Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual

1. TANGGAL/DATED __________ ___2021
PT ___________________
sebagai Pihak Pertama/as First Party
DAN/AND
PT ___________________
sebagai Pihak Kedua/as Second Party
Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas
600.000 Ton/Tahun atas nama PT ___________________ Tahun
Anggaran 2021-2023
Cooperation Agreement for the Construction of a Biodiesel Plant with
a Capacity of 600,000 Tons/Year on behalf of PT
___________________ for the 2021-2023 Fiscal Year

2. 2
First Party Second Party
KONTRAK KERJASAMA COOPERATION AGREEMENT
PT. ___________________ PT. ___________________
& &
PT. ___________________ PT. ___________________
Pada hari ini _________ tanggal ____________
bulan _____________ tahun _______, kami
yang bertandatangan di bawah ini:
On this day ________ date of _______________-,
we the undersigned:
1. Nama : 1. Name :
Jabatan : Position :
Nomor KTP : ID Card No. :
Alamat KTP : Domicile
Addres
:
Alamat PT : Company’s
Addres
:
NPWP Pribadi : Personal Tax ID :
NPWP
Perusahaan
: Company Tax
ID
:
Email : Email :
Website : Website :
Nomor HP : Phone Number :
Koordinat Bank : Bank
Coordinate
:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. ___________________ yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
in this matter acting for and on behalf of PT.
___________________ hereinafter referred
to as the FIRST PARTY.
2. Nama : 2. Name :
Jabatan : Position :
Nomor KTP : ID Card No. :
Alamat KTP : Domicile
Addres
:
Alamat PT : Company’s
Addres
:
NPWP Pribadi : Personal Tax ID :
NPWP
Perusahaan
: Company Tax
ID
:
Email : Email :
Website : Website :
Nomor HP : Phone Number :
Koordinat Bank : Bank
Coordinate
:

3. 3
First Party Second Party
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. ___________________ yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
in this matter acting for and on behalf of PT.
PT ___________________ hereinafter
referred to as the SECOND PARTY.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut "PARA PIHAK" dan masing-
masing disebut "PIHAK".
The FIRST PARTY and the SECOND
PARTY are hereinafter collectively referred
to as the "PARTIES" and each a "PARTY".
PARA PIHAK sepakat untuk membuat
perjanjian kerjasama selanjutnya disebut
Perjanjian dengan terlebih dahulu
mempertimbangkan dan atau menjelaskan hal-
hal sebagai berikut:
1. bahwa PT ___________________adalah
pemilik dana / investor yang berkedudukan di
Jakarta yang dalam kompetensinya akan
mempersiapkan fasilitas pembiayaan /
financing dalam hal proyek pembangunan 1-
unit pabrik biodiesel yang berkapasitas 600
ton per tahun di lokasi Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat;
2. bahwa PT ___________________ adalah
badan usaha milik swasta yang didirikan
menurut peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berkedudukan di
Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang
memiliki proyek pembangunan pabrik
biodiesel kapasitas 600.000 ton per tahun di
lokasi Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat;
3. bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat untuk
mengakomodasi keinginan para pihak dalam
proyek pembangunan pabrik biodiesel
kapasitas 600.000 ton per tahun di lokasi
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat;
4. bahwa perjanjian kerjasama ini juga
dimaksudkan sebagai perwujudan dari
pembagian peran tugas dan tanggung jawab
dari PARA PIHAK dalam rangka
melaksanakan kegiatan yang dimaksud
dalam perjanjian ini;
The PARTIES agree to conclude a cooperation
agreement hereinafter referred to as an
Agreement by first considering and or explaining
the following matters:
1. PT ___________________is the owner of
funds / Investor domiciled in Jakarta which in
its competence will prepare fund / financing
facilities in the case of a 1-unit biodiesel plant
construction project, with a capacity of 600
tons per year at the location of Sintang
Regency, West Kalimantan Province;
2. PT ___________________ is a privately-
owned company established according to the
laws and regulations of the Republic of
Indonesia domiciled in Sintang Regency,
West Kalimantan, which has a project to build
a biodiesel factory with a capacity of 600.000
tons per year in Sintang Regency, West
Kalimantan Province;
3. This cooperation agreement was made to
accommodate the wishes of the parties in the
project to build a biodiesel factory with a
capacity of 600.000 tons per year in the
Sintang Regency, West Kalimantan Province;
4. This Cooperation Agreement is also intended
as a manifestation of the division of roles and
responsibilities of the PARTIES in carrying
out the activities referred to in this agreement;
5. In the context of implementing the plan
referred to in point 3, the PARTIES will

4. 4
First Party Second Party
5. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana
yang dimaksud dalam butir 3, PARA PIHAK
akan memadukan potensi dan kemampuan
PARA PIHAK dalam arti yang seluas-
luasnya sesuai kesepakatan antara para pihak
untuk mengoptimalkan nilai tambah dari
kegiatan tersebut berdasarkan hal-hal
tersebut maka para pihak sepakat untuk
mengikatkan diri dengan syarat-syarat dan
ketentuan sebagai berikut:
combine the potential and capabilities of the
PARTIES in the broadest sense in accordance
with the agreement between the parties to
optimize the added value of the said activities
based on these matters, the parties agree to
bind themselves to the following terms and
conditions:
Dan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa
kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian
bersama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
diatas, seperti diuraikan dalam pasal-pasal
sebagai berikut:
And stated for certain, that the both parties agreed
to make joint agreement in the implementation of
this work, as described in the following articles:
Pasal 1
AZAS DAN PRINSIP KESEPAKATAN
Article 1
PRINCIPLES OF AGREEMENT
Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan
berlandaskan atas kesetaraan dan saling
menguntungkan serta musyawarah mufakat
dengan tetap menggunakan cara yang
profesional dalam menyelesaikan setiap
permasalahan yang mungkin akan timbul.
PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama akan
didasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan
yang baik, profesional dan tidak memberatkan
PARA PIHAK.
This Cooperation Agreement is prepared on the
basis of equality and mutual benefit as well as
deliberation and consensus while still using a
professional way in resolving any problems that
may arise.
The PARTIES agree that the cooperation will be
based on the principles of good corporate
management, professional and not burdensome to
the PARTIES.
Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN DALAM
PENGGUNAAN DANA
Article 2
SCOPE OF ACTIVITIES IN THE USE OF
FUNDS
1. Kontrak payung kerjasama dalam
pembiayaan proyek ini di lokasi Provinsi
Kalimantan Barat dengan total Rp ___
untuk pembangunan 1 unit pabrik
biodiesel yaitu di Kabupaten Sintang
senilai Rp____.
1. The umbrella contract of cooperation in
financing this project is in the West
Kalimantan Province with a total of IDR ___
for the construction of 1 unit of biodiesel
factory, namely in Sintang Regency, worth
IDR ____
2. Tahap pencairan dana proyek yang
dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
2. The phase of disbursement of project funds
issued by the FIRST PARTY in stages per

5. 5
First Party Second Party
secara bertahap berdasarkan arus kas (cash
flow) dari tahun 2021 sampai dengan tahun
2023 dengan mekanisme transfer bank to
bank dan/atau overbook rekening sesuai
regulasi bank ke rekening bank PT
___________________.
location based on cash flow from 2021 to
2023 with a bank to bank transfer
mechanism and/or account overbooking
according to bank regulations to PT
___________________'s bank account.
Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Article 3
OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE
PARTIES
1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
a. Pihak Pertama menunjuk wakilnya
sebagai pengawas dalam pelaksanaan
di proyek ini;
b. mempersiapkan pembiayaan untuk
proyek pembangunan 1 unit pabrik
biodiesel dengan kapasitas 600.000 ton
per tahun di lokasi Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat dengan total
nilai proyek investasi sebesar Rp_____;
c. bersama-sama dengan Pihak Kedua
untuk mengawasi pelaksanaan proyek
pembangunan 1 unit pabrik biodiesel
tersebut secara terpadu dan profesional
sesuai target waktu dan kualitas.
1. The Rights and Obligations of First Party:
a. The First Party appointed its
representative as supervisor in the
implementation of this project.
b. preparing financing for the construction
project of 1 unit of biodiesel plant with
a capacity of 600,000 tons per year in
Sintang Regency, West Kalimantan
Province with a total project investment
value of Rp__________.
c. together with the Second Party to
oversee the implementation of the
construction project for the 1-unit
biodiesel plant in an integrated and
professional manner according to the
target time and quality.
2. Hak dan Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:
a. memiliki lahan dan perizinan untuk
pembangunan 1 unit pabrik biodiesel
yang berlokasi di lokasi Kabupaten
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
b. mempersiapkan seluruh kelengkapan
dokumen administrasi (surat perjanjian
kerjasama pembeli produk, surat
perjanjian kerjasama pembelian bahan
baku, izin usaha bahan bakar nabati,
rekomendasi ekspor impor bahan bakar
nabati, dokumen hak paten biodiesel)
dan data teknis update lainnya setelah
2. The Rights and Obligations of Second Party:
a. owns land and permits for the
construction of 1 unit of biodiesel
factory located in Sintang Regency,
West Kalimantan Province;
b. prepare all completeness of
administrative documents (product
buyer cooperation agreement letter,
agreement letter to purchase raw
materials, biofuel business license,
import export recommendation of
biofuel, biodiesel patent document) and
other updated technical data after the
MoU between investor and project
owner is implemented;

6. 6
First Party Second Party
dilaksanakan MoU antara investor dan
owner project;
c. mempersiapkan dokumen pencairan
dana proyek berdasarkan arus kas (cash
flow) dari tahun 2021 sampai dengan
tahun 2024.
c. prepare project fund disbursement
documents based on cash flow from
2021 to 2024.
Pasal 4
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Article 4
PROFIT SHARING
1. Sifat kerjasama ini adalah Sharing Profit
tanpa bunga saat Grace Periode dengan
masa angsuran pinjama investasi proyek
selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-
2030 atau masa sebelum BEP (Break Event
Point) dan di akhir tahun ke 9 (Tahun
2030) maka pinjaman investasi proyek
dinyatakan LUNAS;
1. The nature of this collaboration is Sharing
Profit without interest during the Grace
Period with a project investment loan
installment period of 5 (five) years from
2025-2030 or the period before the BEP
(Break Event Point) and at the end of the 9th
year (Year 2030). the project investment
loan is declared PAID;
2. Berdasarkan dengan apa yang telah
ditetapkan dalam ketentuan yang tersebut
pada Pasal 1 diatas, maka PARA PIHAK
dengan ini menyatakan setuju dan sepakat
bahwa PIHAK PERTAMA mendapatkan
pembagian keuntungan/shari profit selama
5 tahun (tahun ke 5-9) sebelum BEP 60%
investor dan selanjutnya pembagian
keuntungan/sharing profit selama 21 tahun
(tahun ke 10-30) setelah 40% investor,
dengan proyeksi waktu sebagai berikut:
Waktu
Kerjasama
30 Tahun 2021-
2051
Masa
Pembangunan
Pabrik
2 Tahun 2021-
2023
Masa Uji
Coba Pabrik
1 Tahun 2023-
2024
Masa Start Up
Produksi
Pabrik
1 Tahun 2024-
2025
Sebelum
Break Event
Point, BEP
5 Tahun 2025-
2030
2. Based on what has been stipulated in the
provisions referred to in Article 1 above, the
PARTIES hereby agree and agree that the
FIRST PARTY will receive profit
sharing/shari profit for 5 years (5-9) before
BEP 60% investors and then profit sharing /
profit sharing for 21 years (10-30 years) after
40% of investors, with time projections as
follows:
Cooperation
Time
30 Years 2021-
2051
Factory
Construction
Period
2 Years 2021-
2023
Factory Trial
Period
1 Years 2023-
2024
Factory
Production
Start Up
Period
1 Years 2024-
2025
Before Break
Event Point,
BEP
5 Years 2025-
2030

7. 7
First Party Second Party
Setelah Break
Event Point,
BEP
21 Tahun 2030-
2051
Masa
Pencairan
Anggaran
Proyek
3 Tahun 2021-
2023
Masa
Angsuran
Pelunasan
Investasi
5 Tahun 2025-
2035
After Break
Event Point,
BEP
21 Years 2030-
2051
Project
Budget
Disbursement
Period
3 Tahun 2021-
2023
Investment
Repayment
Installment
5 Tahun 2025-
2035
Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Article 5
DURATION OF THE AGREEMENT
Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu
dibatasi selama 30 (tiga puluh) tahun
PARA PIHAK melakukan pengikatan
sesuai yang telah ditetapkan dalam
ketentuan yang tersebut pada Pasal 4
(empat) di atas maka selanjutnya semua
aset perusahaan akan menjadi milik Pihak
Owner Project secara sah dan dilindungi
hukum, setelah selesai Waktu Kerjasama
dan telah selesai pengembalian modal
kerja dana investasi, tanpa ada tuntutan
dikemudian hari oleh pihak manapun.
This agreement is valid for a limited period
of 30 (thirty) years, the PARTIES make the
binding as stipulated in the provisions
referred to in Article 4 (four) above, then all
company assets will become the property of
the Project Owner Party legally and
protected by law. After the completion of the
Cooperation Period and the return of
working capital investment funds has been
completed, without any future demands by
any party.
Pasal 6
KEADAAN KAHAR
Article 6
FORCE MAJEURE
1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai
Keadaan Kahar dalam perjanjian ini adalah
bencana alam, perang, huru-hara,
pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran
dan kebijakan pemerintah yang secara
resmi diumumkan pemerintah dan atau
instansi yang terkait dan berkaitan
langsung dengan pelaksanaan pekerjaan
ini dan secara wajar dan tidak dapat
dihindari karena berada diluar kemampuan
para pihak, sehingga salah satu pihak atau
kedua pihak tidak dapat melaksanakan hak
dan kewajibannya.
1. Things that can be considered as Force
Majeure in this agreement are natural
disasters, wars, riots, strikes, epidemics,
sabotage, fires and government policies that
are officially announced by the government
and or related agencies and are directly
related to the implementation of this work
and naturally and cannot be avoided because
it is beyond the ability of the parties, so that
one party or both parties cannot carry out
their rights and obligations.

8. 8
First Party Second Party
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
segala sesuatu akibat yang timbul karena
sesuatu yang dianggap Keadaan Kahar.
2. The party experiencing Force Majeure
cannot be held responsible for any
consequences that arise due to something
that is considered Force Majeure.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka
pihak yang terkena Force majeure harus
memberitahukan secara resmi dan tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya
3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya
Keadaan Kahar.
3. In the event of Force majeure, the party
affected by Force majeure must notify the
other party in writing no later than 3 x 24
hours from the time the Force majeure
occurs.
4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak
diterimanya pemberitaan tersebut tidak ada
tanggapan dari pihak yang menerima
pemberitahuan maka adanya Keadaan
Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
4. If within 3 x 24 hours since the receipt of the
news there is no response from the party
receiving the notification, then the existence
of the Force majeure is considered to have
been approved.
Pasal 7
KETERBUKAAN INFORMASI
Article 7
DISCLOSURE OF INFORMATION
1. Keterbukaan informasi yang dimaksud
dengan informasi di sini mencakup namun
tidak terbatas pada data, keterangan,
gambar-gambar, catatan-catatan tertulis,
nota maupun dokumen lainnya, baik dalam
bentuk cetak maupun media elektronik.
1. Disclosure of information referred to herein
includes but is not limited to data,
information, pictures, written notes, notes
and other documents, both in print and
electronic media.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini, Para Pihak berkewajiban
untuk memberikan seluruh informasi yang
tersedia secara transparan kepada masing-
masing pihak selama hal tersebut
dibutuhkan dalam rangka menjalankan
pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian
ini.
2. In connection with the implementation of the
work as referred to in this agreement, the
Parties are obliged to provide all available
information transparently to each party as
long as it is needed in order to carry out the
work referred to in this agreement.
Pasal 8
KERAHASIAAN/INFORMASI RAHASIA
Article 8
CONFIDENTIALITY/CONFIDENTIAL
INFORMATION
1. Yang dimaksud dengan informasi rahasia
dalam perjanjian ini adalah:
a. Segala data keterangan gambar-
gambar, catatan catatan tertulis maupun
dokumen lainnya dalam bentuk cetak
1. What is meant by confidential information in
this agreement are:
a. All data descriptions of pictures, written
records and other documents in printed
form or electronic media provided by the

9. 9
First Party Second Party
maupun Media elektronik yang
diberikan oleh pihak pembeli dalam
rangka pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini, termasuk namun tidak
terbatas pada data perusahaan pemberi
dan data-data lain yang digunakan
dalam rangka mendukung pekerjaan
yang dimaksud;
b. Informasi yang terlebih dahulu
ditegaskan lisan maupun tertulis
sebagai informasi rahasia atau
informasi yang belum tersedia secara
publik;
c. Perjanjian ini berlaku hanya terhadap
informasi rahasia sebagaimana
dimaksud dalam perjanjian ini yang
diungkapkan oleh salah satu pihak,
selanjutnya disebut "pihak pemberi"
kepada pihak lainnya selanjutnya
disebut "pihak penerima".
purchaser in the context of carrying out
the work as referred to in this agreement,
including but not limited to the data of the
providing company and other data used in
to support the work in question;
b. Information that has previously been
confirmed orally or in writing as
confidential information or information
that is not yet publicly available;
c. This agreement applies only to
confidential information as referred to in
this agreement which is disclosed by one
of the parties, hereinafter referred to as the
"giving party" to the other party,
hereinafter referred to as the "receiving
party".
2. Kewajiban dalam perjanjian ini tidak
berlaku terhadap informasi rahasia pihak
pemberi yang:
a. Pada saat diberikan atau sesudahnya
menjadi tersedia secara umum untuk
publik tanpa adanya pelanggaran dari
pihak pertama;
b. Boleh diungkapkan dengan persetujuan
tertulis dari pihak pemberi;
c. Diminta oleh pengadilan atau pihak
yang berwenang berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku dengan syarat
bahwa sebelum permintaan pengadilan
atau pihak yang berwenang tersebut
dilaksanakan pihak penerima wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada pihak pemberi.
2. The obligations in this agreement do not
apply to confidential information of the giver
which:
a. at the time it is given or thereafter
becomes generally available to the public
without any infringement on the part of
the first party;
b. may be disclosed with the written consent
of the giver;
c. requested by the court or the competent
authority based on the applicable legal
provisions on the condition that before the
request of the court or the competent
authority is carried out, the receiving
party must give written notice to the giver.
3. Pihak penerima hanya akan memberikan
atau mengungkapkan informasi rahasia
milik pihak pemberi terbatas hanya kepada
pihak yang diperlukan dalam hubungan
kewajiban dan tanggung jawabnya untuk
3. The receiving party will only provide or
disclose confidential information belonging
to the giver limited to those who are required
in relation to their obligations and
responsibilities to carry out the project work

10. 10
First Party Second Party
melaksanakan pekerjaan proyek
pembangunan pabrik biodiesel kapasitas
600.000, - ton per tahun sehingga memiliki
keharusan untuk mengetahui informasi
rahasia tersebut.
on the construction of a biodiesel plant with
a capacity of 600,000,- tons per year so that
they have the obligation to know the
confidential information.
4. Pihak penerima wajib memegang teguh
atau menjaga kerahasiaan dan berjanji
untuk tidak mengungkapkan baik secara
langsung maupun tidak langsung, setiap
dan semua Informasi Rahasia mengenai
atom ini pihak pemberi yang mungkin
diketahui atau diperolehnya kepada Pihak
Ketiga, kecuali telah mendapat persetujuan
tertulis dari Pihak Pemberi. Ketentuan ini
akan tetap mengikat walaupun masa
berlakunya perjanjian ini telah berakhir
atau pun gagal terlaksana kecuali diatur
kemudian dalam addendum lain.
4. The receiving party must adhere to or
maintain confidentiality and promise not to
disclose, directly or indirectly, any and all
Confidential Information regarding this
atom of the giving party that it may know or
obtain to a Third Party, unless it has obtained
written approval from the Giving Party. This
provision will remain binding even though
the validity period of this agreement has
ended or failed to be implemented unless
regulated later in another addendum.
Pasal 9
SURAT-MENYURAT
Article 9
CORRESPONDENCE
1. Setiap pemberitahuan korespondensi atau
komunikasi yang menyangkut perjanjian
ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan
bilamana diperlukan dapat disertai
terjemahan dalam bahasa lain dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. Secara tertulis dengan diserahkan
langsung dengan cara dengan tanda
terima yang memadai atau dengan surat
tercatat dengan jasa kurir atau faksimili;
b.Pemberitahuan korespondensi atau
komunikasi tersebut dianggap telah
diterima Jika dengan faksimili pada
waktu dikirimkan dan jika dengan
diserahkan langsung pada waktu di
serahkan dan jika dengan surat tercatat
atau jasa kurir 3 hari setelah pengiriman.
1. Every notification of correspondence or
communication regarding this agreement
shall be made in the Indonesian language and
if necessary, it may be accompanied by a
translation in another language in the
following manner:
a. In writing by direct submission by means
of an adequate receipt or by registered
letter by courier or facsimile service;
b. The notification of correspondence or
communication is deemed to have been
received if by facsimile at the time it was
sent and if it was delivered directly at the
time it was submitted and if by registered
mail or courier service 3 days after
delivery.

11. 11
First Party Second Party
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Article 10
DISPUTE SETTLEMENT
1. Perselisihan perbedaan pendapat dan atau
konflik yang mungkin timbul sehubungan
dengan pelaksanaan perjanjian ini sejauh
mungkin akan diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.
1. Disagreements and/or conflicts that may
arise in connection with the implementation
of this agreement will as far as possible be
resolved by way of deliberation to reach
consensus.
2. Apabila dengan musyawarah tidak juga
dicapai kemufakatan maka kedua pihak
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Kantor kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta.
2. If by deliberation no agreement is reached,
then both parties agree to resolve the dispute
through the Jakarta District Court Registrar's
Office.
Pasal 11
FORCE MAJEURE
Article 11
FORCE MAJEURE
1. Yang disebut dengan Keadaan Memaksa
(Force Majeure) dalam perjanjian ini
adalah hal-hal yang terjadi diluar dugaan
kekuasaan PIHAK KEDUA, seperti
bencana alam, gempa bumi, epidemic,
peperangan, huru-hara umum, yang
bersifat memaksa serta dapat disetujui
secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA
dan mempunyai akibat langsung terhadap
pelaksanaan pekerjaan/jangka waktu
pelaksanaan.
1. Force Majeure in this agreement means the
things that happen unexpectedly by the
SECOND PARTY power, such as natural
disasters, earthquakes, epidemics, wars, riots
in general, coercive and can be approved in
writing by the FIRST PARTY and has a
direct impact on works
execution/implementation period.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force
Majeure), maka PIHAK KEDUA akan
memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak
terjadinya keadaan memaksa tersebut
dengan bukti yang sah.
2. In the event of Force Majeure occurs, then
the SECOND PARTY shall notify in writing
to the FIRST PARTY no later than 7 (seven)
calendar days from the occurrence of such
force majeure with valid evidence.
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Article 12
DISPUTE SETTLEMENT
1. Apabila terjadi perselisihan maka untuk
pertama-tama kedua belah pihak berjanji
untuk menyelesaikan secara musyawarah,
tetapi bila terjadi kesepakatan maka kedua
1. In the event of a dispute, the first for the both
parties agree to resolve amicably, however if
there is agreement between both parties, then

12. 12
First Party Second Party
belah pihak setuju untuk melimpahkan
perselisihan kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
the both parties agree to delegate such
disputes to the Central Jakarta District Court.
2. Hal-hal yang belum tertera dalam surat
Perjanjian Kontrak Kerja ini akan
dirundingkan secara musyawarah.
2. Matters that have not been regulated in this
Working Agreement will be negotiated by
consensus.
Pasal 13
LAIN-LAIN
Article 13
MISCELLANEOUS
1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup
diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan
Kemudian oleh para pihak serta dituangkan
secara tertulis yang ditandatangani bersama
dalam bentuk perubahan dan addendum dari
perjanjian ini perubahan dan atau adendum
tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan menurut
aturan hukum yang berlaku di Republik
Indonesia;
3. Tidak ada satupun dari ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian ini dianggap
dikesampingkan oleh salah satu pihak kecuali
pengesampingan tersebut dilakukan secara
tertulis. Pengesampingan tersebut tidak dapat
dipergunakan dalam hal terjadinya kelalaian
pelanggaran dan atau perubahan dari syarat
dan ketentuan perjanjian ini kecuali secara
tegas tercantum dalam penulisan dalam
perjanjian ini.
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli
masing-masing sama bunyinya di atas kertas
yang bermaterai cukup serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh para pihak dan dibubuhkan
cap perusahaan masing-masing pihak.
1. The matters that have not been regulated or
have not been sufficiently regulated in this
agreement will be determined then by the
parties and set forth in writing which is jointly
signed in the form of amendments and
addendums to this agreement and these
documents have the same legal force as this
agreement;
2. This agreement is made and construed in
accordance with the applicable laws in the
Republic of Indonesia;
3. Neither of the provisions of this agreement
shall be deemed waived by either party unless
the waiver is made in writing. The waiver
cannot be used in the event of negligence,
violation and or changes to the terms and
conditions of this agreement unless expressly
stated in the writing of this agreement.
This agreement is made in 2 original copies, each
with the same meaning on paper that is
sufficiently stamped and has the same legal force
after being signed by the parties and affixed with
the company stamp of each party.

13. 13
First Party Second Party
Demikianlah perjanjian ini di tandatangani di
Jakarta pada hari tanggal bulan dan tahun
tersebut di atas oleh wakil dari para pihak.
Thus, this agreement is signed in Jakarta on the
day of the month and year mentioned above by
representatives of the parties.
PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PT. _____________________________
Signed
__________________
Direktur/ Director
PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
PT. ________________________
Signed
_________________
Direktur/ Director
In the presence of witness
Signed
______________
In the presence of witness
Signed
__________________
Para Saksi / Witnesses
1. ______________ ______________
2. ______________ ______________
3. ______________ _______________