Penerapan good governance corporate pada BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015-2016

1. Nama Mahasiswa : Muh. Agus Priyetno
NIM : 55117110052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2016
Muh Agus Priyetno
Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mecubuana
Abstract: The purpose of this article is to draw a theoretical description of the application of
good corporate governance. This article uses GCG cases in BPJS Employment 2015-2016. A
qualitative approach (literature and reference) is used to maintain and review the application of
GCG in BPJS Employment 2015-2016. The findings in this study indicate that the application of
GCG to BPJS Employment has been appropriately applied this can be seen from the government
regulations, companies and some ways are meant by a real sustainability in performing functions
and objectives BPJS Employment.
Keywords: Good Corporate Governance, BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan artikel ini adalah untuk menarik deskripsi teoritis mengenai penerapan good corporate
governance. Artikel ini menggunakan kasus GCG di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015-2016.
Pendekatan kualitatif (literatur dan referensi) digunakan untuk menjaga dan mengkaji
penerapan GCG di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015-2016. Temuan dalam penelitian ini
menyatakan bahwa penerapan GCG pada BPJS Ketenagakerjaan sudah diterapakan dengan
baik hal ini bisa dilihat dari adanya regulasi-regulasi pemerintah, perusahaan dan beberapa
cara yang dimaksud dengan penerpan yang nyata dalam melakukan fungsi dan tujuan BPJS
Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, BPJS Ketenagakerjaan.

2. I. PENDAHULUAN
Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance
(GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi
terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan
salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang,
sekaligus memenangkan persaingan bisnis global - terutama bagi perusahaan yang telah
mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.
Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul
karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya, Sistem Regulatory yang payah, Standar
Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan
Board of Directors (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.
Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas itulah maka tidak mengherankan jika selama
dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif
datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai
lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World
Bank, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam CG
seperti fairness, transparency, accountability, stakeholder concern, dapat disimpulkan bahwa
penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang
tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola
secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti
pulihnya kepercayaan investor.
Tentunya, lembaga-lembaga besar itu tak asal bicara. Namun, apa sebetulnya GCG itu
sendiri? Apa prinsip-prinsip dasar yang dikandungnya? Lantas, apa manfaat menerapkan
GCG? Semua itu akan lebih di jelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya
berbagai /krisis seperti krisis moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat.
Lima elemen GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan
kewajaran baik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para
stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen
bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR
merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku stakeholders.
Sangat jelas bahwa perhatian terhadap corporate governance belakangan ini terutama
dipicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa, seperti
Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain.
Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) secara mendasar menyebutkan bahwa
keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi
maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam
waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate
boards.

3. Kondisi yang dihadapi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih lemah dalam
mengelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar-standar akuntansi
dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar
pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Kenyataan
tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan- perusahaan publik
di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan stakeholders
perusahaan. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis
di Indonesia menyepakati penerapan good corporate governance (GCG), suatu sistem
pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian Letter
of intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal
perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia (Sedarmayanti, 2007).
Good Corporate Governance (GCG) kini ditempatkan di posisi terhormat, hal itu
setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses
perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus
memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu
berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan
Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan good corporate
governance, di antaranya, sistem regulator yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak
konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang
kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Suranta dan Merdistusi, 2004).
Penerapan dan pengelolaan Corporate Governance yang baik merupakan sebuah konsep
yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk
mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan
transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang Good
Corporate Governance (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya
peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).
Masalah penyimpangan lainnya juga terjadi di negara jepang, yaitu masalah Olympus di
tahun 2011, produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi
di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus
menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Presiden Direktur Olympus
Shuichi Takayama menuding Tsuyoshi Kikukawa, yang mundur dari jabatan Presiden dan
Komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara Wakil Presiden Direktur
Hisashi Mori dan auditor internal Hideo Yamada bertanggung jawab sebagai pihak yang
menutupnutupi. Keduanya menyatakan siap jika dituntut hukuman pidana. Pengumuman
yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendahnya dalam
16 tahun terakhir. Perusahaan ini juga sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara Rp 5,1
triliun karena masalah investasi bodong tersebut. (Taqiyyah, 2012)
Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu
pertanyaan tentang efektivitas penerapan Corporate Governance. Corporate Governanace
merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang
saham dan stakeholders lainnya (Ujiyanto, 2007).

4. Dalam hal ini kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga hukum publik
yang dipercaya pemerintah untuk melaksankan Jaminan social ketenenagakerjaan. Maka
BPJS Ketenagakerjaan harus mempunyai etika bisnis yang harus diterapkan dan
diimplementasikan. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan
mekanisme asuransi social. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan,
mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja
dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS
Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi
juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerapan GCG dalam BPJS Ketenagakerjaan akan
berdampak baik untuk lembaga tersebut.

5. II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Good Corporate Governance
Pengertian Good Corporate Governance Corporate Governance adalah rangkaian
proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin
bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai
perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian
Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang
sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya
menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010)
mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut : “Seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.
Corporate Governance menurut Sutedi (2011:1) adalah : “Suatu proses dan struktur
yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal,
Komisaris?dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.
Pengertian Corporate Governance menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999)
dalam Effendi (2009) sebagai berikut : “Corporate governance is a company’s system of
internal control, which has as its principal aim the management of risks that are
significant to the fulfilment of its business objectivities, with a view to safeguarding the
company’s assets and anchancing over time the value of the shareholders investment”
Berdasarkan pengertian di atas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu
sistem pengandalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan
dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan kata
lain Corporate Governance mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur,
di.kelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya tercapai.
Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang
penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan : “Corporate
Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

6. Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai
seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan
nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena
GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan
profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik
domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin
mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.
2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Berbagai aturan main dan sistem yang
mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk
prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam
Corporate Governance, yaitu :
1. Transparancy (Keterbukaan) Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat
waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan
transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam
kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari
investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak
luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk
dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi
kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari
perubahan modal (volatility of capital).
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) Akuntabilitas adalah kejelasan
fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus
didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang
bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang
diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan
(oversight) dan pengawasan.
3. Fairness (Kesetaraan) Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan
yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan
perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham
minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem
dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
4. Sustainability (Kelangsungan) Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat
terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara
(corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus
menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa
bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan
hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik.
Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.

7. Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus
2002 pada pasal 3 yang dikutip dari Hery (2010), prinsip-prinsip Good Corporate
Governance, yaitu :
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen
yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan
kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan
kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2.3 Unsur-unsur Good Corporate Governance
Unsur-unsur Good Corporate Governance Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam
GCG yaitu :
a. Corporate Governance – Internal Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam
perusahaan adalah :
1) Pemegang saham;
2) Direksi;
3) Dewan komisaris;

8. 4) Manajer;
5) Karyawan;
6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
7) Komite audit. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara
lain meliputi : 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure); 2) Transparansi; 3)
Akuntabilitas; 4) Kesetaraan; 5) Aturan dari code of conduct.
b. Corporate Governance – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar
perusahaan adalah :
1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
2) Investor;
3) Institusi penyedia informasi;
4) Akuntan publik;
5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
6) Pemberi pinjaman;
7) Lembaga yang mengesahkan legalitas. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar
perusahaan antara lain meliputi : 1) Aturan dari code of conduct; 2) Kesetaraan; 3)
Akuntabilitas; 4) Jaminan hukum. Perilaku partisipasi pelaku Corporate
Governance yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun
eksternal menentukan kualitas Corporate Governance.
2.4 Lingkup Good Corporate Governance
Lingkup Good Corporate Governance OCED (The Organization for Economic and
Development) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar
tercipta Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011), yaitu ;
1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam Corporate Governance harus mampu
melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.
Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :
a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
b. Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;
c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala
dan teratur
d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS);
e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatmment of
shareholders). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance haruslah
menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk
pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik
perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (insider trading) dan transaksi
dengan diri sendiri (self dealing). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan
komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung
benturan atau konflik kepentingan (conflict of interest).
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of
stakeholders). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus

9. memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara
perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja,
kesejahteraan, serta kesenambungan usaha (going concern).
4. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparancy). Kerangka yang
dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya pengunkapan yang
tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja,
kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun,
diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga
diharuskan untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat
independen atas laporan keuangan.
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the board).
Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya
pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh
dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat
kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris
kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2.5 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance
Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance Ada lima manfaat yang dapat
diperoleh perusahaan nyang menerapkan Good Corporate Governance menurut Hery
(2010), yaitu :
1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya
perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut
membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik
modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan
investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan
telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset
perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.
Penerapan Good corporate Governance dilingkungan BUMN dan BUMD
mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-!!&/M-MBU/2002 tanggal 1
Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu :
a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

10. undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN
terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
f. Mensukseskan program privatisasi.
2.6 Profil BPJS Ketenagakerjaan
2.6.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan
Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan
yang dahulu bernama PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang,
dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,
Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang
pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP
No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang
pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU
No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses
lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami
kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk
perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu
tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33
tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK),
yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk
mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan
wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995
ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi
kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 30 itu
berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2,
yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan
rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam
meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang
mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus
berlanjut.
Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat)
program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU

11. No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan
amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah
menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM,
JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014
pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011,
Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero)
menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek
(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan
penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan
Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS
Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan
pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS 31 Ketenagakerjaan
sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh
PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.
Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.
BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan
merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan
mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan
mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab
tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh
lini pelayanan, mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung
dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS
Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha
saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan
ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2.6.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan
Visi BPJS Ketenagakerjaan
“Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya,
bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan” .
Misi BPJS Ketenagakerjaan
Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi
perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi :
a. Tenaga Kerja : Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan
keluarga
b. Pengusaha : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

12. c. Negara : Berperan serta dalam pembangunan.
2.6.3 Nilai-Nilai BPJS Ketenagakerjaan
1. Iman : Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
2. Profesional : Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif
terhadap perubahan dan pembaharuan.
3. Teladan : Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan
(reward & encouragement), pemberdayaan.
4. Integritas : Berani, komitmen, keterbukaan.
5. Kerjasama : Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.
2.6.4 Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan
Dalam Penyelengaran pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dasar hukum
yang kuat menjalankan wewenangnya. Adapun dasar hukum BPJS
Ketenagakerjaan :
1. Undang – Undang RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Undang – Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional
3. Undang – Undang RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Peraturan Pemerintah RI No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan kesembilan
atas PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal awal Untuk
Badan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan
Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan
Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
10. Praturan Presiden No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial.
11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah Dan
Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas
Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. KEPPRES No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubunan Kerja. 44.
13. KEPPRES Nomor 161 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris
Dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berikut profil Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

13. 14. PERMEN-12/MEN/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan,
Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
15. PERMEN-20 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon,
Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang
Dibayarkan Sekaligus.
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19
Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua
Yang Dibayarkan Sekaligus.
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, dan Jminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat.
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian
Manfaat Jaminan Pensiun.
30. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada
Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

14. 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala 46
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015.
2.6.5 Jenis Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
Adapun jenis program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan adalah :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan berupa uang sebgai pengganti
biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan atau perawatan,
biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan
cacat sebagian untuk selama-lamanya baik, fisik maupun mental, santunan
kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakan Kerja (JKK).
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus
dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan
oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan
kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan
kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab
pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar Iuran
jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24 persen sampai dengan 1,74
persen sesuai kelompok jenis usaha. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak
1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk
mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun
dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan
baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada
BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan,
dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut
dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung.
b. Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Kematian (JKM) adalah santunan kematian berupa uang tunai dan
santunan berupa uang pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah
(sewa atau retribusi), peti jenazah, kain kafan, transportasi, dan lain-lain yang
berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-
masing dan tenaga kerja yang bersangkutan. Tenaga kerja yang meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan
kematian (JKM). Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal buka karena kecelakaan kerja. Jaminan
Kematian (JKM) diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik
dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Wajib
menanggu Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta penerima gaji

15. atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah
sebulan. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00
(enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan. Manfaat Jaminan Kematian
dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam
masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:
1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu
rupiah).
2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta
delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Beasiswa
pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5
(lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) untuk setiap peserta. Besarnya iuran dan manfaat program JKM
bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua)
tahun.
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
Program Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan sistem Tabungan
Hari Tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan
di kredit pada rekening tenaga kerja secara individual dan mendapat tambahan
hasil pengembangan setiap tahun. Dana jaminan hari tua pada hakekatnya
semacam dana bersama dimana peserta memberikan iuran untuk dikelola
dalam investasi bersama, sehingga hasil pengembangannya dibagikan kepada
peserta, karena itu peserta Jaminan Hari Tua juga diberikan surplus hasil usaha
BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan
sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan pengembangan dan surplus
hasil usaha, apabila tenaga kerja: a. Mencapai umur 56 tahun, atau mengalami
cacat total sehinga tidak dapat bekerja kembali atau meninggal dunia. b.
Mengalami PHK setelah dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun c. berhenti
bekerja karena mengundurkan diri, d. peserta yang meninggalkan wilayah
Indonesia untuk selamanya. Manfaat lain dari keikutsertaan dalam jaminan
sosial adalah sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika
mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan, diambil max 10% 49 dari
total saldo sebagai persiapan usia pensiun dan diambil max 30% dari total
saldo untuk uang perumahan.
d. Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan
memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami
cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta Program Jaminan Pensiun
adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu
peserta penerima upah yang terdiri dari, pekerja pada perusahaan dan pekerja
pada orang perseorangan. Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti
Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Jenis
manfaat jaminan pensiun;
1. Pensiun hari tua

16. 2. Pensiun cacat
3. Pensiun janda/duda
4. Pensiun anak (manfaat pensiun anak berakhir apabila menikah, bekerja
tetap, atau mencapai usia 23 tahun)
5. Pensiun orang tua
6. Pembayaran secara berkala diberikan apabila peserta mencapai masa iuran
minimal 15 tahun. Apabila masa iuran tidak mencapai 15 tahun maka
manfaat diberikan berdasarkan akumulasi iuran ditambah hasil
pengembangan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang manfaat diatur dengan Peraturan Presiden.
Iuran untuk penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu
yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja. i. Ketentuan lebih
lanjut tentang iuran diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pekerja yang
didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan
sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan
56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan
selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya
sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata
lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan
dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.Dalam hal peserta pindah tempat kerja,
Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat
kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.
Jika sudah menjadi peserta Program Jaminan Pensiun maka peserta harus
membayar iuran Program Jaminan Pensiun. Rincian iuran Program Jaminan
Pensiun yaitu :
1. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2%
iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
2. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah
yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp.
7.000.000,- (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan
besaran upah dengan menggunakan faktor perkalian sebesar 1 (satu)
ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun
sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta
mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 51 (satu)
bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
3. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
4. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran
dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.
e. Jaminan Jasa Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga
Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada

17. Sektor Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jaminan jasa konstruksi adalah
layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja kosntruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan
pekerjaan konstruksi. Selain itu, jaminan jasa konstruksi merupakan jaminan
yang memberikan pertanggung jawaban untuk semua tenaga kerja
(borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada sektor usaha jasa
konstruksi atau proyek agar tenaga kerja merasa terlindungi ketika mengalami
kecelakaan kerja pada saat berada di lokasi proyek, pada saat dijalan atau
menderita penyakit akibat hubungan kerja. Tahapan kepesertaan yaitu setiap
Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek jasa
konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua
tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek
tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM). Adapun proyek - proyek tersebut meliputi : a.
1. Proyek-proyek APBD.
2. Proyek-proyek atas Dana Internasional.
3. Proyek-proyek APBN.
4. Proyek-proyek swasta, dll
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja
Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor
Jasa Konstruksi, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya
ditetapkan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat
persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi.
2. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), maka nilai iuran sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% (nol
koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak
kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruiah).
3. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan
huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).
4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan
huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).
5. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari
selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp

18. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang
dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
f. Bukan Penerima Upah Pekerja
Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau
usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan
atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar
hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja
di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek,
Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-
lain. Untuk menjadi peseta meliputi: a. Dapat mengikuti program BPJS
Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan peserta. b. Dapat mendaftar sendiri langsung ke
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah atau
kelompok/mitra/payment poin (aggregator/perbankan) yang telah melakukan
Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jenis Program dan
manfaat meliputi:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya
rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),
santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan
kematian (sesuai 54 label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang
meninggal dunia dan cacat total tetap.
2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan
berkala.
3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor,
beserta hasil pengembangannya. Iurannya meliputi: a. Jaminan kecelakaan
kerja beriuaran 1 persen (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan
penghasilan). b. Jaminan Kematian beriuan Rp. 6.800,- c. Jaminan Hari
Tua beriuaran 2 persen (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan
penghasilan). Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta

19. III.METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013). Terdapat 11 karakteristik dalam
penelitian kualitatif, salah satunya yaitu deskriptif. Ciri dari deskriptif adalah bahwa data
yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin
berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan
atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2013).
Penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan GCG pada BPJS Ketenagakerjaan Tahun.
Penerapan GCG dideskripsikan meliputi penerapan GCG yang mana yang diterapkan di BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan pedoman etika bisnis atau kode etik BPJS Ketenakerjaan.
Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik itu orang, benda, ataupun
lembaga/organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan
hasil penelitian (Azwar, 2013).
Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada BPJS Ketenagakerjaan yang
berlokasi di Jalan Jenderal Gatoto Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930.
Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).
Objek dalam penelitian ini adalah penerapan etika bisnis pada perusahan ekspedisi yakni
BPJS Ketenagakerjaan. Dimana penelitian penerapan etika bisnis mana yang diterapkan pada
BPJS Ketenagakerjaan
Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang
berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2013). Data kualitatif diperoleh
dari berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, dan
observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk data kualitatif juga
bisa berupa foto maupun rekaman video.
Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: sumber data
bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan seperti profil perusahaan, sejarah perusahaan,
serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut
Sugiyono (2013), aktivitas dalam analisis data terbagi atas 3, yaitu: mereduksi data, penyajian
data, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

20. IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendahuluan
Sejalan dengan terbitnya undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan
penyelenggara jaminan social, maka tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero)
berubah badan hukum menjadi badan hukum public yaitu Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimana perubahan tersebut menjadi pengaruh terhadap
aktivitas yang berlaku dalam pengelolaan jaminan social. Seiring dengan Langkah strategi
tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan dengan tantangan untuk senantiasa
melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme pengelolaan jaminan
social dan diwujudkan melalui penerapan praktif-praktif tata kelola yang baik pada
seluruh tingkatan dan jejang organisasi secara konsisten.
a. Latar Belakang
1. BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia
dituntut untuk dapat menjadi pelopor impelementasi tata kelola yang baik dan
mengambil peran penting dalam mendorong terlaksananya penerapan prinsip-prinsip
tata kelola yang baik. penerapan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan agar BPJS
Ketenagakerjaan menjadi tangguh dan tumbuh dalam memberikan nilai tambah dan
manfaat lebih bagi para peserta dan para pemangku kepentingan.
2. Dalam rangka penerapan keterbukaan informasi public, pemerintah telah menerbitkan
peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu undang-undang republic Indonesia
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang relevan untuk
diakomodasi dalam penyusunan pedoman tata kelola yang baik BPJS
Ketenagakerjaan.
3. Sebagai salah satu ptasyarat guna mencapai [engelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang
sehat, penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara menyeluruh dan konsisten
sangat diperlukan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk
menyusun dan menerapkan pedoman tata kelola yang baik (good governance) BPJS
Ketenagakerjaan sebagai acuan bagi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam
menjalankan aktivitas agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Good
governance merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan secara lebih baik anatara lain dengan mencegah praktik-praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan dan
mendorong efisiensi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan social di
Indonesia berkomitmen penuh menerapakan tata kelola yang baik dengan mengadopsi
prinsip-prinsip good governance dan best practice yang berlaku di Indonesia maupun
prinsip-prinsip internasional antara lain yang termuat di dalam International Social
Security Association (ISSA) Guideline.
b. Definisi
Tata kelola yang baik adalah suatu system, proses dan struktur yang digunakan oleh organ
BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna
mewujudkan nilau tambah bagi para pemangku kepentingan dengan berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan kode etik.

21. Dari banyaknya tujuan good governance, pada dasarnya setiap tujuan mempunyai makna
yang mengandung nilai strategis dalam pencapaian visi dan bias dikaitkan secara
langsung dengan peningkatan kinerja. Bahkan sulit dipungkiri untuk tidak
mengakitkannya dengan strategi penyelesaian masalah dalam jangka panjang. Anggapan
dasar ini terbentuk karena penerapan prinsip good governance memiliki perspektif nilai
dan keyakinan serta memberikan manfaat positif bagi kelangsungan usaha suatu entitas.
c. Tujuan penerapan good governance
1. Memaksimalkan nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menjalankan prinsip
transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, predictability,
participation dan dynamism sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk
mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Mendorong agar dalam pengembalian keputusan dan tindakan terkait pengelolaan
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab social kepada para pemangku kepentingan.
3. Sebagai bentuk kepedulian, tanggungjawab dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan
dalam melaksanakan Good Governance.
4. Memberikan kontribusi positif bagi perekonimian nasional
d. Struktur good governance BPJS Ketenagakerjaan.

22. e. Prinsip-prinsip good governance
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan maka BPJS
Ketenagakerjaan menjadikan prinsip-prinsip good governance sebagai pedoman/acuan
dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip good governance itu adalah
sebagai berikut:
PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
Transparancy • Terjaminnya keterbukaan dalam pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
informasi mengenai penyelenggaraan program
jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku
Accountability • Terselenggaranya kegiatan usaha BPJS
Ketenagakerjaan yang menjelaskan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggung-jawaban dari setiap
pihk yang terkait dengan organ BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan praktif yang berlaku
umum.
Responsibility • Terselenggaranya program jaminan sosial oleh BPJS
Ketenagakerjaan yang dapat menjelaskan peranan
dan status dari setiap pihak yang terkait dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk setiap proses pembuatan dan
penerapan kebijakan di BPJS Ketenagakerjaan.
Independency • Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan secara
profesional yang bebas dari benturan kepentingan
atau tekanan dan atau pengaruh dari setiap pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Fairness • Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Predictability • Penerapan hukum, kebijakan dan peraturan secara
konsisten. dalam pelaksanaan program jaminan
sosial, hak dan kewajiban peserta serta penerima
manfaat harus ditetapkan, dilindungi dan diterapkan
secara konsisten. untuk menjaga kesinambungan
program yang dijalankan ketika ada perubahan atas
peraturan perundang-undangan, program dan
manfaat.

23. Participation • Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan
keterlibatan pemangu kepentingan secara efektif
dengan cara memberi kemudahan mengakses
informasi lembaga dan kemampuan mereka untuk
memahami dan bertindak terkait informasi tersebut.
Dynamism • Inonasi dalam tata kelola lembaga atau perubahan
yang positif, efeknya adalah untuk menciptakan
efisiensi dan meningkatkan performance lembaga.
2. Kebijakan Umum Bpjs Ketenagakerjaan
Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan mengenai
penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik BPJS Ketenagakerjaan secara efektif dan
berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain:
a. Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip tata kelola yang baik
Proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini
terkait pada penerapan kode etik, menghindarkan diri dari benturan kepentingan, adanya
unit pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pengendalian iformasi serta tanggung
jawab social dan lingkungan.
b. Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan dalam:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite-komite dan unit menjalankan fungsi
pengendalian
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit interm, dan audit ekstern.
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengawasan internal
5. Pengadaan barang dan jas
6. Rencana strategis dan rencanan kerja dan anggaran tahunan
7. Transportasi kondisi keuangan dan non keuangan
8. Penerapan pengelolaan dana secara hati-hati
c. Menunjuk seorang anggota direksi melalui rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam
penerapan tata kelola yang baik, minimal untuk:
1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPJS
Ketenagakerjaan menerapkan pedoman tata kelola yang baik.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan tidak
menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap seluruh perjanjian
dan komitmen yang dibuat dengan pihak eksternal.
4. Melaksanakan sosialisasi tata kelola yang baik kepada karyawan untuk membangun
pemahaman, kepedulian dan komitmen atas penerapan tata kelola yang baik.

24. d. Pelaksanaan tata kelola yang baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah
satu unsur dalam Key Performance Indicator (KPI).
e. Pelaksanaan tata kelola yang di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi contoh atau
benchmark bagi entitas lain.
f. Pedoman umum tata kelola yang baik dan pediman lain yang terkait dengan penerapan
tata kelola yang baik secara berkala akan dilakukan review dan penyempurnaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Model Penerapan Good Governance
Dalam rangka membangun good governance yang kokoh dan berkesibambungan, maka
dibuat struktur bangunan governance yang terdiri dari 4 aspek yaitu governance prinsiples,
governance structure, governance process, dan governance outcome yang merupakan satu
kesatuan dalam mewujudkan rumah governance.
a. Governance principles
Merupakan salah satu fondasi bagi terbentuknya good governance di BPJS
Ketenagakerjaan secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
b. Governance Structure
BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan struktur yang membangun infrastruktur tata
kelola di BPJS Ketenagakerjaan. Governance structur
e terdiri atas bangunan hard structure dan soft structure.
1. Hard structure merupakan organ utama sebuah lembaga yang terdapat mandate untuk
menjalankan pengurusan dan pengawasan termasuk organ pendukugnya yaitu unit
kerja dan komite.

25. 2. soft structure merupakan instrument yang membuat hard structure dapat menjalankan
tugasnya secara baik dan akuntabel. Soft structure di BPJS Ketenagakerjaan terdiri
dari pedoman, amnual dan berbagai kebijakan pendukung.
c. Governance process
Menggambarkan komitmen penerapan good governance melalui proses bisnis berbasis
tata kelola yang baik.
d. Governance Outcome
Tergambar dari hubungan yang harmonis seluruh organ lembaga khususnya direksi dan
dewan pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya baik interal maupun eksternal.
4. Atribut Good Governance
a. Penerapan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
Kode etik kelembagaan adalah sekumpulan norma atau nilai yang tertulis dan tidak tertulis
dari BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika kerja.
Kode etik kelembagaan berisi tentang:
1. Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan
kegiatan keuangan.
3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat
pertentangan kepentingan.
6. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan
terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
7. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan
Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya
menghargai dan menjunjung tinggi etika kerja untuk tidak melakukan korupsi, supa
gratifikasi.
1. Wajib melakukan pencegahan tindak pidana korupsi
2. Dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak
langsung sesuatu yang berharga/gratifikasi.
3. Wajib mengembangkan mekanisme penyampaian informasi mengenai indikasi ataupun
pelanggaran terhadap kecurangan melalui sistem peleporan pelanggaran
(whistleblowing system)
b. Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

26. c. Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan prinsip transparansi berkomitmen mengenai
pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN. Fungsi LHKPN sebagai
berikut:
1. Kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab
2. Menghindari konflik kepentingan
3. Rasa takut untuk berbuat korupsi
4. Sarana kontrol masyarakat
5. Menguji integritas para calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara.
d. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS
Dalam melaksanakan tugas kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen
menerapkan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)
pada BPJS Ketenagakerjaan secara konsisten, efektif dan berkelanjutan.
Tujuan WBS:
1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang
dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.
2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan
melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan
eksternal.
4. Meningktakan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun
kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan.
6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.
Ruang Lingkup WBS
1. KKN
2. Pelanggaran lainnya
3. Gratifikasi
4. Benturan kepentingan
5. Asusila
6. Pelayanan
7. Pelanggaran SAK
8. Pelanggaran hukum
9. Suap
10. Kecurangan
Saluran Pelaporan Pelanggaran
1. Telepon 0800-1-392-392
2. SMS 0812-1-292-392
3. FAX 021-52901392
4. Website https://bpjsketenagakerjaan.go.id
5. POBOX 392/JKTM12700

27. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
1. Setiap pelaporan wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan
2. Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya
3. Identitas pelapor wajib dirahasiakan
4. Klasifikasi status laporan pelanggara (analisa, lengkap, tidak lengkap, dirindaklanjuti,
pelayanan atau sampah)
5. Status dan progress dilaporkan secara berkala
6. Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama
e. Pengendalian Informasi
BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menerapkan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan
mengenai pengendalian informasi. Kebijakan pengendalian informasi, berisi hal-hal
sebagai berikut:
1. Mengatur pengklasifikasian dan pengungkapan informasi, serta mengatur mekanisme
dalam pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan
kepentingam BPJS Ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan
BPJS Ketenagakerjaan.
2. Klasifikasi Informasi yang terdiri atas informasi biasa, informasi terbatas, informasi
rahasia
3. Pengungkapan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan
secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan BPJS
Ketenagakerjaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan.
4. Tanggungjawan pengelolaan dan pengungkapan informasi.
5. Dalam rangka keterbukaan informasi maka BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk
mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi:
a. Informasi yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan
c. Informasi mengenai laporan keuangan
d. Informasi lain
f. Benturan Kepentingan
Situasi dimana direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mendahulukan kepentingan
pribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnya di atas kepentingan BPJS
Ketenagakerjaan yang berpotensi atau menimbulkan kerugian.
1. Memiliki hubungan keluarga s/d derajat ke-3 antar anggota direksi, anggota direksi
dengan dewas
2. Memiliki bisnis yang berkaitan dengan program jaminan sosial
3. Membuta keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan
4. Mendirikan atau memiliki badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial
5. Menyalahgunakan dan mengelapkan aset BPJS Ketenagakerjaan atau dana jaminan
sosial
6. Merangkap jabatan sebagai anggota parpol, pengurus LSM, Pejabat struktural
lembaga pemerintahan dan pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya.
g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan
untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, yang dilaksanakan secara

28. transparan dan ber-etika, sebagai kontribusi BADAN terhadap pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan
kepentingan pemangku kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma
internasional yang berlaku.
1. Unsur-unsur program TJSL
Disusun berdasarkan pendekatan terpatu holistik berdasarkan ISO 26000, meliputi
hal-hal sebagaimana gambar disamping. Unsur-unsur tersebut berperan sebagai
prinsip dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BPJS
Ketenagakerjaan.
2. Visi, Misi dan Moto TJSL
Visi
Menjadi TJSL terpercaya dan profesional yang berkontribusi dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan
Misi
a. Memenuhi kebutuhan dasar bagi tenaga kerja
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peserta BPJS Ketenagakerjaan
c. Berupaya secara aktif dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan
d. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
Motto
JEMBATAB BERSAMA (Berkelanjutan, Tepat Sasara, Bermanfaat)
Program TJSL harus memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:
a. Tepat sasaran program dibuat seduai dengan kebutuhan masyarakat
b. Skala luas hasil program bermanfaat signifikan bagi masyarakat luas
c. Berkesinambungan program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah melalui proses
perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara bekesinambungan.
Program TJSL memiliki 4 pilar pelaksanaan program sebagai berikut:
a. Jembatan kesejahteraan yaitu program TJSL yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
b. Jembatan kemandirian yaitu program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan
ekonomi terhadap masyarakat
c. Jembatan hati yaitu program TJSL yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian
dan empati terhadap masyarakat
d. Jemabatan kelestarian yaitu program TJSL yang bertujuan untuk pemeliharaan dan
kelestarian lingkungan.

29. V. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Setelah peneliti mengamati dan menganalisis penerapan good corporate governance,
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan
konsep TARIFPPD atau yang dimaksud dengan Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation, and Dynamism.
Dimana ke tujuh konsep tersebut saling berkaitan dalam menciptakan pengelolaan
perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah taat pada
ketentuan, hukum, dan peraturan serta mendorong pemanfaatan sumber daya BPJS
Ketenagakerjaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut
membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya
dapat bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memajukan perusahaan, ada
beberapa saran yang dapat diberikan peneliti ialah:
a. BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan penilaian dan evaluasi penerapan GCG yang
dilaksanakan oleh kantor cabang/ kantor cabang pembantu apakah sudah sesuai
dengan aturan atau pedoman BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat agar BPJS
Ketenagakerjaan dapat menjadi lembaga yang bisa menjembatani kesejahteraan
pekerja yang ada di Indonesia secara konsisten.
b. Untuk kedepannya BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada
karyawan-karyawannya agar dapat menjaga prinsip-prinsip GCG yang sudah
diterapkan.

30. DAFTAR PUSTAKA
Champion, Dean J. 1990. Basic Statistics for Social research, 2 nd edition, New York: Mac Milan
Publishing Co. www.googlebooks.com. Diakses tanggal 19 Oktober 2011.
Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Iplementasi.
Jakarta : Salemba Empat.
Gumilang, 2009. Penerapan Good Corporate Governance. Skripsi.Jurussan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
Hery. 2010. Potret Profesi Audit Internal. Bandung :Alfabeta.
Pemerintah Indonesia, 2007. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perhumas, 2004. CSR dan Citra Korporat. Diakses 12 Agustus 2011.
Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika.
Warta. 2004. Hubungan Karakteristik Corporate Social Responsibility dengan Corporate
Governance. Skripsi.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sumatra Utara.
www.bpjsketenagakerjaan.go.id