SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Muhammad Fitra Saputra
X.2
No Periode Dinamika Politik Indonesia
1 UUD „45 18 Agustus
„45 s/d 27 Des „49
a. 22 agustus ‟45 merupakan tanggal pembentukan
KNIP dan PNI.
b. Keluar maklumat wakil presiden no X, 16 oktober
‟45.
c. Maklumat pemerintah tanggal 3 november ‟45.
d. Maklumat pemerintah tanggal 14 november „45
menyatakan berubahnya sistem pemerintahan
dari kabinet presidensil menjadi parlementer.
2 Konstitusi RIS „49 27
Des „49 s/d 17-07-
„50
a. 27 Des „49 Setelah indonesia memperoleh
pengakuan kedaulatan dari pemerinah
belanda, pusat pemerintahan kembali ke Jakarta.
b. Upaya kembali kenergara kesatuan dilancarkan
dimana-mana.
c. 8 maret „50, pemerintah RIS dengan persetujuan
DPR dan senat mengeluarkan UU darurat NO
11/50
d. Mei „50,
e. 14 mei ‟50, parlemen dan senat RIS menyusun
UUDS NKRI ‟50.
3 UUDS „50 17
agustus „50 s/d 5 juli
„59
a. 17-07-‟50, Indonesia kembali ke NKRI
sebagaimana cita-cita Proklamasi
kemerdekaan.
b. 27-09-‟50, Indonesia menjai anggota PBB ke
60.
c. 18s.d25-04-‟55, Indonesia menyelenggarakan
KAA.
d. Pemilu 1 „55 untuk memilih anggota legislatif.
e. 15-02-58, Achmad husen membentuk PRRI.
f. 5-07-‟59, diumumkan dekrit presiden
4 Kembali ke UUD „45
masa pemerintahan
Orde lama 5-07-‟59
s/d 11-03-‟66
a. 17-08-‟60 terjadi pemulihan hubungan diplomatik
dengan Belanda.
b. 07-01-‟65 Indonesia keluar dari keanggotaan
PBB.
c. 30-09-‟65 terjadi adanya G30S/PKI yang
didahului adanya isu “dewan Jendral”.
d. 01-10-‟65, penumpasan G30S/PKI.
e. 25-10-‟65, pembentukan KAMI.
f. 14-02-‟66, mengadili mereka yang terlibat dalam
G30S/PKI.
g. 24-02-‟65, terbentuk kabinet 100 menteri
5 UUD‟45 Masa
Pemerintahan Orde
Baru 11 Maret „66
s/d 21-05-‟98
a. 11-03-‟66, ditandatanganinya “supersemar”
oleh Soekarno.
b. 12-03-‟68, soeharto dilantik sebagai pejabat
presiden RI.
c. 02-07-‟71, pemilu 1 yg diikuti 10 partai.
d. 15-01-‟74, terjai peristiwa yang disebut
MALARI.
e. Terjadi peristiwa tanjung priuk ‟84.
f. Peristiwa santa cruz ‟91.
g. 11-03-98 soeharto kembali dipilih menjadi
presiden RI ke 7 kalinya.
6 Amandemen UUD
„45 Masa
Pemerintahan
Reformasi 21-05-‟98
s/d sekarang
a. 21-03-‟98, soeharto mengundurkan diri dari
presiden.
b. 07-06-‟99, diadakanlah pemilu legislatif.
c. 14s/d21-10-‟99, doadakan sidang MPR yang
mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai
presiden dan megawati sebagai wakil presiden.
d. 1s/d9-11-2001, diadakan sidang MPR yang
menghasilkan amandemen 3 UUD‟45
e. 1s/d11-08-2002, diadakan sidang MPR yang
menghasilkan amandemen 4 UUD‟45.
• Indonesia adalah negara kesatun berbentuk republik, dimana
kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh
MPR.
• Menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden
berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai
kepala pemerintahan.
a. Sistem Politik Demokrasi Liberal
a) Menggunakan dasar negara pancasila.
b) Berdasarkan UUDS “45, UUD RIS ‟49, dan UUDS „50
c) Menggunakan sistem Multipartai.
d) Pemilu dengan sistem proporsional.
e) Rules of Law
f) ABRI kurang berperan dalam sistem politik masa ini.
b. Sistem Politik Demokrasi terpimpin
a) Dasar negara pancasila diperas menjadi trisila.
b) Berdasarkan UUD „45.
c) Sistem ekonomi terpimpin.
d) Tidak ada pemilu.
e) Sistem politik nonsekuler.
c. Sistem Politik demokrasi Pancasila
1) Sistem Politik Orde Baru
a) ABRI berperan dalam politik melalui doktrin dwifungsi ABRI.
b) Dasr negara Pacasila
c) Kontitusi negara UUD „45.
d) Sistem ekonomi pasar dan koperasi.
2) Sistem Politik Reformasi
a) Dasar negara Pancasila.
b) Kontitusi UUD „45 yang diamandemen.
c) Berlaku sistem Multipartai.
d) Sistem ekonomi mekanisme pasar bebas.
e) TNI tidak berperan lagi dalam sistem politik, yakni dihapusnya dwi
fungsi ABRI.
• Carter dan Herz menggunakan 2 kriteria untuk membedakan
berbagai politik di dunia, yaitu:
a. Siapa yang memerintah.
b. Ruang lingkup jangkauan kewenangannya.
A. Sistem poltik otokraasi tradisional
1) Kebebasan politik individu kurang dijamin.
2) Kebutuhan moril lebih menonjol.
3) Otokrat biasanya seorang sultan, raja, emir yang tidak hanya
mempunyai peran simbolis yang tinggi.
4) Partai politik dan media massa serta kelompok kepentingan belum
berkembang
5) Terdapat jurang politik yang lebar antara penguasa dan penduduk.
B. Sistem Politik Totaliter
1) Menghendaki pengaturan masyarakat secara merata, atas dasar
monopoli kekuasaan.
2) Merupakan sistem mobilitas massa dalam rangka membentuk
manusia yang baru dan dalam rangka melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan oleh penguasa.
3) Menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan
kepentingan partai tunggal yang mengatas namakan negara.
C. Sistem Politik Demokrasi
1) Persamaan politik dan kesempatan ekonomi bagi setiap individu.
2) Bersatu dalam perbedaan.
3) Distribusi kekuasaan, otonomi, dan konflik yang relatif merata.
4) Prosedural yang diatur dalam konstitusi.
5) Dalam konstitusi diatur kewajiban warga negara
No
Ciri-ciri sistem politik
komunis/totaliter
Sistem politik Liberal
1 Tidak mempercayai adanya tuhan. Berdasrkan empirisme rasional.
2
Menolak adanya persamaan Hak
dasar manusia.
Sangat menjunjung tinggi HAM.
3
Menentang ajaran liberalisme dan
kapitalisme.
Menentang ajaran Komunisme.
4
Pemerintahan dilakukan secara
diktator.
Menentang kediktatoran.
5 Tidak terdapat pemilu. Terdapat Pemilu.
No Komunisme Fasisme
1
Merupakan pemberontakan
besar pertama terhadap sistem
ekonomi kapitalisme dan liberal.
Merupakan pemberontakan kedua
terhadap kapitalis, liberal dan
komunis.
2
Merupakan pengaturan
pemerintahan dan masyarakat
secara totaliter dengan suatu
kediktatoran yang meakili kaum
protelar.
Merupakan pengaturan pemerintahan
dan masyarakat secara totaliter
dengan suatu kediktatoran tunggal,
yaitu yang sangat nasionalis.
3
Mendasarkan diri pada ideolofi
komunisme yang doktriner dan
bersifat eskatologis.
Didasarkan pada nasionalisme yang
chauvinstik, rasialistis, dan militeris.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITEMixon Mixon
 
Kayyis Rifqan, SMAN Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Kayyis Rifqan, SMAN  Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Kayyis Rifqan, SMAN  Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Kayyis Rifqan, SMAN Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Konsultan Pendidikan
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamSayur Lodeh
 
Instrumen hukum dan peradilan ham internasional
Instrumen hukum dan peradilan ham internasionalInstrumen hukum dan peradilan ham internasional
Instrumen hukum dan peradilan ham internasionaltikasund
 
Kemerdekaan berpendapat
Kemerdekaan berpendapatKemerdekaan berpendapat
Kemerdekaan berpendapatMuhammad Fajri
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatAgus Sri Hartono
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesia Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesia Suharjoe
 
TUGAS TIK5 AGSHA
TUGAS TIK5 AGSHATUGAS TIK5 AGSHA
TUGAS TIK5 AGSHAagshaafu
 
Instrumen hak asasi manusia
Instrumen hak asasi manusiaInstrumen hak asasi manusia
Instrumen hak asasi manusiaASMAULCHUSNAH
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIAndhika Pratama
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasIr. Soekarno
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia_aima
 

Mais procurados (19)

Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Perjuangan ham di indonesia
Perjuangan ham di indonesiaPerjuangan ham di indonesia
Perjuangan ham di indonesia
 
Kayyis Rifqan, SMAN Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Kayyis Rifqan, SMAN  Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...Kayyis Rifqan, SMAN  Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
Kayyis Rifqan, SMAN Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis ...
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
 
Pkn 7 smp
Pkn 7 smpPkn 7 smp
Pkn 7 smp
 
Instrumen hukum dan peradilan ham internasional
Instrumen hukum dan peradilan ham internasionalInstrumen hukum dan peradilan ham internasional
Instrumen hukum dan peradilan ham internasional
 
Kemerdekaan berpendapat
Kemerdekaan berpendapatKemerdekaan berpendapat
Kemerdekaan berpendapat
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 
Instrumen HAM
Instrumen HAMInstrumen HAM
Instrumen HAM
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesia Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
TUGAS TIK5 AGSHA
TUGAS TIK5 AGSHATUGAS TIK5 AGSHA
TUGAS TIK5 AGSHA
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Instrumen hak asasi manusia
Instrumen hak asasi manusiaInstrumen hak asasi manusia
Instrumen hak asasi manusia
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
 
Sejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesiaSejarah demokrasi di indonesia
Sejarah demokrasi di indonesia
 

Destaque

Materi fakultas fti versi2003
Materi fakultas fti versi2003Materi fakultas fti versi2003
Materi fakultas fti versi2003Achmad Solichin
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatElection Commision
 
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)Khicef Setia
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Materi Etika komputer
Materi Etika komputerMateri Etika komputer
Materi Etika komputerNovita Basin
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internetanaiyl91
 

Destaque (8)

Materi fakultas fti versi2003
Materi fakultas fti versi2003Materi fakultas fti versi2003
Materi fakultas fti versi2003
 
Pkn sosialisasi politik
Pkn sosialisasi politik Pkn sosialisasi politik
Pkn sosialisasi politik
 
Etika Komputer
Etika Komputer Etika Komputer
Etika Komputer
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
 
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)
Komputer dan kejahatan (CYBER CRIME)
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Materi Etika komputer
Materi Etika komputerMateri Etika komputer
Materi Etika komputer
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internet
 

Semelhante a Sistem politik indonesia

materi pkn kelas xi bab 3.pptx
materi pkn kelas xi bab 3.pptxmateri pkn kelas xi bab 3.pptx
materi pkn kelas xi bab 3.pptxAsasiatulFaizah
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniHendrastuti Retno
 
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdf
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdfSistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdf
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdfTitinKustini3
 
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptx
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptxSistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptx
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptxrizki ar-rasyid
 
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBudaya demokrasi menuju masyarakat madani
Budaya demokrasi menuju masyarakat madaniFikri Novianto
 
demokrasi1_suhardjo.ppt
demokrasi1_suhardjo.pptdemokrasi1_suhardjo.ppt
demokrasi1_suhardjo.pptVathinAsyura
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptxAdyAchmedMuljoto
 
Penerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaPenerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaSiti Fatimah
 
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13HafildaNismaHidayati
 
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
 
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xisistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xiAuliaFarisHumam
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasiWarnet Raha
 

Semelhante a Sistem politik indonesia (20)

materi pkn kelas xi bab 3.pptx
materi pkn kelas xi bab 3.pptxmateri pkn kelas xi bab 3.pptx
materi pkn kelas xi bab 3.pptx
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
MAKALAH DEMOKRASI
MAKALAH DEMOKRASIMAKALAH DEMOKRASI
MAKALAH DEMOKRASI
 
MAKALAH DEMOKRASI
MAKALAH DEMOKRASIMAKALAH DEMOKRASI
MAKALAH DEMOKRASI
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdf
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdfSistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdf
Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila_compressed_compressed.pdf
 
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptx
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptxSistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptx
Sistem-dan-dinamika-demokrasi-Kelas-XI.pptx
 
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBudaya demokrasi menuju masyarakat madani
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
demokrasi1_suhardjo.ppt
demokrasi1_suhardjo.pptdemokrasi1_suhardjo.ppt
demokrasi1_suhardjo.ppt
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrsi_Pancasila.pptx
 
Sospol
SospolSospol
Sospol
 
Penerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaPenerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesia
 
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13
BAB 3 KEDAULATAN UNTUK KELAS 9 SMP KURIKULUM 13
 
Tugas.pptx
Tugas.pptxTugas.pptx
Tugas.pptx
 
PPT DEMOKRASI.ppt
PPT DEMOKRASI.pptPPT DEMOKRASI.ppt
PPT DEMOKRASI.ppt
 
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
 
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xisistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Makalah demokrasi (2)
Makalah demokrasi (2)Makalah demokrasi (2)
Makalah demokrasi (2)
 

Mais de Muhammad Fitra Saputra (20)

hubungan internasional
hubungan internasionalhubungan internasional
hubungan internasional
 
dasarnegara dan kontitusi
dasarnegara dan kontitusidasarnegara dan kontitusi
dasarnegara dan kontitusi
 
reformasi UU kewarganeraan RI
reformasi UU kewarganeraan RIreformasi UU kewarganeraan RI
reformasi UU kewarganeraan RI
 
Kampung budaya
Kampung budayaKampung budaya
Kampung budaya
 
Tumbuhan khas jawa barat
Tumbuhan khas jawa baratTumbuhan khas jawa barat
Tumbuhan khas jawa barat
 
PLH teori etika lingkungan
PLH teori etika lingkunganPLH teori etika lingkungan
PLH teori etika lingkungan
 
Pendidikan lingkungan hidup 2
Pendidikan lingkungan hidup 2Pendidikan lingkungan hidup 2
Pendidikan lingkungan hidup 2
 
Desa budaya
Desa budaya Desa budaya
Desa budaya
 
Biopori
BioporiBiopori
Biopori
 
Atarashii kotoba
Atarashii kotoba Atarashii kotoba
Atarashii kotoba
 
keanekaragaman hayati
keanekaragaman hayatikeanekaragaman hayati
keanekaragaman hayati
 
Biologi (2)
Biologi (2)Biologi (2)
Biologi (2)
 
Biologi
BiologiBiologi
Biologi
 
Sistem gerak hewan
Sistem gerak hewanSistem gerak hewan
Sistem gerak hewan
 
Transplantasi
TransplantasiTransplantasi
Transplantasi
 
Sistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusiaSistem peredaran darah manusia
Sistem peredaran darah manusia
 
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan KloningKultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
Kultur Jaringan, Transplantasi, dan Kloning
 
sistem gerak manusia
 sistem gerak manusia sistem gerak manusia
sistem gerak manusia
 
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansiaSistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
Sistem pencernaan pada manusia dan ruminansia
 
Wawancara
WawancaraWawancara
Wawancara
 

Sistem politik indonesia

  • 2. No Periode Dinamika Politik Indonesia 1 UUD „45 18 Agustus „45 s/d 27 Des „49 a. 22 agustus ‟45 merupakan tanggal pembentukan KNIP dan PNI. b. Keluar maklumat wakil presiden no X, 16 oktober ‟45. c. Maklumat pemerintah tanggal 3 november ‟45. d. Maklumat pemerintah tanggal 14 november „45 menyatakan berubahnya sistem pemerintahan dari kabinet presidensil menjadi parlementer. 2 Konstitusi RIS „49 27 Des „49 s/d 17-07- „50 a. 27 Des „49 Setelah indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerinah belanda, pusat pemerintahan kembali ke Jakarta. b. Upaya kembali kenergara kesatuan dilancarkan dimana-mana. c. 8 maret „50, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan senat mengeluarkan UU darurat NO 11/50 d. Mei „50, e. 14 mei ‟50, parlemen dan senat RIS menyusun UUDS NKRI ‟50.
  • 3. 3 UUDS „50 17 agustus „50 s/d 5 juli „59 a. 17-07-‟50, Indonesia kembali ke NKRI sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan. b. 27-09-‟50, Indonesia menjai anggota PBB ke 60. c. 18s.d25-04-‟55, Indonesia menyelenggarakan KAA. d. Pemilu 1 „55 untuk memilih anggota legislatif. e. 15-02-58, Achmad husen membentuk PRRI. f. 5-07-‟59, diumumkan dekrit presiden 4 Kembali ke UUD „45 masa pemerintahan Orde lama 5-07-‟59 s/d 11-03-‟66 a. 17-08-‟60 terjadi pemulihan hubungan diplomatik dengan Belanda. b. 07-01-‟65 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. c. 30-09-‟65 terjadi adanya G30S/PKI yang didahului adanya isu “dewan Jendral”. d. 01-10-‟65, penumpasan G30S/PKI. e. 25-10-‟65, pembentukan KAMI. f. 14-02-‟66, mengadili mereka yang terlibat dalam G30S/PKI. g. 24-02-‟65, terbentuk kabinet 100 menteri
  • 4. 5 UUD‟45 Masa Pemerintahan Orde Baru 11 Maret „66 s/d 21-05-‟98 a. 11-03-‟66, ditandatanganinya “supersemar” oleh Soekarno. b. 12-03-‟68, soeharto dilantik sebagai pejabat presiden RI. c. 02-07-‟71, pemilu 1 yg diikuti 10 partai. d. 15-01-‟74, terjai peristiwa yang disebut MALARI. e. Terjadi peristiwa tanjung priuk ‟84. f. Peristiwa santa cruz ‟91. g. 11-03-98 soeharto kembali dipilih menjadi presiden RI ke 7 kalinya. 6 Amandemen UUD „45 Masa Pemerintahan Reformasi 21-05-‟98 s/d sekarang a. 21-03-‟98, soeharto mengundurkan diri dari presiden. b. 07-06-‟99, diadakanlah pemilu legislatif. c. 14s/d21-10-‟99, doadakan sidang MPR yang mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan megawati sebagai wakil presiden. d. 1s/d9-11-2001, diadakan sidang MPR yang menghasilkan amandemen 3 UUD‟45 e. 1s/d11-08-2002, diadakan sidang MPR yang menghasilkan amandemen 4 UUD‟45.
  • 5. • Indonesia adalah negara kesatun berbentuk republik, dimana kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. • Menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. a. Sistem Politik Demokrasi Liberal a) Menggunakan dasar negara pancasila. b) Berdasarkan UUDS “45, UUD RIS ‟49, dan UUDS „50 c) Menggunakan sistem Multipartai. d) Pemilu dengan sistem proporsional. e) Rules of Law f) ABRI kurang berperan dalam sistem politik masa ini.
  • 6. b. Sistem Politik Demokrasi terpimpin a) Dasar negara pancasila diperas menjadi trisila. b) Berdasarkan UUD „45. c) Sistem ekonomi terpimpin. d) Tidak ada pemilu. e) Sistem politik nonsekuler. c. Sistem Politik demokrasi Pancasila 1) Sistem Politik Orde Baru a) ABRI berperan dalam politik melalui doktrin dwifungsi ABRI. b) Dasr negara Pacasila c) Kontitusi negara UUD „45. d) Sistem ekonomi pasar dan koperasi.
  • 7. 2) Sistem Politik Reformasi a) Dasar negara Pancasila. b) Kontitusi UUD „45 yang diamandemen. c) Berlaku sistem Multipartai. d) Sistem ekonomi mekanisme pasar bebas. e) TNI tidak berperan lagi dalam sistem politik, yakni dihapusnya dwi fungsi ABRI.
  • 8. • Carter dan Herz menggunakan 2 kriteria untuk membedakan berbagai politik di dunia, yaitu: a. Siapa yang memerintah. b. Ruang lingkup jangkauan kewenangannya. A. Sistem poltik otokraasi tradisional 1) Kebebasan politik individu kurang dijamin. 2) Kebutuhan moril lebih menonjol. 3) Otokrat biasanya seorang sultan, raja, emir yang tidak hanya mempunyai peran simbolis yang tinggi. 4) Partai politik dan media massa serta kelompok kepentingan belum berkembang 5) Terdapat jurang politik yang lebar antara penguasa dan penduduk.
  • 9. B. Sistem Politik Totaliter 1) Menghendaki pengaturan masyarakat secara merata, atas dasar monopoli kekuasaan. 2) Merupakan sistem mobilitas massa dalam rangka membentuk manusia yang baru dan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. 3) Menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatas namakan negara. C. Sistem Politik Demokrasi 1) Persamaan politik dan kesempatan ekonomi bagi setiap individu. 2) Bersatu dalam perbedaan. 3) Distribusi kekuasaan, otonomi, dan konflik yang relatif merata. 4) Prosedural yang diatur dalam konstitusi. 5) Dalam konstitusi diatur kewajiban warga negara
  • 10. No Ciri-ciri sistem politik komunis/totaliter Sistem politik Liberal 1 Tidak mempercayai adanya tuhan. Berdasrkan empirisme rasional. 2 Menolak adanya persamaan Hak dasar manusia. Sangat menjunjung tinggi HAM. 3 Menentang ajaran liberalisme dan kapitalisme. Menentang ajaran Komunisme. 4 Pemerintahan dilakukan secara diktator. Menentang kediktatoran. 5 Tidak terdapat pemilu. Terdapat Pemilu.
  • 11. No Komunisme Fasisme 1 Merupakan pemberontakan besar pertama terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan liberal. Merupakan pemberontakan kedua terhadap kapitalis, liberal dan komunis. 2 Merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang meakili kaum protelar. Merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal, yaitu yang sangat nasionalis. 3 Mendasarkan diri pada ideolofi komunisme yang doktriner dan bersifat eskatologis. Didasarkan pada nasionalisme yang chauvinstik, rasialistis, dan militeris.