Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sosial sebagai pendekatan untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat secara partisipatif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur sosial, sistem tenurial tanah, dan hubungan masyarakat dengan hutan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Hasil pemetaan sosial bermanfaat untuk pengakuan masyarakat hukum adat dan penataan bat
5. Implikasi memahami hukum secara spasial
• Ilmu hukum dipandang bersifat preskriptif atau
bersifat mengatur dan memaksa. Sifat “demarkasi”
dan “yuridiksi” hukum sangat memperlihatkan
batasan wilayah aktifnya sebuah hukum.
• Tapi, sejauh apa sebuah hukum dapat diaktifkan
untuk mengatur kehidupan masyarakat? Apakah
hukum di negara Indonesia dapat berguna untuk
memberikan sanksi di wilayah negara lain?
• Hukum penting sekali dipahami bukan hanya
memproduksi ruang secara yuridiksi, tetapi juga
dibentuk oleh konteks sosial (lihat juga Benda-
Beckmann, 2009; Blomley, 1994)
6. Hukum juga digunakan
untuk membuat ruang
guna tujuan khusus
tertentu secara geografis
dan politis.
(Benda-Beckmann, dkk;
2009)
7. Apa yang Anda pahami dari gambar
ini?
Sumber : Acciaioli, 2014
9. Hukum dan Tanah: Memahami klaim
kartografis dalam bentuk “peta”
• Telaah hukum dalam kajian agraria sering kali
memperlihatkan bentuk klaim-klaim akses dan
kepemilikan (hak properti) atas sebidang tanah yang
dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
• Namun, banyak kajian sosio-legal yang
memperlihatkan bahwa medium peta berguna juga
sebagai alat analisis mengenai pengaruh isu-isu sosial
dalam membentuk batasan berlakunya hukum secara
spasial. Dapat saja dalam satu lokasi terdapat berbagai
hukum yang diaktifkan, atau yang kemudian disebut
“pluralisme hukum”.
10. Pemetaan Sosial
Pendekatan dan metode untuk mempelajari
kehidupan desa dan kondisinya, dari, dengan,
dan oleh masyarakat. Pada masyarakat di
sekitar hutan, metode pemetaan sosial banyak
berbicara mengenai permasalahan tenurial dan
relasi masyarakat dengan hutan
Robert Chambers (1994)
Rural Rapid Appraisal
Data Dasar
Analisis
11. Apa yang
dapat
ditemukan
oleh
pemetaan
sosial?
Struktur Sosial
Identitas Masyarakat
Sistem Tenurial
Apa yang membedakan masyarakat tersebut
dengan yang lain?
Darimana mereka berasal?
Bagaimana mereka memandang kehidupan?
Siapa yang berwenang dalam pembagian tanah?
Bagaimana cara warga mendapatkan tanah?
Siapa yang dapat memiliki tanah?
Siapa orang yang dianggap lebih tinggi posisinya
dibanding yang lain?
Faktor apa yang membedakan posisi tiap-tiap
orang?
12. Bagaimana melakukan
pemetaan sosial?
TAHAP 1
Persiapan Awal
1. Tentukan tujuan.
Apa yang mau
ditemukan di dalam
masyarakat?
Misalnya sistem
tenurial.
2. Tentukan lokasi.
Dimana masyarakat
yang mau diketahui
sistem tenurialnya?
3. Bentuk tim kerja.
TAHAP 2
Pengumpulan Data
1. Awali dengan
membaca topik
terkait =
Pengumpulan data
literatur atau
dokumen.
2. Menyusun
pertanyaan.
3. Pengumpulan data di
lapang.
TAHAP 3
Penyusunan Laporan
1. Klarifikasi dan
verifikasi data yang
sudah terkumpul.
2. Penyusunan laporan.
3. Penyebaran dan
pemanfaatan hasil
pemetaan sosial.
14. Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Pemetaan Sosial Guna Mengidentifikasi Unit Sosial di Dalam
Masyarakat Adat. (Sumber: Y. Zakaria, 2015)
15. Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Penemuan lokasi bantai (kampung) yang menjadi asal-usul
masyarakat Desa Danau Masura melalui focus group discussion.
16. Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat di tiga kecamatan
di Barito Selatan melalui wawancara mendalam dan observasi.
17. Kebutuhan Pemetaan Sosial Saat Ini
Dalam Rangka Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
(Permendagri 52/ 2014; Keputusan MK 35/ 2012)
Sejarah masyarakat adat.
Wilayah adat.
Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
Harta kekayaan dan atau benda-benda adat.
Hukum adat.
Dalam Rangka Proses Penataan Batas Kawasan Hutan
(UU 41/ 1999; PP 44/ 2004; Peraturan Bersama Empat Menteri)
Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sekitar
hutan.
..dan lain sebagainya,
18. Kritik dan Kesimpulan
Metode pemetaan sosial hanya salah satu dari berbagai cara
pendekatan ilmu sosial digunakan guna mengkaji persoalan
hukum.
Kata “pemetaan” dalam metode pemetaan sosial
menekankan untuk mengidentifikasi keterkaitan
antarkonteks dimana hukum berada (lihat juga Irianto, 2012)
di masyarakat.
Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan
mengartikan hukum sebatas hukum undang-
undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah
dokumen masyarakat yang diaktifkan di kehidupan sehari-
hari (lihat juga Irianto, 2012).
20. Referensi
• Acciaioli, Greg. (Power point file). From the Sulu Zone to the
Sulu Sulawesi Marine Ecoregion: Regionalising the Marine
Interface of Borneo, Sulawesi, and the Southern Philippines.
• Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann,
dan Anne Griffiths (ed) 2009. Spatializing law: an
anthropological geography of law in society. England: Ashgate
Publishing Limited
• Chambers, Robert. 1994. “The Origins and Practice of
Participatory Rural Appraisal.”World Development. Vol 22.
.Halm. 953-969.
• Irianto, Sulistyowati, et al. 2012. Kajian Sosio-Legal.
Denpasar: Pustaka Larasan
Notas do Editor
Pertanyaan ini menjadi slide pertama dengan maksud mengambil kesimpulan atau sebagai penutup dari materi-materi yang udah diberikan sebelumnya. Jadi peserta direview, kan udah ngobrolin agraria, udah ngobrolin sosio-legal, terus apa hubungannya dengan pemetaan sosial, kenapa pemetaan sosial itu penting. Begitu. Ini untuk pemantik, tidak untuk dijelaskan secara detil (tapi peserta harus ada yang jawab ini, entah bener atau gak, habis itu baru masuk ke pengertian), ini buat pengantar masuk ke, pengertian pemetaan sosial.
Penjelasan dimulai dengan menjelaskan pengertian sederhana dari pemetaan sosial. Baru masuk ke sejarah yang Robert Chambers itu. Terus baru masuk ke hasil pemetaan sosial, yang berupa ‘data dasar’ dan ‘analisis’.