Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas sesuai peraturan. SKKNI di sektor pariwisata meliputi subsektor biro perjalanan wisata, hotel dan restoran, spa, jasa boga, dan lainnya.

1. 1
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA ( SKKNI )
PARIWISATA
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang di tetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Kompetensi tidak berarti
hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas, tetapi dilandasi pula oleh
bagaimana dan mengapa tugas itu dikerjakan. Standar kompetensi meliputi
faktor-faktor yang mendukung, seperti pengetahuan dan kemampuan untuk
mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja serta
kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan
pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Standar Kompetensi merupakan
rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang/orang
perorangan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang dilandasi oleh
ilmu pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja, serta
penerapannya sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang/orang
perorangan, maka yang bersangkutan akan memahami :
· Bagaimana mengerjakan suatu tugas/pekerjaan.

2. 2
· Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat
dilaksanakan.
· Apa yang harus dilakukan, bilamana terjadi sesuatu yang berbeda
dengan rencana semula.
· Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk
memecahkan masalah dan atau melaksanakan tugas/pekerjaan dengan
kondisi yang berbeda.
SKKNI ini di tetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia. SKKNI sektor pariwisata pertama yang di tetapkan oleh Menteri
tenaga kerja dan transmigrasi RI adalah mengenai Biro Perjalanan Wisata
dengan SK. MENANKERTRANS KEP.238/MEN/X/2004 dan Hotel dan
Restourant dengan SK. KEP.239/MEN/X/2004. SKKNI sebelum di tetapkan,
maka hal tersebut wajib dikonvensikan karena kovensi dilakukan dalam
suatu forum untuk mencapai konsensus yang melibatkan masyarakat sektor
profesi dan pakar tentang Rancangan SKKNI menjadi SKKNI. Setelah
dikonvensikan SKKNI perlu ditetapkan. Penetapan SKKNI adalah kegiatan
menetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Tujuan dari SKKNI sendiri yaitu sebagai acuan pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian khususnya
Pariwisata dengan kebutuhan masing-masing pihak (institusi
pendidikan/pelatihan, dunia usaha/industri dan penyelenggara pengujian
dan sertifikasi). Selain daripada itu, penyusunan standar juga bertujuan
untuk mendapatkan pengakuan tenaga kerja secara nasional dan
internasional.

3. 3
Dalam pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja
Indonesia sangat membutuhkan adanya SKKNI. Lembaga Pelatihan Tenaga
Kerja, Lembaga DIKLAT Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi bersama-
sama dengan pengguna jasa/industri dapat melakukan kesepakatan untuk
menggunakan SKKNI sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk
penyelenggaraan program pelatihan kerja dan peningkatan kualitas/
kompetensi tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
dan dunia usaha.
Adapun kegunaan SKKNI dalam memenuhi kebutuhan dalam pembinaan,
peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia antara
lain :
1. Lembaga/ Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja
a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum dan
silabus.
b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kerja, penilaian peserta pelatihan/ pekerja berpengalaman melalui uji
kompetensi dan sertifikasi.
2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/ Indsutri Serta Pengguna Tenaga Kerja
a. Membantu dalam proses rekruitmen tenaga kerja.
b. Membantu penilaian unjuk kerja.
c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/ keahlian tenaga
kerja.
d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja
spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia
usaha/industri.

4. 4
3. Lembaga/ Institusi Penyelenggara Sertifikasi Profesi
a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi
dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi
kompetensinya/ level atau klastering sertifikasi kompetensi.
b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari LSP di Indonesia.
Standar Kompetensi dapat dimanfaatkan pada Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan, Perusahaan dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi personel.
1. Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan : Standar Kompetensi
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan
pengembangan pengajaran. Serta sekaligus mendorong konsistensi dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan penetapan Kualifikasi
Pendidikan dan atau Pelatihan.
2. Pada Dunia Usaha/Perusahaan : Standar Kompetensi dimanfaatkan
sebagai alat manajemen, terutama dalam :
§ Menentukan organisasi kerja dan perancangan jabatan.
§ Membantu dalam evaluasi/penilaian karyawan dan pengembangannya.
§ Membantu dalam rekrutmen
§ Mengembangkan program Pelatihan yang khas/spesifik sesuai kebutuhan
Perusahaan.
3. Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Personel : Standar Kompetensi
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan:
§ Klasifikasi dan Kualifikasi
§ Kriteria pengujian dan instrumen/alat ukur pengujian.

5. 5
SKKNI DI SEKTOR PARIWISATA
SKKNI yang di miliki oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2011 dan telah memperoleh penetapan oleh kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi meliputi sub sektor Berikut:
No SUB SEKTOR SK. MENANKERTRANS
1 Biro Perjalanan Wisata KEP.238/MEN/X/2004
2 Hotel dan Restourant KEP.239/MEN/X/2004
3 SPA KEP.141/MEN/V/2005
4 Jasa Boga KEP.318/MEN/IX/2007
5 Tour Leader KEP.55/MEN/III/2009
6 Pemandu Wisata Selam KEP.56/MEN/III/2009
7 Kepemanduan Wisata KEP.57/MEN/III/2009
8 Kepemanduan Museum KEP.58/MEN/III/2009
9 Kepemanduan Ekowisata KEP.61/MEN/III/2009
10 Pemandu Wisata Arus Jeram KEP.62/MEN/III/2009
11 Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition (MICE)
KEP.246/MEN/III/2010

6. 6
1. SKKNI Biro Perjalana Wisata
SKKNI biro perjalanan wisata berisi mengenai Standar Kopetensi sumber
daya manusia di bidang BPW. Yang mana didalamnya menyangkut
pemahaman umum mengenai perkerjaan yang ada pada Biro Perjalana
Wisata. Didalam SKKNI BPW memuat berbagai pelatihan, standarisasi yang
harus dicapai berikut juga cara penilaian dari pelatihan yang di adakan.
Berikut standar Kompetensi SDM BPW yang diadakan:
a. Pemahaman Umum
· Berkerjasama dengan kolega dan pelanggan
· Berkerja dalam lingkungan sosial yang berbeda
· Mengikuti prosedur, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja
· Mengenali stuasi konflik
· Mengembangkan dan memutahirkan pengetahuan industri pariwisata
b. Kompetensi berdasarkan Fungsi
· Fungsi Biro perjalan wisata.
· Pelayanan Pelanggan, Menjual dan Merketing.
· Perencanaan dan Pengembangan Produk
c. General Administration
· Administrasi umum
· Administrasi Keuangan
· Teknologi Komputer
· Kepemimpinan

7. 7
· Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan
· Bahasa Inggris Dalam Bidang Kerja
· Pelatihan.
2. SKKNI Hotel Dan Restourant
Perkembangan Hotel dan restoran saat ini, menuntut kompetensi karyawan
agar usaha tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Sertifikasi
kompetensi Hotel dan Restoran menjadi penting sebagai pertimbangan
kompetensi karyawan, pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi
berbasis kompetensi di Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran.
Infomasi dibawah ini menguraikan standar kompetensi yang relevan dengan
industri perhotelan termasuk:
· Pelayan makanan dan minuman
· Front office
· Housekeeping
· Keamanan
· Layanan pelanggan, penjualan dan pemasaran
· Kesehatan, kebersihan, keselamatan dan keamanan
· Administrasi umum
· Administrasi keuangan
· Teknologi computer
· Pelatihan
· Kepemimpinan

8. 8
· Kecakapan dalam berbahasa Inggris
· Pengolahan dan penghidangan masakan komersial
· Jasa boga komersial
· Pattiserie
· Pengolahan dan penghidangan masakan Asia
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Perhotelan dan Restourant
dapat dikelompokkan Sebagai Berikut :
a. Unit Common & Houspitality
Unit kompetensi ini meliputi : Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan,
Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda, Mengikuti Prosedur
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Di Tempat Kerja, Mengembangkan
dan Memperbaharui Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan.
b. Unit Pelayanan Makanan dan Minuman
Unit kompetensi ini meliputi : Membersihkan dan Merapikan Area Bar,
Mengoperasikan Bar, Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman,
Menyediakan Layanan Meja Untuk Minuman Beralkohol, Mengoperasikan
Sistem Penyimpanan, Melengkapi Penjualan Eceran Minuman Keras,
Menyediakan Room Service, Menyediakan Pelayanan yang Bertanggung
Jawab Terhadap Minuman Beralkohol, Menyiapkan dan Menghidangkan
Minuman Non-Alkohol, Mengembangkan dan Memperbaharui Pengetahuan
Tentang Makanan dan Minuman, Menyediakan Penghubung Antara Dapur
dan Area Pelayanan, Menyediakan Saran Ahli Tentang Makanan,
Menyediakan Layanan Minuman Anggur, Menyiapkan dan

9. 9
Menyajikan Cocktail, Menyediakan Layanan Gueridon, Menyediakan Silver
Service.
c. Unit Front Office
Unit Kompetensi ini Meliputi : Menerima dan Memproses Reservasi,
Menyediakan Layanan Akomodasi Reception, Memelihara Catatan Keuangan,
Memproses Transaksi Keuangan, Melaksanakan Prosedur Klerikal,
Berkomunikasi Melalui Telepon, Melaksanakan Audit Malam, Menyediakan
Layanan Resepsi Klup, Menyediakan Jasa Porter.
d. Tata Graha
Unit Kompetensi ini meliputi : Menyediakan Jasa Housekeeping untuk Tamu,
Membersihkan Lokasi/area dan Peralatan, Menyiapkan Kamar untuk Tamu,
Menangani Linen dan Pakaian Tamu, Menyediakan Jasa Valet.
Serta masih banyak Unit kompetensi-kopetensi yang lain yang masuk di
dalam SKKNI Hotel dan Restourant.
3. SKKNI SPA
SKKNI Sektor Pariwisata Sub Sektor Spa ini dirumuskan oleh kelompok
kerja yang memrepresentasikan pihak-pihak yang berkepentingan, dan telah
dilakukan konvensi pada bulan Desember 2004 di Jakarta, didalam SKKNI
SPA juga memuat berbagai pelatihan, standarisasi yang harus dicapai
berikut juga cara penilaian dari pelatihan yang di adakan. Berikut daftar unit
Kompetensi SPA yang terdaftar SKKNI:
a. Bidang Umum
Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman Sesuai Prinsip Kesehatan
dan Keselamatan Kerja, Melakukan Presiapan dan Pengemasan Kerja,
Melakukan Komunikasi di Tempat Menerima Tamu, dan lain-lain.

10. 10
b. Bidang Fungsional
Melakukan Pengurutan Badan Tradisional (Tradisional Body Massage),
Melakukan Pengurutan Badan (Body Massage) Spa, Melakukan Lymphatic
Drainage Massage untuk kesehatan Badan dan lain-lain.
c. Bidang Bisnis
Menjual Produk dan Jasa Spa, Membangun dan Mengelola Hubungan Kerja,
Mengelola Bisnis, Melakukan Pengelolaan Untuk Pencapaian Hasil Rencana,
Mengoprasikan Pengelolaan untuk Pencapaian Hasil Rencana dan lain-lain.
d. Bidang Pelatihan Assessment
Merencanakan Serangkaian Program Pelatihan, Mengembangkan Program
Pelatihan, Melaksanakan Sesi Pelatihan, Merancangkan Pengujian, dan lain-
lain.
4. SKKNI Jasa Boga
Standar kompetensi bidang industri jasa boga dirancang
berdasarkan tuntutan perubahan kebutuhan pasar kerja, yang akan
digunakan sebagai acuan untuk melatih dan mendidik angkatan kerja yang
memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan oleh
industri jasa boga. RSKKNI Industri Jasa Boga disusun dan dirumuskan oleh
kelompok kerja nasional yang merepresentasikan kepada perwakilan
pemangku kepentingan pada acara Diskusi dan Pembahasan draf SKKNI
bidang Jasa Boga bertempat di LSP Par Benhil Raya dan Hotel Wiyata Depok
pada tanggal 4 Februari 2005 yang di Konvensi RSKKNI – SDM Pariwisata
bidang Jasa Boga di Jakarta, bertempat di Depnakertrans Ruang Tripartit Jl.
Jend Gatot Subroto pada tanggal 17 November 2005. SKKNI JASA BOGA
juga memuat berbagai pelatihan, standarisasi yang harus dicapai berikut

11. 11
juga cara penilaian dari pelatihan yang di adakan yang mana kualifikasi
kopetensinya menggunakan kualifikasi berjenjang.
Berikut kualifikasi Kompetensi berjenjang yang terdaftar SKKNI JASA BOGA:
a. Level I
Cleaner, Commis
b. Level II
Handling, Steward, Waiter, Bakker, Pastry cook dan Cook helper.
c. Level III
Cook, Captai waiter, Assisten chief steward, Captai F&B, Captain Baker /
Chief Baker, dan Bartender
d. Level IV
Chef de party, Chef de party pastry, First cook, Chief steward, Supervisor
Handling, Supervisor F&B, Chief Bartender
e. Level V
F&B Outlet Manager / Campboss, Head Waiter, Chief Handing.
f. Level VI
Assisten Executive Chef (Assisten Manager), F&B Executive (F&B Manager)
g. Level VII
Executive Chef (General Manager)
Kwalifikasi tertentu:
Level V : Banquet Manager

12. 12
Lavel VI : Nutrion and Sanitation Consultan
5. SKKNI Tour Leader
Untuk memperoleh Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader) yang
berkualitas, yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
kompeten, perlu didukung dengan adanya sistem pendidikan dan pelatihan
nasional yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Untuk memberi
gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan
minimal tenaga kerja di bidang Pimpinan perjalanan wisata (Tour Leader),
maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Pimpinan
perjalanan wisata (Tour Leader).
Berikut pengelompokan unit SKKNI bagi Pimpinan perjalanan wisata (Tour
Leader):
a. Kompetensi Umum / General
Kelompok kopetensi ini meliputi: Berkerjasama dengan kolega dan wisata,
Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda, Mengikuti Prosedur
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja, Menangani Situasi
Konflik, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan Pariwisata.
b. Kompetensi Inti (FUNGSIONAL)
Kelompok kopetensi ini meliputi:
[] Melakukan Persiapan Tour,
[] Mengkoordinasikan Jadwal Persiapan,
[] Mengembangakan Pengetahuan Destinasi,
[] Mengatur saat keberangkatan,

13. 13
[] Mengatur saat Transit,
[] Mengatur saat tiba,
[]Mengatur saat di Kendaraan,
[] Mengatur saat check in dan chek out di hotel,
[] Mengatur Perserta saat tour,
[] Mengelola Tour Tambahan,
[] Mengatur Perpindahan Moda Transportasi,
[] Mengelola Permasalah yang tidak terduga,
[] Menangani keluhan peserta selama tur, mengelola laporan tur.
c. Kopetensi Khusus / Spesifik Pendukung
Kelompok kopetensi ini meliputi:
[] Melakukan Komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris Pada tingkat
Oprasional dasar,
[] Membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar,
[] Menulis dalam bahasa inggris pada tingkat oprasional dasar.
6. SKKNI Pemandu Wisata Selam
Banyak pengusaha yang melihat SCUBA diving sebagai salah satu peluang
usaha yang layak untuk dikembangkan, sehingga pelaku industri setempat
perlu mengembangkan wisata selam.Untuk memberi gambaran dan
pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga
kerja di bidang Pemandu Selam maka perlu disusun Standar Kompetensi
Kerja Nasional Bidang Pemandu Selam. Standar Kompetensi Kerja Nasional

14. 14
Indonesia (SKKNI), disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang yang
baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri
sebagai pengguna.
Sesuai UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa Kompetensi
Pemandu Selam mengacu kepada pasal 14 butir 1 (L) yaitu termasuk
kelompok usaha Wisata Tirta, yang di dalam penjelasan disebutkan bahwa
Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan
olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya
yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan
waduk.
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Selam dapat
dikelompokkan Sebagai Berikut :
a. Kompetensi Umum/General
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Berkerjasama dengan Kolega dan Pelanggan,
[] Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda,
[] Menangani Darurat, dan
[] Mengembangkan dan Memutakirkan Pengetahuan Pariwisata tentang
tempat penyelaman populer yang dikunjungi wisatawan.
b. Kompetensi Inti/Functional
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Mengawasi Keselamatan dan Keamanan wisata selam,

15. 15
[] Melakukan Pemeriksaan Peralatan/Perlengkapan untuk keselamatan
penyelaman dan keadaan darurat,
[] Merencanakan,Mengatur dan Mengendalikan Aktifitas Penyelaman,
[] Mengatur prosedur keadaan Darurat pada aktifitas penyelaman,
[] Mematuhi Kode Etik Penyelaman dan Pertimbangan Lingkungan,
[] Memastikan Pemeliharaan Lingkungan Penyelam.
c. Kompetensi Khusus/Spesifik Pendukung
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Kepemimpinan ( Merencanakan dan Memonitor Operasional Penyelaman,
[] Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Tempat
Kerja,
[] Bahasa Asing Dalam Bidang Kerja ( Mengikuti dan Menjalankan Intruksi
dan Pengarahan Dalam Beberapa Situasi ),
[] Menyampaikan Prestasi Lisan Secara Ringkas.
7. SKKNI Kepemanduan Wisata
Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai
dengan tuntutan kebutuhan tenaga profesional di bidang Kepemanduan
Wisata, maka diperlukan adanya kerja sama antara instansi pemerintah,
dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik
pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang dikelola oleh industri
itu sendiri. Bentuk kerjasama dapat berupa pemberian data kualifikasi kerja
yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan industri/pelaku usaha
sehingga lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga
lulusannya yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hasil kerjasama

16. 16
tersebut dapat menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi yang sekarang
menjadi standar kualifikasi kerja nasional Indonesia (SKKNI).
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Wisata, dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a. Kompetensi Umum / General
Unit kopetensi ini meliputi:
[] Berkerja dengan kolega dan wisatawan,
[] Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda,
[] Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat
Kerja,
[] Menangani Situasi Konflik, mengembangkan dan memutakhirkan
pengetahuan Pariwisata.
b. Kompetensi Inti (Fungsional)
Unit Kopetensi ini meliputi:
[] Berkerja sebagai kepemanduan wisata (Pengetahuan Dasar dan Etika),
[] Memberikan Pelayanan pada Penjemputan (Transfer-in) dan Pengantar
Wisatawan (Transfer Out),
[] Mengembangkan dan Memelihara Pengetahuan Umum yang diperlukan
oleh Pemandu Wisata,
[] Mengkoordinasikan dan Mengoprasikan Perjalanan Wisata,
[] Memimpin dan Memandu Rombongan Wisata,

17. 17
[] Menyimpang dan Menyajikan Informasi wisata,
[] Melakukan Kegiatan yang bersifat interprestasi,
[] Mengembangkan Materi Penapsiran untuk Kegiatan Ekowisata,
[] Mengelola Wisata yang diperpanjang waktunya,
[] Meneliti dan Membagi Informasi Umum tentang Kebudayaan Etnik
Indonesia,
[] Menginterprestasikan Aspek Budaya Etnik Local Indonesia.
c. Kompetensi Khussus / Spesifik Pendukung
Unit Kopetensi ini meliputi:
[] Berkomunikasi Melalui Telepon,
[] Melakukan Prosedur Administrasi,
[] Mencari dan mendapatkan Data Komputer,
[] Membuat Dokumen di dalam Komputer,
[] Menyediakan Pertolongan Pertama,
[] Melakukan komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat
Oprasional dasar, Mampu Membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat
operasional dasar, Menulis dalam bahasa inggris pada tingkat oprasional
dasar.
8. SKKNI Kepemanduan Museum
Salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata adalah Museum.
Museum sebagai produk budaya dan wisata yang merupakan salah satu
atraksi wisata budaya untuk Pariwisata kota. Perkembangan Permuseuman

18. 18
di Indonesia dewasa ini secara fisik cukup menggembirakan, namun hal
tersebut kurang diimbangi perkembangan pengetahuan dan kemampuan
teknis dalam menyampaikan informasi permuseuman. Dalam hal ini
ditangani oleh Pamong Budaya atau disebut juga Pemandu Museum.
Untuk meningkatkan profesianalisme Sumber Daya Manusia khususnya
tenaga kerja di bidang Kepemanduan Museum, perlu ditetapkan standar
yang merupakan pernyataan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang
diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar dunia kerja
khususnya Pemandu Museum. Untuk memberi gambaran dan pedoman yang
jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja di bidang
Kepemanduan Museum, maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja
Nasional Bidang Kepemanduan Museum.
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Museum, dapat
dikelompokkan sebagai Berikut :
a. Kompetensi Umum/General
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Berkerjasama dengan Mitra Kerja dan Pengunjung,
[] Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda,
[] Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat
Kerja,
[] Menangani Situasi Konflik,
[] Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata tentang
Kebudayaan dan Pariwisata.

19. 19
b. Kompetensi Inti/Fungsional
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Mengimplementasikan Dasar-dasar Kepemanduan Museum,
[] Mengembangkan Pengetahuan Tentang Koleksi dan Tata Pameran
Museum,
[] Menyajikan Informasi tentang Koleksi dan Tata Pameran Museum.
[] Melakukan Kegiatan Interpretatif, Memandu Rombongan Pengunjung.
c. Kompetensi Khusus/Spesifik Pendukung
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Melakukan komunikasi melakukan Telepon “Etika Kantor”,
[] Melakukan Prosedur Administrasi,
[] Membuat Dokumen di dalam Komputer,
[] Melakukan Komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat
oprasional dasar,
[] Menbaca dalam bahasa Inggris pada tingkat oprasional dasar,
[] Menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat oprasional dasar.
9. SKKNI Kepemanduan Ekowisata
Konsep ekowisata dinilai cocok untuk dikembangkan di Indonesia, dengan
beberapa alasan yang melandasinya diantaranya Indonesia kaya akan
keanekaragaman hayati dan ekowisata bertumpu pada sumber daya alam
dan budaya sebagai atraksi, pengembangan ekowisata menitik beratkan
pada pelibatan masyarakat, karena sesuai dengan karakter Indonesia yang

20. 20
memiliki jumlah penduduk besar. Indonesia dengan potensi yang ada dan
sumber daya manusia yang besar, seharusnya mampu bersaing dan menjadi
primadona pengembangan ekowisata di tingkat regional.
Berkaitan dengan uraian diatas maka terdapat kecenderungan kebutuhan
tuntutan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) atau kualifikasi
minimal dibidang Kepemanduan ekowisata. Untuk memenuhi
profesianalisme Sumber Daya Manusia khususnya tenaga kerja di bidang
Kepemanduan Ekowisata, sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan
pernyataan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang diterapkan dalam
rangka pemenuhan persyaratan standar Industri. Yang kebubutuhan
tuntutan profesionalisme dan kualifikasi tersebut telah disusun
dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang
Kepemanduan Ekowisata.
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Ekowisata, dapat
dikelompokkan sebagai Berikut :
a. Kompetensi Umum/General
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Berkerjasama dengan kolega dan Pelanggan,
[] Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda,
[] Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat
Kerja,
[] Menangani Situasi Konflik,
[] Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata tentang
Kebudayaan dan Pariwisata.

21. 21
b. Kompetensi Inti/ Functional
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Berkerja Sebagai Kepemanduan Ekowisata,
[] Mengembangkan dan memelihara pengetahuan tentang Ekowisata,
[] Mengkoordinasi dan mengoprasikan Perjalanan Ekowisata, Menyiapkan
dan Menyajikan Informasi Ekowisata, Merencanakan dan menerapkan
kegiatan yang berdampak negatif rendah terhadap lingkungan dan sosial
budaya.
c. Kompetensi Pendukung/Supporting
Competency
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Aministrasi Umum,
[] Administrasi Keuangan,
[] Teknologi komputer, Kepemimpinan, Kebersihan, Keselamatan dan
Keamanan, Bahasa Inggris dalam bidang kerja.
10. SKKNI Pemandu Wisata Arung Jeram
Standar kompetensi dalam hal ini bukanlah bertujuan untuk penyeragaman,
namun lebih diarahkan kepada peningkatan standar mutu industri yang
terkait dengan kualitas profesi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang
dalam hal ini adalah wisatawan. Harus ada ukuran yang diakui baik secara
luas oleh industri, kolompok profesi, maupun konsumen untuk menjamin
terselenggaranya kegiatan kepemanduan secara aman dan nyaman.
Pendekatan penyusunan SKKNI Pemandu Arung Jeram dilakukan dengan

22. 22
pendekatan kombinasi dimana pendekatan tersebut memadukan antara
Adopsi dan Adaptasi serta mengacu pada standar Internasional Rafting
Federation (IRF) dan dilakukan Survey lapangan. Sedangkan format yang
digunakan adalah RMCS (Regional Model of Competency Standard).
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Ekowisata, dapat
dikelompokkan sebagai Berikut :
a. Kompetensi Umum/General
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi: Berkerjasama dengan kolega dan
pengunjung, Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda, Menangani
Situasi Konflik, Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan
kepariwisata dan Arung Jeram.
b. Kompetensi Inti/ Functional
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi: berkerja sebagai Pemandu wisata,
melakukan kegiatan interprestasi, mengkoordinasikan dan mengoprasikan
perjalanan wisata arung jeram, memimpin awak perahu saat berarung
jeram, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan saat berarung jeram,
Memberikan pengarahan Keselamatan dan Pembekalan teknik berarung
jeram kepada awak perahu, Bertindak Sebagai Skiper, Mengantisipasi dan
kondisi Darurat, Mengngembangkan Pengetahuan Tentang Karakteristik
sungai dan Jeram, Melakukan Komunikasi dengan Radio Komunikasi (HT),
Sinyal.
c. Kompetensi Pendukung/Supporting Competency
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi: Melakukan Administrasi Keuangan,
Berkomunikasi secara llisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional
Dasar, Membuat Dokumen di dalam Komputer, Melakukan Komunikasi

23. 23
secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat oprasional dasar, Menbaca
dalam bahasa Inggris pada tingkat oprasional dasar, Menulis dalam bahasa
Inggris pada tingkat oprasional dasar.
11. MEETING, INCENTIVE, CONVENTION, and
EXHIBITION (MICE)
Industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) berkembang
sedemikian rupa di dunia dikarenakan kebutuhan manusia akan pertemuan
semakin meningkat. Kegiatan MICE diharapkan dapat membuka lapangan
kerja dan usaha bagi penyedia kebutuhan pelaksanaan MICE, usaha
akomodasi, transportasi, usaha komunikasi & profesi, usaha kontraktor
pameran, usaha perjalanan, usaha hiburan, usaha pengadaan lokasi dan
sebagainya. Agar industri MICE dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan
mampu bersaing di era global yang penuh dengan persaingan, maka harus
ditangani oleh orang yang kompeten dan profesional dari level pelaksana
sampai dengan manajerial.
Standar kompetensi bidang
industri MEETING, INCENTIVE, CONVENTION & EXHIBITION dirancang
berdasarkan tuntutan perubahan kebutuhan pasar kerja, yang akan
digunakan sebagai acuan untuk melatih dan mendidik angkatan kerja yang
memiliki keterampilan, pengetahuan dan Sikap kerja yang diperlukan oleh
industri MEETING, INCENTIVE, CONVENTION & EXHIBITION.
Sesuai dengan pedoman penyusun SKKNI, pengelompokan unit-unit
kompetensi dalam standar kompetensi bagi Pemandu Ekowisata, dapat
dikelompokkan sebagai Berikut :

24. 24
a. Kompetensi Umum/General
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Berkerjasama dengan kolega dan Pelanggan,
[] Berkerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda,
[] Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat
Kerja.
b. Kompetensi Inti/ Functional
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Merencanakan Konsep Kegiatan MICE,
[] Menetapkan Kelayakan Sebuah Kegiatan MICE,
[] Menyeleksi Venue Kegiatan,
[] Mengembangkan Proposal Penawaran (BID),
[] Melakukan Negosiasi Dengan Vendor,
[] Menangani Perijinan Kegiatan,
[] Mengembangkan Strategi Pemasaran,
[] Mengelola Anggaran Kegiatan,
[] Mengelola Resiko dalam Bisnis MICE,
[] Mengelola Kinerja SDM,
[] Mengelola SDM Kegiatan MICE,
[] Menangani Tenaga Kerja Kontrak Tertentu,

25. 25
[] Mengawasi Loading dan Unloading,
[] Mengelola Proyek Kegiatan,
[] Menangani Kegiatan Staging,
[] Menangani Keramaian,
[] Menangani kegiatan Protokoler,
[] Mengembangkan Program Meeting dan Konferensi,
[] Mengelola Kegiatan Sponsorship,
[] Mengelola Manajemen Acara,
[] Mengatur Pendaftaran Tamu Dalam Suatu Acara,
[] Menyediakan Jasa Pelayanan Menejemen Acara,
[] Memproses Kegiatan Pendaftaran dalam Suatu Acara,
[] Menangani Acara Khusus,
[] Mengelola Pertunjukan Seni dan Budaya yang Sesuai,
[] Mengembangkan Ide untuk Konsep Pameran,
[] Mengembangkan Strategi Komunikasi pada kegiatan Pameran,
[] Mengembangkan Teknik Untuk Rancangan Bangunan Pameran,
[] Mengembangkan Rancangan Pameran,
[] Menginstal dan Membongkar Element Pameran, dan
[] Mengatur dan Memonitor Instalasi dan Pembongkaraan Pameran.

26. 26
c. Kompetensi Pendukung/Supporting
Competency
Pada Kelompok kompetensi ini meliputi:
[] Membuat Presentase,
[] Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Penjualan,
[] Pertukaran Informasi dalam Bahasa Percakapan,
[] Mengumpulkan dan Menyediakan Informasi,
[] Berkomunikasi secara llisan dalam bahasa Inggris pada tingkat
operasional Dasar.
Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)
Standar kompetensi mencerminkan kemampuan yang dilandasi oleh
pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap kerja. Penerapannya
mengacu pada unjuk kerja dan syarat kerja. Standar kompetensi meliputi
faktor-faktor pendukung seperti pengetahuan dan keterampilan untuk
mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja, serta
kemampuan mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan
pada situasi yang berbeda.
Standar kompetensi dapat juga dirumuskan kemampuan yang harus dimiliki
seseorang untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang mempersyaratkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tertentu. Seseorang yang
memiliki kompetensi mampu:
1. Mengerjakan suatu tugas/ pekerjaan tertentu;
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;

27. 27
3. Melakukan penyesuaian bila terjadi sesuatu yang berbeda dengan
rencana semula;
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan
masalah dan atau melaksanakan tugas/pekerjaan dengan kondisi yang
berbeda.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berbasiskan kompetensi dijadikan
sebagai acuan nasional dalam mengembangkan program pendidikan dan
pelatihan serta dalam proses pembelajaran melalui pengalaman di tempat
kerja dan dalam masyarakat. Kerangka Kualifikasi Nasional dimaksudkan
menjadi kerangka kerja sistem sertifikasi yang mengintegrasikan sistem
sertifikat bidang pendidikan dan sistem sertifikat bidang pelatihan dalam
rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.
Penting Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1. KKNI sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan sistem
pendidikan dan pelatihan.
2. Pemenuhan KKNI merupakan pengakuan nasional atas luaran sistem
pendidikan dan pelatihan. Dengan banyaknya jenis sertifikasi dan kualifikasi
yang berkembang di berbagai sektor saat ini mengakibatkan sulit untuk
menetapkan dan mendapatkan pengakuan nasional. Untuk itu diperlukan
acuan yang dirumuskan dan ditetapkan bersama oleh semua pemangku
kepentingan atau pihak terkait sehingga diakui, diterima dan dilaksanakan
oleh semua pihak.
3. Integrasi dan korelasi antara jenjang karier dan jenjang kualifikasi.
KKNI sangat bermanfaat untuk digunakan membangun sistem perencanaan
dan pengembangan karier, dengan mengkorelasikan kualifikasi yang dimiliki
seseorang dengan rencana pengisian jabatan dan jenjang kariernya.

28. 28
4. Fleksibilitas paket pendidikan dan pelatihan. KKNI membuka
fleksibilitas pembinaan SDM dalam rangka memenuhi kualifikasi dan
kompetensi melalui kombinasi sistem pendidikan, sistem pelatihan dan
pengembangan di berbagai tempat.
5. Memberi arah yang jelas kepada setiap individu untuk
mengembangkan kompetensinya. KKNI memudahkan setiap individu
menetapkan pilihan secara dini untuk memilih jalur pengembangan
kompetensi, dan juga memberi peluang untuk melakukan perpindahan jalur
dari pelatihan ke jalur pendidikan atau bekerja dan sebaliknya.
6. Mendorong optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan; Apabila pihak terkait memberikan komitmen yang tinggi
menerapkan KKNI, pendayagunaan sumberdaya akan lebih optimal.
7. Menumbuhkan pengakuan nasional dan internasional terhadap
kualifikasi SDM Indonesia. SDM Indonesia yang telah memiliki sertifikat
sesuai dengan KKNI, lambat laun akan memperoleh pengakuan nasional dan
internasional.
Perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
Sebuah kerangka kualifikasi memerlukan kriteria sebagai pedoman
penyusunan setiap jenjangnya. Kriteria tersebut merupakan sekumpulan
penjelasan yang pemenuhannya akan dijabarkan di setiap jenjang dengan
gradasi yang berbeda-beda. Kriteria tersebut adalah :
1. Derajat kesulitan pekerjaan yang diukur mulai dari tugas-tugas yang
mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai dengan
yang teramat rumit, berubah, tak terduga yang memerlukan pertimbangan;

29. 29
2. Pengetahuan yang diperlukan mulai dari sekedar hanya mengandalkan
ingatan sampai pada yang memerlukan pertimbangan;
3. Tanggung jawab yang diemban yang dapat meliputi tanggung jawab
pada orang lain dan juga atas jumlah dan kualitas hasil;
4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan, pendidikan dan pekerjaan
yang tinggi.
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata
sangat erat kaitannya dengan upaya untuk mencapai tingkat kebersaingan
yang tinggi. Oleh karena itu perlu didasarkan pula pada manajemen daya
saing yang akan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pemberian
pelayanan secara comprehensive. Arus globalisasi perekonomian dunia yang
merebak ke segala sektor dan hampir merambah ke segenap kegiatan usaha
tidak terkecuali telah dirasakan dampaknya pada bidang pendidikan dan
pelatihan. Tantangan pengembangan di sektor pariwisata dinilai sangat
kompleks, mulai dari ketatnya persaingan dan tuntutan konsumen
(Customer Demand) serta pengaruh globalisasi. Untuk menciptakan SDM
yang berkualitas dan profesional di bidang pariwisata, maka peran lembaga
pendidikan dan pelatihan menjadi sangat menentukan.
Pengembangan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh BNSP
terkait dan terpadu dengan pengembangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) serta pengembangan pelatihan berbasis
kompetensi di lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai kesatuan Sistem
Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1),
(2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sertifikasi kompetensi kerja
merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja
yang telah dikuasai oleh lulusan pelatihan kerja atau tenaga kerja yang telah

30. 30
berpengalaman. Pengaturan sertifikasi kompetensi kerja ini merupakan
bagian integral dari SISLATKERNAS.
Berikut tata cara Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk
mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja:
Pelatihan berbasis kopetensi adalah pelatihan yang berorientasi pada
pencapaian kopetensi peserta latih, sehingga hasil akhir dari pelatihan
adalah meningkatnya kopetensi peserta latih yang dapat di ukur melalui
aspek sikap,pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa hal yang perlu di
perhatikan sebelum menyelenggarakan pelatihan berbasis kopetensi dapat
dilihat pada alur di bawah ini:
a. Penetapan Tim Penyusun
Sebelum menyelenggarakan program pelatihan, perlu di bentuk dan
ditetapkan tim penyusun program yang terdiri dari unsur-unsur,
diantaranya:
1. Asosiasi usaha pariwisata
2. Asosiasi profesi pariwisata
3. Instruktur/ aksesor kompetensi
4. Pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya
5. Instansi pemerintah.
b. Analisis Kebutuhan Pelatih
Langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan/Traning Need
Analysis (TNA). Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihdari
setiap kualifikasi jabatan yang terdapat di usaha pariwisata. Beberapa hal

31. 31
yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menganalisa
kebutuhan pelatihan berbasis kopetensi adalah:
1. Kesenjangan antara kompetitif yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan
kompetensi yang di butuhkan pada usaha pariwisata.
2. Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang terdapat di daerah tempat
penyelenggaraan pelatihan dan banyak memperkerjakan masyarakat
setempat.
c. Penetapan Program Pelatihan
Penetapan jenis pelatihan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan
dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. Kinerja, sejauh mana element kopetensi yang dipersyratkan, terukur
berdasarkan tingkat yang diinginkan.
2. Persyaratan kinerja, sejauh mana kondisi kriterian unjuk kerja yang
diaplikasikan.
3. Acuan penilaian, sejauh mana acuan dapat di pergunakan dalam
melaksanakan penilaian.
Dalam menetapkan jenis pelatih, penetapan unit kompetensi yang terdiri
dari kompetensi umum kompetensi inti dan kompetensi khusus mengacu
pada hasil analisis yang telah di peroleh, sehingga program pelatihan
menjadi tepat guna,tepat sasaran dan dapat menjawab kesenjangan antara
kompetansi tenaga kerja dengan kompetensi yang di butuhkan oleh usaha
pariwisata.

32. 32
d. Penyusunan Kurikulum Pelatihan
Penyusunan kurikulum pelatihan didasarkan atas penetapan program
pelatihan dan merupakan salah satu tahapan kegiatan penyelenggaraan
pelatihan. Kurikulum pelatihan mencakup:
1. Kelompok unit dan kode unit kompetensi : kompetensi umum, inti dan
khusus.
2. Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja.
3. Materi pelatihan berdasarkan kelompok unit kompetensi
4. Perkiraan waktu pelatihan.
e. Penyusunan Silabus Pelatihan
Penyusunan silabus mengacu pada unit-unit kompetensi yang terdapat pada
kurikulum yang telah di tetapkan. Pencapaian kompetensi dilakukan melalui
analisis terhadap kriteria unjuk kerja (KUK) pada setiap elemen kompetensi
sesuai indikator keberhasilan pencapaian kompetensi.
Dalam mengembangkan silabus pelatihan yang perlu diperhatikan adalah:
1. Standar kompetensi kerja, standar kompetensi kerja harus mengacu
keda 2 aspek yaitu:
§ Aspek kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja)
§ Tingkat/gradasi kompetensi kunci sebagai tingkat kinerja.
2. Langkah-langkah penyusunan silabus pelatihan
§ Langkah proses penyusunan silabus terdiri dari pencapaian tujuan
kompetensi dan ldentifikasi dan analisis kebutuhan standar kompetensi.

33. 33
§ Pencapaian tujuan pembelajaran: tujuan pembelajaran di kembangkan
berdasarkan rumusan silabus, selanjutnya dikaji dan di tetapkan dalam
bentuk strategi pembelajaran (learning strategi) yang meliputi: kegiatan
pembelajaran teori (T) dan Praktek (P), metodologi dan media pembelajaran
yang dibutuhkan dan jumlah jam pembelajaran yang di butuhkan.
f. Persyaratn Peserta Pelatihan
Persyaratan peserta pelatihan merupakan peranan penting dalam
keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan, sehingga pelatihan yang
dilaksanakan menjadi efektif, efesien dan tepat sasaran. Penetapan
persyaratan peserta pelatihan mengacu pada:
1. Pendidikan formal, min SLTA/SMK sederajat
2. Pengalaman perkerjaan, memiliki pengalaman kerja di bidang
tugasnya minimal selama satu tahun.
3. Pelatihan yang pernah diikuti, disesuaikan dengan jenis pelatihan yang
akan di selenggarakan ditunjukan dengan bukti sertifikat.
4. Utusan dan/atau Rekomendasi yang bersifat tertulis dari industri
pariwisata.
5. Sehat jasmani dan rohani.
g. Kriteria Penetapan Instruktur
Instruktur dalam pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki kemampuan
sebagai pembicara sekaligus pemandu sehingga peserta pelatihan tidak
hanya memperoleh keterampilan dan gambaran sikap dalam melaksanakan
perkerjaanya. Dalam menetapkan instruktur pelatihan, beberapa hal yang
harus diperhatikan, diantaranya adalah:

34. 34
1. Assesor kompetensi dan/atau Master Assesor
2. Memahami SKKNI
3. Memiliki Sertifikat Training of Trainers (ToT) atau sejenisnya
4. Menguasai teknis subtansi sesuai dengan nama dan jenjang pelatihan
yang akan dilaksanakan
5. Mampu berinovasi dan berimprovisasi dengan metode yang tepat.
h. Fasilitas Pelatihan
Fasilitas pelatihan merupakan hal yang penting dalam mendukung
kelancaran penyelenggaraan pelatihan dan pencapaian tujuan kompetensi
yang diharapkan dari peserta pelatihan. Fasilitas pelatihan yang di butuhkan
berupa:
1. Tempat penyelenggaraan : tempat penyelenggaraan pelatihan harus
menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di dunia usaha
pariwisata/industri. Contoh: pelatihan pramukamar dapat dilakukan di hotel,
lembaga kepariwisataan yang memiliki sarana praktek kamar (mockup
room) dan/atau tempat asesmen kompetensi (TAK) yang telah di verifikasi
oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP).
2. Modul/ materi pelatihan
3. Alat dan/atau bahan praktek
4. Media pembelajaran (audio visual, white board, LCD, dsb).
i. Penyelenggaraan Pelatihan
Dalam penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa hal yang harus di
persiapkan oleh penyelenggara, seperti:

35. 35
1. Buku panduan peserta
2. Jadwal pelatihan
3. Modul/materi pelatihan
4. Tempat pelatihan
5. Instruktur
Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
1. Penyelenggara pelatihan harus didukung oleh instruktur sesuai dengan
kriteria yang telah di tetapkan.
2. Penyelengara pelatihan harus didukung fasilitas pelatihan yang
memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi
kerja.
3. Penetapan kelulusan dilakukan dengan cara memberikan penilaian
kepada peserta pelatihan berdasarkan hasil test yang dapat berupa
penilaiaan tertulis, simulasi dan praktek.
4. Peserta yang dinyatakan kompeten oleh instruktur dinyatakan lulus
pelatihan dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja.
5. Sertifikat pelatihan kerja ditandatangani oleh pimpinan instansi
penyelenggara pelatihan (kepala dinas kebudayaan pariwisata provinsi dan
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota)
j. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
Evaluasi berbasis kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pelatihan yang di selengarakan tepat sasaran, efesien dan efektif. Dengan
adanya evaluasi, maka pelatihan yang dilakukan dapat mempertanggung

36. 36
jawabkan mutunya. Pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari komponen
aspek:
1. Evaluasi Instruktur
2. Evaluasi perserta pelatihan
3. Evaluasi Penyelenggara
Dampak dengan adanya SKKNI di bidang
Pariwisata
Melihat perkembangan sektor Pariwisata Indonesia saat ini, dimana hampir
semua jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang meningkat.
Mulai dari usaha milik sebuah perusahaan maupun milik perorangan. Maka
dari itu pemerintah sebagai pihak yang sentral dalam peran pengembangan
sektor Pariwisata Indonesia melakukan tugasnya dengan baik sampai saat
ini, namun tetap ada pekerjaan rumah sebelumnya yang harus di benahi
oleh Pemerintah.
Sertifikat tenaga kerja bidang pariwisata diberikan kepada tenaga kerja
pariwisata yang telah memenuhi Standar Kompetenti Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI), yang disusun oleh instansi pemerintah bidang pariwisata
bersama-sama asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan akademisi.
Sertifikat ini diberikan melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar nasional
dan/atau standar khusus.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyaring
insan-insan pariwisata yang berkualitas dan handal di bidang yang bergerak
di Pariwisata. Seperti contoh sertifikasi Pemanduan, sertifikasi bekerja di
hotel serta lainnya. Hal tersebut dilakukan agar insan-insan Pariwisata yang
ada di Indonesia benar-benar bisa menunjang berkembangnya sektor

37. 37
Pariwisata, yang mana menjadi penyumbang devisa terbesar setelah Minyak
dan Gas bumi.
Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 23 April 2012 itu, merupakan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
yang didalamnya mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun sertifikasi
kompetensi kompetensi dan sertifikan usaha yang bergerak di bidang
pariwisata.
Pada awal tahun 2016 nanti akan menjadi awal diberlakukannya MEA
(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Disinilah para insan sektor Pariwisata
Indonesia akan benar-benar di uji keahliannya. Karena merekalah yang
menjadi ujung tombak dari sektor Pariwisata Indonesia akan dibawa kemana
nantinya. Apakah mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN ataukah
sebaliknya, malah menjadi titik kelemahan.
Begitu pentingnya menyiapkan insan-insan Pariwisata Indonesia ke
depannya dengan adanya program sertifikasi ini dapat menjadi tolak ukur
apakah Pariwisata bisa mencapai target yang di canangkan pemerintah
untuk mendatangkan 20 juta turis mancanegara pada tahun 2019 nanti.
Apabila target tersebut benar-benar tercapai nantinya maka Indonesia dapat
di sejajarkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang
mana mereka sangat mengandalkan sektor Pariwisata.