Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Artis MC Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut sebagai : Perjanjian) ini ditandatangani pada
hari ........., tanggal ........., bulan .........., tahun dua ribu .................. (_____), di ............ oleh dan
antara :
Nama : ..................
Jabatan : General Manager
Alamat : .........................
Jl. ..............................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. _____________________________
selanjutnya disebut sebagai: “Pihak Pertama”
Nama : .............
Alamat : ................................................................., Jakarta 12770
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selaku artists representative dari
...................., selanjutnya disebut sebagai: “Pihak Kedua”
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para
Pihak”.
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan
sebagai berikut:
PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN
1. Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama pemberian jasa dimana Pihak Pertama
menggunakan jasa artist yang berada dalam hak pengelolaan Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua dalam lingkup pekerjaan penyelenggaraan
suatu acara dengan perincian sebagai berikut :
a. Nama acara : ................................................................................
...............................................
b. Hari dan tanggal : ___________
c. Waktu penyelenggaraan : Jam _____ Wib - selesai
d. Tempat : ..............................
3. Jasa yang diberikan Pihak Kedua adalah Pembawa Acara (MC) dan/atau Moderator untuk
lingkup pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 di atas.

2. 2
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir sampai masing-masing
pihak telah menjalankan kewajibannya masing-masing dan telah memperoleh haknya masing-
masing.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pihak Pertama dalam Perjanjian ini mempunyai hak dan kewajiban:
1. Menerima jasa Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3.
2. Membayar jasa Pihak Kedua sebesar USD _____ (__________US Dollar) sudah termasuk
PPN dan pajak penghasilan lainnya ditanggung oleh penyelenggara.
- no. NPWP an/ .......................... : .................................
3. Harga di atas adalah harga paket khusus, dengan sistem pembayaran sebagai berikut :
a. Pembayaran pertama sebagai uang muka (DP) sebesar 50 % atau sama dengan USD
____ (______ US Dollar) secara transfer bank dilakukan pada saat penandatangan
Perjanjian oleh Para Pihak dan/atau paling lambat tanggal Tgl-Bln-Thn.
b. Pembayaran kedua sisanya sebesar 50% atau sama dengan USD _____ (______ US
Dollar) akan dibayarkan secara tunai oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat
hari pelaksanaan, setelah acara selesai.
4. Menyediakan satu ruang untuk rias dan istirahat.
5. Memberitahukan susunan acara satu minggu sebelum acara.
6. Menjaga keamanan dan kenyamanan selama Pihak Kedua berada di kota pementasan/
pertunjukkan, termasuk menyediakan tim keamanan selama Pihak Kedua berada di venue
atau tempat acara (sebelum, saat dan sesudah acara berlangsung).
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pihak Kedua dalam Perjanjian ini sepakat untuk :
1. Mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan
Pasal 3 butir 2.
2. Menyediakan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3.
3. Menerima materi acara diantaranya rundown, script dan/ataupun product knowledge yang
berhubungan dengan lingkup pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 2,
paling lambat 1 (satu) minggu sebelum acara diselenggarakan.

3. 3
4. Menolak mengikuti kegiatan berupa press conference, jumpa fans atau acara tambahan
apapun yang diadakan oleh Pihak Pertama tanpa kesepakatan secara tertulis antara Pihak
Pertama dengan Pihak Kedua.
5. Mendapatkan informasi jika akan disiarkan di salah satu stasiun TV Nasional maupun
regional, karena berhubungan dengan standard fee yang telah disepakatiPara Pihak.
PASAL 5
PEMBATALAN DAN SANKSI
1. Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah
pihak. Perubahan dan/atau addendum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa dikenai sanksi yang dikenakan
kepada pihak yang membatalkan, kecuali salah satu pihak telah melanggar salah satu pasal
dalam Perjanjian ini.
3. Pihak yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini wajib membayar ganti rugi kepada
pihak lainnya yang dirugikan sebesar 2 (dua) kali dari nilai kontrak sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan Pasal 3 butir 2 di atas dan Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh pihak yang
dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis berupa penjelasan pasal yang telah dilanggar
kepada pihak yang melanggar.
4. Para Pihak dengan ini mengeyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang pembatalan Perjanjian melalui pengadilan.
PASAL 6
KEADAAN KAHAR
1. Keadaan memaksa (force majeur) adalah hal-hal yang berada diluar batas kemampuan Para
Pihak seperti bencana alam, epidemi, perang, pemogokan, sabotase, pemberontakan
masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya dibidang moneter atau
keterlambatan yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan.
2. Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebut dalam ayat 1 di atas tidak dapat
dituntut oleh pihak lainnya dalam Perjanjian ini, untuk itu Para Pihak akan bertemu untuk
menentukan kembali tanggal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1
ayat2 di atas.
PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

4. 4
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka Para Pihak
sepakat untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai
domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian perselisihan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai
secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan
satu rangkap untuk Pihak Kedua, ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal yang telah
disebutkan di atas oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT. _____________________________ ________________
.................. ..........................
General Manager Artist Representative