Makalah ini membahas tentang peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila memainkan peran sebagai pedoman dalam berbagai aspek pembangunan seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Selain itu, Pancasila juga menjadi acuan dalam melaksanakan reformasi di berbagai bidang.

1. “PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
Disusun untuk memenuhi
Cita Dewi Nindi Tara Sakti (1418102010
Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089)
UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
MAKALAH
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
Disusun untuk memenuhi UTS Pendidikan Pancasila
Oleh :
Cathlea Adita (120710101171)
Zakiyah Rachmawati (141810201003)
Ira Apsari Ningtias (141810201016)
Cita Dewi Nindi Tara Sakti (141810201023)
Nazril Aiga (141810201035)
Nurfaizatul Jannah (141810201051)
Winda Lestari (150210103087)
Bayu Mardiyan Fran Riski (150210103089)
UPT BSMKU PENDIDIKAN PANCASILA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
2015
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA”
Pendidikan Pancasila
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

2. 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyusun
makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang pancasila
sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara .
Dalam penyusunan makalah ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan
hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa
teratasi. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah
ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha
Esa.
Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan
baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca
sangat penyusun harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata
semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.
Jember, 28 November 2015
Penyusun

3. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ 0
DAFTAR ISI........................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 3
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3
1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. 4
1.3 Tujuan ............................................................................................................... 4
1.4 Manfaat ............................................................................................................. 4
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 5
2.1 Pengertian Paradigma........................................................................................ 5
2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan .................................................... 5
a. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK ................................. 6
b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM 6
2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi .......................................................... 8
a. Gerakan Reformasi....................................................................................... 8
b. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum........................................ 8
c. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik.......................................... 8
d. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi ..................................... 9
2.4 Aktualisasi Pancasila....................................................................................... 10
2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus......................................... 10
2.5 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat
Berbangsa dan Bernegara .............................................................................. 13
BAB III PENUTUP .............................................................................................. 15
3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 15
3.2 Saran................................................................................................................ 15
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 16

4. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia hingga saat
ini telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam interval waktu
tersebut banyak hal atau peristiwa yang terjadi seiring perjalanan Pancasila,
sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa
Indonesia. Sejak dicetuskannya Pancasila pertama kali telah dituai banyak konflik
internal para pencetusnya, hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi,
Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan,
terutama kalangan politik dan mahasiswa. Secara mayoritas, topik yang
diperbincangkan ialah mengenai awal dicetuskannya Pancasila tentang sila
pertama. Berdasarkan sejarah, pada awal perkembangan bangsa Indonesia,
masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok agamais dan
nasionalis, dimana kedua kelompok tersebut memegang peran besar dalam
perancangan dasar negara Indonesia.
Setelah sekian banyak perbincangan mengenai Pancasila sebagai dasar
negara, Pancasila juga dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam
kehidupan berbagai elemen masyarakat, salah satunya ialah Pancasila sebagai
paradigma kehidupan mahasiswa di kampus. Dimana di dalam kampus tersebut,
mahasiswa akan dididik mengenai berbagai hal mengenai Pancasila, terutama
penerapan nilai-nilainya.
Makalah ini disusun sebagai catatan perjalanan Pancasila dari zaman ke
zaman agar senantiasa sejarah pembentukan Pancasila tidak dilupakan. Selain itu
dapat pula digunakan untuk menjadi penengah bagi pihak yang sedang berbeda
pendapat tentang dasar negara, agar tetap dapat bersikap sesuai semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Terutama penerapan hal tersebut di kehidupan kampus.

5. 4
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam
berbagai bidang?
2. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai
bidang yang memerlukan reformasi?
3. Apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi?
4. Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi?
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rumusan masalah di atas ialah
sebagai berikut :
1. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam
berbagai bidang
2. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi di berbagai
bidang yang memerlukan reformasi
3. Mengetahui makna tridharma perguruan tinggi
4. Mengetahui cara mengaktualisasikan Pancasila di perguruan tinggi
1.4 Manfaat
1. Bagi Penyusun
Dengan adanya makalah ini diharapkan penyusun dapat lebih memahami
tentang bagaimana pancasila memainkan perannya sebagai paradigma
kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi pembaca
Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan
pembaca tentang pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara, dan dapat menjadi pedoman dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. 5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Paradigma
Menurut Kaelan (2010) istilah “Paradigma” pada awalnya berkembang
dalam dunia ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan filsafat ilmu
pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut
dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang
berjudul Structure of Scientific Revolution . Pengertian Paradigma adalah sebuah
asumsi – asumsi dasar dan asumsi – asumsi teoritis yang umum.
Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat
dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu
pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber
nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu
perkembangan, perubahan, serta proses. Sehingga dapat diartikan bahwa pancasila
sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2.2 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Indonesia sebagai negara berkembang dalam mencapai tujuan perlu
dilaksanakannya pembangunan nasional. Ini merupakan perwujudan untuk
meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagaimana tujuan
nasional negara pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan
negara dengan rumusan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Selain tujuan nasional, Indonesia juga memiliki tujuan
internasional yang tertera dalam Pembukaan UUD ’45 yaitu “ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan
keadilan sosial”.
Secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan
nasional harus berasaskan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif

7. 6
bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melakukan segala
tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk
melaksanakan pembangunan nasional dan internasional harus mendasari nilai –
nilai sila Pancasila. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa dan aspek
raga. Aspek – aspek ini dijabarkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang
yaitu politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, IPTEK, dan agama.
Berikut ini aspek pembangunan dalam berbagai bidang :
a. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreatifitas
manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha
Esa. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia,
sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila mendasari
dalam pengembangan IPTEK, di mana dalam mengembangkan IPTEK harus
diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia
sebagaimana pada sila pertama Pancasila.
Dalam mengembangkan IPTEK harus beradab dan bermoral yang
didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia seperti sila 2
Pancasila. Pengembangan IPTEK harus mengembangkan rasa nasionalisme
seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-3. Ilmuwan yang mengembangkan
IPTEK harus bijaksana dalam menghormati dan menghargai kebebasan orang lain
secara terbuka seperti halnya sila ke-4 Pancasila. Mengkomplementasikan
pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
manusia seperti sila ke-5 Pancasila.
b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus didasarkan pada
ontologisme manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan tuntutan hak dasar
kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia (HAM).
Oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya
perseorangan atau kelompok. Pancasila dapat memberikan dasar – dasar moralitas
politik negara. Dalam sila – sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa

8. 7
politik negara harus berdasarkan kerakyatan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
dan keadilan.
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi
Menurut Mubyarto (1999), pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan
dengan nilai – nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan
dengan Pancasila seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan
dan kesejahteraan. Oleh karena itu ekonomi harus didasarkan pada Pancasila demi
kesejahteraan manusia.
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya
Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas
sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa
reformasi sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada
rumusan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam pengembangan
sosial budaya Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi
dalam bidang sosial budaya.
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan hankam
Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak –
hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang – undangan negara.
Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan
dalam pengembangan Hankam untuk mencapai tujuan Indonesia menjaga
keamanan dan menegakkan hukum.
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama
Pada proses reformasi beberapa wilayah negara Indonesia mengalami
konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan
beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk
mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah
memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun,
damai, saling menghormati, saling menghargai, tanpa memandang latar belakang
suku, agama, bahkan ras yang berbeda – beda.

9. 8
2.3 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
Indonesia pernah dilanda gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh
aturan main dalam politik mengalami keruntuhan terutama praktek elit politik
yaitu KKN. Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini dibayar mahal oleh bangsa
yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Kondisi
ekonomi juga menambah daftar terpuruknya bangsa karena gerakan reformasi.
Namun, di balik berbagai macam keterpurukan masih tersisa satu keyakinan akan
nilai luhur yang dimiliki yaitu Pancasila. Reformasi harusnya digunakan untuk
menata kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara.
Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita – cita serta platform yang jelas bagi
bangsa Indonesia. Pancasila itulah yang merupakan nilai – nilai dasar paradigma
reformasi total yang sebenarnya.
a. Gerakan reformasi
Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil
rakyat harusnya mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik – baiknya.
Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nlai, dasar moral etik bangsa
disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik.
b. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum
Pada era reformasi rakyat lebih menekankan pada perubahan terhadap
tatanan dalam perundang-undangan. Dimana pada masa orde lama maupun pada
masa orde baru hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum.
Penegakan hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai-nilai
kemanusiaan. Oleh karena itu bangsa indonesia ingin melakukan reformasi
menata kembali sistem yang mengalami kerusakan tersebut dengan berpedoman
pada Pancasila.
c. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik
Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik indonesia
terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4. Apabila dikaitkan
dengan makna alenia II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi
dan kemakmuran. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan
bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila ke III, demokrasi sesuai

10. 9
dengan sila sila ke IV, berkeadilan dan berkemakmuran sesuai dengan sila ke V
serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan.
Nilai demokrasi politik secara normatif terjabarkan dalam pasal-pasal UUD
1945 yaitu pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1), serta pasal 6 ayat (2).
Berdasarkan semangat dari UUD 1945 yang merupakan esensi pasal-pasal itu
sebagai berikut:
a. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara.
b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
d. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun
bersama-sama lembaga lain, kekuatanya berada di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya.
Dimana yang memegang kedaulatan penuh adalah rakyat. Rakyat adalah
asal mula kekuasaan negara.
d. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi
Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasar pada
pertumbuhan dan mengabaikan prinsip-prinsip nilai kesejahteraan seluruh bangsa.
Kesejahteraan tersebut hanya sebagian kecil kelompok tertentu saja yang
merasakannya. Kenyataan pada saat ini, ekonomi global tidak mampu bertahan,
krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan
ekonomi Indonesia terpuruk sehingga kepailitan yang diderita oleh pengusaha
harus ditanggung oleh rakyat.
Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang mampu bertahan pada masa
krisis adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat.
Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis
ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan
kesejahteraan seluruh bangsa adalah :

11. 10
1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan
program “social safety net” yang terkenal dengan program Jaringan
Pengamanan Sosial (JPS).
2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.
3. Transformasi struktur, yaitu untuk memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural
Dengan sistem ekonomi yang mendasar pada nilai yang berupaya untuk
mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan
dirasakan oleh sebagian besar rakyat dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.
2.4 Aktualisasi Pancasila
Aktualisasi pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
aktualisasi objektif dan aktualisasi subektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi
pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi
kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun
aktualisasi subjektif adalah aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama
dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat.
2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus
a. Tridharma perguruan tinggi
Perguruan tinggi mempunyai tiga tugas pokok yang disebut Thridarma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
1. Pendidikan Tinggi
Suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas yaitu untuk menyiapkan,
memebentuk, dan menghasi,lkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka
tugas pendidikan tinggi adalah:
 Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masysrakat yang memiliki
kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan ,dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kesenian.

12. 11
 Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
2. Penelitian
Sebagaimana nilai yang terkandung dalam pancasila, intelektual yang
melakukan penelitian harus bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Seorang
peneliti harus bermoral dan mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusaiaan.
Dasar-dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjiwai moral peneliti
sehingga penelitian harus bersifat objektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus
berpegang pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan
kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan,
ambisi, ataupun kepentingan primordial tertentu.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Th.1999 bahwa yang
dimaksud dengan pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memeberikan sumbangan demi
kemajuan masyarakat. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat pada
hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi
kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan
suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh
nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam
Pancasila.
b. Budaya akademik
Warga dari suatu perguruan tinggi merupakan manusia yang memiliki
wawasan dan integritas ilmiah. Masyarakat akademik harus senantiasa
mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas
perguruan tinggi. Ada beberapa ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik
sebagai berikut:
1. Kritis
2. Kreatif
3. Objektif

13. 12
4. Analitis
5. Konstruktif
6. Dinamis
7. Dialogis
8. Menerima kritik
9. Menghargai prestasi ilmiah/akademik
10. Bebas dari prasangka
11. Menghargai waktu
12. Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah
13. Berorientasi ke masa depan
14. Kesejawatan/kemitraan
c. Kampus sebagai moral force
 Pengembangan hukum dan HAM
Masyarakat kampus harus senantiasa bertanggung jawab secara moral atas
kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakAt dangsa dan negara,
dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan kemanusiaan. Sikap masyarakat
kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa
sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijak masyarakat kampus adalah
kebenaran yang bersumber pada hati nurani dan sikap moral yang luhur yang
bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan.
 Kampus sebagai sumber pengembangan hukum
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarka atas hukum, maka untuk
menata negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis harus ditegakkan
supremasi hukum. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia maka Pancasila
berkedudukan sebagai sumber materi. Hukum di Indonesia harus bersumber pada
nilai-nilai pada sila-sila yang ada pada pancasila. Aspirasi dan realitas kehidupan
masyarakat dan rakyat juga merupakan sumber materi dalam penyususnan dan
pengembangan hukum.
 Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

14. 13
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut maka
mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar
berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat. Penegakan hak asasi
manusia tidak boleh dikarenakan kepentingan politik terutama kepentingan
kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan
negara Indonesia.
2.6 Studi Kasus Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam
Masyarakat Berbangsa dan Bernegara
Salah satu studi kasus yang kami kaji ialah mengenai supremasi hukum
yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus
menyedihkan yang terjadi dalam sejarah hukum Indonesia, sangat menyedihkan
karena penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat kecil benar-benar tidak
diperhatikan. Contoh pada kasus Mbah Minah yang mencuri tiga biji kakao dari
perkebunan milik PT.Rumpun Sari Antan 4, kasus pengumpulan koin untuk Prita,
pencurian sandal milik seorang oknum polisi oleh seorang anak kecil, kasus
pencurian sebotol kecil minyak kayu putih di sebuah indomaret dan beberapa
kasus lainnya yang sangat memprihatinkan. Disini terlihat jelas bahwa aparat
penegak hukum mengutamakan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya
tanpa memperhatikan rasa keadilan. Penegakan hukum yang diartikan oleh para
aparat penegak hukum yang menangani kasus Mbah Minah dan kasus-kasus di
atas adalah penegakan hukum secara tekstual yaitu mengartikan perbuatan di atas
sebagai pencurian. Padahal jika dihitung, harga buah kakao, sendal dan sebotol
minyak kayu putih lebih murah dibandingkan biaya perkara yang harus
dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut, belum lagi jeratan hukuman penjara
dan denda yang dibebankan. Selain itu, motif kasus-kasus di atas adalah potret
dari kemiskinan. Jika memang ada yang harus dihukum, seharusnya pemerintah
karena tidak dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan rakyat.

15. 14
Hal ini sangat bertolak belakang dengan proses yang sedang dijalani koruptor
pada saat ini, proses peradilan yang sangat lama, berbelit-belit dan nantinya pun
vonis pengadilan terhadap koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah.
Sangat ironis melihat fenomena yang terjadi terhadap dunia hukum dan peradilan
bagi rakyat yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal negara ini sudah
menjamin kepastian dan perlindungan hukum pada setiap warga negara sesuai
UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum”.
Supremasi hukum di Indonesia perlu dibenahi, menurut kami dengan adanya
hukum, maka keadilan seharusnya ditegakkan. Pembentukan lembaga penjaminan
dan bantuan hukum yang secara khusus membantu rakyat kecil sangatlah penting
untuk direalisasikan pada saat ini. Penyediaan jasa pengacara bagi rakyat yang
tidak mempunyai biaya untuk menyewa seorang pengacara dalam suatu
persidangan. Para koruptor dapat memutar balikkan hukum karena mereka
memiliki pengacara-pengacara yang handal yang dapat mempertahankan argumen
mereka sehingga dapat menandingi kekuatan hukum. Berbeda halnya dengan
rakyat yang jarang memiliki pengacara yang bagus sehingga hukum pun semena-
mena terhadap rakyat kecil. Reformasi dunia peradilan dan hukum di Indonesia
sangat perlu dilakukan untuk membersihkan dunia peradilan dan hukum di
Indonesia bersih dan bebas dari hakim, jaksa dan pengacara yang sering menerima
suap, juga oknum polisi yang tidakberes dalam melaksanakan tugasnya.

16. 15
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu
pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia.
Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua
lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,
hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan
yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan
hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa
yang lebih baik.
2. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menanggapi gerakan
reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi dan kemanusiaan.
Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan
berasaskan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita
sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila.
3. Tridharma perguruan tinggi ialah tiga tugas pokok perguruan tinggi yang
mencakup pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
4. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan kampus dapat dilakukan
melalui pengembangan hukum dan HAM dalam kehidupan kampus serta
memposisikan kampus sebagai kekuatan moral. Hal tersebut bertujuan
agar nantinya menumbuh kembangkan geberasi-generasi baru yang
memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
3.2 Saran
Kita sebagai mahasiswa hendaklah mengamalkan pancasila sebagai bagian
dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena di dalam
Pancasila mengandung butir-butir keluhuran bangsa Indonesia.

17. 16
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : PARADIGMA.