SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Penyuluhan/Sosialisasi
PTSL TA. 2023
Lokasi Kelurahan Teladan, Kamis 11 Mei 2023
Gambaran Umum PTSL
PTSL
(Pendafataran Tanah
Sistematis Lengkap)
Kegiatan Pendafataran
pertama kali yang
dilakukan secara serentak
bagi semua objek
pendaftaran di seluruh
wilayah Republik Indonesia
dalam satu wilayah
desa/kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat
dengan itu.
Manfaat PTSL
1. Masyarakat memiliki
bukti sah atas
kepemilikan tanah.
2. Masyarakat mempunyai
legalitas aset yang bisa
dijadikan jaminan untuk
modal usaha.
3. Menghindari
sengketa/konfik/perkara
pertanahan.
Perbedaan Sistematik dan Sporadik
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK
PENDAFTARAN TANAH
SPORADIK
Dalam rangka Percepatan
Pendaftaran Tanah,
Pendaftaran Tanah
Sistematik WAJIB diikuti
Oleh pemilik bidang tanah
Dalam Rangka Pendaftaran
Tanah TIDAK Mengikuti
Pendaftaran Tanah Sistematik,
pemilik bidang tanah wajib
mendaftarkan tanah secara
SPORADIK
PASAL 87 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2021
Tahapan PTSL
Penyuluhan
03
01
02
Pengumpulan Data
Yuridis
Pengumpulan Data
Fisik
04 Sidang Panitia
Ajudikasi
05 Pengumuman &
Pengesahan
06 Penerbitan
Sertipikat
07 Penyerahan
Sertipikat
Lokasi PTSL
01 Kelurahan Teladan
Fotokopi Surat Keterangan Waris
(apabila tanah dari warisan)
Persyaratan PTSL
Surat Kuasa jika
Dikuasakan
Fotokopi Akta Pendirian Badan
Hukum (khusus bergerak di
bidang keagaman dan sosial)
Fc. KTP/KK
Fotokopi SPPT-PBB
tahun berjalan
Asli Surat Tanah/Bukti
Penguasaan Fisik dari pemohon
(seperti Surat Keterangan
Tanah/Surat Keterangan Hak
Usaha Atas Tanah/Akta
Pelepasan Hak/Surat Keterangan
Riwayat Tanah Lainnya)
Formulir Permohonan
dan Surat Pernyataan
dari Kantor
Pertanahan
Materai Rp. 10000
(1 Lembar)
Pembiayaan PTSL
1. Penyuluhan;
2. Pengumpulan Data (Alas Hak);
3. Pengukuran Bidang Tanah;
4. Pemeriksaan Tanah;
5. Penerbitan SK Hak atau
Pengesahan Data Yuridis dan
Fisik;
6. Penerbitan Sertipikat;
7. Supervisi dan Pelaporan.
DIBEBANKAN PEMERINTAH
GRATIS
1. Penyediaan Surat Tanah
(bagi yang belum ada);
2. Pembuatan dan pemasangan
tanda batas;
3. Pemberkasan.
(Materai, Map, Fotokopi
surat tanah dan sebagainya).
DIBEBANKAN PEMOHON
BAYAR
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
KEBIJAKAN DAERAH TERKAIT
PEMBEBASAN DAN PENGENAAN
BPHTB BAGI PESERTA PTSL
Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 75
Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis L:engkap (PTSL)
Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pemohon
CONTOH PERNYATAAN PENGUASAAN
FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)
CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pemohon
Daftarkan Bidang Tanah
Anda Melalui PTSL
Dan Segera Pasang Tanda
Batas (Patok)
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Terimakasih
Melayani, Profesional Terpercaya

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Vallen Hoven
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
Sekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanSekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanAni Rani
 
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minumKebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minumJoy Irman
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 

Mais procurados (20)

Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
Forum PKP.pptx
Forum PKP.pptxForum PKP.pptx
Forum PKP.pptx
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
Sekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanSekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahan
 
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minumKebijakan dan strategi pengembangan air minum
Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
 

Semelhante a PTSL 2023.ppt

Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKuswidiyantoAriefWic
 
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023Gugum Gumilar
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxNizarulArifin
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptxsutrisno831
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxFaizRivaldy1
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...224100501
 
presentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxpresentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxGalihKakung1
 
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-menProses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-menMiftah Arifin
 
Hukum Agraria Fenti Anita Sari
Hukum Agraria Fenti Anita SariHukum Agraria Fenti Anita Sari
Hukum Agraria Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR 7 Oktober.pdf
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR  7 Oktober.pdfBahan Tayang Bu Indira ATR KKPR  7 Oktober.pdf
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR 7 Oktober.pdfberti6
 
Risk based approach.pdf
Risk based approach.pdfRisk based approach.pdf
Risk based approach.pdfmuhammadrendi8
 
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%Land Administration
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997guesta10a2a
 
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121WahyudiAgustian1
 
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdfrefqiahmad
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxdiazt0770
 

Semelhante a PTSL 2023.ppt (20)

Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
 
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023
ATR BPN - Paparan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK 2023
 
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariContoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita Sari
 
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptxPERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF KANTAH CIAMIS 2021.pptx
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptxPenangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
Penangaan Sengketa, Blokir & Sita.pptx
 
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (4...
 
PENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptxPENYULUHAN_PTSL.pptx
PENYULUHAN_PTSL.pptx
 
presentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptxpresentasi 12345.pptx
presentasi 12345.pptx
 
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-menProses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men
Proses pelaksanaan-pendaftaran-tanah-men
 
Hukum Agraria Fenti Anita Sari
Hukum Agraria Fenti Anita SariHukum Agraria Fenti Anita Sari
Hukum Agraria Fenti Anita Sari
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR 7 Oktober.pdf
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR  7 Oktober.pdfBahan Tayang Bu Indira ATR KKPR  7 Oktober.pdf
Bahan Tayang Bu Indira ATR KKPR 7 Oktober.pdf
 
Risk based approach.pdf
Risk based approach.pdfRisk based approach.pdf
Risk based approach.pdf
 
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997
 
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
 
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 

Último

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 

Último (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 

PTSL 2023.ppt

  • 1. Penyuluhan/Sosialisasi PTSL TA. 2023 Lokasi Kelurahan Teladan, Kamis 11 Mei 2023
  • 2. Gambaran Umum PTSL PTSL (Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap) Kegiatan Pendafataran pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Manfaat PTSL 1. Masyarakat memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah. 2. Masyarakat mempunyai legalitas aset yang bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha. 3. Menghindari sengketa/konfik/perkara pertanahan.
  • 3. Perbedaan Sistematik dan Sporadik PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK Dalam rangka Percepatan Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematik WAJIB diikuti Oleh pemilik bidang tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah TIDAK Mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematik, pemilik bidang tanah wajib mendaftarkan tanah secara SPORADIK PASAL 87 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021
  • 4. Tahapan PTSL Penyuluhan 03 01 02 Pengumpulan Data Yuridis Pengumpulan Data Fisik 04 Sidang Panitia Ajudikasi 05 Pengumuman & Pengesahan 06 Penerbitan Sertipikat 07 Penyerahan Sertipikat
  • 6. Fotokopi Surat Keterangan Waris (apabila tanah dari warisan) Persyaratan PTSL Surat Kuasa jika Dikuasakan Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (khusus bergerak di bidang keagaman dan sosial) Fc. KTP/KK Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan Asli Surat Tanah/Bukti Penguasaan Fisik dari pemohon (seperti Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah/Akta Pelepasan Hak/Surat Keterangan Riwayat Tanah Lainnya) Formulir Permohonan dan Surat Pernyataan dari Kantor Pertanahan Materai Rp. 10000 (1 Lembar)
  • 7. Pembiayaan PTSL 1. Penyuluhan; 2. Pengumpulan Data (Alas Hak); 3. Pengukuran Bidang Tanah; 4. Pemeriksaan Tanah; 5. Penerbitan SK Hak atau Pengesahan Data Yuridis dan Fisik; 6. Penerbitan Sertipikat; 7. Supervisi dan Pelaporan. DIBEBANKAN PEMERINTAH GRATIS 1. Penyediaan Surat Tanah (bagi yang belum ada); 2. Pembuatan dan pemasangan tanda batas; 3. Pemberkasan. (Materai, Map, Fotokopi surat tanah dan sebagainya). DIBEBANKAN PEMOHON BAYAR
  • 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan KEBIJAKAN DAERAH TERKAIT PEMBEBASAN DAN PENGENAAN BPHTB BAGI PESERTA PTSL Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis L:engkap (PTSL)
  • 9. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pemohon CONTOH PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
  • 10. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Pemohon Daftarkan Bidang Tanah Anda Melalui PTSL Dan Segera Pasang Tanda Batas (Patok)
  • 11. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Terimakasih Melayani, Profesional Terpercaya