4. BENTUK KORPORASI
Korporasi Publik
Koprorasi yang didirikan oleh
pemerintah dengan tujuan memenuhi
tugas-tugas administrasi di bidang
urusan publik (pemkot/pemkab)
Korporasi Privat
Korporasi yang didirikan untuk
kepentingan pribadi, yang dapat
bergerak di bidang keuangan, industri,
dan perdagangan. (PT)
Korporasi Publik Quasi
Korporasi yang melayani kepentingan
umum (Public Service). (P TKAI, PLN,
PDAM, PERTAMINA)
PENGERTIAN
Utrecht : Badan yang menurut hukum berwenang
menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak
yang tidak berjiwa.
Rochmat Soemitro : Suatu badan yang dapat
mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti
seorang pribadi.
5. Usaha yang dilakukan
secara Tetap
Terus Menerus
Mencari Keuntungan
Dilakukan Perorangan/Badan
Usaha
Didirikan/Berkedudukan
Wilayah Indonesia
PERUSAHAAN
6. PERUSAHAAN DI
INDONESIA
PERUSAHAAN
PERSEORANGAN
BADAN USAHA
BERBADAN
HUKUM
(UU, Akta Pendirian,
Pengesahan Pemerintah,
Tanggungjawab Terbatas)
1. Perseroan Terbatas (Modal dari
penjualan saham)
2. Koperasi (berlandaskan asas-asas
kekeluargaan)
3. Yayasan (tidak mencari keuntungan)
4. BUMN (keuntungan dan manfaat)
5. Perjan (manfaat) dan Perum (profit)
BADAN USAHA
TIDAK
BERBADAN
HUKUM
(Tanggungjawab Pribadi dan
bersifat tanggung renteng)
1. Persekutan Perdata
(maatschap)
2. Firma (semua pendiri aktif -
jasa/konsultan)
3. CV (Persekutuan
Komanditer) (Aktif & Pasif -
usaha kecil/menengah)
Usaha Dagang (UD)
(Bentuk perusahaan
perseorangan yang dilakukan
oleh satu orang pengusaha)
8. Organ Perseroan
Pasal 1 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) (Pasal 1 Ayat 4)
Mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar.
Direksi (Pasal 1 Ayat 5)
Berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar.
Dewan Komisaris (Pasal 1 Ayat 6)
Bertugas melakukan pengawasan seca
ra umum dan/atau khusus sesuai deng
an Anggaran Dasar serta memberi nasi
hat kepada Direksi.
10. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)
Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan
Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan
Terbatas
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2012 Tentang
Koperasi
12. PENGERTIAN
Tindak Pidana oleh Korporasi adalah
tindak pidana yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana kepada
korporasi sesuai dengan undang-
undang yang mengatur tentang
korporasi.
Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas
(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. DASAR HUKUM
TINDAK PIDANA
KORPORASI
UU Darurat No.17 Tahun
1951 tentang Penimbunan
Barang-Barang dan UU
Darurat No. 7 Tahun 1955
tentang Tindak Pidana
Ekonomi
UU No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 16
Tahun 2009
UU No. 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 17 Tahun
2006
UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen
UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo
UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas
Bumi
Perppu No. 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme
sebagaimana telah di
sahkan sebagai Undang-
Undang melalui UU No. 15
Tahun 2003
14. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan diperbaharui dengan
Perppu No. 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah
dengan UU No. 45 Tahun 2009
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
15. -
UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
-
UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
-
UU No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
UU No. 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan
Perusakan Hutan
16. 1. Hanya pada pengurus,
tidak dapat menekan
tindak pidana
2. Peran strategis
korporasi
3. Fungsi dan tujuan
hukum
4. Menghindarkan
pemidanaan pengurus
yg tidak bersalah
1. Kesalahan =>
Manusia Sebagai
Subjek Hukum
(Natuurlijk Person)
2. Tindakan Materiil
Dilakukan Orang
3. Pidana Hanya Cocok
Untuk Orang
4. Tuntutan Akan
Menimpa Pada Orang
yang Tidak Bersalah
5. Kesulitan Menentukan
Subyek yang Dapat
Dituntut
PRO – KONTRA
PIDANA KORPORASI
17. Diundangkan pada tanggal
29 Desember 2016
Pasal 1 angka 1 : Korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisir, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan
hukum.
20. SUTAN REMI SJAHDEINI
PERTANGGUNG
JAWABAN
SISTEM
PIDANA
KORPORASI
Pengurus yang melaku
kan, penguruslah yang
bertanggungjawab
Korporasi yang melakukan,
penguruslah yang bertangg
ungjawab
Korporasi yang melakukan,
korporasilah yang bertangg
ungjawab
Pengurus dan korporasi yang
melakukan, korporasi beserta
pengurus yang bertanggung
jawab
21. SANKSI PIDANA
Pidana
Pokok
Pidana
Tambahan
1. Hukuman
Penjara
2. Hukuman
Kurungan
3. Denda
1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang-barang
tertentu
3. Pengumuman Keputusan
Hakim
(Perampasan keuntungan yang diperol
eh, Penutupan seluruh/sebagian Perus
ahaan, Perbaikan akibat tindak pidana,
Pembayaran uang pengganti)
Pasal 10 KUHP
24. Di sidangkan Di PN Bengkalis atas rusaknya lahan seluas 3.000 hektar, PT NSP dijatuhi
pidana denda Rp 2 miliar dan pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggul
angan kebakaran dan diawasi BLH Kepulauan Meranti selama 1 tahun.
