilkan, misalnya
sikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Ber- data yang ditujukan untuk menunjukkan
encana Nasional (BKKBN). Namun data adanya keragaman dan konsentrasi pen-
BKKBN tidak ditujukan untuk mengidentifi- duduk miskin serta gambaran kemiskinan
kasi penduduk miskin. Contoh data mikro berdasarkan indikator/variabel yang asosiatif
lainnya yaitu data penerima bantuan dari dengan kondisi kemiskinan.
GNOTA. Data mikro tersebut dapat disaji-
kan sampai dengan tingkat desa/kelurahan, b) Perencanaan Kebijakan / Program
dan bahkan memungkinkan sampai tingkat
RW dan RT di dalam suatu desa/kelurahan. Dalam kegiatan perencanaan, data akan san-
Contoh jenis data mikro dapat dilihat pada gat dibutuhkan untuk memberikan dasar dan
Kotak 2. orientasi terhadap penyusunan kebijakan
dan program pembangunan baik di pusat
maupun di daerah dalam upaya penanggu-
2. Pentingnya Data dalam Penanggu- langan kemiskinan. Dengan kata lain data
langan Kemiskinan kemiskinan dapat dijadikan sebagai in-
put/tools analysis dalam mengembangkan
Dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, berbagai formulasi kebijakan dan perenca-
kebutuhan akan data menjadi suatu yang naan program penanggulangan kemiskinan,
nyata dan perlu diprioritaskan. Data akan misalnya dalam melakukan formulasi untuk
sangat dibutuhkan setidaknya untuk be- menentukan alokasi anggaran program-
berapa kegiatan diantaranya sebagai berikut: program penanggulangan kemiskinan pada
tingkat kabupaten/ kota atau propinsi.
a) Identifikasi dan Analisis Suatu
Kondisi/Permasalahan
c) Monitoring-Evaluasi (Monev)
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan,
kegiatan identifikasi dan analisis akan sangat Dalam menjalankan fungsi monitoring dan
membutuhkan data sebagai input dalam- evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan,
Kotak 2
Contoh Data Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
Contoh tidak berdasarkan data dan format yang sebenarnya
Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga
Pra Sejahtera Sejahtera I
Nomor Kelurahan RT/RW
Alasan Bukan Alasan Alasan Bukan Alasan
Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi
001 Cikembulan 01/02 41 14 12 6
002 Neglasari 04/04 29 7 17 10
003 Hegarmanah 03/04 36 8 29 8
004 Talagasari 01/01 48 11 26 9
…… …………… ……………… …………….. …………….. …………. ……………
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 3

7. maka akan sangat tergantung dari pemenu- lingkup nasional. Beberapa catatan tentang
han kebutuhan data yang relevan. Dalam data kemiskinan BPS ini diantaranya yaitu:
kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan
Sumber data berasal dari hasil Survei
indikator-indikator yang digunakan sebagai
(SUSENAS)
alat untuk mengukur keberhasilan program
baik berupa indikator input, indikator proses Pendekatan yang digunakan adalah
indikator output, indikator outcome, serta berupa data pengeluaran/konsumsi
indikator dampak. Dan sudah barang tentu
Indikator yang dihasilkan yaitu garis ke-
pada setiap indikator tersebut akan dibu-
miskinan (poverty line), poverty gap, dan
tuhkan data sebagai sumber informasi dari
lain-lain
pelaksanaan program.
Kelebihan dari sumber data ini dianta-
Terdapat berbagai jenis data yang dapat ranya adalah didisain untuk dapat men-
digunakan dalam proses perencanaan pro- gidentifikasi kemiskinan
gram seperti terlihat pada Kotak 3. Kelemahannya yaitu jumlah sampel ter-
batas dan validitas hanya sampai tingkat
Kotak 3 kabupaten/kota
Secara umum data yang dibutuhkan untuk
Penggunaan data kemiskinan ini lebih te-
proses perencanaan program, biasanya terdiri pat untuk kegiatan targeting di tingkat
dari 3 jenis, yaitu : nasional, tingkat propinsi sampai ke ting-
Data sebaran atau distribusi, baik dalam ben- kat kabupaten/kota yang dilakukan oleh
tuk sebaran horisontal (seperti sebaran
menurut wilayah/geografis atau sebaran
pusat
dalam berbagai kelompok etnis), maupun
sebaran vertikal (seperti sebaran menurut
tingkat pendidikan atau sebaran menurut
tingkat pendapatan) b) Data BKKBN
Data mengenai hubungan keterkaitan atau
relationship, bisa berupa keterkaitan antar BKKBN merupakan institusi yang me-
variabel, antar waktu maupun antar ruang nyediakan data kuantitatif sampai pada ting-
(antar wilayah)
kat desa. Beberapa catatan tentang karak-
Data yang berbentuk indikator, yaitu infor- teristik data BKKBN ini diantaranya adalah:
masi yang menunjukkan suatu derajat atau
tingkatan perkembangan pada suatu wilayah Sumber data berasal dari hasil pendataan
atau komunitas. Kompilasi dari beberapa in-
dikator pembangunan dapat menghasilkan yang dilakukan oleh PLKB
apa yang dikenal sebagai indikator sosial, in-
dikator ekonomi atau indikator sosial eko- Pendekatan yang digunakan adalah kese-
nomi. jahteraan masyarakat
Indikator yang digunakan yaitu keluarga
sejahtera dan pra sejahtera
3. Ketersediaan Data Saat Ini
Kelebihan dari sumber data ini dianta-
Data kemiskinan yang tersedia saat ini dan ranya yaitu bersifat sensus unit rumah
banyak digunakan untuk kebutuhan peren- tangga di setiap desa/kelurahan
canaan program penganggulangan kemiski- Kelemahannya adalah bahwa sumber
nan diantaranya adalah sebagai berikut: data ini tidak secara khusus ditujukan un-
tuk mengidentifikasi kemiskinan.
a) Data BPS Perbandingan karakteristik data kemiskinan
yang bersumber dari BPS dan BKKBN se-
Dalam konteks ini, BPS merupakan institusi cara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel
yang menyediakan data kemiskinan untuk 1 berikut.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 4

8. Tabel 1
Matriks Perbandingan Data Kemiskinan BPS-BKKBN
SUMBER DATA KEMISKINAN
BKKBN BPS
1 DEFINISI MISKIN Keluarga yang termasuk kategori Keluarga Prasejahtera dan Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
Sejahtera I dengan alasan ekonomi (Poverty Line)
Pra-Sejahtera : Keluarga yang belum dapat memenuhi kebu- Garis Kemiskinan : Dihitung berdasarkan pendeka-
tuhan dasarnya (basic needs) secara minimum 1) tan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah yang
Sejahtera I : Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, tetapi belum memenuhi kebutu- dasar minimum makanan (setara 2100
han sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kalori/kapita/ hari) ) dan non makanan seperti pe-
kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga/ ling- rumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan,
kungan dan transportasi. pakaian dan barang/ jasa lainnya.
2 SUMBER DATA Hasil Pendataan petugas lapangan (PLKB) Berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS (BPS)
- Modul Konsumsi (Jumlah sampel : 65.000
Rumah Tangga)
- Susenas Inti (Februari 1999, jumlah sampel :
208.000 Rumah Tangga)
- Susenas Mini (Agustus 1999, jumlah sampel :
10.000 Rumah Tangga).
3 UNIT DATA Keluarga : terdiri atas Bapak, Ibu dan Anaknya (Cor Family) - Penduduk
- Rumah Tangga : Terdiri atas kepala rumah
tangga dan anggota rumah tangga lainnya yang
biasanya tinggal bersama serta makan dari satu
dapur (Extended Family)
4 KEUNGGULAN - Merupakan data mikro, yaitu berdasarkan hasil pen- - Orientasi perhitungan secara khusus sebagai
dataan langsung oleh petugas PLKB di tingkat desa. pendekatan untuk menentukan penduduk mi-
- Secara teknis data keluarga miskin tersedia sampai skin berdasarkan Garis Kemiskinan.
dengan tingkat desa. - Nilai Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan 52
- Updating data lebih cepat (tersedia data pada tahun jenis komoditi makanan dan 27 jenis komoditi
2001) non makanan untuk Perkotaan dan 25 jenis
- Dapat digunakan untuk melakukan targeting alokasi komoditi untuk Perdesaan.
bantuan kepada kelompok-kelompok sasaran sampai - Nilai Garis Kemiskinan setiap Kabupaten/Kota
dengan tingkat Desa/ Kelurahan. memiliki nilai yang berbeda, tergantung Harga
dari jenis kebutuhan dasar daerah setempat.
- Representatif untuk menentukan alokasi dana
bantuan sampai tingkat Kabupaten/ Kota.
5 KELEMAHAN - Pendataan tidak diorientasikan secara khusus untuk - Tidak dapat digunakan sebagai dasar targeting
mengukur kemiskinan, tetapi lebih pada pengelompok- alokasi bantuan kepada kelompok-kelompok sa-
kan tingkat kesejahteraan keluarga. saran (data tidak operasional).
- Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I ditentukan ber- - Dasar perhitungan bersumber dari SUSENAS
dasarkan kriteria yang sama untuk seluruh Indonesia MODUL yang dilakukan setiap 3 tahun sekali
- Kualitas data mendapatkan kritik berkaitan dengan:
• Proses pelaksanaan pendataan dilapangan (tidak Ob- (Tahun 1993, 1996, 1999 dst).
jektif) 2) - Ketersediaan data terakhir : tahun 1999 (BPS)
• Beberapa indikator yang digunakan kurang sensitif - Perkiraan penduduk miskin Tahun 2000 masih
dalam menggambarkan kondisi keluarga miskin. 3) dalam proses perhitungan (berdasarkan hasil in-
• Penentuan kriteria Pra KS dengan ditunjukkan oleh terpolasi dari tahun 1999,dengan asumsi-asumsi
minimal satu dari kelima indikator tidak selalu yang realistik pada tahun 2000)
merefleksikan status kemiskinan keluarga ybs.
6 HASIL PENDATAAN/ Tahun 1999 : Susenas Modul/ Inti, (Februari 1999) :
PERHITUNGAN - Keluarga Pra-sejahtera : 10.633.361 (23,25 %) - Penduduk Miskin : 47,974 Juta Jiwa
• Alasan Ekonomi : 5.995.286 • Perkotaan : 15,642 Juta
• Bukan alasan Ekonomi : 3.638.075 • Perdesaan : 32,332 Juta
- Keluarga Sejahtera I : 11.725.109 (25,64 %) - Rumah Tangga Miskin : 9,7 Juta Rumah Tangga
• Alasan Ekonomi : 5.916.514 - Garis Kemiskinan Tingkat Nasional Tahun 1999 :
• Bukan alasan Ekonomi : 5.808.595 • Perkotaan : Rp 92.409 / Kapita/ Bulan
Tahun 2000 : • Perdesaan : Rp 74.272 / Kapita/ Bulan
- Keluarga Pra-sejahtera : 10.996.773 (23,21 %)
• Alasan Ekonomi : 7.739.202 (16,34 %) - Susenas Mini 4) (Agustus 1999) :
• Bukan alasan Ekonomi : 3.257.571 (6,88%) Penduduk Miskin : 37,1 Juta Jiwa
- Keluarga Sejahtera I : 13.432.757 (28,36 %) • Perkotaan : 12,3 Juta
• Alasan Ekonomi : 6.928.712 (14,63 %) • Perdesaan : 24,8 Juta
• Bukan alasan Ekonomi : 6.504.045 (13,73 %) - Garis Kemiskinan Tingkat Nasional Tahun 1999 :
• Perkotaan : Rp 89.845 / Kapita/ Bulan
• Perdesaan : Rp 69.420 / Kapita/ Bulan
Keterangan :
1)
Kebutuhan dasar minimum :
- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Seluruh Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah dan bepergian
- Bagian terluas dari rumah bukan lantai tanah
- Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan
( Keluarga Pra-Sejahtera : apabila ada keluarga tidak dapat memenuhi salah satu syarat tersebut di atas)
2)
Hasil Studi Evaluasi Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin (BPS/ UNICEF) : Metodologi survei dalam pendataan tidak sepenuhnya menerap-
kan observasi langsung dilapangan, dari rumah ke rumah, tetapi cenderung didasarkan pada “pengetahuan” dari petugas pendataan sendiri.
(Alasan honor petugas tidak sebanding dengan cakupan keluarga yang harus di daftar secara lengkap dalam satu desa/ kelurahan).
3)
Khususnya untuk indikator tidak melaksanakan ibadah cenderung menunjukkan gejala umum dari kebutuhan spiritual dan bersifat pribadi, yang
tergantung pada kepercayaan atau iman dari individu-individu yang bersangkutan.
4)
Jumlah Sampel hanya dapat menggambarkan jumlah penduduk miskin pada tingkat Nasional
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 5

9. c) Data Sektoral 4. Realita Pemanfaatan Data
Dalam lingkup nasional, institusi yang me- Untuk mendukung kegiatan analisis, peren-
nyediakan data tidak hanya BPS dan BKKBN. canaan kebijakan/program dan kegiatan
Lembaga pemerintah seperti departemen monitoring-evaluasi, dibutuhkan data yang
teknis/sektoral juga turut melakukan pen- akurat dan dapat memberikan manfaat yang
yediaan data baik untuk program penanggu- optimal. Namun pada kenyataannya tidak
langan kemiskinan maupun untuk kegunaan semua data yang tersedia dapat mengako-
lainnya. Data-data yang diperoleh dari lem- modasi kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan
baga sektoral tersebut bisa dikatakan seba- tersebut. Hal ini disebabkan adanya keterba-
gai data sektoral yang lingkupnya nasional. tasan data diantaranya meliputi tingkat ke-
Beberapa institusi sektoral serta contoh data dalaman informasi yang dikandung suatu
di antaranya adalah sebagai berikut: data, cakupan wilayah yang mampu direpre-
sentasikan oleh data, dan lain-lain.
Departemen sosial, terkait dengan iden-
tifikasi data kelompok fakir miskin,
Beberapa permasalahan dalam realita pe-
yatim piatu, jumlah penyandang masalah
manfaatan data diantaranya adalah :
sosial dan sebagainya
Permasalahan pemanfaatan data muncul
Departemen pendidikan nasional, ter-
pada tingkat operasional, banyak berba-
kait dengan data jumlah siswa penerima
gai program/proyek yang membutuhkan
bantuan/beasiswa, jumlah siswa dari ke-
spesifikasi data dengan kriteria tertentu
luarga miskin, data anak putus sekolah
namun pada kenyataannya data yang di-
(drop-out) dan sebagainya.
maksud tidak tersedia, sehingga pada
Departemen kesehatan, memiliki data akhirnya dilakukan proksi/pendekatan
kesehatan seperti jumlah anak penerima terhadap data yang ada. Sebagai contoh
vaksin, data balita kurang gizi, dan seba- adalah data kemiskinan yang bersumber
gainya. dari BKKBN yang menggunakan
pendekatan keluarga pra sejahtera dan
d) Data Hasil Pendekatan Kemiskinan sejahtera I. Data kemiskinan yang ber-
oleh Komunitas/Daerah sumber dari BKKBN tersebut digunakan
karena memiliki tingkat kedalaman sam-
Sumber data lain yang dapat digunakan pai rumah tangga di unit desa/kelurahan
dalam kegiatan perencanaan penanggulangan dan dipandang relatif operasional walau-
kemiskinan diantaranya melalui pendekatan pun pada awalnya tidak ditujukan untuk
kemiskinan yang dilakukan oleh komuni- mengidentifikasi kelompok miskin.
tas/daerah. Beberapa catatan dari data jenis
Banyak kriteria yang disyaratkan oleh
ini di antaranya adalah:
program/proyek dalam kaitannya dengan
Pendekatan yang dilakukan bisa sangat kebutuhan penentuan sasaran yang tidak
beragam tergantung pada mekanisme dapat diakomodasi oleh data yang
dan teknik yang disepakati oleh komuni- tersedia, sehingga dilakukan pendekatan
tas/pihak yang bersangkutan. terhadap data yang ada.
Indikator yang dihasilkan bisa bersifat Pemanfaatan data tidak selalu objektif
mikro dan unik sesuai dengan kondisi terutama dalam kasus penentuan sasaran
komunitas/daerah setempat. (targeting) karena pada pelaksanaannya
banyak faktor yang turut berpengaruh,
Kelebihan dari sumber data ini adalah
salah satunya berupa pertimbangan
dapat secara tepat menangkap kondisi
politik.
kemiskinan sesuai dengan karakteristik
komunitas dan lebih spesifik.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 6

10. terkonsentrasi pada hal-hal yang mendukung
PENENTUAN SASARAN tercapainya tujuan dan sasaran.
C. DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Kotak 4
Sebagai contoh cara kerja targeting, sebutlah
suatu program yang memberi bantuan dana
1. Pemahaman Targeting agar tidak ada lagi penduduk yang berpenghasi-
lan di bawah garis kemiskinan. Tujuan tersebut
Setiap program mempunyai tujuan dan sa- dapat dilakukan dengan dua cara:
sarannya sendiri. Tujuan dan sasaran disusun 1. Tanpa mekanisme targeting, yakni memberi-
sebagai arahan yang teratur dari dampak kan dana pada penduduk sehingga pengha-
silan keseluruhan penduduk meningkat.
yang ingin dimunculkan oleh program terse-
but. Beberapa program seperti program- 2. Dengan mekanisme targeting, yakni mem-
berikan dana pada sebagian penduduk, yaitu
program penanggulangan kemiskinan mem- mereka yang berpenghasilan di bawah garis
batasi dampak programnya pada golongan kemiskinan.
tertentu, dalam hal ini golongan miskin.
Pembatasan ini dilakukan melalui mekanisme
program yang sedemikian rupa sehingga Secara umum terdapat dua jenis mekanisme
dampak dari tujuan dan sasaran dapat targeting, targeting administratif dan
diarahkan pada golongan tertentu. Untuk tu- targeting berbasis pasar. Dalam targeting
juan tersebut, digunakanlah mekanisme tar- administratif, penerima bantuan dari suatu
geting sebagai cara untuk melengkapi pro- program ditentukan oleh pelaksana program
gram agar dampak yang diinginkan dapat tersebut. Pendekatan-pendekatan yang
menjangkau golongan yang menjadi kelom- lazim digunakan dalam targeting adminis-
pok sasaran secara efektif. Dengan targeting, tratif adalah:
alokasi biaya akan lebih terarahkan pada tu-
juan, sehingga efektifitas program dapat
ditingkatkan. a). Targeting Geografis
Kotak 4 menunjukkan bagaimana sistem Targeting geografis memilih daerah tertentu
targeting bekerja. Dengan kedua cara terse- di mana bantuan program akan disalurkan.
but, sebenarnya tujuan program tetap ter- Pemilihan ini biasanya memiliki satu paket
capai, yaitu tidak adanya penduduk yang indikator yang digunakan untuk menilai
berada di bawah garis kemiskinan. Namun daerah dan bantuan akan diarahkan pada
cara kedua jauh lebih efektif dan cost- daerah dengan nilai tertentu. Targeting
efficient dibandingkan dengan cara pertama. geografis mempunyai beberapa kelebihan
Kedua hal tersebut diperlukan dalam pelak- dan kekurangan. Mekanisme ini mudah un-
sanaan suatu program karena sumberdaya tuk dilaksanakan dan dimonitor, biasanya
yang terbatas. Cara kedua juga memberikan mampu menghindari adanya tindak
keadilan bagi mereka yang memang patut penipuan, memerlukan biaya administratif
atau membutuhkan bantuan program, den- yang lebih sedikit dibandingkan dengan
gan mengurangi penerimaan di luar kelom- mekanisme-mekanisme lain, dan tidak me-
pok sasaran dan memperluas penerimaan merlukan banyak informasi pada tingkat in-
bantuan oleh kelompok sasaran. Contoh dividu maupun rumahtangga. Sebaliknya,
tersebut menunjukkan bagaimana proses kebocoran sebagian program pada mereka
targeting meningkatkan efektifitas suatu yang bukan golongan miskin namun berada
program dengan mengurangi biaya yang ti- pada daerah target tidak dapat dihindari.
dak perlu. Targeting dapat dikatakan sebagai Juga golongan miskin yang berada pada
mekanisme pengarahan biaya agar lebih daerah yang tidak dijadikan target juga akan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 7

11. terlewatkan oleh mekanisme ini (Bigman hingga kemungkingan kebocoran lebih kecil
dan Fofack, 2000). daripada targeting langsung.
b) Targeting Rumahtangga atau In- Selain targeting administratif, terdapat juga
dividu targeting berbasis pasar yang sering juga
disebut sebagai targeting swa-seleksi. De-
Target rumahtangga atau individu pada ngan mekanisme ini, program dirancang
dasarnya berusaha mengidentifikasi sedemikian rupa sehingga hanya mereka
rumahtangga atau individu yang dianggap yang benar-benar membutuhkan bantuan
memenuhi syarat untuk menerima bantuan yang akan berpartisipasi dalam program.
program. Seleksi rumahtangga atau individu Misalnya, program bantuan makanan dapat
dapat dilakukan dengan tes rata-rata atau memberikan bantuan berupa makanan
menggunakan suatu paket indikator seperti berkualitas rendah, yang tersedia bagi
yang digunakan pada mekanisme geografis. mereka yang membutuhkannya. Makanan
berkualitas rendah adalah barang inferior
Tes rata-rata menguji rumahtangga atau in- yang tidak digunakan oleh mereka yang ber-
dividu dan melihat apakah mereka melewati penghasilan di atas rata-rata. Meskipun se-
suatu batas tertentu yang ditentukan sebe- cara teori setiap orang dapat memperoleh
lumnya. Yang paling sering digunakan adalah bantuan tersebut, diharapkan hanya golon-
batasan penghasilan. Misalnya, digunakan ba- gan miskin yang akan mencoba mendapat-
tas penghasilan perkapita Rp 100.000 untuk kannya karena barang yang berkualitas ren-
menseleksi individu yang dianggap bersyarat dah tidak dapat digunakan dan tidak menarik
untuk menerima bantuan Rp 20.000. Kesuli- bagi mereka yang bukan golongan miskin.
tan yang dihadapi dalam ‘targeting langsung’
seperti ini adalah seleksi untuk mengidentifi- Secara singkat, kelebihan dan kekurangan
kasi golongan miskin membutuhkan biaya dari masing-masing mekanisme dapat dilihat
besar. Pekerjaan ini memerlukan pengum- pada tabel berikut:
pulan data yang lengkap menyeluruh dan
verifikasi dari pihak administrasi pemerintah.
Dasar
Bentuk Kelebihan Kekurangan
Analisis
c) Targeting Karakteristik Mudah dilak- Tidak mense-
Targeting Daerah sanakan dan leksi / mengi-
geografis geografis dimonitor dentifikasi in-
Cara lain dalam penentuan sasaran adalah dividu
dengan menggunakan indikator target atau Targeting
Langsung meng-
identifikasi in-
Membu-
tuhkan biaya
Karakter
karakteristik tertentu dari penduduk miskin. individu /
rumahtangga
individu
dividu/rumah-
tangga miskin
dan upaya
yang tidak
Contoh indikator yang dapat digunakan se- kecil
bagai pendekatan adalah kepemilikan barang Targeting
Karakter Data mudah Ketersediaan
golongan diperoleh yang terbatas
tahan lama, jumlah anak, gender, umur, karakteristik
miskin
tingkat pendidikan, kepemilikah lahan, Targeting
Kepu- Tidak diperlukan Membu-
tusan upaya identifi- tuhkan pen-
karakteristik perumahan, atau gabungan dari berbasis
kelompok kasi gawasan
pasar
beberapa indikator tersebut. target
Data-data mengenai karakteristik-karak- 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
teristik tersebut relatif lebih mudah didapat- Penentuan Sasaran
kan daripada data penghasilan. Karena itu,
biaya administratif dari targeting karakter- Penentuan sasaran adalah bagian dari peren-
istik jauh lebih kecil daripada biaya targeting canaan suatu program. Sebagai bagian dari
langsung. Lagipula angka-angka tersebut sulit suatu sistem yang lengkap, mekanisme dan
untuk dimanipulasi pada jangka pendek se- pelaksanaan penentuan sasaran tentunya ti-
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 8

12. dak lepas dari unsur-unsur lain yang terdapat 3. Prinsip-prinsip Penentuan Sasaran
dalam program, antara lain:
Dalam menentukan dan melaksanakan
a) Sumberdaya mekanisme targeting untuk suatu program,
Keterbatasan sumberdaya adalah salah terdapat beberapa hal yang perlu diperhati-
satu alasan utama mengapa mekanisme kan sebagai prinsip dari targeting:
targeting dibutuhkan. Keterbatasan
sumberdaya membuat suatu program Efektif
tidak dapat berjalan menurut konsep Penentuan sasaran harus dapat mendu-
idealnya, melainkan diperlukan penye- kung tercapainya tujuan dan sasaran se-
suaian-penyesuaian tertentu. Sumber- bagaimana dimaksudkan dalam program
daya yang digunakan dalam targeting
juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Efisiensi Biaya
di tengah keterbatasan yang ada, ter- Salah satu fungsi targeting adalah me-
utama dalam menentukan mekanisme ngoptimasi keterbatasan sumberdaya
penentuan sasaran. pembiayaan. Namun mekanisme dan
proses targeting sendiri membutuhkan
b) Prioritas juga biaya tersendiri, misalnya untuk
Dengan tidak akan tercapainya kondisi penyediaan data. Dalam hal ini, diperlu-
ideal yang diharapkan, maka yang harus kan kecermatan dalam memilih dan me-
diperhatikan adalah kebutuhan dari laksanakan proses mekanisme targeting
mereka yang mendapatkannya. Misal- agar besar biaya yang dibutuhkan untuk
nya, jika bantuan yang diberikan tidak proses targeting tidak memperkecil
memadai untuk semua penduduk mis- efisiensi pemanfaatan biaya program se-
kin, maka perlu ditentukan prioritas- cara keseluruhan.
prioritas kelompok sasaran menurut
kebutuhan mereka. Sebuah program Tepat Sasaran
bantuan bahan pangan tidak mungkin Alokasi biaya pada kegiatan dan pelak-
menyediakan makanan bagi seluruh sanaan program akan menghasilkan
penduduk miskin. Yang dilakukan adalah suatu mekanisme program yang mem-
menetapkan prioritas dengan memper- berikan keuntungan (benefit) pada
hatikan kepentingan utama dari golong- kelompok sasaran. Targeting harus da-
an miskin. Dalam hal ini, prioritas pat mengarahkan keuntungan ini agar
diberikan pada penduduk yang me- dapat menyalurkan bantuan yang di-
ngalami bencana kekeringan dan kela- maksudkan dalam rumusan tujuan dan
paran jika dibandingkan dengan pen- sasaran pada kelompok sasaran yang
duduk daerah padat pada daerah perko- tepat.
taan yang lebih membutuhkan perbai-
kan infrastruktur.
4. Masalah-masalah dalam Penentuan
c) Ketersediaan data Sasaran
Dalam menetapkan kelompok sasaran,
tentunya dibutuhkan data yang me- Penentuan sasaran dan mekanisme pelak-
madai. Mekanisme targeting yang ber- sanaan yang tepat akan sangat membantu
beda akan membutuhkan data yang efisiensi dan efektifitas alokasi biaya suatu
berbeda, seperti yang telah disebutkan program dalam mencapai tujuan dan sa-
di atas. Selain itu, akurasi dan kelengka- sarannya. Pada prakteknya, terdapat berba-
pan data juga akan mempengaruhi gai kendala yang harus ditangani agar pelak-
ketepatan identifikasi kelompok sa- sanaan mekanisme penentuan sasaran dapat
saran. memenuhi fungsinya dengan baik, yaitu:
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 9

13. Sumberdaya yang terbatas yang hanya akan diminati oleh golongan
Sebagaimana telah disebutkan pada miskin. Pendidikan tidak memiliki stan-
bagian sebelumnya, keterbatasan ini dar kualitas tertentu. Baik yang terma-
mempengaruhi pemilihan mekanisme suk golongan miskin maupun mereka
penentuan sasaran. Selain itu, keterba- yang sebenarnya berada di atas golon-
tasan sumberdaya juga memperkecil gan miskin dapat memanfaatkan fasilitas
jangkauan program sehingga tidak se- sekolah yang sama.
mua kelompok sasaran dapat terjangkau
oleh program.
Data yang kurang operasional
Seringkali data yang tersedia tidak dapat
digunakan untuk tujuan-tujuan opera- PENGEMBANGAN SISTEM
DATA DAN PENENTUAN SASARAN
sional. Misalnya jika bantuan program
UNTUK PROGRAM
ditujukan untuk anak usia wajib belajar
yang tidak mampu bersekolah. Data
D. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI TINGKAT LOKAL
yang tersedia hanya dapat menjangkau
kabupaten, sedangkan yang dibutuhkan
adalah data pedesaan. Dengan perma-
salahan tersebut, data yang diperoleh Dengan memahami berbagai kenyataan dan
tidak dapat langsung dituangkan dalam masalah yang diuraikan di atas, maka akan
penentuan sasaran yang tepat. timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya sis-
tem data dan penentuan sasaran (targeting)
Penggunaan data yang kurang tepat juga bagi program penanggulangan kemiskinan di
mengakibatkan distorsi, di mana data daerah harus dilakukan. Uraian di bawah ini
yang digunakan tidak sesuai dengan diharapkan dapat menjadi bahan pertimban-
kenyataan di lapangan sehingga men- gan bagi pemerintah daerah.
gakibatkan pergeseran dalam penyalu-
ran bantuan pada kelompok sasaran.
1. Sistem Penyediaan Data yang
Salah sasaran Berkelanjutan di Tingkat Lokal
Salah sasaran dapat disebabkan oleh
beberapa hal, baik data yang kurang Di depan telah dijelaskan bagaimana
memadai, mekanisme targeting yang pentingnya masalah data dan targeting di
kurang sesuai, atau analisis data yang dalam perencanaan program penanggu-
kurang cermat sehingga penyaluran langan kemiskinan, di lain pihak agenda
program tidak dapat mencapai kelom- penanggulangan kemiskinan disadari bukan
pok sasaran yang dimaksudkan dalam semata-mata tanggung jawab pemerintah
tujuan program. pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pe-
merintah daerah dan masyarakat. Dari per-
Misalnya, penyediaan dana untuk ban- spektif pengembangan sistem data, peran
tuan pendidikan melalui mekanisme aktif pemerintah daerah dan masyarakat lo-
swa-seleksi akan memungkinkan kal diharapkan akan meningkatkan kualitas
mereka yang tidak berhak untuk dapat data kemiskinan dan hasil targeting, karena
memanfaatkan bantuan program. Hal ini dilaksanakan oleh pelaku yang lebih memiliki
disebabkan oleh penggunaan mekan- kedekatan dengan kelompok sasaran
isme yang kurang tepat untuk digunakan penanggulangan kemiskinan. Pada gilirannya
dalam bantuan pendidikan. Seperti yang hal ini akan meningkatkan pula kualitas
telah disebutkan di atas, swa seleksi di- perencanaan program penanggulangan ke-
lakukan dengan penyaluran komoditi miskinan.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 10

14. Akan tetapi pada saat ini pengembangan sis-
tem data di daerah, khususnya yang berkai- b. Sistem Pendataan Kemiskinan oleh
tan dengan data kemiskinan, dapat dikatakan Pemerintah Daerah
belum mendapat perhatian yang memadai.
Dalam era otonomi pemerintah daerah da-
Umumnya daerah masih menggantungkan
pat mengembangkan sistem pendataan ke-
kepada data makro yang dikembangkan oleh
miskinannya sendiri, apakah melalui
lembaga pendataan di tingkat nasional
pendekatan data makro maupun pendekatan
seperti data BPS dan data BKKBN, padahal
data mikro. Dengan lingkup wilayah yang le-
terdapat kekosongan data yang berbasis lo-
bih kecil, pemerintah daerah dapat melaku-
kal/komunitas, terutama data mikro, yang
kan pendataan dengan metoda sensus, mi-
akan sangat berguna dalam pelaksanaan pro-
salnya dengan melakukan pendataan rumah
gram penanggulangan kemiskinan di tingkat
tangga miskin. Kalaupun tidak memiliki ke-
operasional. Memang sudah ada beberapa
mampuan untuk melakukan sensus rumah
inisiatif pendataan kemiskinan di beberapa
tangga miskin, pemerintah daerah seti-
daerah, namun jumlahnya masih sangat
daknya dapat mengambil sampel yang jauh
sedikit.
lebih besar dibandingkan survai di tingkat
nasional.
Melihat kebutuhannya, sistem pendataan
kemiskinan di tingkat lokal atau daerah hen-
c. Sistem Pendataan Kemiskinan Par-
daknya difokuskan kepada pengembangan
tisipatif
data mikro, karena data kemiskinan nasional
yang resmi hanya menjangkau data makro, Mekanisme inilah sebenarnya merupakan
yang pemanfaatannya (misalnya sebagai in- yang paling ideal karena menggabungkan
put penentuan sasaran) lebih cocok untuk mekanisme pendataan oleh komunitas de-
dibatasi sampai tingkat kabupaten/kota saja. ngan mekanisme pendataan oleh pemerin-
Untuk kebutuhan operasional program tah daerah. Melalui pendekatan partisipatif
penanggulangan kemiskinan di tingkat lapan- masyarakat atau komunitas dilibatkan secara
gan, data mikro sangat diperlukan. Untuk aktif dalam pengembangan sistem pendataan
itu, daerah dapat mempertimbangkan be- kemiskinan daerah. Dalam mekanisme ini
berapa mekanisme sistem pendataan ke- pemerintah daerah mengintegrasikan sistem
miskinan, yaitu: pendataan kemiskinan yang ada pada tingkat
komunitas ke dalam sistem pendataan kemi-
skinan daerah. Dalam hal ini pemerintah
a. Sistem Pendataan Kemiskinan oleh daerah memfasilitasi dengan panduan (pen-
Masyarakat atau Komunitas genalan metode dan instrumen pendataan
yang lebih sistematis) dan pendampingan.
Pendataan kemiskinan oleh masyarakat,
Selain itu pemerintah daerah akan melaku-
misalnya dalam lingkup RT/RW atau dalam
kan agregasi (konsolidasi dan rekapitulasi
lingkup komunitas sosial keagamaan. Mekan-
data) secara berjenjang dari bawah, mulai
isme ini boleh jadi tidak didukung oleh suatu
dari tingkat komunitas, desa/kelurahan, ke-
metodologi yang baku dan instrumen yang
camatan sampai tingkat kabupaten/kota. Un-
sistematis, akan tetapi memiliki kelebihan
tuk melakukan ini semua pemerintah daerah
dari sudut kedekatan dengan kelompok sa-
dapat mengarahkan aparatnya (aparat sta-
saran. Tidak adanya jarak dengan kelompok
tistik daerah, kecamatan, desa/kelurahan
sasaran, memungkinkan mekanisme ini
sampai RT/RW) untuk bekerja bersama
menghasilkan data kemiskinan dengan ting-
masyarakat/komunitas. Contoh alternatif
kat akurasi dan akseptabilitas yang tinggi di
mekanisme pendataan kemiskinan partisi-
masyarakat.
patif dapat dilihat pada Kotak 5.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 11

15. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melem-
Kotak 5 bagakan pelibatan masyarakat dalam pen-
dataan kemiskinan. Partisipasi masyarakat
Contoh Alternatif Mekanisme dalam pendataan kemiskinan memperbesar
Pendataan Kemiskinan Partisipatif peluang adanya sistem pendataan kemiski-
nan daerah yang berkelanjutan, karena
Kabupaten/Kota mekanisme masyarakat/komunitas tidak
Statistik Daerah bergantung kepada ada tidaknya anggaran
pemerintah. Yang perlu diingat, pelemba-
gaan sistem pendataan kemiskinan akan le-
bih berhasil jika baik di tingkat komunitas
Kecamatan maupun pemerintah daerah agenda penang-
Mantri Statistik gulangan kemiskinan menjadi prioritas
penting. Bahkan pada tingkat ideal, sistem
pendataan kemiskinan seharusnya melekat
(built in) pada agenda dan program penang-
Desa/Kelurahan gulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Artinya sistem pendataan bukan semata-
mata aktivitas pengumpulan data saja, me-
lainkan merupakan bagian dari program
penanggulangan kemiskinan itu sendiri, se-
hingga masyarakat akan melihat manfaat dari
• Kelompok keterlibatan mereka dalam kegiatan pen-
Masyarakat • RT/RW keagamaan
Miskin • Komunitas
dataan kemiskinan. Di bawah ini disajikan
• Kelompok
Sosial contoh mekanisme pendataan kemiskinan di
Kota Sukabumi (lihat Kotak 6).
Keterangan :
= Mekanisme konsolidasi data
= Mekanisme fasilitasi pendataan 2. Sistem Penentuan Sasaran di Ting-
kat Lokal
Secara umum pendekatan sasaran wilayah
(geografis), targeting rumahtangga atau
Dalam pendataan kemiskinan, yang juga
individu, maupun targeting berbasis
penting adalah masalah keberlanjutan atau
pasar dapat diterapkan dalam targeting un-
kontinuitas dari pendataan. Sistem pen-
tuk program-program penanggulangan ke-
dataan kemiskinan yang baik memiliki
miskinan di tingkat lokal. Akan tetapi sekali
mekanisme pendataan berkelanjutan yang
lagi, seperti halnya dalam pengembangan sis-
melembaga, sebab kemiskinan adalah suatu
tem data, di era otonomi ini daerah memiliki
fenomena yang selalu ada dalam setiap
keleluasaan untuk mengembangkan sendiri
masyarakat dan sifatnya dinamis, sehingga
mekanisme targeting yang paling sesuai de-
untuk memahaminya secara lebih baik perlu
ngan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi
pemantauan, pengamatan dan pengkajian
dari sisi pelaksananya, kegiatan targeting di
terus-menerus, dan ini hanya mungkin ter-
tingkat lokal dapat dibedakan:
laksana jika data kemiskinan tersedia secara
reguler.
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 12

16. a. Melalui Mekanisme Administratif
Contoh Mekanisme Pendataan
Pemerintah daerah melakukan targeting
Kemiskinan di Kota Sukabumi
berdasarkan jenjang administratif, baik me-
lalui pendekatan sasaran wilayah (kecamatan
Pembentukan tim
miskin, desa/kelurahan miskin dan seterus- teknis pendataan
nya) ataupun pendekatan rumah tangga
/individu (jumlah sasaran masing-masing pro-
gram di tingkat kecamatan, desa/kelurahan Penyusunan ke-
sepakatan teknis
dan seterusnya. i l
Mekanisme di atas bernuansa dari atas ke Sosialisasi dari ting- Mempelajari hasil
kat kecamatan pendataan keluarga
bawah (top down) dan hanya menjadi per- sampai tingkat kelu- tahun sebelumnya
panjangan dari sistem targeting di tingkat na- rahan/desa (skala RT/RW)
sional. Yang perlu digarisbawahi adalah
mekanisme ini akan berhasil baik jika didu-
Pembekalan/ train- Wawancara dengan
kung oleh data kemiskinan yang handal dan ing kepada petugas ketua RT
operasional di tingkat lokal. pendata (tentang jumlah dan
alamat penduduk
miskin)
Pelaksanaan pen-
b. Melalui Mekanisme Komunitas dataan
Melakukan kunjun-
Dalam hal sistem data kemiskinan lokal be- gan pada keluarga
lum handal dan operasional, daerah dapat miskin untuk mela-
Pengendalian, kukan wawancara
mengadopsi mekanisme targeting oleh ko- monitoring, dan
munitas sebagai pelengkap mekanisme ad- evaluasi oleh ke-
camatan dan kelu-
ministratif. Dengan pendekatan top down, rahan / desa
pemerintah daerah dapat mendelegasikan Pengisian
kewenangan targeting kepada masyarakat di kuesioner
tingkat administratif tertentu (desa/ kelura- Rekapitulasi data
tingkat kelurahan
han, dusun atau RT/RW), atau kepada untuk dilaporkan ke
kelompok masyarakat tertentu (misalnya tingkat kecamatan
baitul mal, kelompok keagamaan atau
kelompok sosial kemasyarakatan lain), ber-
dasarkan kriteria yang disepakati masing- Rekapitulasi data di
tingkat kecamatan
masing komunitas. untuk dilaporkan ke
tingkat Kota / Ka-
bupaten
Sedangkan dengan pendekatan dari bawah
ke atas (bottom up) dapat dilakukan melalui
usulan-usulan masyarakat atau kelompok Rekapitulasi dan
masyarakat untuk program/kegiatan pengolahan data di
tingkat kota / kabu-
penanggulangan kemiskinan, misalnya paten oleh BKKBN
seperti yang dirintis antara lain oleh Program dan dikoordinasikan
dengan BAPPEDA
Penanggulangan Kecamatan (PPK), dalam hal
ini pemerintah daerah hanya melakukan
verifikasi dan optimasi terhadap sumber Evaluasi dan pela-
daya yang tersedia. poran hasil pen-
dataan dan pe-
metaan karakter-
istik keluarga miskin
oleh BAPPEDA
Kotak 6
Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan 13