PKn Kelas XII Kurikulum 2013 Revisi.

1. HUKUM

2. A. Pengertian
• Borst  Keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di
dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya
bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.
• S. M. Amin Sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma
dan sanksi – sanksi, tujuannya ialah mengadakan ketertiban
dalam pergaulan manusia dalam suatu masyarakat, sehingga
ketertiban dan keamanan terjaga dan terpelihara.
• J. C. T. Simorangkir  Segala peraturan yang sifatnya
memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia
dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang
berwenang.

3. B. Penggolongan Hukum
• 1. MENURUT BENTUKNYA
• a.) Hukum tertulis, yaitu dicantumkan dalam berbagai
peraturan perundangan.
• Contoh : UUD, TAP MPR, UU, Perpu.
• b.) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis.
• Contoh : pidato presiden 16 Agustus di DPR, upacara 17
Agustus di Istana Negara.

4. • 2. MENURUT SUMBERNYA
• a.) Sumber hukum materiil, yaitu menentukan isi
kaidah hukum dari pemerintah.
• Contoh : pendapat umu, agama, kebiasaan, politik
hukum dari pemerintah.
• b.) Sumber hukum formal, yaitu tempat asal suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum, berkaitan
dengan bentuk yang menyebabkan peraturan hukum
itu berlaku.
• Contoh : UU, keputusan – keputusan hakim /
yurisprudensi, traktat, doktrin, kebiasaan.

5. • 3. MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA
• a.) Hukum nasional, yaitu berlaku dalam suatu
negara.
• b.) Hukum internasional, yaitu berlaku di dunia
internasional.
• c.) Hukum asing, yaitu berlaku di negara lain.

6. • 4. MENURUT WAKTU BERLAKUNYA
• a.) Ius Constitutum, yaitu berlaku saat ini.
• Contoh : UUD 1945.
• b.) Ius Constituendum, yaitu diharapkan dapat
berlaku di masa depan.
• Contoh : RUU.
• c.) Ius Naturale, yaitu hukum yang berlaku di mana
pun dan kapan pun.

7. • 5. MENURUT CARA MEMPERTAHANKANNYA
• a.) Hukum materiil, yaitu memuat peraturan –
peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan –
hubungan yang berwujud perintah dan larangan.
• Contoh : hukum pidana, perdata, dagang.
• b.) Hukum formil, yaitu memuat peraturan yang
mengatur bagaimana cara – cara melaksanakan atau
mempertahankan hukum materiil.
• Contoh : hukum acara pidana, hukum acara perdata,
hukum acara peradilan.

8. • 6. MENURUT SIFATNYA
• a.) Hukum yang memaksa, yaitu harus diikuti.
• b.) Hukum yang mengatur, yaitu mengendalikan
pola perilaku manusia dalam bergaul dan dapat
dikesampingkan bila pihak yang bersangkutan telah
membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

9. • 7. MENURUT WUJUDNYA
• a.) Hukum subjektif, yaitu timbul karena hubungan
antarperorangan.
• Contoh : UU No. 1/74 tentang perkawinan.
• b.) Hukum objektif, yaitu berlaku umum tanpa
pandang bulu.
• Contoh : UU No. 14 / 92 tentang lalu lintas.

10. • 8. MENURUT SASARAN
• a.) Hukum 1 golongan, yaitu berlaku bagi golongan
tertentu.
• b.) Hukum semua golongan, yaitu berlaku bagi
semua golongan tanpa kecuali.
• c.) Hukum antargolongan, yaitu mengatur
kepentingan tertentu dengan golongan lain.

11. • 9. MENURUT ISINYA
• a.) Privat / Hukum Sipil, yaitu mengatur hubungan
antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan
menitikberatkan kepentingan individual.
• Contoh : perorangan, keluarga, harta kekayaan, waris,
dagang.
• b.) Publik / Negara, yaitu mengatur hubungan antara
negara dengan warga negara.
• Contoh : tata negara, tata usaha negara, internasional,
pidana.

12. C. Sistem Tata Hukum di Indonesia
• 1. SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
• Mengutamakan sumber hukum aturan tertulis.
Prinsip utamanya adalah hukum memperoleh
kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam
peraturan yang berbentuk UU dan tersusun secara
sistematik.

13. • 2. SISTEM HUKUM ANGIO SAXUN
• Didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan
hakim terdahulu kemudian menjadi dasar putusan
hakim selanjutnya. Sistem hukum ini hakikatnya
menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara,
harus mendasarkan putusan kepada hukum yang
sudah ada.

14. • 3. SISTEM HUKUM ADAT
• Bersumber dari peraturan – peraturan hukum
tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta
dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum
masyarakatnya.
• 4. SISTEM HUKUM ISLAM
• Menganut suatu keyakinan dari agama Islam
dengan keamanan lahir bathin secara individual.

15. D. Lembaga Peradilan di Indonesia
• 1. PERADILAN UMUM
• Berfungsi memeriksa dan memutuskan perkara
tingkat pertama dari segala perkara perdata dan
pidana sipil untuk semua golongan penduduk.
• Terdiri dari : pengadilan negeri tingkat kabupaten /
kota, pengadilan tinggi tingkat propinsi, peradilan
agama tingkat kabupaten / kota, dan Mahkamah
Agung.

16. • 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
• Berwenang memeriksa dan memutuskan semua
persengketaan tata usaha negara yang timbul akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
• 3. PENGADILAN AGAMA
• Berfungsi memeriksa dan memutuskan perkara –
perkara yang terjadi bagi umat Islam berkaitan
dengan nikah, talak, waris, dan rujuk.

17. • 4. PERADILAN MILITER
• Berfungsi memeriksa dan memutuskan perkara –
perkara anggota TNI dan POLRI.
• 5. MAHKAMAH KONSTITUSI
• Melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan.
• 6. KOMISI YUDISIAL
• Bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan
wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan
lain.

18. E. Teori Keadilan
• 1. MENURUT ARISTOTELES
• a.) Komutatif, yaitu memberi keadilan tanpa melihat jasa –
jasa orang tersebut.
• b.) Konvensional, yaitu memberi keadilan setelah orang
tersebut menaati hukum dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
• c.) Distributif, yaitu memberi keadilan dengan melihat jasa –
jasa orang tersebut.
• d.) Kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan
yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
• e.) Perbaikan, yaitu sebagai perbaikan terhadap kesalahan
menjatuhkan hukuma dengan memberi ganti rugi kepada
korban kesalahan dan menghukum pelakunya.

19. • 2. MENURUT PLATO
• a.) Keadilan sosial, yaitu terjadi bila mampu
memberikan perlakuan seimbang antara hak dan
kewajibannya.
• b.) Keadilan prosedural, yaitu terjadi bila seseorang
melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara
yang diharapkan.

20. F. Pentingnya Supremasi Hukum
• Karena kehadiran supremasi hukum sebagai
pelindung sesmua lapisan masyarakat dalam
beraspirasi dan menempatkan hukum di posisi
tertinggi, memperlancar fungsi rakyat sebagai
pemegang kedaulatan negara sehingga proses
pembangunan negara dapat berjalan secara
demokratis dan adil.

21. G. Peranan Kepolisian, Kejaksaan, dan
Kehakiman dalam Penegakan Hukum
• 1. KEPOLISIAN
• - memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
• - memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat

22. • 2. KEJAKSAAN
• - mengamankan kebijakan penegakan hukum
• - mengawasi perkembangan hukum dan
memberikan pertimbangan hukum
• - melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan

23. • 3. KEHAKIMAN
• - memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata di tingkat pertama
• - memberikan keterangan, pertimbangan, dan
nasihat tentang hukum