Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD 1945. Ia menjelaskan pengertian pemerintahan pusat dan daerah, kewenangan masing-masing, serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diselaraskan sesuai prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

1. HARMONISASI
PEMERINTAHAN PUSAT & DAERAH
X IIS
PPKN

2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK IV :
• ALBI HENDRAWAN
• M. FARHAN ZUHDI
• NABILA SUMARNO PUTRI
• KHOIRUN ANNISA

3. PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT
• PEMERINTAH PUSAT ADALAH PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN NKRI, YAKNI PRESIDEN DENGAN DIBANTU
SEORANG WAKIL PRESIDEN DAN OLEH MENTERI-MENTERI
NEGARA. PEMERINTAH PUSAT ADALAH PEMERINTAHAN
SECARA NASIONAL YANG BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA
NKRI

4. • PEMERINTAH PUSAT TERDIRI ATAS PERANGKAT NKRI YANG TERDIRI DARI PRESIDEN DAN PARA
PEMBANTU PRESIDEN, YAITU WAKIL PRESIDEN, MENTERI-MENTERI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAH PEMERINTAHAN PUSAT. LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT
DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU LEMABAGA EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN LEGISLATIF.
A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :
1. PRESIDEN
2. WAKIL PRESIDEN
3. MENTERI
B. KEKUASAAN LEGISLATIF :
1. MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(MPR)
2. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT (DPR)
3. DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD)
C. KEKUASAAN YUDIKATIF :
1. MAHKAMAH AGUNG (MA)
2. MAHKAMAH KONSTITUSI
(MK)
3. KOMISI YUDISIAL

5. KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT
UUD 1945 JUGA
MENYATAKAN BAHWA
PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI DAN
KABUPATEN) DIBERI
KEWENANGAn UNTUK
MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SENDIRI
DENGAN OTONOMI
SELUAS-LUASNYA (BAB VI)
PASAL 18 AYAT 5 UUD
1945 HASIL
AMANDEMEN. OTONOMI
ARTINYA KEKUASAAN
UNTUK MENGATUR
DAERAHNYA SENDIRI.
NAMUN DEMIKIAN ADA
URUSAN-URUSAN
PEMERINTAHAN YANG
TETAP MENJADI
KEWENANGAN
PEMERINTAHAN PUSAT,
YAITU :
1. URUSAN POLITIK LUAR
NEGERI
2. URURUSAN
PERTAHANAN
3. URURSAN KEAMANAN
4. URURSAN MONETER
5. URURSAN AGAMA
6. URURSAN YUSTISI

6. PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 HASIL AMANDEN PADA BAB VI PASAL
18 AYAT 3 :
“PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAERAH
KABUPATEN, DAN KOTA MEMILIKI DPRD, YANG
ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MEMLALUI
PEMELIHAN UMUM”
“GUBERNUR, BUPATI, SAN WALI KOTA MASING-
MASING SEBAGA KEPALA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA”
MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 PADA PASAL 1 AYAT 2 :
PEMERINTAH DAETAH ADALAH PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG SELUAS-LUASNYA
DALAM SISTEM DAN PRINSIP NKRI

7. BAGAN PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN
PUSAT
PEMERINTAHAN
PROVINSI
PEMERINTAHAN
KOTA/KAB
PEMERINTAHAN
KOTA/KAB
PEMERINTAHAN
PROVINSI

8. KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENCAKUP SEMUA URUSAN
DALAM BIDANG
PEMERINTAHAN, KECUALI
URUSAN-URUSAN YANG
MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN PUSAT
KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH, MENURUT UU NO.
32 TAHUN 2004, ADA
KEWENANGAN YANG
BERFIFAT WAJIB DAN
BERSIFAT PILIHAN

9. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004, ADA KEWENANGAN
YANG BERFIFAT WAJIB, YAITU :
• PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN
• PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWASAN TATA RUANG
• PENYELENGGARA KETERTITAB UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
• PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
• PENANGANAN KESEHATAN
• PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA POTENSIAL

11. TERIMAKASIH 