Prinsip prinsip sistem ekonomi islam & penerapannya di indonesia

1
PRINSIP-PRINSIP SISTEM
EKONOMI ISLAM &
PENERAPANNYA DI INDONESIA
ACHJAR ILJAS, SE, MA, MH
ANNUAL CONFERENCE KAJIAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA

2
BIODATA SINGKAT
Lahir: Maninjau, Feb.10, 1948
Pendidikan: SE (UI-1973); MA (Duke-1984); MH
(Unpad-2003)
Pekerjaan/Kegiatan (sekarang), a.l.:
Komisaris Independen PT Bank BNI Tbk
Komisaris Independen PT BNP Paribas Indonesia
Pengajar di LPPI/IBI, STIE AD, UHAMKA, UPN
Veteran, dll
Penasihat IAEI, ASBISINDO, ABSINDO
Anngota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah

3
BIODATA SINGKAT
Pekerjaan/Kegiatan (sebelumnya), a.l.:
Deputi Gubernur Bank Indonesia (1998-2002)
Ketua Dewan Pakar dan kemudian Ketua Majelis
Ekonomi PP Muhammadiyah (2002-2006)
Gubernur Pengganti World Bank (1999-2002)
Member, Board of Directors, SEACEN (1999-2002)
Member, Executive Committee, APRACA (1999-2002)

4
BIODATA SINGKAT
….
Penasihat/anggota delegasi RI ke sidang IMF,
WB, ADB, IDB, IGGI/CGI (1986-2002)
Dosen tamu UGM (1993-1997)
Dosen tamu SESKOGAB, SESKOAD,
SESKOAL, SESPIMPOL (1996-2002)
Asisten Direktur Eksekutif, IMF, Washington,
DC (1986-1990)

5
OUTLINE PRESENTASI
PENDAHULUAN
SISTEM EKONOMI
KARAKTERISTIK SISTEM EKONOMI ISLAM
TUJUAN SISTEM EKONOMI ISLAM
PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM
PRINSIP-PRINSIP MENYANGKUT SEKTOR
RIIL/MIKRO (PRODUKSI, KONSUMSI, PERDAGANGAN
& DISTRIBUSI HARTA)
PRINSIP-PRINSIP MENYANGKUT SEKTOR
KEUANGAN/MAKRO (MONETER, KEUANGAN,
FISKAL, KEADILAN SOSIAL & KESEJAHTERAAN)
SISTEM & KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA
PENUTUP

6
PENDAHULUAN
‘DOMINASI’ EKONOMI DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI : KERJA; HARTA
ASPEK EKONOMI DARI IBADAH: SHALAT;
ZAKAT; PUASA; HAJI
NILAI ISLAM DALAM PERBUATAN
EKONOMI: BERAGAMA SECARA ‘EFEKTIF
& EFISIEN”
EKONOMI ISLAM: FORMAL-NON FORMAL;
TOP DOWN-BOTTOM UP

7
PENDAHULUAN
Islam mengajarkan bahwa setiap termasuk di
bidang perbuatan ekonomi tak boleh terlepas
dari, dan haruslah didasarkan kepada, iman dan
takwa (aqidah), aturan yang telah digariskan
(syariah) serta perilaku (akhlak) yang digariskan
dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.
Selain itu, ada dimensi akhirat, yang
menyebabkan sistem ekonomi Islam tak dapat
begitu saja dibandingkan sistem ekonomi lainnya
atau sistem ekonomi ’konvensional’ seperti
kapitalis, sosialis & komunis

8
PENDAHULUAN
”Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang
telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian
(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang
kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya
Allah sangat cepat hisab-Nya” – QS Ali Imran (3):19

9
PENDAHULUAN
Hanya agama Islam yang diterima Allah:
“Barangsiapa mencari agama selain agama
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan
diterima (agama itu) daripadanya, dan dia
di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”
– QS Ali Imran (3):85

10
PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang sempurna
sehingga dapat dipergunakan sebagai
pedoman sampai akhir zaman
sebagaimana firmanNya yang dengan
tegas menyatakan sbb: ”Pada hari ini telah
Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi
agama bagimu” - QS Al-Maidah (5): 3

11
PENDAHULUAN
Dalam rangka mengamalkan ajaran-ajaran
Islam di bidang ekonomi, diperlukan
pemahaman mengenai prinsip-prinsip
ajaran dan tuntunan Islam yang berkaitan
dengan bidang ekonomi secara utuh dan
komprehensif dengan menggunakan
pendekatan ilmu ekonomi sebagai sebuah
sistem

12
SISTEM EKONOMI
Economy (oikos = house + nomos =
managing): yaitu hal-hal yang berkaitan
dengan pengelolaan (manajemen) rumah
tangga ekonomi yang saling berkaitan satu
sama lainnya, yaitu:
Rumah tangga keluarga (households);
Rumah tangga perusahaan (businesses);
Rumah tangga pemerintah (government)

13
SISTEM EKONOMI
ECONOMICS
Microeconomics, deals with individual agent,
such as households and businesses.
Macroeconomics, which considers the
economy as a whole, in which case it
considers aggregate supply and demand for
money, capital and commodities

14
SISTEM EKONOMI
ECONOMIC SYSTEM: (1) A mechanism which
deals with the production, distribution and
consumption of goods and services in a
particular society. The economic system is
composed of people, institutions and their
relationship. It addresses the problems of
economics, like the allocation and scarcity of
resources. (2) Distinctive ways of organizing
economic activity, as in capitalism and socialism.

15
SISTEM EKONOMI
ECONOMIC SYSTEM
An economic system can be considered a part of
the social system and hierarchically equal to the
law system, political system, cultural system, etc.
May be distinguished according to:
(1) whether private or public ownership predominates;
(2) whether the guiding decision are made through the
market or by a planning commission;
(3) the degree of centralization; and
(4) the ends toward which production is directed.

16
SISTEM EKONOMI
CAPITALISM: An economic or socio-economic
system in which the means of production are
predominantly privately owned and operated for
profit. The prices of goods, services, and labor
are affected by the forces of supply and demand.
Decisions regarding investment are made
privately, and control of production and
distribution is primarily in the hands companies
each acting in its own interest

17
SISTEM EKONOMI
CAPITALISM: Economic system, dominant in the
Western world since the break up of feudalism,
in which the means of production is privately
owned and production is guided and income
distributed through the operation of the market.
Although the continuous development of
capitalism as a system dates only from the 16th
century, antecedents of capitalist institutions
existed in the ancient world, and flourishing
pockets of capitalism were present during the
later Middle Ages.

18
SISTEM EKONOMI
COMMUNISM: (1) Refers to a conjectured future
classless social organization based upon
common ownership of the means of production,
and can be classified as multi-variant branch of
broader socialist movement; (2) The policies and
doctrines of Communist parties such as the
communist party of the Soviet Union; (3) A
system of society in which property is owned by
the community and in which wealth is shared by
citizens according to their need.

19
SISTEM EKONOMI
SOCIALISM: (1) An ideology of social and
economic system in which the means of
production are collectively owned and
administered by all of society. Amongst other
things, this is intended to produce a more evenly
spread distribution of wealth. (2) Various political
and social movements professing greater
economic equality, usually by means of common
ownership (in practice, state ownership) of the
means of production.

20
SISTEM EKONOMI
MIXED: Combination of elements of other
system; in general each system influences
and is influenced by other system; no
system that is free from the influence of
other systems. (In China market economy
implemented along with with communist
ideology/politics: hybrid system)

21
SISTEM EKONOMI
ISLAMIC ECONOMY is based on the teachings
of Islam. Islamic economic thinking is as old as
Islam itself, reflected as Islamic economic norms
and values, rather than a separate discipline of
knowledge. As a complete code of life, Islam
provides guidance in all spheres of human
activities, including economics. Economics has
been an integral part of its social scheme; not
segregated from its other dimensions.

22
SISTEM EKONOMI
ISLAMIC ECONOMY: For centuries
Muslims have developed ways to integrate
their religious beliefs with external
economic realities of the nations they live
in. This has had varying degrees of
compatibility with the empires and customs
they encountered.

23
KARAKTERISTIK EKONOMI
ISLAM
(1) Allah adalah Pencipta dan
Pemelihara (rabb) segala sesuatu.
Allah menyediakan kehidupan dan segala
kebutuhan bagi makhluk ciptaan Nya.
Allah juga telah berjanji untuk memberi
makan dan memelihara semua makhluk
Nya, termasuk manusia. Allah pula yang
akan mengembangkan atau
menyempitkan rizki (rizq, sustenance)
seseorang;

24
ISLAM
“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi
melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan
Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan
tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis
dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) “- QS
Hud (11): 6

25
ISLAM
(2) Allah adalah pemilik sejati (real owner) dari
segala sesuatu. Langit dan bumi dan segala sesuatu di
alam ini, adalah milik Allah. Tuhan adalah pemilik
sebenarnya atau pemilik sejati dari segala sesuatu,
meskipun Dia telah memberikan beberapa hak kepada
manusia untuk menggunakan barang atau benda yang
diperlukan manusia untuk eksistensi atau keberadaannya
di dunia. Akan tetapi, hak-hak yang diberikan kepada
manusia adalah sangat terbatas dan manusia
sesungguhnya merupakan pihak yang dipercaya
(amanah, trustee) dan yang memperoleh manfaat
(beneficiary)

26
ISLAM
“Kepunyaan Allahlah segala yang ada di
langit dan di bumi; dan kepada Allahlah
dikembalikan segala urusan.” –QS Ali Imran
(3): 109

27
ISLAM
(3) Alam seluruhnya diciptakan untuk
manusia. Tuhan telah menciptakan segala
sesuatu di alam semesta; dan benda ciptaan
Allah itu dapat digunakan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan, keperluan, kemanfaatan dan
kenyamanan hidup manusia. Binatang, tumbuh-
tumbuhan, logam, air, api, tanah, sungai,
gunung, laut, dan bahkan matahari, bulan,
bintang, siang dan malam semuanya diciptakan
Allah untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan manusia.

28
ISLAM
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala
yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-
Nya tujuh langit. Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu“- QS Al-
Baqarah (2): 29

29
ISLAM
(4) Berpedoman kepada ketentuan halal
dan haram. Islam telah memperkenalkan
konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi
yang seperti diutarakan sebelumnya sistem
ekonomi Islam memang didasarkan kepada
konsepsi halal dan haram. Konsep ini jelas
terlihat misalnya dalam bidang produksi dan
konsumsi. Beberapa cara mencari kehidupan
dan mendapatkan harta kekayaan telah
dinyatakan haram hukumnya seperti bunga
(interest), penyuapan (bribery), perjudian
(gambling) serta kegiatan yang bersifat untung-
untungan, spekulasi, mengurangi takaran dan
timbangan

30
ISLAM
”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu
adalah musuh yang nyata bagimu”- QS Al-
Baqarah (2): 168

31
ISLAM
(5) Peran sentral zakat, infaq dan
sedekah. Sistem ekonomi Islam telah
memperkenalkan sistem kontribusi baik yang
wajib (zakat harta, pendapatan; zakat fitrah)
maupun yang sunat (infak, sedekah) yaitu
pengeluaran di jalan Allah. Sumbangan dan
sedekah dalam Quran disebut juga sebagai
pinjaman yang baik (goodly loan, qardhul hasan)
kepada Allah dan Allah sendiri yang akan
membalasnya secara berlipat ganda, termasuk
balasan di akhirat nanti. Islam juga telah
menyatakan bahwa fakir miskin mempunyai hak
atas harta orang kaya dan orang yang kaya
wajib menyantuni orang miskin

32
ISLAM
Perputaran harta melalui saluran yang produktif
dijamin dengan jalan meningkatkan daya beli
(purchasing power) dari orang miskin Konsentrasi
kekayaan dapat dicegah dan kesenjangan antara
yang kaya dan miskin terjembatani. Kewajiban zakat
antara lain tercantum dalam Al-Qur’an sebagai
berikut:
”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku`lah beserta orang-orang yang ruku”- QS Al-
Baqarah (2):

33
ISLAM
(6) Ekonomi bebas riba atau bunga
(interest-free economy). Bunga, yang
merupakan fondasi dari sistem ekonom kapitalis
dan yang bahkan tidak ditolak dan dihapuskan
dalam sistem ekonomi sosialis, sepenuhnya
dilarang dalam Islam. Pemungutan dan
pengenaan bunga merupakan dosa besar dan
para periba dan pembunga usang sudah
diberikan pemberitahuan dan pernyataan perang
dari Allah dan Rasul-Nya.

34
ISLAM
Ayat-ayat Al-Qur’an berkaitan dengan riba,
berdasarkan urutan turunnya ayat adalah sebagai
berikut:
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan
agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba
itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya)”- QS Ar-Rum (30): 39

35
ISLAM
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan”-
QS Ali Imran (3): 130

36
ISLAM
“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya,
dan karena mereka memakan harta orang dengan
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih” – An Nisa (4): 161

37
ISLAM

38
ISLAM
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” –
QS Al Baqarah (2): 275

39
ISLAM
”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang
yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa”- QS Al Baqarah (2): 276
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
jika kamu orang-orang yang beriman” – QS Al
Baqarah (2): 278

40
ISLAM
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan
Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya” – QS Al Baqarah (2): 279

41
ISLAM
Dari urutan turunnya ayat-ayat di atas tampak bahwa
Islam melarang praktek riba secara bertahap (gradual).
Yang lebih dahulu diturunkan yaitu surat Ar Rum (30): 39
membandingkan riba dengan zakat; dengan menyatakan
bahwa riba tidak menambah kekayaan seseorang, tetapi
menguranginya; sedangkan zakat meningkatkan
kekayaan berlipat ganda. Selanjutnya dalam surat Ali
Imran (3): 130 orang beriman diminta untuk tidak
memungut riba secara berlipat ganda. Kemudian dalam
surat An Nisa (4): 161 Muslim diperingatkan untuk
mematuhi perintah Al-Qur’an mengenai larangan riba dan
jika tidak, akan menerima nasib seperti orang Yahudi dan
menerima azab yang pedih.

42
ISLAM
Terakhir, turunlah ayat-ayat yang sangat terkenal dalam
surat Al Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279 yang
akhirnya melarang riba. Ayat-ayat tersebut membedakan
antara perdagangan (trade, bai) dengan bunga (usury,
interest, riba); merendahkan dan mengutuk riba dan
periba; mengangkat dan memuji manfaat dan kegunaan
sedekah; secara mutlak melarang pemungutan riba dan
menyuruh orang beriman untuk meninggalkan riba dan
hanya meminta pokok pinjaman saja. Akhirnya, ayat
tersebut mengingatkan orang beriman akan pernyataan
perang dari Allah dan RasulNya jika mereka melanggar
larangan tersebut dan kembali memungut riba.

43
ISLAM
Fatwa dan pandangan bahwa bunga = riba (nasiah)
sehingga haram kukumnya, disampaikan a.l. oleh:
(1) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI),
Karachi, 1970;
(2) Muktamar Islam II, Lembaga Riset Al-Azhar, Cairo,
1965;
(3) Muktamar II, Lembaga Fikih Islam, OKI, Jeddah,
1985;
(4) Sidang Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam
Islami, Mekkah, 1406H;
(5) Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1983;

44
ISLAM
Fatwa dan pandangan bahwa bunga hakekatnya
sama dengan riba nasiah dan haram kukumnya,
disampaikan a.l. oleh:
(6) Komisi Fatwa Al-Azhar, Cairo, 1988;
(7) Mufti Mesir, Cairo, 1989;
(8) Dr. Yusuf Qardhawi; dan
(9) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Jakarta, 2003;
(10) Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Juni 2006.

45
ISLAM
(7) Larangan penumpukan harta kekayaan
(hoarding) Penumpukan harta kekayaan secara jelas
dan tegas dikecam dan dilarang oleh Islam, dan mereka
yang menimbun harta dan tidak membelanjakannya
secara baik di jalan Allah, diancam dengan azab yang
mengerikan. Penumpukan harta merupakan perbuatan
jahat karena telah menghalangi aliran harta yang
diberikan Allah dari yang kaya kepada yang miskin yang
sangat memerlukannya. Oleh karena itu, Islam
melarang penumpukan harta dan mendorong sirkulasi
harta di antara berbagai golongan masyarakat

46
ISLAM
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil
dengan harta yang Allah berikan kepada mereka
dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan
itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu
adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka
bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya
di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala
warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” –QS
Ali Imran (3): 180

47
ISLAM
(8) Ekonomi jalan tengah (moderation).
Islam menganut kebijakan jalan tengah dan tidak
menyenangi sikap berlebihan atau ekstrim.
Perhatikan ayat berikut
”Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai”- QS

48
ISLAM
(9) Tidak monastisis dan tidak materialis. Sejalan
dan lebih spesifik dari karakteristik kedelapan, Islam
mengecam sikap monastisis (membenci, menjauhi dunia
dan harta) sebagaimana halnya juga mengecam
materalis (mencintai dunia dan harta) dan menganjurkan
pengikutnya untuk menganut jalan tengah dari kedua
sikap hidup ekstrim itu. Sikap monastisis memberikan
semua perhatian terhadap aspek moral dan spiritual
serta mengabaikan sepenuhnya aspek materi atau
kebendaan. Sikap ini memandang semua aktivitas
ekonomi sebagai hal yang tidak baik dan perjuangan
ekonomi sebagai dosa

49
ISLAM
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah
halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas”

50
ISLAM
” Sesungguhnya orang-orang yang tidak
mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan
dengan Kami, dan merasa puas dengan
kehidupan dunia serta merasa tenteram
dengan kehidupan itu dan orang-orang yang
melalaikan ayat-ayat Kami; mereka itu
tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang
selalu mereka kerjakan”- QS Al-Baqarah (2):
200

51
ISLAM
(10) Pemerataan, bukan persamaan (equity not
equality). Islam menegakkan prinsip pemerataan
(equity), kewajaran (fairness) dan keadilan (justice)
dalam produksi dan distribusi kekayaan serta dalam hal
kepemilikan benda dan hal-hal yang diperlukan untuk
kehidupan. Islam mengakui bahwa, di antara manusia
tidak terdapat persamaan (equality) baik yang
menyangkut kemampuan, benda ekonomi maupun
kepemilikan terhadap harta. Islam tidak menganggap
ketidaksamaan ini sebagai hukuman atau ganjaran, dan
tidak berusaha untuk menghapuskannya, karena tidak
ada dua individu yang dikarunia kemampuan mental dan
fisik yang 100% sama.

52
ISLAM
”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu
lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian
daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi
para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu”- QS An-Nisa
(4): 32

53
ISLAM
”Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-
penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian
kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu
amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”- QS An-
An’am (6): 165

54
TUJUAN EKONOMI ISLAM
(1) Mencapai sukses atau falah
(kebahagiaan, kemenangan) manusia di
dunia & di akhirat, sebagaimana firman Allah:
“ Dan di antara mereka ada orang yang berdo`a:
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
dari siksa neraka.” –QS Al-Baqarah (2): 201

55
Konsep falah atau sukses dalam Islam sangat
komprehensif dan luas, karena mencakup aspek spiritual,
moral dan kesejahteraan sosial ekonomi dan
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di tingkat mikro, falah
adalah situasi dimana individu memperoleh kebutuhan
pokok secara cukup; menikmati kemerdekaan serta
kesenangan yang diperlukan untuk bekerja bagi
pengembangan spiritual dan materialnya. Sementara di
tingkat makro, falah berarti pembangunan masyarakat
yang egaliter dan bahagia dengan lingkungan yang
bersih serta kebebasan dan kesempatan bagi anggota
masyarakat untuk memperoleh kemajuan dalam
persoalan-persoalan sosial keagamaan

56
Perhatikan pula firman Allah di bawah ini:

57
”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguh-
nya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan” - QS Al-Qassas (28): 77

58
(2) Mengupayakan agar distribusi
sumber-sumber ekonomi, kekayaan
dan pendapatan wajar dan merata
(fair and equitable distribution of wealth).
Islam melarang konsentrasi harta dan
kekayaan di tangan beberapa
orang/kelompok saja; dan mendorong
sirkulasinya di antara anggota masyarakat.
Perhatikan firman Allah berikut:

60
”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu
maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”- QS
Al-Hasyr (59): 7

61
(3) Memenuhi kebutuhan pokok (provision
of basic needs) seperti makanan, pakaian dan
tempat tinggal kepada semua anggota
masyarakat. Nabi besar, Muhammad saw telah
secara indah menjelaskan tentang kebutuhan
pokok ini dalam hadis beliau yang berbunyi:
”The son of Adam has no better right than that
he would have a house wherein he may live, and
a piece of cloth whereby he may hide his
nakedness, and a piece of bread and some
water” (Tirmizi).

62
(4) Membangun dan mengembangkan keadilan
sosial (social justice) bagi seluruh anggota
masyarakat, sebagaimana firman Allah:
“Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia
menentukan padanya kadar makanan-makanan
(penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu
sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya” –
QS Fussilat (41): 10
Allah juga telah menyediakan di bumi ini segala sesuatu
yang dibutuhkan manusia untuk keperluan hidupnya.

63
(5) Membangun dan mengembangkan
persaudaraan (brotherhood) dan
persatuan (unity) di antara sesama Muslim,
sebagaimana firman Nya

64
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan
harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa”- QS Al-
Baqarah (2): 177

65
(6) Pengembangan moral dan material
(moral and material development) dalam
masyarakat Islam. Pencapaian tujuan ini
dilakukan melalui sistem perpajakan dan
manajemen fiskal, khususnya melalui zakat.
Zakat mencegah penumpukan dan mendorong
sirkulasi harta kekayaan. Orang-orang yang
menimbun harta mengetahui jika mereka terus
melakukannya, hal itu akan ‘termakan’ oleh
zakat; o.k.i, mereka tidak akan membiarkan
harta tsb menganggur, tetapi akan berusaha
menggerakkannya, misalnya melalui investasi.

66
(7) Mencegah penumpukan harta
pada seseorang atau segelintir orang dan
mengupakan serta menjaga agar harta
kekayaan selalu berputar (circulation of
wealth). Mengenai penumpukan harta
Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

67
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan yang batil dan mereka
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih”- QS At-Taubah (9): 34

68
“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam
neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi
mereka, lambung dan punggung mereka (lalu
dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu
yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu
simpan itu".-QS At-Taubah (9): 35

69
IV. TUJUAN EKONOMI ISLAM
(8) Penghapusan eksploitasi (eradication of
exploitation) manusia atas manusia lainnya. Untuk
mencapai tujuan ini, Islam telah mengambil banyak
langkah yang efektif. Salah satu yang terpenting di
antaranya adalah penghapusan bunga atau riba yang
mungkin merupakan instrumen eksploitasi manusia yang
paling buruk. Qur’an menyebutnya riba dan
menyatakannya sebagai tindakan kriminal yang sangat
jahat sehingga pelakunya dipandang melawan dan
menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya

70
IV. TUJUAN EKONOMI ISLAM
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman” (278) “Maka jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya” (279)

71
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”-
QS A-Baqarah (2): 278-279

72
PRINSIP DASAR EKONOMI
ISLAM
(1) Prinsip halal (lawful) dan haram (unlawful)
yang ditentukan oleh Allah. Sistem ekonomi Islam
membuat perbedaan yang tegas antara yang diizinkan
atau halal dan yang dilarang atau haram. Penentuan hal
dan haram ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif
Allah. Allah telah membuat batas atau demarkasi
mengenai hal-hal yang halal dan haram dalam bidang
ekonomi yang telah memungkinkan manusia untuk
menikmati makanan dan hal-hal lainnya yang halal dan
menghindari hal-hal yang haram

73
ISLAM
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah
halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui
batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas. Dan makanlah
makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada
Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. – QS Al
Maidah (5): 87-88

74
ISLAM
(2) Prinsip kegunaan atau kemanfaatan
(use or utility). Dalam batas-batas halal dan
haram yang ditetapkan Allah serta dengan
memperhatikan prinsip jalan tengah
(kesederhanaan, modera-tion) dan kehati-hatian
(prudence), manusia diberi kebebasan dan
kesempatan untuk menikmati sepenuhnya alam
dan rizki yang dilimpahkan dan diberikan Allah
kepadanya

75
ISLAM
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”- Al-Baqarah (2): 168
”Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang
telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni`mat
Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah.”- QS An-Nahl (16): 114

76
ISLAM
(3) Prinsip kesederhanaan (modesty,
moderate). Islam secara jelas dan tegas
menganjurkan dan menyuruh penganut-
nya untuk menempuh jalan tengah dan
tidak melakukan atau menempuh langkah-
langkah yang ekstrim. Bahkan, ummat
Islam dalam Al-Qur’an disebut sebagai
ummat pertengahan yang adil (ummatan
wasathan)

77
ISLAM
”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu
(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu”.- Al-Baqarah (2): 143. Perhatikan pula:
”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan
(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di
tengah-tengah antara yang demikian.”-QS Al-
Furqan (25): 67

78
ISLAM
Tidak boleh berlebih-lebihan, berfoya-foya,
dsb:
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang
indah di setiap (memasuki) mesjid, makan
dan minumlah, dan janganlah berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan”- QS-Al-
A’raf (7): 31

79
ISLAM
(4) Prinsip kemerdekaan ekonomi (economic
freedom). Setiap orang bertanggung jawab atas segala
perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dia akan diberi
ganjaran atau pahala atas pebuatan baik dan akan
diberikan hukuman atau siksaan atas perbuatan jahat.
Pertang-gungan jawab atau akuntabilitas ini tentulah
harus sejalan dan seimbang dengan kebebasan atau
kemerdekaan yang diberikan kepadanya untuk
melakukan sesuatu secara independen. Oleh karena itu,
Islam menghormati dan memberikan penghargaan yang
tinggi bagi kebebasan seseorang untuk memilih dan
melakukan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan:
sosial, politik, ekonomi, agama, moral dsb.

80
ISLAM
Prinsip kemerdekaan ekonomi dalam Islam mengandung
arti bahwa setiap individu telah diberikan kebebasan oleh
Tuhan untuk mencari kekayaan, memiliki, menikmati, dan
membelanjakannya seperti yang diinginkannya. Hal itu
juga berarti adanya kebebasan untuk menjalankan
profesi, bisnis atau keahlian untuk memperoleh peng-
hasilan. Akan tetapi, Islam tidak mengizinkan kebebasan
tak terbatas di bidang ekonomi.Di bidang produksi,
distribusi, pertukaran dan konsumsi, hanya cara-cara
yang Halal (lawful) yang diizinkan.

81
ISLAM
(5) Prinsip keadilan (justice). Prinsip
keadilan Islam berlaku dalam setiap aspek
kehidupan manusia, hukum, sosial atau
ekonomi. Sistem ekonomi Islam, dalam
kenyataannya didasarkan kepada prinsip
keadilan yang mengatur semua aspek dasar
ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi
dan pertukaran atau perdagangan. Dalam
kaitannya dengan produksi, misalnya, prinsip
keadilan Islam menjamin tak seorangpun yang
diekploitasi oleh pihak lain dan tak seorangpun
memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang
tidak adil, tidak fair, melawan hukum (haram),
penipuan dan lain-lain

82
ISLAM
Salah satu kontribusi terbesar Islam terhadap
kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin
distribusi kekayaan yang adil dan merata di
antara penduduk. Keadilan dalam distribusi,
yang disebut dengan berbagai nama seperti
keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau
keadilan distributif, menghendaki agar, di satu
pihak, sumber-sumber ekonomi dan kekayaan
harus didistribusikan di antara anggota
masyarakat sehingga kesenjangan antara yang
kaya dan miskin dapat dikurangi dan, di lain
pihak, setiap orang dapat dipenuhi kebutuhan
pokoknya.

83
ISLAM
Islam melarang memiliki kekayaan melalui cara-
cara yang wajar dan adil. Islam mengakui hak
setiap individu untuk mencari nafkah, memiliki
harta, memiliki kekayaan dan untuk mencari
kehidupan yang layak. Akan tetapi Islam tidak
membenarkan seseorang untuk menumpuk
kekayaan melalui penyuapan, korupsi,
penggelapan, pencurian, perampokan, narkotik,
eksploitasi, perjudian, bunga, manipulasi,
penimbunan, pasar gelap, pelacuran, praktek
bisnis yang tak benar, profesi yang tak bermoral
serta cara-cara tak adil lainnya.

84
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
DI BIDANG KONSUMSI, a.l.:
Mengkonsumsi barang yang halal dan baik;
Pemenuhan kebutuhan hidup manusia
termasuk tingkat-tingkat kebutuhan;
Hidup sederhana, cukup: tidak berlebihan
(mewah, luxuries); tidak pula pelit (‘less than
due’, miserliness); dan
Standar kehidupan (standard of living) dengan
mengutamakan kearifan individu dalam hidup
bermasyarakat.

85
PRINSIP MENYANGKUT SEKTOR
RIIL/MIKRO
DI BIDANG PRODUKSI, a.l. menyangkut
larangan dalam bidang produksi, seperti:
Riba atau pembungaan uang;
Penyuapan (bribery);
Memakan harta anak yatim;
Memproduksi minuman keras dan narkotik;
Perjudian (gambling; maisir) dan perbuatan
untung-untungan;
Pencurian dan perampokan;
Penimbunan barang dan harta (hoarding),

86
PRINSIP MENYANGKUT SEKTOR
RIIL/MIKRO
Larangan dalam produksi (lanjutan)
Penipuan (fraud, deception, misrepresentation),
sumpah palsu (false oath) dan penggelapan
(embezzlement);
Mencurangi takaran & timbangan termasuk mark-up;
Pasar gelap (black market),
Pelacuran termasuk pornografi dan pornoaksi;
Meminta-minta (begging);
Praktek-praktek tak sehat lainnya termasuk
melakukan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari
mengingat Allah dan mengerjakan perintah Nya.

87
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
Berkaitan dengan TENAGA KERJA
(labour) sebagai faktor produksi, a.l.:
Pentingnya tenaga kerja sebagai faktor
produksi, bahkan yang terpenting;
Harkat dan martabat tenaga kerja;
Penetapan gaji dan upah; dan
Hak-hak dan kewajiban tenaga kerja.

88
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
BERKAITAN DENGAN TANAH (land, natural
resources), sbg faktor produksi, a.l.:
Pentingnya tanah sebagai faktor produksi;
Kepemilikan individu atas tanah
Perolehan hak atas tanah;
Penyewaan tanah (bagi hasil) atau sewa tunai (cash
tenancy);
Kepemilikan tanah oleh publik atau negara; dan
Larangan feodalisme (jagirdari).

89
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
MENYANGKUT KAPITAL (capital) diantaranya
Pentingnya kapital sebagai faktor produksi;
Pembentukan kapital; dan
Imbalan (reward) atas kapital.
MENYANGKUT PERUSAHAAN (enterprise), a.l:
Pentingnya peranan perusahaan dan pengusaha
(entrepreneur);
Bentuk-bentuk organisasi perusahaan;
Perjanjian bagi hasil (mudharabah); dan
Perjanjian penyertaan modal (musyarakah).

90
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
DI BIDANG PERTUKARAN (exchange), a.l.
Pertukaran barang dengan barang atau barang
dengan uang;
Perdagangan;
Kontrak penjualan (sales contract);
Sumpah dalam perdagangan;
Penjualan forward (forward sales);
Transaksi spekulatif (speculative transactions);
Ukuran dan timbangan (measuring and weighing);
larangan penguasaan pasar (monopoli, monopsoni);
pengendalian harga (price control)

91
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR RIIL/MIKRO
DI BIDANG DISTRIBUSI KEKAYAAN
(distribution of wealth), a.l.:
Zakat termasuk zakat fitrah; infak dan sedekah;
Waris (law of inheritance);
Wasiat (will);
Wakaf;
Denda dan tebusan (fidyah, dam);
Memberi makan orang miskin;
Pinjaman kepada Allah;
Larangan menumpuk kekayaan.

92
PRINSIP MENYANGKUT
SEKTOR KEUANGAN/MAKRO
DI BIDANG MONETER DAN KEUANGAN a.l.:
menyangkut:
Fungsi dan jenis uang;
Pinjaman;
Hak dan kewajiban debitur;
Hak dan kewajiban kreditur;
Pembiayaan (financing);
Pendanaan (funding);
Kelembagaan seperti bank dan lembaga keuangan
lainnya;
Instrumen-instrumen keuangan (financial instruments)
dan
Larangan terhadap riba atau bunga.

93
PRINSIP MENYANGKUT
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA menyangkut
dua hal:
A. Mengenai sumber-sumber penerimaan
negara seperti:
(1) Az-Zakat;
(2) Al-Ushr;
(3) Al-Khums;
(4) Al-Jizyah;
(5) Al-Fai;
(6) Al-Kharaj;
(7) pajak dan sumber-sumber penerimaan negara
lainnya.

94
PRINSIP MENYANGKUT
B. Mengenai pengeluaran negara menyangkut
beberapa hal seperti:
(1) jenis-jenis anggaran;
(2) sistem anggaran;
(3) penggolongan atau klasifikasi pengeluaran;
(4) prinsip-prinsip pengeluaran;
(5) baitul- mal; dan
(6) sistem jaminan sosial.

95
PRINSIP MENYANGKUT
DI BIDANG KEADILAN &
KESEJAHTERAAN SOSIAL, diantaranya
mengenai:
(1) konsepsi Islam mengenai keadilan sosial;
(2) fondasi keadilan sosial;
(3) elemen keadilan sosial;
(4) konsepsi Islam mengenai negara
kesejahteraan;
(5) fungsi-fungsi negara kesejahteraan islami;
(6) negara kesejahteraan di zaman Nabi dan
Khulafaurrasyidin.

96
PERKONOMIAN INDONESIA
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Konstitusi  Welfare State
Mukadimah UUD 1945
“…mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”
(para 2)
“Kemudian dari pada itu … dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, ….dan keadilan sosial
…“ (para 3)

97
Pasal 33 ayat (1), (2) & (3)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan;
Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara;
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

98
Pasal 34 ayat (1) & (2)
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara.
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.

99
PEREKONOMIAN INDONESIA
SEKILAS KRISIS EKONOMI 1997-98: VICIOUS
CYCLE: Nilai tukar anjlok  inflasi meningkat
suku bunga naik bank mengalami negative
spread dan pertumbuhan ekonomi menurun 
pengangguran meningkat keamanan
terganggu dan masalah sosial bertambah
kestabilan politik terganggu  kepastian
hukum berkurang investasi dan confidence
berkurang  nilai tukar tertekan dan seterusnya.

100
SEKILAS KRISIS EKONOMI 1997-98: Indonesia
mengalami krisis yang terparah, terlama, terbesar
biayanya) tercermin a.l. dari (1998):
PDB (-13,2%);
Inflasi (77%);
Bunga deposito (60%);
Nilai tukar (Rp.17.000/$)
BLBI + Oblg rekap: Rp.650 Triliun
Income per capita: $ 550 (1998)

101
PENYEBAB KRISIS EKONOMI a.l.
Utang dan beban utang luar negeri yang besar;
Kondisi perbankan dalam negeri yang lemah;
High-cost economy, a.l. akibat KKN & birokrasi yang
tidal efisien & melayani
DAMPAK: selain terpuruknya ekonomi,
Indonesia masuk ke dalam perangkap utang
(LN+DN):  John Perkins: Economic Hit Man?
UTANG MEMULAI UTANG MENGAKHIRI?!!?

102
PEMULIHAN EKONOMI  menciptakan
VIRTUOUS CYCLE: Keamanan membaik; politik
bersih dan demokratis  kepastian hukum
terjamin investasi dan confidence meningkat
nilai tukar menguat & stabil  inflasi menurun
 suku bunga menurun  bank posistive
spread  sektor riil dan pertumbuhan ekonomi
meningkat  pengangguran berkurang 
kemiskinan berkurang ..> keamanan membaik,
dan seterusnya. (belum berhasil)

103
BEBAN UTANG DALAM DAN LUAR NEGERI MASIH
BERAT:
Pembayaran bunga dan cicilan utang Rp. 140,2 triliun,
terdiri dari pembayaran bunga utang dalam dan luar
negeri sebesar Rp.76,6 triliun dan pembayaran pokok
utang luar negeri sebesar Rp.63,6 triliun. Penarikan
utang dalam dalam dan luar negeri dalam tahun 2006
sebesar Rp. 60 triliun terdiri dari penarikan utang dalam
negeri neto (surat berharga) sebesar Rp.24,9 triliun dan
penarikan (disbursement) utang luar negeri sebesar
Rp.35,1 triliun (APBN 2006)

104
Posisi utang luar negeri Indonesia per akhir
tahun 2005 tercatat sebesar 133,5 miliar dolar
AS sedikit menurun dibandingkan dengan 135,2
miliar dolar AS pada akhir tahun 2002.
Penurunan ini berkaitan dengan penurunan
utang luar negeri swasta dari 56,7 miliar dolar
AS menjadi 53,9 miliar dolar AS; di pihak lain
utang luar negeri pemerintah meningkat dari
78,5 miliar dolar AS menjadi 79,6 miliar dolar AS
KONSEKUENSI EKONOMI RIBAWI !!??

105
BGM MENCAPAI SASARAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) a.l.:
Penduduk miskin turun dari 16,6% (2004)
menjadi 8,2% (2009);
Pengangguran turun dari 9,7% (2004) menjadi
5,1% (2009);
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6% per tahun

106
PENGANGGURAN (2005)
Jumlah orang yang menganggur 11,6
juta atau 10,84%, naik dari 9,86 % tahun
2004; target 2009: 5,1%;
Jumlah orang yang ½ menganggur
sekitar 30 juta;
Total: 41,6 juta

107
KEMISKINAN (2005)
Jumlah orang miskin 35,1 juta;
Jumlah orang hampir miskin: 26,2 juta;
Total: 61,3 juta

108
STABILITAS EKONOMI MASIH RENTAN GEJOLAK: Kenaikan
harga minyak bumi dunia (2005) menyebabkan gejolak di
dalam negeri:
 1a) subsidi BBM naik  harga BBM naik >100% 
inflasi naik (cost push)  suku bunga naik:
1b) Impor minyak bumi/BBM naik  permintaan devisa
naik  nilai tukar rupiah melemah  inflasi naik
(imported); suku bunga naik:

109
Selanjutnya, kenaikan harga minyak bumi
dunia juga menyebabkan:
2) pert. kredit menurun  kegiatan ekonomi &
invetasi melambat  pert ekon menurun
pengangguran dan kemiskinan meningkat
[Inflasi 17,1% (6-7%); nilai tukar: Rp.10.300
(Rp.8.500); SBI: 14,5% (8%); PDB: 5,6% (6%)]

110
PERTUMBUHAN EKONOMI (2005) BELUM MAMPU
MENYERAP TENAGA KERJA:
LEBIH RENDAH DARI TARGET
PERTUMBUHAN INVESTASI MELAMBAT;
PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR
INDUSTRI MELAMBAT;
PERTUMBUHAN MASIH DITOPANG KONSUMSI;
POTENSI USAHA KECIL BELUM MENDAPAT PERHATIAN
YANG MEMADAI

111
IKLIM BISNIS DAN INVESTASI MASIH BELUM
MEMBAIK:
KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN;
KEAMANAN DAN KETENAGAKERJAAN;
INFRASTRUKTUR (LISTRIK, JALAN, PELABUHAN);
OVERHEAD COST: BIROKRASI, KKN, DLL;
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MASIH RENDAH;
DAYA SAING EKONOMI MASIH RENDAH.

112
PENUTUP
Agama Islam adalah agama yang sempurna yang
memberikan tuntunan dan pedoman bagi setiap
perbuatan manusia termasuk perbuatan ekonomi.
Dengan demikian, setiap pelaku ekonomi---rumah tangga
keluarga, perusahaan ataupun pemerintah---, dalam
melakukan perbuatan ekonomi, mikro, makro dan
sektoral, haruslah selalu berpedoman kepada ajaran
Islam.
Meskipun penting & strategis perbankan syariah
hanyalah salah satu aspek saja dari ekonomi syariah

113
PENUTUP
Upaya untuk membangun dan mengem-
bangkan ekonomi berdasarkan ajaran
Islam (ekonomi syariah) di Indonesia
merupakan hal yang mulia dan kewajiban
kita semua, meskipun disadari hal itu tidak
mudah dan merupakan ‘jalan mendaki’.

114
PENUTUP
Dari sisi konstitusi (UUD 1945), meskipun tidak
eksplisit menyebutkan nilai Islam, terdapat
sejumlah rumusan yang mengacu atau paling
tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam; seperti
yang tercermin dari rumusan di Mukadimah,
Pasal 33 dan Pasal 34.
Namun demikian, masih perlu diusahakan agar
nilai-nilai Islam lebih banyak mewarnai regulasi
dan—terutama sekali– implementasi dan
perbuatan ekonomi sehari-hari

115
PENUTUP
Dalam konteks Indonesia dewasa ini,
pengembangan ekonomi syariah dengan
pendekatan yang top down kelihatannya
masih sangat sulit untuk diterapkan, oleh
karena itu, pendekatan yang bottom up
perlu diperkuat, khususnya, melalui
advokasi yang kuat dan terarah dari
ummat Islam termasuk organisasi-
organisasi keagamaan.

116
PENUTUP
Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa
krisis ekonomi yang dialami Indonesia dan
sulitnya Indonesia keluar dari krisis tsb.,
diakibatkan oleh ditinggalkannya nilai-nilai
Islam baik dalam kebijakan dan terutama
sekali dalam praktek perbuatan ekonomi
sehari-hari.

117
PENUTUP
Fatwa MUI & Majelis Tarjih & Tajdid PP
Muhammadiyah mengenai bunga diharapkan
dapat menjadi momentum bagi perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di
sektor perbankan. Untuk menjaga momentum
tersebut diperlukan kesamaan visi dan persepsi
di jajaran tokoh-tokoh ummat Islam, pejabat
negara, para ahli dan pelaku ekonomi untuk
selanjutnya dikomunikasikan secara luas kepada
masyarakat, khususnya ummat Islam.

118
PENUTUP
Sesuai dengan kemampuan masing-masing,
kita ikut bertanggung jawab dalam
mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk di bidang keuangan dan
perbankan.
Semoga Allah memberikan petunjuk, rahmat
serta ridhaNya kepada kita semua.
Amin, ya rabbal ‘alamin.

119
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
Jaringan Kantor Bank Syariah
2001 2002 2003 2004 2005
BUS/UUS 101 146 253 355 462
• KP 5 8 10 18 22
• KPO/KC 48 68 116 148 189
• KCP 5 11 26 58 105
• UPS/KK 43 59 101 131 142
BPRS 81 83 84 88 92
JUMLAH 182 229 337 443 554

120
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
(Rp.T) 2003 2004 2005
Total Aset : 7,8 15,3 20,9
Dana Pihak Ketiga : 5,7 11,7
15,6
Pembiayaan : 5,5 11,5 15,2
2003-2004: aset, DPK dan pembiayaan, masing-
masing meningkat 96, 105 dan 109%
2004-2005: aset, DPK dan pembiayaan, masing-
masing meningkat 37, 33 dan 32%

121
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
Meskipun jaringan kantor berkembang pesat,
pertumbuhan perbankan syariah dalam tahun 2005
(32-37%) ternyata jauh lebih rendah dibandingkan
tahun 2004 (96-109%) dan bahkan lebih rendah dari
rata-rata periode 2000-2003 (62-79%).Selain kondisi
ekonomi yang kurang menguntungkan (a.l. suku
bunga tinggi), hal ini tampaknya juga berkaitan
dengan berkurangnyanya momentum pertumbuhan
perbankan syariah pasca Fatwa MUI 2003, yang
belum diikuti dengan langkah-langkah mendukung
yang memadai oleh pihak-pihak terkait.

122
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
Dampak fatwa MUI 2003 dapat dilihat antara
lain dari:
Pertumbuhan aset yang naik dari 64,3% per
tahun antara tahun 2000-2003 menjadi 96,2%
dalam tahun 2004
Pertumbuhan DPK yang naik dari 79,2% per
tahun antara tahun 2000-2003 menjadi
105,3% dalam tahun 2004
Pertumbuhan Pembiayaan yang naik dari
61,7% per tahun antara tahun 2000-2003
menjadi 109,1% dalam tahun 2004

123
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
Peningkatan kegiatan perbankan selama
tahun 2004 atau satu tahun setelah fatwa,
berkisar antara 96% (aset), 105% (DPK) dan
109% (pembiayaan) dibandingkan dengan
rata-rata sekitar 61%-79% per tahun dalam
kurun waktu 2000-2003. Secara umum, fatwa
MUI 2003 meningkatkan kegiatan perbankan
syariah tahun 2004 sekitar 30-35 angka
prosentase di atas trend pertumbuhan
tahun-tahun sebelumnya

124
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
BANK SYARIAH/TOTAL PERBANKAN
(2005)
SYARIAH TOTAL PANGSA
ASET 20,9 1469,8 1,42%
DPK 15,6 1127,9 1,38%
PEMB. 15,3 695,7 2,20%
LDR 98,1%61,7% -
NPF/NPL 2,8% 7,6% -

125
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
MODAL, CADANGAN, LABA (TRIL RP)
2003 2004 2005
Modal Disetor : 600 700 1100
Cadangan : 34 83 162
Laba Berjalan : 43 158 239

126
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
DANA PIHAK KETIGA (DPK)
Tr.Rp %
Deposito Mudharabah : 9,2 58,8
Tabungan Mudharabah : 4,4 28,1
Giro Wadiah : 2,0 13,1
TOTAL :15,6
100,0

127
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PEMBIAYAAN
Tr.Rp %
Pembiayaan Murabahah : 9,5 62,3
Pembiayaan Mudharabah : 3,1 20,5
Pembiayaan Musharakah : 1,9 12,5
Pembiayaan Lainnya : 0,7 4,7
TOTAL :15,2 100,0

128
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN
Tr.Rp %
Lancar 14,0 92,1
Dalam Perh Khusus 0,8 5,1
Kurang Lancar 0,2 1,3
Diragukan 0,1 0,5
Macet 0,2 1,0
TOTAL 15,3 100,0

129
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PELUANG
Pasar untuk perbankan syariah masih
terbuka lebar. Dibandingkan dengan total
perbankan pangsa perbankan syariah masih
sangat kecil; masih jauh dari kejenuhan:
Aset, baru mencapai: 1,42% (Target BI 2005:
1,85%. Mal 2004: 10,9%=RM 94,6B)
DPK, baru mencapai: 1,38% (11,2%)
Pembiayaan, baru mencapai: 2,20% (11,3%)

130
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PELUANG
Perbankan syariah, sudah lebih dikenal
di masyarakat; berkaitan dengan:
Peningkatan jaringan kantor;
Perkembangan instrumen dan produk
syariah
Peningkatan kegiatan pemberitaan,
pelatihan, lokakarya; seminar; dan
kegiatan promosi dan sosialisasi lainnya

131
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PELUANG
Antusiasme masyarakat untuk menggunakan
prinsip syariah dalam ekonomi mulai tumbuh
sejalan dengan mulai meningkatnya kajian,
kegiatan sosialisasi dan advokasi ekonomi
Islam atau ekonomi syariah:
PT/UNIV
MES
PKES
IAEI
Pelaku ekonomi syariah

132
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PELUANG
Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah
No.8 Tahun 2006, diharapkan dapat menjadi pemicu
perkembangan perbankan syariah;
Landasan konsepsional bagi perbankan syariah
sudah akan lebih jelas:
Sejak Desember 2003 keharaman bunga dinyatakan secara
eksplisit; sebelumnya keharaman bunga bersifat implisit;
RUU Perbankan Syariah, diharapkan disahkan tahun ini;
RUU Haji: biaya penyelenggaraan haji seluruhnya melalui
perbankan syariah

133
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PELUANG
Landasan operasional perbankan syariah
semakin jelas dan lengkap:
Produk; kegiatan; pengawasan, dll.
BUS  UUS  Office channeling (sejak 2006)
Pemanfaatan modal asing, khususnya Timur
Tengah, dalam memperkuat permodalan dan
kegiatan bank syariah masih rendah

134
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
TANTANGAN
Meskipun terdapat peningkatan,jaringan kantor,
permodalan maupun sumber daya lainnya, termasuk
sumber daya manusia (kompeten dan profesional)
perbankan syariah umumnya masih relatif
terbatas; perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagian
UUS, misalnya, mengalami kendala seperti
kurangnya komitmen top management, budget,
recruitment, career path, etc. Inovasi dan
pengembangan produk serta layanan perbankan
syariah juga masih perlu ditingkatkan

135
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
TANTANGAN
Meskipun sudah semakin meningkat,
pemahaman masyarakat khususnya
ummat Islam terhadap konsepsi dan
praktek-praktek perbankan dan keuangan
syariah, masih belum memadai dan perlu
ditingkatkan. Dalam hubungan ini, diperlukan
program komunikasi, sosialisasi dan advokasi
yang terkoordinir dan bersinergi, khususnya
antara:

136
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
Otoritas, termasuk BI, Pemerintah, DPR, misalnya
dalam menyiapkan payung hukum. [Malaysia; IBA
1983, Takaful Act 1984, amendment Central Bank
Act 1953 pada tahun 2003: Shariah Advisory
Committee (SAC): a sole authoritative body on
shariah matters pertaining to Islamic Banking]
MUI, organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh
masyarakat lainnya;
Organisasi dan lembaga penelitian dan advokasi
ekonomi syariah;
Pelaku ekonomi syariah beserta stake-holders
lainnya;

137
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
TANTANGAN
Lemahnya koordinasi dan kurangnya sinergi
terlihat, misalnya, dari tak adanya dukungan
terbuka terhadap Fatwa MUI 2003 tentang
haramnya bunga, oleh organisasi keagamaan
seperti NU dan Muhammadiyah. Beberapa
tokoh NU dan Muhammadiyah (waktu itu),
bahkan termasuk yang secara terbuka
‘menentang’, ‘menyesalkan’, ataupun
menganggap fatwa tersebut ‘tidak perlu’ atau
‘tidak tepat waktunya’

138
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
TANTANGAN
Sinkronisasi kebijakan dari pihak otoritas,
juga perlu ditingkatkan, misalnya, yang
berkaitan dengan ketentuan perpajakan
untuk transaksi murabahah dan aspek legal
lainnya
Komunikasi/sosialisasi
Koordinasi dan sinergi (umara, ulama, pakar
(univ/PT/lembaga riset, pelaku bisnis, media masa
& masy pada umumnya)

139
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PROSPEK & UPAYA
Prospek perbankan syariah ke depan pada
dasarnya akan sangat tergantung dari upaya
pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan dan
menciptakan peluang dan pada saat yang
bersamaan, mengatasi berbagai tantangan
dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu,
prospek perbankan syariah Indonesia tentu
akan dipengaruhi pula oleh perkembangan
perekonomian Indonesia pada umumnya

140
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PROSPEK & UPAYA
Perlu kesamaan persepsi dari pihak-pihak terkait:
ulama, umara, pelaku bisnis, ahli
Perlu upaya bersama yang sinergis: khususnya dlm
sosialisasi & komunikasi
Penguatan landasan hukum untuk implementasi
ekonomi Islam; e.g. UU ttg perbankan, asuransi,
pasar modal, dll. Pem & DPR
Regulasi yang sejalan dengan prinsip syariah:  BI

141
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PROSPEK & UPAYA
Perlu pemahaman yang lebih baik mengenai
kondisi dan potensi pasar perbankan syariah,
termasuk segmentasi pasar berdasarkan
minat dan motivasinya (emosional, rasional,
etc) dan menyesuaikan strategi, kebijakan
dan upaya komunikasi, sosialisasi dan
promosi perbankan syariah berdasarkan
kondisi yang ada.

142
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PROSPEK & UPAYA
Perlu meperkuat permodalan bank syariah, termasuk
bekerjasama dengan investor asing, khususnya
Timur tengah; bisa dikaitkan dengan spin off UUS
Perlu pengembangan produk berdasarkan penelitian
yang mendalam atau research-based product
development:  kerjasama bank syariah dengan
Univ/PT, lembaga & ahli lainnya
Perlu mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI)
yang highly competent with unquestionable integrity;
 STAF: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah.

143
LAMPIRAN: PERBANKAN
SYARIAH
PROSPEK & UPAYA
Fatwa MUI perlu mendapatkan dukungan dari
organisasi dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya
Fungsi DPS perlu diperkuat & dipertegas: eksternal
(DSN/MUI) atau internal (Dir/Kom)
Perlu bank BUMN syariah yang kuat dan luas
jaringan kantornya: konversi, bank baru, atau spin off
Perlu program nasional untuk mengkonversi
bank/aktivitas perbankan konvensional menjadi
bank/aktivitas perbankan syariah

Prinsip prinsip sistem ekonomi islam & penerapannya di indonesia

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Prinsip prinsip sistem ekonomi islam & penerapannya di indonesia

Semelhante a Prinsip prinsip sistem ekonomi islam & penerapannya di indonesia (20)

Mais de miftahul Ghofur

Mais de miftahul Ghofur (13)

Último

Último (20)

Prinsip prinsip sistem ekonomi islam & penerapannya di indonesia