1. MENUJU PENGAKUAN MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT?: ARTIKULASI IDENTITAS KEADATAN SEBELUM
DAN SETELAH PUTUSAN MK 35
Muki T. Wicaksono, Yustina M, Siti Chaakimah
Universitas Pancasila, 17 Mei 2016

2. SIAPA YANG DIMAKSUD
DENGAN MASYARAKAT ADAT?
“...a group's self-identification as tribal or indigenous is not
natural or inevitable, but neither is it simply invented,
adopted, or imposed. It is, rather, a positioning which draws
upon historically sedimented practices, landscapes, and
repertoires of meaning, and emerges through particular
patterns of engagement and struggle.” (Li, 2000: 151)

3. Putusan MK 35
• Kapan suatu kesadaran ‘pengakuan’
terbentuk dalam diri masyarakat adat di
Indonesia saat ini, khususnya dalam periode
sebelum dan setelah Putusan MK 35 tersebut?
• Siapa yang mengartikulasikan identitas
masyarakat adat? Dan siapa yang paling
diuntungkan dalam proses artikulasi itu?
• Mengapa identitas keadatan di angkat
melalui proses pengakuan dan perlindungan?

4. Artikulasi dan Memposisikan Masyarakat Adat
“Kalau negara tidak mengakui kami (masyarakat adat),
maka kami (masyarakat adat) pun tidak akan mengakui
negara!”
Sumber: Database Produk
Hukum Daerah, 1986-Maret
2016

5. Persebaran Produk Hukum Daerah di tingkat
Provinsi

6. Proses Pengakuan MHA Pra dan
Pasca MK 35
3%
65%
8%
24%
Tahun Terbit Produk Hukum Daerah Mengenai
Masyarakat Hukum Adat
1986-1994
1998-2010
2010-2012
2013-2016

7. Rata-rata produksi hukum daerah
1986-Maret 2016
No Periode Keluarnya
Produk Hukum
Daerah
Banyak Rata-
rata/tahun
1 1986-1994 5 0,6
2 1998-2010 95 8
3 2010-2012 11 5
4 2013-2016 35 12

8. Mengenal Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci
•Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha
•51,19% atau 215.000 ha
adalah kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (15,5%
dari total luas TNKS : 1.389.549
ha; Arizona, 2014)
•Kawasan Hutan Adat >
2.398,14 ha (Data Dishutbun
Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha

9. Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat
di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang
Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa

10. Produk hukum pendukung HA
No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan
1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun
1992 / SK Bupati TK II Kerinci
No. 176 tahun 1992
APL/luar kawasan hutan
negara
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat
Betung Kuning dan Muaro Air Duo
Kecamatan Stinjau Laut.
(1) Perdes Tiga Desa No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/
1993; (2)SK Bupati Kerinci No.
226 tahun 1993
APL/ Sebagian wilayah 374
hektar masuk wilayah hutan
produksi HP3M dalam bentuk
blok khusus (hutan adat)
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun
1994
APL/luar kawasan hutan
negara
4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 437/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
5 Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 435/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 373/ 2013
APL/luar kawasan hutan
negara
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 181/2013
APL/luar kawasan hutan
negara
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn.
Kerinci
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air
Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat Timur
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi

11. Refleksi Hutan Adat Kerinci
Komponen
Pemetaan Sosial
Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik
Luas hutan adat
(SK)
41, 27 39,04 (zona
merah)
426 152
Luas hutan adat
versi masyarakat
sama 160 hektar
(zona merah,
kuning, hijau)
> 426 >152
Asal Usul MHA Tiga Suku yang
berasal dari Koto
Majidin & Tigo
Luhah Siulak
Gedang: Rio
Bayang, Patih,
Manti Agung
Dipegang oleh
5 Pemangku
yang mengarah
ke Depati Duo
Niniek Rawang:
Sukaramih
Hitam, Sukarami
Koadrat,
Sukaramih
Napuro, Patih,
dan Rio Bungsu
Tigo Luhah
Kemantan di
Enam Desa :
1. Luhah
Depati
Mudo
2. Luhah Rajo
Mudo
3. Sko Bajo
Tigo Luhah di
Desa Pungut
Mudik:
1. Rio – Dari
Sungai
Medang
2. Patih – dari
Kemantan
3. Manti Agung
– dari Koto
Majidin
Lembaga
Pengelola Hutan
Adat
Lembaga adat +
Pemdes
Unsur 4 Jenis: (1)
Ninik Mamak;
(2) Pemdes Dua
Desa Sungai
Deras; (3) Alim
Ulama; (4)
Pemuda
Kelompok
Pengelola
Hutan Adat Tigo
Luhah
Kemantan
Kelompok
Pengelola Hutan
Adat Tigo Luhah
Permenti Yang
Berenam

12. Orang Tompu di Gunung Tanggumbuno:
Dari Keadatan hingga Pasar Coklat
• Sejumlah produk hukum daerah yang disahkan di
Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah masih
belum menyentuh konteks subsuku kecil seperti Orang
Tompu ini, karena sebagian besar produk hukum
daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada
kelompok sukubangsa Kulawi yang dikemas untuk
kepentingan pariwisata dan elit daerah

13. Contoh Hasil Pemetaan Sosia
Menjadi ‘Masyarakat (Adat) Danau Masura’?

14. Contoh Hasil Pemetaan Sosia
Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat
di tiga kecamatan di Barito Selatan

15. Masyarakat Adat: Hanya Sebatas Ikatan Teritori
Sajakah?

16. 4.434
2.706
222
2 9
155
Kepercayaan Masyarakat
Kelurahan Cigugur
Islam
Katolik
Kristen
Hindu
Budha
Sunda Wiwitan (Kepercayaan)

17. Redefinisi Masyarakat Adat
Putusan
MK 35
Sebelum
Setelah
Artikulasi
Identitas:
-Teritori
-Genealogis
-Spiritual
-Lainnya?
Jejaring Masyarakat
Sipil
Masyarakat Adat
Sebelum
dan Setelah
Pengakuan

18. Refleksi Akhir
• Pertama, sering kali pendampingan terhadap masyarakat
adat melupakan posisi emic dan etic yang berguna untuk
memahami proses artikulasi identitas masyarakat adat dalam
tahapan pengakuan.
• Kedua, dengan memahami kondisi sebelum dan setelah
putusan MK 35, tulisan ini berupaya untuk memperlihatkan
bahwa pada dasarnya wacana pengakuan masyarakat
hukum adat masih dalam tahap proses “menuju”. Proses
artikulasi identitas bukan hanya terjadi dalam tahapan
sebelum pengakuan, tapi juga saat setelah pengakuan
• Momentum tiga tahun putusan MK 35 menjadi titik penting
untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap
pihak dalam jalan panjang pengakuan dan perlindungan
masyarakat adat di Indonesia.

19. TERIMA KASIH