Kebijakan Pemeriksaan Tata Kelola Anggaran Rutin, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada PTN

1. Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
PEMERIKSAAN
TATA KELOLA ANGGARAN
Kegiatan RUTIN & LITMAS
Disampaikan pada:
Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelola Anggaran
FEB – Universitas Nusa Cendana
23 November 2021

2. 2
Latar Belakang Pengelolaan Anggaran Audit
Pertanggungjawaban
Materi Fasilitasi
Tata Kelola LitMas

3. 3
Kebijakan Pengawasan
Itjen Kemendikbudristek
TUGAS DAN FUNGSI
KEMENDIKBUDRISTEK
Mencegah dan melindungi sesuatu
dari ketidaknyamanan dan kehancuran
TUGAS ITJEN
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK
KEGIATAN PENGAWASAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
PERAN DAN POSISI ITJEN
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR (Quality Assurance)
3. KONSULTAN
M E N G A W A L
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
Mendorong

4. 4
Titik Kritis Konflik Kepentingan
Perguruan Tinggi
2
PENERIMAAN MAHASISWA
BARU
1
PENGELOLAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS
3 REKRUTMEN TENAGA
KEPEGAWAIAN
4 PENGADAAN BARANG DAN JASA
5 PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS
6 PERJALANAN DINAS DAN
PELUANG STUDY
7
8 PROYEK PENELITIAN
DAN DISTRIBUSINYA
9 PROSES PEMILIHAN
PEJABAT UNIVERSITAS
10 PENGAWASAN INTERNAL
PENGGUNAAN
KEAHLIAN/JABATAN
DILUAR KAMPUS
KONDISI DAN POLA
KONFLIK KEPENTINGAN
YANG BERPOTENSI KORUPSI
DI UNIVERSITAS
(TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA, 2016)

5. 5
Pengendalian
Tata Kelola LitMas
PP 60/2008
“Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah sistem
pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah”.
Mencakup LIMA UNSUR :
1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi,
serta
5. Pemantauan.

6. 6
Pengendalian Tata Kelola dg
8 prinsip GUG
1. Transparansi:
- diterapkan melalui mekanisme checks & balances dan upaya menghindari conflict of
interest dan jabatan rangkap;
- Senat Akademik Perguruan Tinggi & Fakultas mengontrol Rektor & Dekan.
2. Akuntabilitas:
- kejelasan misi dan tujuan PTN; sejalan dengan Renstra Kemendikbudristek
- adanya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi;
- berfungsinya SPM;
- tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra & RKA;
- adanya satuan audit (SPI) di bawah Rektor;
- diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat diaudit;
- adanya laporan tahunan akademik, dan laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh
akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

7. 7
Pengendalian Tata Kelola dg
8 prinsip GUG
3. Responsibility (tanggung-jawab):
melalui statuta perguruan tinggi - penjabaran kedudukan, fungsi,tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan setiap unsur organisasi; adanya job description personel danstandard
operating procedure (SOP) yang jelas
4. Independensi (dalam pengambilan keputusan):
- pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah atau badan
hukum nirlaba yang memilikinya;
- perguruan tinggi bukan kepanjangan tangan birokrasi.
5. Fairness (adil):
- pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kompetensi dan track record;
- Penerapan merit system (insentif dan dis-insentif) yang tepat dalam pengelolaan
pegawai.

8. 8
Pengendalian Tata Kelola dg
8 prinsip GUG
6. Penjaminan Mutu & Relevansi
- Melalui sistem penjamin mutu internal (SPM) dan eksternal (akreditasi) program studi.
- Sertifikasi Program Studi
- FeedBack Mahasiswa
- Tracer Study (Lulusan)
- Survei Pengguna
7. Efektifitas & Efesiensi
Melalui Sistem perencanaan jangka panjang, menengah (Renstra dan RKAT).
8. Nirlaba
Seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, harus diinvestasikan
Kembali/disetorkan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.

9. 9
Dasar Hukum
Penelitian & Pengabdian
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;
9. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
10.Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
11.PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12.Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. 10
Pengertian dan Tujuan
Penelitian
• Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang IPTEK.
Secara umum tujuan Penelitian di Perguruan Tinggi adalah:
1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan
internasional.

11. 11
Pengertian dan Tujuan
Pengabdian Masyarakat
▪ Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sedangkan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi adalah:
1. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang
dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi,
politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia
berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

12. 12
Standar Nasional Pendidikan
Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi:
Standar Nasional Pendidikan + dengan Standar Penelitian + Standar Pengabdian
kepada Masyarakat.
SNPT bertujuan antara lain untuk :
mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara
berkelanjutan.

13. 13
Standar Nasional Pendidikan
Pendidikan Tinggi
Ruang lingkup standar Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
a. Standar hasil;
b.Standar isi;
c. Standar proses;
d.Standar penilaian;
e. Standar pelaksana;
f. Standar sarana dan prasarana;
g.Standar pengelolaan; dan
h.Standar pendanaan dan pembiayaan.

14. 14
Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Rutin & LitMas

15. 15
Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Rutin & LitMas
SPM
SP2D
Pengujian:
1. Kesesuaian dg Ketentuan UU
2. Keabsahan Pihak yg Mengajukan
Tagihan
3. Output sesuai
Program/Kegiatan/RKAKL
PENGUJIAN:
1. Substantif :
a. Kesesuaian dg Ketentuan UU
b. Keabsahan Pihak yg Mengajukan
Tagihan
2. Dokumen Formal
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
Ps. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIAN
Ps. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

16. 16
Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Rutin & LitMas
MEKANISME PENCAIRAN UP/GU
DAERAH
DAERAH
BENDAHARA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
1
2
3
6
SPM/GU/UP
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN DAERAH
DAERAH
SUPLIER
BUKTI2
4
5

17. 17
Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Rutin & LitMas
MEKANISME PENCAIRAN LS
DAERAH
DAERAH
KONTRAKTOR
/ SUPPLIER
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DJPb
1
2
3
4
5
6
SPM
KAS NEGARA
REKENING
BERITA
ACARA
SERAH
TERIMA
8
7
SP2D
KPPN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
KANWIL
DJPb

18. 18
Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Rutin & LitMas
MEKANISME PENGADAAN B/J
DAERAH
DAERAH
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DIT. PA/
KANWIL
DJPb
KONTRAKTOR
/ SUPPLIER
PANITIA
PENGADAAN
1
2
3
6 5
SK.
PANITIA
TENDER
DIPA
KEPUTUSAN
PEMENANG
KONTRAK
KPPN
4
1a

19. 19
Kewajiban Perpajakan (UU 36/2008-UU 42/2009)
Rutin & LitMas
Pajak Penghasilan (PPh 21)
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium
pelaksanaan kegiatan LitMas.
Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh pasal 22)
Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP
(dilampiri SSP PPN; SSP PPh pasal 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/ Sewa (PPh pasal 23)
• Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %.
(dilampiri SSP PPh pasal 23 yang distempel toko).
• Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP
(dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh pasal 23 yang distempel toko)
• Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.
• Apabila pembelian Konsumsi/ Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh pasal
23).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu
bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).

20. 20
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI
Memberikan penilaian yang
obyektif dan memberikan
assurance terhadap :
1. Pengelolaan Litmas;
2. Evaluasi LitMas
3. Pelaksanaan LitMas;
4. Laporan dan hasil LitmAs.
SUBSTANSI AUDIT/EVALUASI
1. Pengelolaan LitMas;
2. Pendanaan dan Pembiayaan LitMas;
3. Pelaksanaan LitMas;
4. Penilaian Proposal LitMas;
5. Penilaian Hasil & Luaran LitMas;
6. Pertanggungjawaban dan
Penatausahaan Hasil Kegiatan LitMas;

21. 21
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 1
Mendapatkan keyakinan bahwa Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyakat,
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
Memastikan bahwa Perguruan Tinggi dan Lembaga Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Standar Penelitian dan
Standar Pengabdian kepada Masyakat.

22. 22
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 2
Mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa Perguruan Tinggi telah menyediakan dana dan membiayai
pelaksanaan dan pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang
berlaku.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
1. Memastikan bahwa dana yang disediakan untuk pelaksanaan Penelitian mengacu pada ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Keluaran Penelitian
(SBK SKP);
2. Memastikan bahwa dana pengelolaan untuk membiayai manajemen Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil) dan
peningkatan kapasitas Peneliti dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

23. 23
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 3
Mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
1. Memastikan bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan baik yang didanai
oleh Perguruan Tinggi maupun oleh DRPM untuk BOPTN Penelitian memenuhi prosedur/tahapan
yang ditetapkan.
2. Memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi dan disetor ke kas negara.
3. Memastikan bahwa dana kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak
terpakai telah disetor ke kas negara

24. 24
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 4
Mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa Proposal dan Hasil/Keluaran Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
1. Memastikan bahwa Komite Penilaian Proposal dan Keluaran/Reviewer Proposal dan Keluaran yang
ditunjuk memenuhi syarat.
2. Memastikan bahwa Komite Penilaian Proposal dan Keluaran/Reviewer Proposal dan Keluaran telah
melaksanakan tugasnya secara optimal
3. Memastikan bahwa Hasil/Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan
yang tercantum dalam Proposal dan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Memastikan bahwa penetapan dan pembiayaan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat beserta pembiayaan Luaran Tambahan didasarkan atas rekomendasi dari Komite
Penilaian/Reviewer

25. 25
Audit dan Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 5
Mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa Peneliti dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
Memastikan pelaporan yang disampaikan meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir, serta catatan
aktivitas riset atau log book sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
TUJUAN AUDIT/EVALUASI - 6
Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat memenuhi ketentuan dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan.
SASARAN AUDIT/EVALUASI
Memastikan bahwa pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai
dengan SBK SKP telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan diungkapkan
secara memadai dalam Laporan Keuangan.

26. Selamat Berkarya