SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
Pemetaan Sosial
Upaya Memahami Telaah Ruang atas Tanah di Masyarakat
Padang, 2 Desember 2015
EYAS 2015
Muki T .Wicaksono, Siti Chaakimah
Mengapa
Pemetaan Sosial?
“Ruang”, “Batas”, dan “Hukum”
Apa yang Anda
pahami dari video
tersebut?
Implikasi memahami hukum secara spasial
• Ilmu hukum dipandang bersifat preskriptif atau
bersifat mengatur dan memaksa. Sifat “demarkasi”
dan “yuridiksi” hukum sangat memperlihatkan
batasan wilayah aktifnya sebuah hukum.
• Tapi, sejauh apa sebuah hukum dapat diaktifkan
untuk mengatur kehidupan masyarakat? Apakah
hukum di negara Indonesia dapat berguna untuk
memberikan sanksi di wilayah negara lain?
• Hukum penting sekali dipahami bukan hanya
memproduksi ruang secara yuridiksi, tetapi juga
dibentuk oleh konteks sosial (lihat juga Benda-
Beckmann, 2009; Blomley, 1994)
Hukum juga digunakan
untuk membuat ruang
guna tujuan khusus
tertentu secara geografis
dan politis.
(Benda-Beckmann, dkk;
2009)
Apa yang Anda pahami dari gambar
ini?
Sumber : Acciaioli, 2014
Hutan
Adat
Taman
Nasional
Hukum dan Tanah: Memahami klaim
kartografis dalam bentuk “peta”
• Telaah hukum dalam kajian agraria sering kali
memperlihatkan bentuk klaim-klaim akses dan
kepemilikan (hak properti) atas sebidang tanah yang
dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
• Namun, banyak kajian sosio-legal yang
memperlihatkan bahwa medium peta berguna juga
sebagai alat analisis mengenai pengaruh isu-isu sosial
dalam membentuk batasan berlakunya hukum secara
spasial. Dapat saja dalam satu lokasi terdapat berbagai
hukum yang diaktifkan, atau yang kemudian disebut
“pluralisme hukum”.
Pemetaan Sosial
Pendekatan dan metode untuk mempelajari
kehidupan desa dan kondisinya, dari, dengan,
dan oleh masyarakat. Pada masyarakat di
sekitar hutan, metode pemetaan sosial banyak
berbicara mengenai permasalahan tenurial dan
relasi masyarakat dengan hutan
Robert Chambers (1994)
Rural Rapid Appraisal
Data Dasar
Analisis
Apa yang
dapat
ditemukan
oleh
pemetaan
sosial?
Struktur Sosial
Identitas Masyarakat
Sistem Tenurial
Apa yang membedakan masyarakat tersebut
dengan yang lain?
Darimana mereka berasal?
Bagaimana mereka memandang kehidupan?
Siapa yang berwenang dalam pembagian tanah?
Bagaimana cara warga mendapatkan tanah?
Siapa yang dapat memiliki tanah?
Siapa orang yang dianggap lebih tinggi posisinya
dibanding yang lain?
Faktor apa yang membedakan posisi tiap-tiap
orang?
Bagaimana melakukan
pemetaan sosial?
TAHAP 1
Persiapan Awal
1. Tentukan tujuan.
Apa yang mau
ditemukan di dalam
masyarakat?
Misalnya sistem
tenurial.
2. Tentukan lokasi.
Dimana masyarakat
yang mau diketahui
sistem tenurialnya?
3. Bentuk tim kerja.
TAHAP 2
Pengumpulan Data
1. Awali dengan
membaca topik
terkait =
Pengumpulan data
literatur atau
dokumen.
2. Menyusun
pertanyaan.
3. Pengumpulan data di
lapang.
TAHAP 3
Penyusunan Laporan
1. Klarifikasi dan
verifikasi data yang
sudah terkumpul.
2. Penyusunan laporan.
3. Penyebaran dan
pemanfaatan hasil
pemetaan sosial.
Beberapa
Teknik
Pengumpulan
Data di
Lapangan
Wawancara mendalam
Observasi
Focus Group Discussion
Transek
Pembuatan garis waktu sejarah
Kalender musim
Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Pemetaan Sosial Guna Mengidentifikasi Unit Sosial di Dalam
Masyarakat Adat. (Sumber: Y. Zakaria, 2015)
Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Penemuan lokasi bantai (kampung) yang menjadi asal-usul
masyarakat Desa Danau Masura melalui focus group discussion.
Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat di tiga kecamatan
di Barito Selatan melalui wawancara mendalam dan observasi.
Kebutuhan Pemetaan Sosial Saat Ini
Dalam Rangka Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
(Permendagri 52/ 2014; Keputusan MK 35/ 2012)
Sejarah masyarakat adat.
Wilayah adat.
Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
Harta kekayaan dan atau benda-benda adat.
Hukum adat.
Dalam Rangka Proses Penataan Batas Kawasan Hutan
(UU 41/ 1999; PP 44/ 2004; Peraturan Bersama Empat Menteri)
Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sekitar
hutan.
..dan lain sebagainya,
Kritik dan Kesimpulan
Metode pemetaan sosial hanya salah satu dari berbagai cara
pendekatan ilmu sosial digunakan guna mengkaji persoalan
hukum.
Kata “pemetaan” dalam metode pemetaan sosial
menekankan untuk mengidentifikasi keterkaitan
antarkonteks dimana hukum berada (lihat juga Irianto, 2012)
di masyarakat.
Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan
mengartikan hukum sebatas hukum undang-
undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah
dokumen masyarakat yang diaktifkan di kehidupan sehari-
hari (lihat juga Irianto, 2012).
Terima kasih
Referensi
• Acciaioli, Greg. (Power point file). From the Sulu Zone to the
Sulu Sulawesi Marine Ecoregion: Regionalising the Marine
Interface of Borneo, Sulawesi, and the Southern Philippines.
• Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann,
dan Anne Griffiths (ed) 2009. Spatializing law: an
anthropological geography of law in society. England: Ashgate
Publishing Limited
• Chambers, Robert. 1994. “The Origins and Practice of
Participatory Rural Appraisal.”World Development. Vol 22.
.Halm. 953-969.
• Irianto, Sulistyowati, et al. 2012. Kajian Sosio-Legal.
Denpasar: Pustaka Larasan

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Muki Trenggono Wicaksono
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDTri Widodo W. UTOMO
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowosoarumluberty
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011Ade Suerani
 
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gis
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gismodul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gis
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gisMohd. Yunus
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITEICT Watch
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan DaerahNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daeraherikasiluq
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademikasmadibeny
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 

Destaque (20)

Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
Hutan Adat Kab.Kerinci_2015Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
 
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
 
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
 
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gis
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gismodul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gis
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gis
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan DaerahNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 
Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademik
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 

Semelhante a Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015

Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adatseptianm
 
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptKuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptCAHYOANUGROHO
 
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdf
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdfSOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdf
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdfWahibb
 
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)Wahibb
 
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdf
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdfReview Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdf
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdfArthaSinaga2
 
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANG
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANGTugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANG
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANGZur Yani
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalJonaedi Efendi
 
Keterampilan dasar dalam pengajaran ips
Keterampilan dasar dalam pengajaran ipsKeterampilan dasar dalam pengajaran ips
Keterampilan dasar dalam pengajaran ipsIsmi Kamaliyah
 
Diskusi Digital Ethnography SAP 3
Diskusi Digital Ethnography SAP 3Diskusi Digital Ethnography SAP 3
Diskusi Digital Ethnography SAP 3Aditya Saptraka
 
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptx
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptxPENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptx
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptxWulanDari943147
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluFitriani Az-zahra
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...septianm
 

Semelhante a Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015 (20)

Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat AdatMengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
Mengenal Pilihan hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat
 
Budaya konteks pendidikan
Budaya konteks pendidikanBudaya konteks pendidikan
Budaya konteks pendidikan
 
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptKuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
 
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdf
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdfSOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdf
SOSIOLOGI KOMUNIKASI MUHAMMADWAHIB SUHAIL 44222010223.pdf
 
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)
MUHAMMAD WAHIB SUHAIL (44222010223)
 
Dasar dasar sosiologi
Dasar dasar sosiologiDasar dasar sosiologi
Dasar dasar sosiologi
 
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdf
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdfReview Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdf
Review Buku Sosiologi Komunikasi by Putri Artha Rejeki Sinaga.pdf
 
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANG
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANGTugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANG
Tugas PPT penelitian kualitatif.psikologi ABDI NUSA pALEMBANG
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
Ilmu Budaya Dasar
Ilmu Budaya DasarIlmu Budaya Dasar
Ilmu Budaya Dasar
 
Keterampilan dasar dalam pengajaran ips
Keterampilan dasar dalam pengajaran ipsKeterampilan dasar dalam pengajaran ips
Keterampilan dasar dalam pengajaran ips
 
Digietno studycase
Digietno studycaseDigietno studycase
Digietno studycase
 
Diskusi Digital Ethnography SAP 3
Diskusi Digital Ethnography SAP 3Diskusi Digital Ethnography SAP 3
Diskusi Digital Ethnography SAP 3
 
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptx
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptxPENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptx
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM ADAT.pptx
 
Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 
Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
 
bahan webinar.ppt
bahan webinar.pptbahan webinar.ppt
bahan webinar.ppt
 

Mais de Muki Trenggono Wicaksono

Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Muki Trenggono Wicaksono
 
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionMuki Trenggono Wicaksono
 
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Muki Trenggono Wicaksono
 
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Muki Trenggono Wicaksono
 
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Muki Trenggono Wicaksono
 
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismMuki Trenggono Wicaksono
 
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Muki Trenggono Wicaksono
 

Mais de Muki Trenggono Wicaksono (8)

Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
 
Hutan adat kab.kerinci 2015
Hutan adat kab.kerinci 2015Hutan adat kab.kerinci 2015
Hutan adat kab.kerinci 2015
 
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
 
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
 
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
 
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
 
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
 
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
 

Último

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Último (9)

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015

  • 1. Pemetaan Sosial Upaya Memahami Telaah Ruang atas Tanah di Masyarakat Padang, 2 Desember 2015 EYAS 2015 Muki T .Wicaksono, Siti Chaakimah
  • 4. Apa yang Anda pahami dari video tersebut?
  • 5. Implikasi memahami hukum secara spasial • Ilmu hukum dipandang bersifat preskriptif atau bersifat mengatur dan memaksa. Sifat “demarkasi” dan “yuridiksi” hukum sangat memperlihatkan batasan wilayah aktifnya sebuah hukum. • Tapi, sejauh apa sebuah hukum dapat diaktifkan untuk mengatur kehidupan masyarakat? Apakah hukum di negara Indonesia dapat berguna untuk memberikan sanksi di wilayah negara lain? • Hukum penting sekali dipahami bukan hanya memproduksi ruang secara yuridiksi, tetapi juga dibentuk oleh konteks sosial (lihat juga Benda- Beckmann, 2009; Blomley, 1994)
  • 6. Hukum juga digunakan untuk membuat ruang guna tujuan khusus tertentu secara geografis dan politis. (Benda-Beckmann, dkk; 2009)
  • 7. Apa yang Anda pahami dari gambar ini? Sumber : Acciaioli, 2014
  • 9. Hukum dan Tanah: Memahami klaim kartografis dalam bentuk “peta” • Telaah hukum dalam kajian agraria sering kali memperlihatkan bentuk klaim-klaim akses dan kepemilikan (hak properti) atas sebidang tanah yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. • Namun, banyak kajian sosio-legal yang memperlihatkan bahwa medium peta berguna juga sebagai alat analisis mengenai pengaruh isu-isu sosial dalam membentuk batasan berlakunya hukum secara spasial. Dapat saja dalam satu lokasi terdapat berbagai hukum yang diaktifkan, atau yang kemudian disebut “pluralisme hukum”.
  • 10. Pemetaan Sosial Pendekatan dan metode untuk mempelajari kehidupan desa dan kondisinya, dari, dengan, dan oleh masyarakat. Pada masyarakat di sekitar hutan, metode pemetaan sosial banyak berbicara mengenai permasalahan tenurial dan relasi masyarakat dengan hutan Robert Chambers (1994) Rural Rapid Appraisal Data Dasar Analisis
  • 11. Apa yang dapat ditemukan oleh pemetaan sosial? Struktur Sosial Identitas Masyarakat Sistem Tenurial Apa yang membedakan masyarakat tersebut dengan yang lain? Darimana mereka berasal? Bagaimana mereka memandang kehidupan? Siapa yang berwenang dalam pembagian tanah? Bagaimana cara warga mendapatkan tanah? Siapa yang dapat memiliki tanah? Siapa orang yang dianggap lebih tinggi posisinya dibanding yang lain? Faktor apa yang membedakan posisi tiap-tiap orang?
  • 12. Bagaimana melakukan pemetaan sosial? TAHAP 1 Persiapan Awal 1. Tentukan tujuan. Apa yang mau ditemukan di dalam masyarakat? Misalnya sistem tenurial. 2. Tentukan lokasi. Dimana masyarakat yang mau diketahui sistem tenurialnya? 3. Bentuk tim kerja. TAHAP 2 Pengumpulan Data 1. Awali dengan membaca topik terkait = Pengumpulan data literatur atau dokumen. 2. Menyusun pertanyaan. 3. Pengumpulan data di lapang. TAHAP 3 Penyusunan Laporan 1. Klarifikasi dan verifikasi data yang sudah terkumpul. 2. Penyusunan laporan. 3. Penyebaran dan pemanfaatan hasil pemetaan sosial.
  • 13. Beberapa Teknik Pengumpulan Data di Lapangan Wawancara mendalam Observasi Focus Group Discussion Transek Pembuatan garis waktu sejarah Kalender musim
  • 14. Contoh Hasil Pemetaan Sosial Pemetaan Sosial Guna Mengidentifikasi Unit Sosial di Dalam Masyarakat Adat. (Sumber: Y. Zakaria, 2015)
  • 15. Contoh Hasil Pemetaan Sosial Penemuan lokasi bantai (kampung) yang menjadi asal-usul masyarakat Desa Danau Masura melalui focus group discussion.
  • 16. Contoh Hasil Pemetaan Sosial Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat di tiga kecamatan di Barito Selatan melalui wawancara mendalam dan observasi.
  • 17. Kebutuhan Pemetaan Sosial Saat Ini Dalam Rangka Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/ 2014; Keputusan MK 35/ 2012) Sejarah masyarakat adat. Wilayah adat. Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat. Harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Hukum adat. Dalam Rangka Proses Penataan Batas Kawasan Hutan (UU 41/ 1999; PP 44/ 2004; Peraturan Bersama Empat Menteri) Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sekitar hutan. ..dan lain sebagainya,
  • 18. Kritik dan Kesimpulan Metode pemetaan sosial hanya salah satu dari berbagai cara pendekatan ilmu sosial digunakan guna mengkaji persoalan hukum. Kata “pemetaan” dalam metode pemetaan sosial menekankan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (lihat juga Irianto, 2012) di masyarakat. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang- undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen masyarakat yang diaktifkan di kehidupan sehari- hari (lihat juga Irianto, 2012).
  • 20. Referensi • Acciaioli, Greg. (Power point file). From the Sulu Zone to the Sulu Sulawesi Marine Ecoregion: Regionalising the Marine Interface of Borneo, Sulawesi, and the Southern Philippines. • Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths (ed) 2009. Spatializing law: an anthropological geography of law in society. England: Ashgate Publishing Limited • Chambers, Robert. 1994. “The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal.”World Development. Vol 22. .Halm. 953-969. • Irianto, Sulistyowati, et al. 2012. Kajian Sosio-Legal. Denpasar: Pustaka Larasan

Notas do Editor

  1. Pertanyaan ini menjadi slide pertama dengan maksud mengambil kesimpulan atau sebagai penutup dari materi-materi yang udah diberikan sebelumnya. Jadi peserta direview, kan udah ngobrolin agraria, udah ngobrolin sosio-legal, terus apa hubungannya dengan pemetaan sosial, kenapa pemetaan sosial itu penting. Begitu. Ini untuk pemantik, tidak untuk dijelaskan secara detil (tapi peserta harus ada yang jawab ini, entah bener atau gak, habis itu baru masuk ke pengertian), ini buat pengantar masuk ke, pengertian pemetaan sosial.
  2. Penjelasan dimulai dengan menjelaskan pengertian sederhana dari pemetaan sosial. Baru masuk ke sejarah yang Robert Chambers itu. Terus baru masuk ke hasil pemetaan sosial, yang berupa ‘data dasar’ dan ‘analisis’.