SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 18
Baixar para ler offline
USER:
ADMIN PERANGKAT DAERAH
(Kepala SKPD)
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 1
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
1. Halaman Utama
User masuk browser: MOZILLA FIREFOX, CHROME dengan alamat:
-----sipd.kemendagri.go.id-----
seperti pada Gambar 1 dibawah:
Gambar 1. Halaman Utama
2. User Admin SKPD (Kepala SKPD)
User Admin SKPD dalam hal ini Kepala SKPD melakukan login dengan menggunakan
user masing-masing, dengan password masing-masing dari Admin Daerah atau TAPD.
Selanjutnya setelah user melakukan login, maka akan tampak sebagaimana gambar
berikut ini:
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 2
Gambar 2. Halaman Depan
Setelah terlihat Gambar 2, selanjutnya klik menu
yang menunjukkan tahun perencanaan dan penganggaran
Gambar 3. Halaman Dashboard
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 3
Sebagaimana tampak pada Gambar 3 Halaman Dashboard di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
➢ Pada pojok kiri atas terdapat nama Perangkat Daerah masing-masing.
➢ Terdapat menu Perencanaan-2020 merupakan tahun perencanaan sesuai inputan
jadwal tahapan di TAPD
➢ Informasi Tahapan Jadwal merupakan tahapan yang dibuat oleh TAPD
➢ Total Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Urusan Wajib, Pilihan,
Pendukung dan Penunjang.
➢ Diagram jumlah Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Selanjutnya Pada tampilan sisi kiri halaman dashboard terdapat beberapa menu-menu
diantaranya:
A. Menu Pengaturan
Gambar 4. Pengaturan Kabid/Kasubid/Staf
Pada Gambar 4 pada user admin Perangkat Daerah (Kepala SKPD) melakukan
pengaturan Kabid/Kasubid/Staf dengan melakukan klik [pengaturan] selanjutnya
klik [tambah user].
Selanjutnya muncul halaman seperti Gambar 5 berikut:
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 4
Gambar 5. Input User Perangkat Daerah
User Admin (Kepala SKPD) klik menu [ ] hingga muncul halaman
sebagaimana Gambar 6 berikut ini:
Gambar 6. Form User Perangkat Daerah
+ Tambah User
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 5
Kepala SKPD memasukkan NIP dan Nama User perangkat daerah terkait, yang akan
ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk input anggaran atau melakukan usulan
komponen atau input anggaran dan usulan komponen atau hanya akses terbatas
yakni hanya bisa melihat.
Setelah Kepala SKPD melakukan pengisian NIP dan Nama lalu klik
, maka akan tampak sebagaimana Gambar 7 di bawah.
Gambar 7. Data User Perangkat Daerah
Kepala Perangkat Daerah melakukan input user Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan
Staf. Admin SKPD (Kepala SKPD) dapat memanage user staf melalui menu ubah staf, reset
password, kunci staf dan hapus staf.
Simpan
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 6
B. Menu Referensi
1. Menu Referensi (Sub Kegiatan)
Gambar 8. Menu Referensi Sub Kegiatan
Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database nomenklatur program, nama
kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahun rencana dan
atau pelaksanaan.
2. Menu Referensi (Akun)
Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database rekening pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. Data referensi
akun, sebagaimana tampak pada Gambar di bawah ini.
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 7
Gambar 9. Menu Referensi Akun
3. Menu Referensi (Sumber Dana)
Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database sumber dana
Gambar 10. Menu Referensi Sumber Dana
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 8
4. Menu Referensi (Komponen)
Pada halaman ini, user Kepala PD dapat melihat database eksisting yang meliputi master
rekening secara keseluruhan, master sub kegiatan serta komponen yang terdiri dari
Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan rekening belanja masing-masing.
a) SSH atau Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku disuatu daerah.
Gambar 11. Menu Referensi SSH
Selain itu, Kepala SKPD juga dapat melihat rekening penyusun dari komponen tersebut
dengan Klik lingkaran pada tanda panah Gambar 11 di atas. Sehingga muncul tampilan
sebagaimana Gambar 12 di bawah ini.
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 9
Gambar 12. Menu Rekening Penyusun SSH
b) Standar Biaya Umum (SBU)
Gambar 13. Menu Referensi SBU
Untuk melihat rekening penyusun komponen SBU, caranya sama seperti pada menu
SSH yang dijelaskan sebelumnya.
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 10
c) HSPK atau Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen
kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen
penyusunannya.
Gambar 14. Menu Referensi HSPK
d) ASB atau Analisa Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Untuk melihat rekening penyusun komponen ASB, caranya sama seperti pada menu SSH.
Sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 11
Gambar 15. Menu Referensi ASB
Selain itu, guna melihat detil rincian analisis ASB, maka klik tanda panah pada Gambar 15,
sehingga tampak sebagaimana Gambar 16 di bawah ini.
Gambar 16. Detil Rincian ASB
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 12
C. Menu Input Pendapatan
Gambar 17. Menu Pendapatan
Menu pendapatan digunakan untuk perangkat daerah penghasil dengan melakukan klik
[ ], maka akan muncul tampilan sebagaimana Gambar 18 berikut.
Gambar 18. Data Perangkat Daerah
Pendapatan
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 13
Dalam memasukan inputan pendapatan daerah di perangkat daerah, dengan tahapan:
a) Kepala SKPD terlebih dahulu memilih rekening yang sesuai dengan obyek,
misalkan apakah termasuk pajak, retribusi atau yang lainnya.
b) Memasukkan keterangan sesuai dengan obyek yang dimaksud untuk menambah
informasi terkait dengan obyek.
c) Memasukkan nilai rupiah sesuai dengan proyeksi pada tahun rencana (n) dalam
periode satu (1) tahun anggaran.
d) Lalu klik [simpan]
e) Dan seterusnya untuk memasukkan rincian obyek yang lain.
5. Menu Belanja Operasi dan Modal
Menu Belanja Operasi dan Modal digunakan untuk perangkat daerah dalam penginputan
belanja pada masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan, sebagaimana Gambar
19 berikut.
Gambar 19. Menu Belanja Operasi dan Modal
Pagu Validasi menunjukkan jumlah rekapitulasi Belanja Operasi dan Modal yang telah
divalidasi berdasarkan masing-masing kegiatan. Sedangkan Jumlah rincian merupakan
hasil inputan Belanja Operasi dan Modal oleh staf.
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 14
Berikut hasil inputan belanja pada masing-masing program/kegitan/sub kegiatan,
sebagaimana tampak Gambar 20 berikut:
Gambar 20. Daftar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Selanjutnya pada Gambar 20 terdapat menu sebagaimana tanda panah tersebut di atas
digunakan untuk menginput atribut kegiatan, jika di klik akan muncul sebagaimana
tampak pada Gambar di bawah ini:
Gambar 21. Isian Atribut Belanja
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 15
Pada user ini, semua kegiatan harus dimasukkan kelangkapan atribut kegiatan secara
keseluruhan, mulai dari sub unit, pilih urusan, bidang urusan, program, indikator
program (outcome), kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, prioritas pembangunan
nasional, indikator keluaran dan indikator hasil kegiatan, selanjutnya klik simpan.
Catatan:
Kegiatan tidak dapat disimpan, jika tidak diisi semua isian Form Kegiatan.
Selanjutnya setelah mengisi semua isian dan kemudian disimpan, maka akan terlihat
seperti Gambar 22.
Gambar 22. Hasil Validasi Kegiatan
Pada Gambar 22, pada masing-masing kegiatan terdapat menu validasi. Fungsi validasi
digunakan untuk menyetujui hasil inputan rincian belanja yang telah diinput oleh staf
SKPD yang ditunjuk.
Kemudian pada sub kegiatan terdapat menu sebagaimana Gambar berikut:
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 16
Gambar 23. Hasil Inputan Belanja
Menu Belanja Sub Kegiatan digunakan untuk user admin (Kepala SKPD) dengan klik
tombol [ ], maka akan muncul menu-menu diantaranya:
➢ Detil Sub Kegiatan: digunakan untuk melihat atribut kegiatan
➢ Detil Rincian: digunakan untuk melihat rincian hasil inputan
➢ Cetak Rincian : digunakan untuk melihat preview hasil inputan
➢ Set Operator: digunakan untuk mengatur nama staf yang akan diberikan
kewenangan terhadap beberapa kegiatan yang akan diinput oleh staf
➢ Ubah Sub Kegiatan: digunakan untuk mengubah Sub Kegiatan
➢ Hapus Anggaran: digunakan untuk menghapus semua rincian anggaran
➢ Hapus Sub Kegiatan: digunakan untuk menghapus sub kegiatan yang tidak jadi
dilaksanakan pada tahun rencana.
Sementara itu, untuk pengaturan nama staf untuk kegiatan, maka klik tombol , ,
selanjutnya pilih menu tambah staf, maka akan muncul sebagaimana Gambar 24 berikut:
PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 17
Gambar 24. Pengaturan Set Operator
Pada gambar 24, terlihat sub unit, kegiatan dan sub kegiatan serta menu tambah staf
yang akan ditunjuk untuk mendapatkan akses pada kegiatan tersebut. Setelah klik
, maka akan keluar daftar nama-nama user yang telah dimasukan pada
penjelasan sebelumnya (Gambar 6).
Catatan:
➢ Untuk pemilihan nama user (staf) yang ditunjuk pada masing-masing kegiatan
maksimal dibatasi 2 orang staf.
➢ Perubahan nama user (staf) dapat dilakukan dengan hapus user staf, kemudian
dipilih nama yang lain.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiSurat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiOcy Partilova
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugasfauji ku
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMikhail Rasyid
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiSurat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiNama Tanpa
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoIr. Zakaria, M.M
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 

Mais procurados (20)

Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiSurat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
 
Surat balasan pkl
Surat balasan pklSurat balasan pkl
Surat balasan pkl
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputer
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugas
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiSurat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 

Semelhante a 4 panduan penggunaan_sipd_( user kepala opd)(1)

Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptx
Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptxPanduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptx
Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptxDinkopdagTemanggung
 
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)cyberpunk222
 
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerPanduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerYuspiardi ardy
 
User Manual ASB SKPD
User Manual ASB SKPDUser Manual ASB SKPD
User Manual ASB SKPDNendi Junaedi
 
manual_renbut_puskesmas paluta.pptx
manual_renbut_puskesmas paluta.pptxmanual_renbut_puskesmas paluta.pptx
manual_renbut_puskesmas paluta.pptxDinasKesehatanPadang
 
Petunjuk e kinerja
Petunjuk e kinerjaPetunjuk e kinerja
Petunjuk e kinerjaSaidiAmok
 
USER GUIDE POWER BI to develop dashboard
USER GUIDE POWER BI to develop dashboardUSER GUIDE POWER BI to develop dashboard
USER GUIDE POWER BI to develop dashboardhaposan3
 
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timur
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timurPANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timur
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timurHendraPutraSastraneg
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanOctavia Hutagalung
 
User Manual ASB Admin
User Manual ASB AdminUser Manual ASB Admin
User Manual ASB AdminNendi Junaedi
 
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...FebriAbdullahMunawar
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxThomyBks
 
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-i
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-iManual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-i
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-iuhisyam sriib
 
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017Agus Supriyono
 
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)Ati Suci Dian Martha
 
pointer bimtek 2022.pptx
pointer bimtek 2022.pptxpointer bimtek 2022.pptx
pointer bimtek 2022.pptxmonevaset
 

Semelhante a 4 panduan penggunaan_sipd_( user kepala opd)(1) (20)

Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptx
Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptxPanduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptx
Panduan Input Renja ke aplikasi SIPD.pptx
 
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)
1 panduan penggunaan_sipd_(admin daerah)
 
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satkerPanduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
Panduan penggunaan aplikasi_monev_level_satker
 
User Manual ASB SKPD
User Manual ASB SKPDUser Manual ASB SKPD
User Manual ASB SKPD
 
manual_renbut_puskesmas paluta.pptx
manual_renbut_puskesmas paluta.pptxmanual_renbut_puskesmas paluta.pptx
manual_renbut_puskesmas paluta.pptx
 
Petunjuk e kinerja
Petunjuk e kinerjaPetunjuk e kinerja
Petunjuk e kinerja
 
USER GUIDE POWER BI to develop dashboard
USER GUIDE POWER BI to develop dashboardUSER GUIDE POWER BI to develop dashboard
USER GUIDE POWER BI to develop dashboard
 
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timur
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timurPANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timur
PANDUAN TEPRA 1 provinsi kalimantan timur
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
 
User Manual ASB Admin
User Manual ASB AdminUser Manual ASB Admin
User Manual ASB Admin
 
Modul 1 resume
Modul 1 resumeModul 1 resume
Modul 1 resume
 
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
3. Manual Book SIPD Penatausahaan - Pengisian DPA, RAK, dan Pelimpahan Kegiat...
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
 
Materi 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptxMateri 1 SIKADES.pptx
Materi 1 SIKADES.pptx
 
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-i
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-iManual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-i
Manual pengguna-skt-pemilik-kompetensi-siri-i
 
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
 
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)
Step By Step Latihan Soal Ms. Access 2007 (Part 3)
 
pointer bimtek 2022.pptx
pointer bimtek 2022.pptxpointer bimtek 2022.pptx
pointer bimtek 2022.pptx
 
Presentasi Koe
Presentasi KoePresentasi Koe
Presentasi Koe
 
payroll
payrollpayroll
payroll
 

Último

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Último (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

4 panduan penggunaan_sipd_( user kepala opd)(1)

  • 1. USER: ADMIN PERANGKAT DAERAH (Kepala SKPD) SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 PANDUAN PENGGUNAAN SIPD
  • 2. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 1 PANDUAN PENGGUNAAN SIPD 1. Halaman Utama User masuk browser: MOZILLA FIREFOX, CHROME dengan alamat: -----sipd.kemendagri.go.id----- seperti pada Gambar 1 dibawah: Gambar 1. Halaman Utama 2. User Admin SKPD (Kepala SKPD) User Admin SKPD dalam hal ini Kepala SKPD melakukan login dengan menggunakan user masing-masing, dengan password masing-masing dari Admin Daerah atau TAPD. Selanjutnya setelah user melakukan login, maka akan tampak sebagaimana gambar berikut ini:
  • 3. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 2 Gambar 2. Halaman Depan Setelah terlihat Gambar 2, selanjutnya klik menu yang menunjukkan tahun perencanaan dan penganggaran Gambar 3. Halaman Dashboard
  • 4. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 3 Sebagaimana tampak pada Gambar 3 Halaman Dashboard di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: ➢ Pada pojok kiri atas terdapat nama Perangkat Daerah masing-masing. ➢ Terdapat menu Perencanaan-2020 merupakan tahun perencanaan sesuai inputan jadwal tahapan di TAPD ➢ Informasi Tahapan Jadwal merupakan tahapan yang dibuat oleh TAPD ➢ Total Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Urusan Wajib, Pilihan, Pendukung dan Penunjang. ➢ Diagram jumlah Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Selanjutnya Pada tampilan sisi kiri halaman dashboard terdapat beberapa menu-menu diantaranya: A. Menu Pengaturan Gambar 4. Pengaturan Kabid/Kasubid/Staf Pada Gambar 4 pada user admin Perangkat Daerah (Kepala SKPD) melakukan pengaturan Kabid/Kasubid/Staf dengan melakukan klik [pengaturan] selanjutnya klik [tambah user]. Selanjutnya muncul halaman seperti Gambar 5 berikut:
  • 5. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 4 Gambar 5. Input User Perangkat Daerah User Admin (Kepala SKPD) klik menu [ ] hingga muncul halaman sebagaimana Gambar 6 berikut ini: Gambar 6. Form User Perangkat Daerah + Tambah User
  • 6. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 5 Kepala SKPD memasukkan NIP dan Nama User perangkat daerah terkait, yang akan ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk input anggaran atau melakukan usulan komponen atau input anggaran dan usulan komponen atau hanya akses terbatas yakni hanya bisa melihat. Setelah Kepala SKPD melakukan pengisian NIP dan Nama lalu klik , maka akan tampak sebagaimana Gambar 7 di bawah. Gambar 7. Data User Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan input user Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf. Admin SKPD (Kepala SKPD) dapat memanage user staf melalui menu ubah staf, reset password, kunci staf dan hapus staf. Simpan
  • 7. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 6 B. Menu Referensi 1. Menu Referensi (Sub Kegiatan) Gambar 8. Menu Referensi Sub Kegiatan Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database nomenklatur program, nama kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahun rencana dan atau pelaksanaan. 2. Menu Referensi (Akun) Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. Data referensi akun, sebagaimana tampak pada Gambar di bawah ini.
  • 8. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 7 Gambar 9. Menu Referensi Akun 3. Menu Referensi (Sumber Dana) Pada menu ini, Kepala SKPD dapat melihat database sumber dana Gambar 10. Menu Referensi Sumber Dana
  • 9. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 8 4. Menu Referensi (Komponen) Pada halaman ini, user Kepala PD dapat melihat database eksisting yang meliputi master rekening secara keseluruhan, master sub kegiatan serta komponen yang terdiri dari Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan rekening belanja masing-masing. a) SSH atau Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Gambar 11. Menu Referensi SSH Selain itu, Kepala SKPD juga dapat melihat rekening penyusun dari komponen tersebut dengan Klik lingkaran pada tanda panah Gambar 11 di atas. Sehingga muncul tampilan sebagaimana Gambar 12 di bawah ini.
  • 10. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 9 Gambar 12. Menu Rekening Penyusun SSH b) Standar Biaya Umum (SBU) Gambar 13. Menu Referensi SBU Untuk melihat rekening penyusun komponen SBU, caranya sama seperti pada menu SSH yang dijelaskan sebelumnya.
  • 11. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 10 c) HSPK atau Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya. Gambar 14. Menu Referensi HSPK d) ASB atau Analisa Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Untuk melihat rekening penyusun komponen ASB, caranya sama seperti pada menu SSH. Sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.
  • 12. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 11 Gambar 15. Menu Referensi ASB Selain itu, guna melihat detil rincian analisis ASB, maka klik tanda panah pada Gambar 15, sehingga tampak sebagaimana Gambar 16 di bawah ini. Gambar 16. Detil Rincian ASB
  • 13. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 12 C. Menu Input Pendapatan Gambar 17. Menu Pendapatan Menu pendapatan digunakan untuk perangkat daerah penghasil dengan melakukan klik [ ], maka akan muncul tampilan sebagaimana Gambar 18 berikut. Gambar 18. Data Perangkat Daerah Pendapatan
  • 14. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 13 Dalam memasukan inputan pendapatan daerah di perangkat daerah, dengan tahapan: a) Kepala SKPD terlebih dahulu memilih rekening yang sesuai dengan obyek, misalkan apakah termasuk pajak, retribusi atau yang lainnya. b) Memasukkan keterangan sesuai dengan obyek yang dimaksud untuk menambah informasi terkait dengan obyek. c) Memasukkan nilai rupiah sesuai dengan proyeksi pada tahun rencana (n) dalam periode satu (1) tahun anggaran. d) Lalu klik [simpan] e) Dan seterusnya untuk memasukkan rincian obyek yang lain. 5. Menu Belanja Operasi dan Modal Menu Belanja Operasi dan Modal digunakan untuk perangkat daerah dalam penginputan belanja pada masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan, sebagaimana Gambar 19 berikut. Gambar 19. Menu Belanja Operasi dan Modal Pagu Validasi menunjukkan jumlah rekapitulasi Belanja Operasi dan Modal yang telah divalidasi berdasarkan masing-masing kegiatan. Sedangkan Jumlah rincian merupakan hasil inputan Belanja Operasi dan Modal oleh staf.
  • 15. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 14 Berikut hasil inputan belanja pada masing-masing program/kegitan/sub kegiatan, sebagaimana tampak Gambar 20 berikut: Gambar 20. Daftar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Selanjutnya pada Gambar 20 terdapat menu sebagaimana tanda panah tersebut di atas digunakan untuk menginput atribut kegiatan, jika di klik akan muncul sebagaimana tampak pada Gambar di bawah ini: Gambar 21. Isian Atribut Belanja
  • 16. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 15 Pada user ini, semua kegiatan harus dimasukkan kelangkapan atribut kegiatan secara keseluruhan, mulai dari sub unit, pilih urusan, bidang urusan, program, indikator program (outcome), kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, prioritas pembangunan nasional, indikator keluaran dan indikator hasil kegiatan, selanjutnya klik simpan. Catatan: Kegiatan tidak dapat disimpan, jika tidak diisi semua isian Form Kegiatan. Selanjutnya setelah mengisi semua isian dan kemudian disimpan, maka akan terlihat seperti Gambar 22. Gambar 22. Hasil Validasi Kegiatan Pada Gambar 22, pada masing-masing kegiatan terdapat menu validasi. Fungsi validasi digunakan untuk menyetujui hasil inputan rincian belanja yang telah diinput oleh staf SKPD yang ditunjuk. Kemudian pada sub kegiatan terdapat menu sebagaimana Gambar berikut:
  • 17. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 16 Gambar 23. Hasil Inputan Belanja Menu Belanja Sub Kegiatan digunakan untuk user admin (Kepala SKPD) dengan klik tombol [ ], maka akan muncul menu-menu diantaranya: ➢ Detil Sub Kegiatan: digunakan untuk melihat atribut kegiatan ➢ Detil Rincian: digunakan untuk melihat rincian hasil inputan ➢ Cetak Rincian : digunakan untuk melihat preview hasil inputan ➢ Set Operator: digunakan untuk mengatur nama staf yang akan diberikan kewenangan terhadap beberapa kegiatan yang akan diinput oleh staf ➢ Ubah Sub Kegiatan: digunakan untuk mengubah Sub Kegiatan ➢ Hapus Anggaran: digunakan untuk menghapus semua rincian anggaran ➢ Hapus Sub Kegiatan: digunakan untuk menghapus sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun rencana. Sementara itu, untuk pengaturan nama staf untuk kegiatan, maka klik tombol , , selanjutnya pilih menu tambah staf, maka akan muncul sebagaimana Gambar 24 berikut:
  • 18. PANDUAN PENGGUNAAN SIPD SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 17 Gambar 24. Pengaturan Set Operator Pada gambar 24, terlihat sub unit, kegiatan dan sub kegiatan serta menu tambah staf yang akan ditunjuk untuk mendapatkan akses pada kegiatan tersebut. Setelah klik , maka akan keluar daftar nama-nama user yang telah dimasukan pada penjelasan sebelumnya (Gambar 6). Catatan: ➢ Untuk pemilihan nama user (staf) yang ditunjuk pada masing-masing kegiatan maksimal dibatasi 2 orang staf. ➢ Perubahan nama user (staf) dapat dilakukan dengan hapus user staf, kemudian dipilih nama yang lain.