FGD di Provinsi Banten

1. Percepatan Pelaksanaan dan
Kajian Praktik Baik Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia di Banten
9 –September 2022
ditayangkan pada
FGD oleh Sekretariat Satu Data Indonesia pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Agung Indrajit, Ph.D
Koordinator Substantif
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/ Bappenas

2. Outline Paparan
1) Pengantar tentang Satu Data Indonesia
2) SDI dan SPBE
3) Forum Satu Data Indonesia
4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022- 2024
5) Implementasi Daftar Data tingkat Daerah
6) Satu Data Indonesia dalam mewujudkan Smart Province
2

3. Pengantar
Satu Data Indonesia
3

4. Kebijakan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia
5 Arahan Presiden
Perencanaan Transformasi Digital
1
2
3
4
5
Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital
yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa
atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti:
pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan,
sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran
Percepatan integrasi Pusat Data Nasional
Mempersiapkan kebutuhan SDM (sumber daya manusia) talenta digital
Mempersiapkan dengan cepat regulasi, skema pendanaan, dan
pembiayaan transformasi digital
“Data adalah jenis kekayaan
baru Bangsa Kita”
Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Sumber: Ratas Perencanaan Transformasi Digital (3 Agustus 2020)
Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)
4

5. Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas
Transformasi Digital Nasional
Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung
Emas 2045
Indonesia
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur
Birokrasi Efisien dan Akuntabel
Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah
Diakses
Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Sasaran
Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri, SDGs, dan
Perlindungan Sosial
Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)
Data Pemerintah
Berkualitas dan
Terintegrasi (SDI)
Mewujudkan
Mendukung Visi
5

6. Urgensi Kebijakan Satu Data
● Keberagaman data dan metodologi pendataan
yang belum berstandar
● Duplikasi dan minimnya keterpaduan data
pemerintah
● Kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas
anggaran data di Instansi Pemerintah
● Ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan
platform data, serta keengganan berbagipakai
data antar Instansi Pemerintah
Mewujudkan ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan
dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah
untuk mendukung perencanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Penyatuan Tata
Kelola dalam
Satu Data
Indonesia
Kondisi Existing
Penyelenggaraan Data Pemerintah
Tujuan Kebijakan Satu Data
(Perpres 39/2019)
6

7. Pencapaian Kebijakan Satu Data
Target 2022
Grand Launching Portal SDI
pada Nov 2022
Jan-Jul 2022
● Soft Launching Portal SDI
● Penyepakatan Data Prioritas tahun 2022
● Penyepakatan Renaksi SDI tahun 2022-2024
● Rapat Dewan Pengarah 2022: Sinkronisasi dan Harmonisasi
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2022
7
2020
● Penerbitan Regulasi:
Permen PPN 16/2020 (Manajemen Data SPBE)
Permen PPN 17/2020 (Pengelolaan Portal SDI)
Permen PPN 18/2020 (Tata Kerja Penyelenggara SDI)
● Standar Data & Metadata:
Perban BPS 4/2020 (Juknis Standar Data Statistik)
Perban BPS 5/2020 (Juknis Metadata Statistik)
Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS
● Rapat Dewan Pengarah 2020: Penyiapan Fondasi Kebijakan
2021
● Pembentukan Pokja Forum SDI melalui Kepmen PPN
● Penyepakatan tema data Prioritas & Identifikasi Ketersediaan Data dan informasi
● Rapat Dewan Pengarah 2021: Percepatan SDI
● Asesmen massal SDI untuk K/L & Provinsi
● Pengembangan Platform Portal SDI
● Standar Data & Metadata:
▪Perban BPS 4/2021 (Standar Data Statistik Nasional)
▪SE Kepala BIG 6/2021 (Pedoman Standar Data & Metadata Spasial)
▪Pedoman Keuangan yang mengacu pada IFMIS
2019
● Inisiasi Regulasi Kelembagaan &
Tata Kerja Dewan Pengarah dan
Forum
● Sosialisasi dan Asistensi awal
K/L

8. 8
Rapat Dewan Pengarah Tahun 2022
Poin Kesepakatan
5
Mendukung Registrasi Sosial Ekonomi
bersinergi dengan Satu Data Indonesia
6
Peningkatan Peran Kementerian Dalam
Negeri dalam mendukung
Penyelenggaraan SDI di Pemerintahan
Daerah dan penetapan NIK sebagai Data
Induk (Master Data) guna pemanfaatan
data layanan administrasi pemerintah
7
Penyusunan dan Implementasi Strategi
Baru untuk Pemenuhan SDM Talenta
Digital di pemerintahan (data leadership
dan digital leadership).
1
Penguatan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia (SDI)
2
Penguatan Kolaborasi Implementasi Satu
Data Indonesia (SDI) dan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
di tingkat Pusat dan Daerah
3
Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur
TIK Nasional untuk berbagipakai data
4
Peningkatan Pemanfaatan Data untuk
Pengambilan Keputusan dan Perumusan
Kebijakan.

9. 9
Tata Kelola Satu Data Indonesia
Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah
PENGUMPULAN
PEMERIKSAAN
PENYIMPANAN &
PENGAMANAN
PEMANFAATAN
DATA
PEMERINTAH
PERENCANAAN
BERBAGIPAKAI
• Daftar Data
• Daftar Data Prioritas
• Rencana Strategis
• Rencana Aksi
• Rencana Penganggaran
• Arsitektur Data
• Standar Data
• Metadata baku
• Peraturan Menteri
tentang Data Prioritas
Produsen Data
(K/L/D)
Walidata
(K/L/D)
Walidata
(K/L/D)
Walidata
(K/L/D)
Portal Satu
Data Indonesia
PORTAL
Prinsip Satu Data
Standar Data Kode Referensi
0101
1101
Metadata Interop
Data-Driven
Policy Making
Big Data
Analysis
Modelling
Artificial
Intelligent
Viz/Dashboard
Produsen Data
(K/L/D)
Pengguna Data
(K/L/D)
Pengguna Data
(Masyarakat)

10. Prinsip Satu Data Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah
Berlaku untuk data dalam format tabular, spasial, dan keuangan
Satu Standar Data
Satu Metadata Baku
Interoperabilitas
Kode Referensi/Data
Induk
PRINSIP SATU
DATA
Kelembagaan
Regulasi
Penganggaran
SDM
ELEMEN
PENDUKUNG
Data Prioritas
(Fundamental Dataset)
Rencana Aksi
Teknologi
Pemberdayaan
Inovasi
Pemanfaatan
Data Leadership
Penyelenggaraan
10

11. Tata Kelola Satu Data Indonesia
Mendorong Gotong Royong Menyediakan Data yang Berkualitas
DEWAN PENGARAH
PEMBINA DATA
PRODUSEN DATA PRODUSEN DATA
WALIDATA
WALIDATA
PENDUKUNG
SEKRETARIAT SDI DAERAH
WALIDATA
PENDUKUNG
PRODUSEN DATA
POKJA SDI
PEMBINA DATA
WALIDATA WALIDATA WALIDATA
PRODUSEN DATA PRODUSEN DATA PRODUSEN DATA
GUGUS TUGAS TEMATIK
SEKRETARIAT SDI
FORUM SDI PUSAT
BANSOS STATKRIM (Plan) REGSOSEK (Plan) P3DN (Plan) BENCANA
DEWAN PENGARAH
● Pembentukan Gugus Tugas untuk Data Tematik yang mendukung Satu Data Indonesia akan dibahas dan disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia.
● Kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat menjadi landasan dasar dalam menyusun instrumen regulasi pembentukan Gugus Tugas Satu Data Tematik
● Gugus Tugas Tematik berkoordinasi secara aktif dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat mengenai administrasi, substansi, dan teknis dalam hal
penyelenggaraan Satu Data Tematik.
● Gugus Tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
BSSN
11
WALIDATA
PENDUKUNG
FORUM SDI DAERAH

12. 12
SDI dan SPBE

13. Sinergi SDI dan SPBE

14. Lingkup SDI di SPBE
Menjamin terwujudnya data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan
dapat diakses sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan
nasional.
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
e-SERVICES
PERPRES NO 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TUJUAN MANAJEMEN DATA SPBE
Mewujudkan ketersediaan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan.
TUJUAN PENYELENGGARAAN SDI
e-PERENCANAAN
e-BUDGETING e-MONEV
e-LAKIP
INTEGRASI
LAYANAN
SPBE
LAYANAN PUBLIK BERBASIS
ELEKTRONIK
DATA STATISTIK DATA GEOSPASIAL
DATA KEUANGAN
NEGARA
DATA LAINNYA
PERPRES NO 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
e-BMN
e-PROCUREMENT
Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data, Pasal 2,
“Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat merupakan bagian dari
penyelenggaraan Manajemen Data SPBE.”

15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1
5
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Risiko
Perubahan
SDM
Data
Aset
TIK
Layanan
Pengetahuan
Audit TIK
Keamanan
Penyelenggara SPBE Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Anggaran
Manajemen SPBE
Tata
Kelola
SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
PRINSIP
Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia
Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE,
sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE
Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan
digital Nasional (Service Level Agreement)
Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga
menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru
Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta
memperkuat Keamanan Informasi
a. Efektivitas
b. Keterpaduan
c. Kesinambungan
d. Efisiensi
e. Akuntabilitas
f. Interoperabilitas
g. Keamanan
MANFAAT

16. Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE
16
Domain Layanan SPBE
Domain Infrastruktur SPBE
Domain Data dan informasi
Domain Proses Bisnis
Interaksi
Interaksi
Interaksi
Interaksi
Domain Aplikasi SPBE
Interaksi
Domain Keamanan SPBE
Interaksi
Data dan informasi yang diproduksi dan dikelola oleh sebuah instansi pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kumpulan hasil
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.
Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun
kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.

17. SDI dan SPBE dalam Manajemen Data
Tujuan:
● Menjamin terwujudnya Data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi,dan pengendalian pembagunan
nasional.
Ruang Lingkup:
● Arsitektur Data;
● Data Induk dan Data Referensi;
● Basis Data;dan
● Kualitas Data
Peraturan Menteri PPN/ Kepala
Bappenas No.16 Tahun 2020 Tentang
Manajemen Data Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Manajemen Data SPBE merupakan amanat
Perpres No.95/2018 dalam Pasal 49 Ayat (5)
1. Pengelolaan Arsitektur Data
2. Data Referensi
3. Basis Data
4. Kualitas Data

18. Taksonomi Data di SPBE
Taksonomi Referensi
Struktur Referensi
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Domain Keamanan SPBE
Domain
Aplikasi
SPBE
Domain Layanan SPBE
Tujuan dan Sasaran SPBE
Visi dan Misi SPBE
Arsitektur SPBE
Domain
Infrastruktur SPBE
Domain Data dan
Informasi
Domain Proses
Bisnis
Struktur Arsitektur Data dan Informasi
Tingkat 1 (Data Pokok)
Tingkat 2 (Data Tematik)
Tingkat 3 (Data Topik)
Tingkat 4 (Data Sub Topik)
SPBE Nasional
SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

19. Forum Satu Data Indonesia
di Daerah
19

20. Kerangka Percepatan Implementasi SDI
Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa
Penyusunan Pedoman
Pembangunan dan Tata Laksana
SDI di Pusat dan Daerah
Percepatan Penyusunan Regulasi
Penyelenggaraan SDI di Daerah
Pelaksanaan Konsolidasi Data di
Pusat dan Daerah, termasuk di
tingkat Desa
Koordinasi dengan Pembina Data
di Pusat dan Daerah untuk
Penerapan Standar Data dan
Metadata Baku
Percepatan pembentukan
kelembagaan SDI dengan
penetapan Walidata dan
Produsen Data
Penguatan kapasitas dan
pemenuhan SDM pengelola SDI dan
analis data di Pusat dan Daerah
Pengembangan portal dan sistem
informasi sesuai dengan
Perpres SDI dan Perpres SPBE
Partisipasi aktif dalam Forum SDI di
tingkat Pusat dan Daerah
20

21. Walidata Pendukung
Membantu Walidata tingkat daerah. Dipilih sesuai
penugasan kepala daerah dan kebutuhan. Walidata
pendukung berkedudukan di dalam Instansi Daerah.
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengambilan kesepakatan.
Forum SDI berperan sebagai media antar temu penyelenggara SDI di
tingkat daerah untuk memusyawarahkan hal-hal terkait penyelenggaraan
SDI. Hasil kesepakatan forum SDI bersifat mengikat bagi penyelenggara
terkait.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah
Memberikan dukungan dan pelayanan teknis
operasional dan administratif kepada Forum Satu Data
Indonesia tingkat daerah dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
Pembina Data Tingkat Daerah
Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan
pengumpulan Data dan melakukan pembinaan
penyelenggaraan SDI tingkat daerah. (BPS Daerah, Instansi
Daerah yang mengelola Simpul Jaringan Pemda dalam JIGN)
Walidata Tingkat Daerah
Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data dengan
standar, menyebarluaskan data dan metadata di portal
SDI, dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam
membina Produsen Data tingkat daerah. (Instansi Daerah
yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data)
Produsen Data Tingkat Daerah
Menghasilkan data sesuai Prinsip SDI dan memberikan
masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah. Produsen
menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata
tingkat Daerah (Unit pada Instansi Daerah yang
menghasilkan Data)
.
21

22. Walidata Pusat:
Mempublikasikan Kode
Referensi/Data Induk yang
sudah disepakati
dalam Portal SDI (10 (6), 14(1))
Walidata:
Pemeriksaan
Kesesuaian Kode
Referensi pada Data
Produsen Data:
Produksi Data berpedoman pada kode referensi
yang dipublikasikan oleh Walidata (3 huruf d)
Pembina Data Menetapkan Kode Referensi
dan/Data Induk dan Instansi Pusat yang
unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode
Referensi dan/Data Induk sesuai
kesepakatan Forum
Koordinasi Kode
Referensi/Data Induk Harmonisasi
Kode Referensi
Kode Referensi [Data] adalah tanda berisi
karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma
tertentu sebagai rujukan identitas Data yang
bersifat unik.
Data Induk
Data Induk adalah Data yang
merepresentasikan objek dalam proses bisnis
pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk
digunakan bersama.
FORUM SATU DATA
TINGKAT PUSAT
Peran Dewan Pengarah,
menetapkan kode referensi dan
Instansi Walidatanya pada :
1. Data yang pembina
datanya belum ditetapkan
2. Forum SDI tidak mencapai
kesepakatan
10 (5)
1
2
Forum Satu Data di tingkat Pusat
Kode Referensi dan/atau Data Induk
22

23. 23
Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
Forum SDI melaksanaan tugas melalui kegiatan
Komunikasi Koordinasi Kesepakatan
Penentuan
Daftar Data
• Sesuai arsitektur
SPBE
• Kesepakatan
Forum SDI Pusat
• Arahan Pembina
Data
Penentuan
Data Prioritas
• RKP & RPJMN
• SDGs
• Mendesak/ arahan
Preside
Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia
Penentuan
Rencana Aksi
• Pengembangan SDM
• Penyusunan Juknis pelaksanaan SDI
• Kegiatan Pengumpulan Data
• Kegiatan Pemeriksaan Data
• Kegiatan Penyebarluasan Data
• Kegiatan lain yang mendukung
tercapainya data sesuai prinsip SDI
Penentuan Kode
Referensi dan /atau Data
Induk
Penetuan Calon
Pembina data lainnya
Pembatasan Akses Data
Tertentu

24. Forum Satu Data di tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dengan Provinsi
• Koordinasi horizontal antara Koordinator
Forum SDI dan Walidata dan Produsen
di daerah diperlukan untuk mendorong
harmonisasi strategi-kebijakan dengan
pelaksanaan teknis dan pemenuhan
kebutuhan data.
FORUM SDI PROVINSI
FORUM SDI KAB/KOTA
WALIDATA PROVINSI
PRODUSEN DI PROVINSI
WALIDATA PROVINSI
FORUM SDI KAB/KOTA WALIDATA KAB/KOTA
• Koordinasi vertikal antara Koordinator Forum
SDI dan Walidata dan Produsen diperlukan
untuk percepatan penyelenggaraan SDI di
Kab/Kota dibawahnya, dan penyelarasan
kebijakan data antara Provinsi dan Kab/Kota
• Pelaksanaan Forum Satu Data
Indonesia Tingkat Provinsi dapat
Melibatkan Walidata Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam rangka upaya
penguatan lembaga secara garis
koordinasi vertikal antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Implementasi
Kebijakan Satu Data Indonesia.
24

25. Rencana Aksi Satu Data Indonesia
2022- 2024
25

26. Arahan Strategis Rencana Aksi kepada Pemerintah Daerah
Renaksi SDI 2022-2024 menjadi
acuan perencanaan dan
penganggaran bagi Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan SDI
Dilakukan pemantauan dan evaluasi
capaian Renaksi SDI 2022-2024
secara berkala untuk dilaporkan
kepada Dewan Pengarah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun
Diharapkan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah mengadopsi
Rencana Aksi SDI Tahun 2022-
2024 ke dalam implementasi
kebijakan Satu Data Indonesia di
lingkup Instansinya
26

27. Tujuan Implementasi Rencana Aksi
5
4
3
2
1
Acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan
penyelenggaraan Satu Data Indonesia bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Kerangka sasaran sebagai tolak ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data
Indonesia di lingkup Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Penguatan peran penting dari Walidata dan Produsen Data di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah serta mitra/kolaborator penyelenggara lain dalam mendukung
implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif
bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Sinkronisasi dan harmonisasi arah pencapaian Kebijakan Satu Data Indonesia di
lingkup Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pembangunan lain,
baik yang bersifat sektoral maupun umum
27

28. Peta Jalan Capaian Strategis
2024
Penguatan ekosistem regulasi,
pedoman, aparatur, dan kelembagaan
SDI Kementerian Sektor dan
Pemerintah Daerah Provinsi (dan Kab/
Kota)*
Implementasi Kode Referensi dan
Data Induk proses bisnis umum dalam
penyelenggaraan data layanan
pemerintah
Penyusunan Katalog Data Nasional
disediakan oleh Kementerian Sektor
Prioritas dan Pemerintah Daerah
Provinsi
Penyusunan tata kelola Insentif dan
Disinsentif
Penyediaan dashboard Eksekutif
Data Prioritas
Perluasan ekosistem regulasi,
pedoman, aparatur, dan
kelembagaan SDI Instansi Pusat Lain
dan Pemerintah Daerah Kab/Kota*
Integrasi data sistem pembangunan
daerah dan sistem keuangan daerah
Tata Kelola Big Data Pemerintah
Interoperabilitas Data Sektor
Prioritas agenda strategis jangka
menengah Nasional
Pendayagunaan ekosistem regulasi,
pedoman, dan kelembagaan Kolaborasi
SDI Badan Hukum Publik dan Badan
Usaha Strategis
Seluruh Data Instansi sesuai dengan
Daftar Data dan Data Prioritas dapat
diakses melalui Portal SDI
Pemanfaatan SDI untuk perencanaan,
monitoring, dan evaluasi Pembangunan
Jangka Menengah & Panjang
Pemanfaatan data yang
terkonsolidasi untuk peningkatan
kualitas layanan pemerintah dalam
SPBE
Penguatan Ekosistem Data
Nasional
Perluasan Interoperabilitas dan
Rintisan SDI sebagai tumpuan
agenda strategis Nasional
SDI sebagai Tumpuan
Perencanaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Pembangunan
2023
2022
*Percepatan pembentukan regulasi, kelembagaan, dan Forum sampai ke level Kab/Kota sendiri sudah mulai dilaksanakan sejak 2021
Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun penyelesaian untuk regulasi, kelembagaan, dan Forum sampai ke level Kab/Kota
Penguatan
Perluasan Pendayagunaan
28

29. Identifikasi Program dan Kegiatan
Renaksi SDI 2022- 2024
Implementasi Standar
Penyelenggaraan & Penguatan
Prinsip
Perluasan Kolaborasi dan
Implementasi
Infrastruktur Data, Portal, dan
Platform Analitika
Penguatan Sumber Daya Manusia
dan Partisipasi
Stimulasi & Dorongan Percepatan
SDI
Pemanfaatan Data Mendukung
Agenda Strategis Nasional
Pemerintah Daerah melakukan
identifikasi untuk pemetaan
terhadap Program dan Kegiatan
Renaksi SDI 2022- 2024 untuk
selanjutnya dijabarkan lebih lanjut
ke dalam Program dan Kegiatan
SDI di lingkup Instansi Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangannya
Kegiatan Rencana Output
Berdasarkan Matriks Renaksi SDI
2022 - 2024
PROGRAM
● Berdasarkan
Program,
Kegiatan
pada RKPD
dan RPJMD
● Rencana Aksi
SDI tingkat
Daerah wajib
berkoordinasi
dengan
Kemendagri
29

30. Implementasi Rencana Aksi SDI untuk Pemerintah Daerah (1/2)
Implementasi Standar Penyelenggaraan &
Penguatan Prinsip
Program 1
Perluasan Kolaborasi dan Penguatan
Implementasi Kebijakan Satu Data
Indonesia
Program 2
Pengembangan Infrastruktur dan Platform
Data, serta Fasilitas Analitika Data
Program 3
Kegiatan Pemerintah Daerah
● Penerapan Pedoman Perencanaan Data : Menyusun dan mengelola Daftar Data, Data
Prioritas, Rencana Aksi Satu Daerah
● Penerapan Pedoman Pengumpulan, Pemeriksaan, Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan
Pembatasan Akses Data
● Menerapkan standar data, metadata, kode referensi dan data induk kewilayahan, dan
data induk kependudukan
● Penerapan pedoman penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia
● Penerapan pedoman pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia
● Penerapan pedoman Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia
● Penerapan pedoman implementasi Manajemen Data, Arsitektur Data dan Informasi
● Penerapan pedoman pelaksanaan Penyediaan Teknologi dan Instalasi Portal Satu
Data di Pemerintah Daerah
● Penerapan pedoman integrasi Portal Satu Data
● Penerapan Pengelolaan dan Pengoperasian Portal Satu Data Indonesia
● Penerapan modul visualisasi dan dashboard analitika Satu Sata Indonesia
30

31. Implementasi Rencana Aksi SDI untuk Pemerintah Daerah (2/2)
Penguatan Sumber Daya Manusia dan
Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia
Program 4
Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu
Data Indonesia
Program 5
Pemanfaatan Data dalam Mendukung
Agenda Pembangunan Nasional
Program 6
Kegiatan Pemerintah Daerah
● Penerapan Pedoman Penyelenggaraan ASN Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagai
bagian dari SPBE
● Penerapan Data Leadership di tingkat Pemerintah Daerah
● Bimbingan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
● Kebijakan teknis kolaborasi Monev SPBE dan SDI
● Penerapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
tingkat Provinsi dan Kab/ Kota
● Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
● Penerapan Pedoman Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi
● Penerapan Pedoman Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia di tingkat Kab/Kota
● Laporan Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia
● Penyelenggaraan Tata Kelola Big Data Pemerintahan
● Pemanfaatan Tata Kelola Big Data Pemerintahan
● Dataset Registrasi Sosial Ekonomi sebagai isu strategis Daerah
● Penerapan penggunaan Kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah sesuai dengan
Kode Fasilitas yang dikeluarkan oleh Kemenkes
31

32. Implementasi Daftar Data
tingkat Daerah
32

33. 33
33
Data Prioritas
Regulasi dan Manfaat
aaaaa
Regulasi & Referensi
Data Prioritas adalah Data terpilih yang
berasal dari daftar Data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya
yang disepakati dalam Forum Satu Data
Indonesia.
Tahun 2022, Data Prioritas disusun untuk
ditindaklanjuti dalam proses Perencanaan,
Pengumpulan, Pemeriksaan dan
Penyebarluasan untuk data terkait:
a. Prioritas pembangunan dan prioritas
Presiden dalam RPJMN dan/atau RKP;
b. Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB/SDGs);
c. Kebutuhan Mendesak
○ Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM);
○ Bantuan sosial, bantuan
pemerintah, dan subsidi;
○ Percepatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri / P3DN (Inpres
2/2022)
Manfaat Data Prioritas
1. Kebutuhan data lintas Instansi Pemerintah dapat terpenuhi
tanpa memerlukan MoU/Kesepakatan
2. Menjadi dasar yang mengarahkan perencanaan dan proses
penganggaran Pengumpulan Data oleh Produsen Data
3. Memudahkan evaluasi dan proses manajemen kualitas
data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi
4. Penyediaan data untuk kebutuhan Analisa Data terkait Isu-
isu Prioritas
Penyepakatan Data Prioritas 2022 hari ini bertujuan untuk:
1.Ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas
2.Ditindaklanjuti oleh Pengguna Data, Produsen Data, Walidata dan Pembina Data
untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan data, termasuk
pemenuhan Standar Data dan Metadata

34. Kriteria Penetapan Data Prioritas Tahun 2022
1
Memenuhi Data
Prioritas Pusat
4
Seleksi
Berdasarkan
Konsensus
2
Usulan
Wali Data
Daerah
3
Usulan
Pembina
Data
Data
Prioritas
RPJMN, RKP, SDGs,
Mendesak/Arahan Dewan
Pengarah dan Arahan
Presiden
Memiliki Dasar Peraturan,
Renja K/L, Kebutuhan
Penganggaran, Data
diproduksi secara reguler,
dll
Memiliki Dasar Peraturan,
kebutuhan spesifik, dll.
Kesesuaian
indikator/variabel, prosedur
pemeriksaan tersedia, waktu
pengumpulan dan
pemeriksaan mencukupi
Catatan:
1. List Data Prioritas bukan hanya
data yang telah dimiliki/
diproduksi, tapi termasuk yang
akan dikumpulkan di tahun
berjalan dan yang dibutuhkan, baik
yang diproduksi sendiri atau dari
instansi pusat lain atau pemda
2. K/L/D akan diminta untuk
menerapkan Standar Data dan
Metadata Baku sesuai arahan
Pembina Data, dan didefinisikan
dalam proses Perencanaan Data
Prioritas.
3. SDI telah mensosialisasikan
Rencana Aksi untuk K/L, termasuk
didalamnya terkait Pengumpulan
Data Prioritas dalam Katalog Data
34

35. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas
Daftar Data
Data Prioritas
Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya
Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data
Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data
Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data
Indonesia
Pengusul : 1. Walidata Tingkat Pusat
2. arahan Dewan Pengarah
Kriteria : 1. Mendukung RPJMN/RKP
2. Mendukung TPB/SDGs
3. Memenuhi Kebutuhan Mendesak
Nama Data Instansi Produsen Data
Jadwal
Pemutakhiran
Rujukan
Jumlah Badan pada Kegiatan Usaha
Penyimpanan Migas yang dibina dan
diawasi
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
Ditjen Migas Triwulanan Perpres 2 Tahun 2022
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang
pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Deputi Perlindungan
Khusus Anak
3-5 tahunan
Rencana Kerja
Pemerintah 2022
Proporsi tahanan yang melebihi masa
penahanan terhadap seluruh jumlah
tahanan.
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Tahunan RPJMN/RKP

36. Summary Data Prioritas Tahun 2022
Bersumber dari 10
Kementerian/Lembaga
Data Spasial
16%
(113 data)
<1%
(2 data)
Bersumber dari 24
Kementerian/Lembaga
Data statistik
83%
(578 data)
Bersumber dari 1
Kementerian/Lembaga
Data KEUANGAN
➜ Total : 693 Data
Catatan : Dasar Rujukan*
1. RPJMN (44 Data)
2. Rencana Kerja Pemerintah (224 Data)
3. SDGs (125)
4. UMKM (22 Data)
5. Bansos (17 Data)
6. Perpres 2 Th 2022 (56 Data)
7. Peraturan lainnya
*Bisa multi tagging
36

37. Penyepakatan Data Prioritas Pusat 2022
37

38. Daftar Data Prioritas Pusat 2022
https://analitik.data.go.id/r/95
38

39. Perencanaan Data
Forum Satu Data Tingkat Daerah
Forum Identifikasi Data
Tingkat Daerah
Forum Penyepakatan
Daftar Data Tingkat Daerah
Forum Tindak Lanjut Daftar
Data Tingkat Daerah
1
2
3
Fasilitator Forum
Sekretariat SDI tingkat
Daerah
Mengidentifikasi Data
Walidata
Mendukung kegiatan
identifikasi data
Walidata Pendukung
Mendukung kegiatan
identifikasi data
Produsen Data
Menyepakati Daftar
Data yang telah disertai
jadwal pemutakhiran
Koord. Forum SDI
Daerah
Mendukung kegiatan
Forum Satu Data
Indonesia
Walidata
Mendukung kegiatan
Forum Satu Data
Indonesia
Walidata Pendukung
Mendukung kegiatan
Forum Satu Data
Indonesia
Produsen Data
Melakukan koordinasi
terhadap hasil Forum ke
tingkat Kab/Kota
Koord. Forum SDI
Daerah
Melakukan koordinasi
teknis pengumpulan
data
Walidata
Melakukan koordinasi
teknis pengumpulan
data
Walidata Pendukung
Mendukung kegiatan
teknis pengumpulan
data
Produsen Data
39

40. Perencanaan Data
Penyusunan Kebutuhan Data
Secara sederhana, proses Perencanaan
Data adalah mengidentifikasi kebutuhan
data (variabel) untuk setiap indikator
(RPJMD, RKPD, Visi Misi Kepala Daerah,
Data Prioritas Tahun 2022 dan lainnya).
Proses ini dapat dilakukan melalui
Forum Satu Data Daerah dengan
melibatkan Pembina Data agar terjadi
konsistensi penamaan dan pengisian
Metadata Variabel.
Daftar Data yang akan dikumpulkan
kemudian akan menjadi dasar proses
pengumpulan data.
Nama Data Produsen Data
Data pelanggan rumah tangga di
Jawa Timur yang
memiliki sumber penerangan dari
listrik PLN
PLN
Data pelanggan rumah tangga di
Jawa Timur yang memiliki sumber
penerangan dari listrik non PLN
Dinas ESDM Prov. Jawa
Timur
Data Jumlah Rumah Tangga Jawa
Timur
BPS Jawa Timur
RPJMD Jawa Timur 2019-2024
Identifikasi Kebutuhan Data Daftar Kebutuhan Data
Data Prioritas Tahun 2022
40

41. Penyusunan Daftar Data Daerah
Format Daftar Data Daerah
Daftar
Data
…
…
…
Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya
Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data
Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data
Atribut
Nama Data
Produsen Data
Jadwal Pemutakhiran
Jadwal Rilis*
Tagging RAD SPBE
Catatan : *Jadwal Rilis tentatif
41

42. Daftar Data
Contoh : Provinsi DI Yogyakarta
Nama Data Produsen Data
Jadwal
Pemutakhiran
Jadwal Rilis* Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi
yang terlatih di wilayah
provinsi DI Yogyakarta
Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Tahunan Desember Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
yang mendapatkan izin dari
Pemerintah Daerah provinsi DI
Yogyakarta
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Tahunan - Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas
terlantar yang menerima paket
permakanan di dalam panti
sesuai standar gizi
Dinas Sosial Tahunan - Sosial
Data penyandang disabiltas
terlantar yang difasilitasi
pembuatan Nomor Induk
Kependudukan di dalam panti
Dinas Sosial Tahunan Juni Sosial
Atribut
Nama Data
Produsen Data
Jadwal Pemutakhiran
Jadwal Rilis*
Tagging RAD SPBE
Contoh Daftar Data
Provinsi DI Yogyakarta 2022 (dummy)
Sumber : Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022
Catatan : *Jadwal Rilis tentatif
42

43. Satu Data Indonesia dalam
mewujudkan Smart Province
43

44. Visi
Strategi dan Peta Jalan
Ekosistem Digital
SISI
SUPPLY:
Pengungkit
(Enablers)
SISI
DEMAND:
Layer
aplikasi &
layanan
Penduduk dan Komunitas
Solusi & layanan digital lintas sektor ekonomi prioritas e-Government
- Digital Public Services
- Open Gov Data
e-Education
Smart
Cities
e-Health
e-Commerce Fintech
Digital
Tourism-Travel Industry 4.0
Platform data & pemberdayaan
Pendanaan & insentif
Peraturan, kebijakan & standar
Infrastruktur & konektivitas
Sumber Daya Manusia
Sumber: RPJMN
2020-2024
Big
Data
Satu Data
Indonesia
(Perpres
39/2019)
SPBE
(Perpres
95/2018)
• Pengembangan Smart City adalah bagian dari Program Prioritas dan Major Project Transformasi Digital dalam PN 5:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dalam RPJMN 2020-2024
• Arah pengembangan transformasi digital: (i) perubahan proses kegiatan masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah melalui
penggunaan TIK; (ii) efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat; dan (iii) memperkuat perencanaan pembangunan
berbasis data (evidence-based).
• Sasaran: penuntasan infrastruktur TIK, pemanfataannya, pengembangan industri TIK dengan mengoptimalkan sumber daya lokal
Contoh:
Jaringan
Pita Lebar
(Perpres
96/2014)
Kedudukan Smart City Dalam Transformasi Digital
44

45. Framework Peran & Fungsi Pemerintah
Dalam Implementasi Smart City
FUNGSI ENABLER FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
FUNGSI FASILITATOR & AKSELERATOR
PEMBANGUNAN
Perencanaan
Kapasitas Personel
Infrastruktur Backbone IT
Keamanan Siber
Monitoring & Evaluasi
Standardisasi Data
Smart Government / SPBE
Smart Economy
Smart Mobility
Smart Living
Smart Society
Smart Environment
BIG
DATA
Pattern
Forecasting
DATA ANALYTICS
Dapat dilakukan oleh Swasta,
Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat
Peran dan Fungsi utama Pemerintah dalam
implementasi smart city adalah sebagai enabler,
penyedia layanan publik, serta fasilitator dan
akselerator pembangunan.
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
Dihasilkan oleh
Pemerintah, Swasta,
dan masyarakat
45

46. Peta Jalan Smart City:
Timeline Peta Jalan Smart City 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
& SUPRASTRUKTUR IT
KAPASITAS PERSONEL
STANDARDISASI DAN INTEGRASI DATA
KEAMANAN
SIBER
IMPLEMENTASI SPBE & PRINSIP SMART CITIES
KOORDINASI & KONSULTASI
PEMANTAUAN & EVALUASI
TAHAPAN IMPLEMENTASI INDIKATOR KUNCI
• Jaringan internet cepat di kab/kota (2020)
• Alat perekam data mobilitas penduduk real time (2021)
• Warehouse penyimpanan big data (2021)
• Peraturan untuk kemudahan akses data oleh pemerintah
(2021)
• Peningkatan kapasitas ASN dalam mendukung enabling
environment smart city seperti data input, cleaning,
analytics serta pemeliharaan infrastruktur IT (2022)
• Data terstandarisasi (2022)
• Data dan aplikasi terintegrasi (2023)
• Military grade cyber security (2024)
• Terlaksananya SPBE dan smart city sesuai dengan rencana
induk (master plan) dan peta jalan smart city (2024)
• Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pendampingan
penerapan pendekatan cerdas dari K/L terkait dan
antardaerah (2020-2024)
• Penyusunan Indikator Smart City (2020)
• Pemantauan dan Evaluasi berkala terhadap pencapaian
program smart city (2020-2024, melibatkan Kominfo,
PANRB, Bappenas, Kemendagri serta K/L terkait)
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019 46

47. Beralih Ke Pemerintahan Digital (E-Government) dan Bangsa Cerdas (Smart Nation)
Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong semua
lembaga publik untuk mendigitalkan layanan publik
dan beralih ke tata kelola berbasis elektronik untuk
meningkatkan layanan publik dan meningkatkan
efisiensi proses bisnis.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Satu Data Indonesia (SDI)
Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)
mendorong penerapan satu data dengan tujuan: (1)
memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data pemerintah;
(2) mewujudkan ketersediaan data pemerintah; (3) mendorong
keterbukaan dan transparansi data; serta (4) mendukung
sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan
Prinsip Satu Data Indonesia
Satu Raw Metadata
Satu Standar Data
Interoperabilitas Satu Kode Referensi
dan Sumber Data
data.go.id
Inisiatif Smart City Yang Sedang Berjalan
47

48. 48

49. Smart adalah Kemampuan mendayagunakan data digital
49

50. Kebermanfaatan SDI untuk Proses Pembangunan
Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial
integrasi fungsi dan
pengalokasian sumberdaya
Thematically
Integrative
Spatial
Holistic
mengarahkan
kepada kebutuhan
nasional
kebutuhan relasi antara
informasi lokasi dan
fungsi dari aktivitas
pembangunan
pendekatan
komprehensif
(upstream to
downstream)
“Money Folow Program,
Program Follow Data”
PP 17 TAHUN 2017
tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan
Penganggaran
Data dan Peta
“Big Data Analytics dan
Artificial Inteligence”
Perpres 39/2019 Pasal 4 :
“Konsep data merupakan ide
yang mendasari Data dan
tujuan Data tersebut
diproduksi”
50

51. Integrasi Data Statistik dengan Data Spasial
Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial
51

52. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development
Social, Economy, and
Environmental
Land Registration
Titles, Mortgages and Easement
Secure Legal Rights
Land Valuation
Assessment of Land Value
Collection of Property Tax
Perizinan Pembangunan
Construction Planning & Permits
Regulation and Implementation
Land-Use Planning
Policies and Spatial Planning
Control of Land Use
SPBE
Efficient Land Market Efficient Land Management
SATU DATA INDONESIA
Built and Natural Environment Datasets
52

53. 3D Maps Are The Backbone Of Digital Twin Of A Smart City
53

54. Maps are used as the evidence of social protection
Data for Government Assistance Allocation
54