SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 7
FUNGSI DAN LINGKUP LAKU
KERJA HUKUM
Fungsi hukum
FUNGSI HUKUM FUNGSI HUKUM IALAH UNTUK MENGATUR, SERTA
SEBAGAI SARANA UNTUK MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA
KETERTIBAN. YANG AKAN DIATUR OLEH HUKUM IALAH
PENGATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM
PERGAULAN MASYARAKAT, ADANYA SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN TERSEBUT ADALAH TEGAS, BERSIFAT MEMAKSA,
DAN PERATURAN HUKUM DIADAKAN OLEH BADAN-BADAN RESMI.
SECARA UMUM FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT YAITU:
1. ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN
MASYARAKAT.
2. SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.
3. ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL.
4. ALAT KRITIK.
5. SARANA PENYELESAIAN SENGKETA ATAU
PERSLISIHAN.
LINGKUP LAKU KERJA HUKUM
1. WAKTU BERLAKUNYA
A. IUS CONSTITIUM
HUKUM IUS CONSTITUTUM YAITU HUKUM YANG BERLAKU PADA
SAAT INI ATAU HUKUM POSITIF.
B. IUS CONSTITUNDEUM
HUKUM IUS CONTITUNDEUM YAITU HUKUM YANG DI CITA-CITAKAN
ATAU YANG BERLAKU PADA MASA MENDATANG.
2. DAERAH BERLAKUNYA
A. LOKAL = DAERAH TERTENTU
B. NASIONAL = DALAM SUATU NEGARA
C. INTERNASIONAL = ANTAR NEGARA
3. SUBJEK HUKUM
DALAM DUNIA HUKUM, SUBYEK HUKUM DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI
PEMBAWA HAK, YAKNI MANUSIA DAN BADAN HUKUM.
4. APA YANG DI ATUR DI DALAM HUKUM
HUKUM MENGATUR TINGKAH LAKU ATAU TINDAKAN MANUSIA DALAM
MASYARAKAT. PERATURAN BERISIKAN PERINTAH DAN LARANGAN
UNTUK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU.HAL
INI UNTUK MENGATUR PERILAKU MANUSIA AGAR TIDAK
MENGGANGGU DAN MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.
SEKIAN
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx

Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
Manusia dan hukum
Manusia dan hukumManusia dan hukum
Manusia dan hukumhomeSchool7
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatRisdiana Hidayat
 
adm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxadm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxrafaeludin
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx22khasanAnshori085
 
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxKAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxdpmdbusel
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalJonaedi Efendi
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbdReff Raf
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasDzikri Fauzi
 

Semelhante a Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx (20)

KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu Politik
 
Manusia dan hukum
Manusia dan hukumManusia dan hukum
Manusia dan hukum
 
7 2.pdf
7 2.pdf7 2.pdf
7 2.pdf
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
 
Tugas H. Adat 06.pdf
Tugas H. Adat 06.pdfTugas H. Adat 06.pdf
Tugas H. Adat 06.pdf
 
Pertemuan i ; law and society
Pertemuan i ; law and societyPertemuan i ; law and society
Pertemuan i ; law and society
 
Materi-PHI MANDO.ppt
Materi-PHI MANDO.pptMateri-PHI MANDO.ppt
Materi-PHI MANDO.ppt
 
adm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptxadm negara holidaii.pptx
adm negara holidaii.pptx
 
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptxKEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT.pptx
 
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxKAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
ETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.pptETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.ppt
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Bab ii sis hukum & perad nas
Bab ii sis hukum & perad nasBab ii sis hukum & perad nas
Bab ii sis hukum & perad nas
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 

Último

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 

Último (9)

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 

Fungsi dan lingkup laku kerja hukum.pptx

  • 1. FUNGSI DAN LINGKUP LAKU KERJA HUKUM
  • 2. Fungsi hukum FUNGSI HUKUM FUNGSI HUKUM IALAH UNTUK MENGATUR, SERTA SEBAGAI SARANA UNTUK MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA KETERTIBAN. YANG AKAN DIATUR OLEH HUKUM IALAH PENGATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM PERGAULAN MASYARAKAT, ADANYA SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TERSEBUT ADALAH TEGAS, BERSIFAT MEMAKSA, DAN PERATURAN HUKUM DIADAKAN OLEH BADAN-BADAN RESMI.
  • 3. SECARA UMUM FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT YAITU: 1. ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT. 2. SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. 3. ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL. 4. ALAT KRITIK. 5. SARANA PENYELESAIAN SENGKETA ATAU PERSLISIHAN.
  • 4. LINGKUP LAKU KERJA HUKUM 1. WAKTU BERLAKUNYA A. IUS CONSTITIUM HUKUM IUS CONSTITUTUM YAITU HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT INI ATAU HUKUM POSITIF. B. IUS CONSTITUNDEUM HUKUM IUS CONTITUNDEUM YAITU HUKUM YANG DI CITA-CITAKAN ATAU YANG BERLAKU PADA MASA MENDATANG.
  • 5. 2. DAERAH BERLAKUNYA A. LOKAL = DAERAH TERTENTU B. NASIONAL = DALAM SUATU NEGARA C. INTERNASIONAL = ANTAR NEGARA 3. SUBJEK HUKUM DALAM DUNIA HUKUM, SUBYEK HUKUM DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PEMBAWA HAK, YAKNI MANUSIA DAN BADAN HUKUM.
  • 6. 4. APA YANG DI ATUR DI DALAM HUKUM HUKUM MENGATUR TINGKAH LAKU ATAU TINDAKAN MANUSIA DALAM MASYARAKAT. PERATURAN BERISIKAN PERINTAH DAN LARANGAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU.HAL INI UNTUK MENGATUR PERILAKU MANUSIA AGAR TIDAK MENGGANGGU DAN MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.