Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0 bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan kualitas penelitian. Namun demikian, Indonesia masih berada di posisi rendah dalam publikasi ilmiah internasional dan jumlah paten. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara unit terkait pemerintah dan aparat pengawasan internal untuk mening

1. Pengawasan dan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Era 4.0
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rnengamanatkan
bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
pemerintah berupaya memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjadikan riset
menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti merupakan bukti bahwa riset telah
dilakukan, dan publikasi ilmiah internasional terindeks membuktikan bahwa riset itu telah
diakui oleh pakar di bidangnya. Sejauh ini riset belum terlihat menjadi perhatian utama di
banyak Perguruan Tinggi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan kurangnya publikasi ilmiah
internasional yang berasal dari Indonesia, rasio hasil penelitian begitu kecil (baik
berdasarkan jumlah dosen, perguruan tinggi, atau jumlah penduduk) dibandingkan negara-
negara ASEAN. Dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai tahun 2014, publikasi
internasional Indonesia berada pada posisi di bawah dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Indonesia masih berada di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura, dan hanya berada sedikit
di atas Vietnam dan Philipina. Negara Malaysia membuat loncatan yang cukup signifikan
dalam hal publikasi internasional, dari sebeleumnya berada pada posisi rangking tiga di tahun
2008 menjadi rangking satu di tahun 2014.

2. Gambar 1. Publikasi Internasional Indonesia dibandingkan Negara ASEAN 1996 – 2014
sumber : Scimago, 2014
Pada tingkat ASIA, dalam rentang waktu antara tahun 1996 hingga tahun 2018 rangking
publikasi internasional Indonesia berada di urutan ke-11 dengan 110.610 dokumen publikasi
internasional. Rangking pertama negara China dengan publikasi internasional sebanyak
5.901.404 dokumen, diikutin Jepang dengan 2.750.108 dokumen dan disusul India dengan
1.670.099 dokumen. Penentuan dan perhitungan rangking negara ini ditentukan berdasarkan
jumlah publikasi internasional dan jumlah sitasi atas dokumen publikasi tersebut (Scimago,
2016). Hal ini menunjukan bahwa negara yang produktif dalam melakukan riset dan
mempublikasikan hasilnya pada jurnal internasional akan mendapatkan pengakuan
internasional, dibuktikan dengan besarnya jumlah sitasinya atas hasil riset tersebut.
Gambar 2. Publikasi Internasional Indonesia dibandingkan Negara ASIA 1996 – 2018
Rangking Negara Dokumen Dokumen yang Disitasi Sitasi
1 China 5.901.404 5.785.424 48.833.849
2 Japan 2.750.108 2.630.141 42.767.077
3 India 1.670.099 1.551.015 15.035.059
4 South Korea 1.105.110 1.067.096 14.306.940
5 Taiwan 658.383 633.680 87.57.902
6 Singapore 292.560 269.110 5.656.862
7 Hong Kong 288.889 267.358 5.795.913
8 Malaysia 286.411 274.464 2.107.306
9 Thailand 178.133 168.248 2.043.065

3. Rangking Negara Dokumen Dokumen yang Disitasi Sitasi
10 Pakistan 151.607 143.723 1.226.159
11 Indonesia 110.610 106.501 600.569
12 Viet Nam 51.748 48.863 527.419
13 Bangladesh 48.347 45.566 453.883
14 Philippines 32.326 29.460 468.403
Sumber : Scimago, 2018)
Jumlah paten yang dihasilkan lembaga riset atau industri di Indonesia juga menunjukan
kondisi yang kurang menggembirakan. Berdasarkan data Kantor Paten Indonesia pada tahun
2014 terdapat 702 paten dari 8.023 total paten terdaftar. Indonesia menempati peringkat
terendah untuk jumlah paten lokal yang terdaftar di masing-masing negara ASEAN. Peringkat
Indonesia berada di bawah Negara Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Philipina
(WIPO, 2015).
Fenomena jumlah publikasi riset internasional dan jumlah paten terdaftar di atas
menjadikan posisi Indonesia berada pada level bawah di bidang riset ilmiah, hal yang sangat
ironis dan bertolak belakang dengan besarnya sumberdaya yang ada. Seperti disebutkan oleh
Badan Pusat Statistik (2010), dari hasil sensus penduduk tahun 2010 menyatakan bahwa
jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237 juta jiwa yang tersebar pada 13.466 pulau dari
Sabang sampai Merauke. Sumber daya dan kekayaan alam Indonesia tercinta ini mustinya
dapat dijadikan sebagai aset dalam meningkatkan jumlah publikasi internasional dan paten
yang dapat didaftarkan.
Kondisi tersebut salah satu diantaranya disebabkan oleh lemahnya Akademisi dan
Perguruan Tinggi atau Peneliti dan Institusi terkait di Indonesia masih lemah dalam Knowledge
Management sehingga berdampak pada kemampuan riset anak bangsa. Walaupun
penangannya sudah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau institusi
lainnya, Knowledge Management yang tertata dengan baik belum ada, yaitu pengelolaan riset
dalam satu institusi mulai dari aktivitas penciptaan, penyebaran hingga penggunaan yang
mampu mengubah nilai.
Harus diakui bahwa dalam perencanan riset sampai dengan publikasi hasil riset
diperlukan suatu pengetahuan (knowledge) dan keahlian tertentu. Pengetahuan merupakan hal
yang sangat mendasar bagi peran inovasi dalam riset, seperti diungkapkan oleh Nonak
Takeuchi (1995) yang menyatakan bahwa : Nothing innovation without knowledge.
Pengetahuan dan inovasi dalam bidang riset perlu dikelola dengan baik, dan hampir di setiap
negara, termasuk Indonesia sudah menyusun dan memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP).

4. RIP merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi atau negara
dalam jangka waktu tertentu (misal 5 tahun). Menurut Ditjen Dikti (2012), dalam penyusunan
RIP institusi setidaknya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
a. Tahap pertama : Menetapkan identitas organisasional institusi.
Pada tahap ini merupakan proses mengenal diri suatu institusi secara mandiri yang
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
b. Tahap kedua : Mengembangkan rencana aksi untuk mencapai prioritas strategis penelitian.
Pada tahap dua suatu institusi harus sudah menetapkan visi misi dan rencara strategisnya,
selain itu juga ditentukan output dan outcome dalam periode tertentu.
c. Tahap ketiga : Implementasi dan monev rencana aksi dalam mencapai prioritas strategis.
Pada tahap tiga dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak dari perencanaan
sampai dengan pelaporan. Selain itu juga dilakukan penilaian kinerja atas penelitian/riset
yang sudah dilakukan.
Penentuan tema riset suatu institusi harus memperhatikan agenda pembangunan antar
bangsa di awal abad ke-21 yang mendudukan posisi manusia sebagai subjek dan sekaligus
tujuan pembangunan. Perhatian sentral ditujukan pada kesetaraan, keamanan, keberlanjutan.
Dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals; MDGs) dinyatakan
sejumlah prioritas pembangunan yang mencakup diantaranya : penanggulangan kemiskinan,
kesetaraan akses ke layanan pendidikan dasar; kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan; penurunan angka kematian anak; peningkatan angka kesehatan ibu; dan kelestarian
lingkungan hidup (DRPM UI, 2013). Selain itu, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil
riset dapat dilakukan pengawasan melalui monitoring evaluasi kemajuan riset, evaluasi hasil
akhir riset, dan penetapan sanksi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi salah satu diantaranya bertujuan untuk memajukan
dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang menghasilkan Invensi dan Inovasi.
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dilakukan melalui Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (LITBANGJIRAP).
Dalam Undang - undang tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah Pusat wajib
melakukan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) terhadap kegiatan
pengelolaan/penyimpanan data primer dan keluaran hasil Penelitian dan Pengembangan;
LITBANGJIRAP serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh kelernbagaan Ilmu

5. Pengetahuan dan Teknologi asing; dan/atau orang asing; dan LITBANGJIRAP serta Invensi
dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan Alih Teknologi.
Pengawasan dan Pengendalian LITBANGJIRAP sebagaimana diamanatkan dalam
Undang – Undang Nomor 11 tahun 2019, wajib dilaksanakan untuk memantau perencanaan
dan pelaksanaan Penyelenggaraan IPTEK sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Pengawasan dan Pengendalian tersebut dilakukan oleh
Pernerintah Pusat dalam hal ini dilakukan oleh unit pelaksana terkait dengan menggandeng
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga yang
menaungi dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pengelolaan kualitas Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pengawasan dan Pengendalian LITBANGJIRAP yang dilakukan oleh Unit terkait dapat
dilakukan dengan bekerja sama atau bersinergi bersama APIP. Kegiatan pengawasan dan
pengendalian ini dimulai sejak dirumuskannya RIP atau RENSTRA oleh masing-masing
institusi pada awal tahun anggaran.
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan oleh Unit terkait bersama
APIP atas kegiatan LITBANGJIRAP, harus dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap laporan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya untuk
dapat menetapkan tingkat kesesuaian teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah
ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna sesuai tepat guna dan tepat waktu.
Pengawasan dan Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa :
1. Penelitian telah dilakukan sesuai metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi
yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan
ilmiah.
2. Telah dilakukan kegiatan Pengembangan dalam rangka meningkatkan manfaat dan daya
dukung IPTEK yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi
dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Telah dilakukan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui kemanfaatan, dampak, dan
implikasi sebelum dan atau sesudah IPTEK diterapkan.
4. Hasil Penelitian, Pengembangan, dan atau Pengkajian IPTEK telah diterapkan ke dalam
kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Selain kegiatan Pengawasan dan Pengendalian atas LITBANGJIRAP tersebut di atas,
APIP secara khusus dan mandiri juga harus melakukan Audit Mutu (Quality Audit). Audit mutu
ini merupakan pemeriksaan sistematik dan independen untuk menentukan apakah kualitas

6. aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang, dan apakah
rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan. Dengan
kata lain Audit Mutu disebut sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk
mengevaluasi, mengonfirmasi atau memverifikasi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas
(Bastian, 2019:17).
Keberhasilan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian atas LITBANGJIRAP Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi diantaranya ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaksanaan
riset dan pengembangan IPTEK sesuai RIP yang sudah ditetapkan. Lebih jauh, dampaknya
dapat dilihat dari peningkatan hasil riset yang dipublikasikan pada jurnal internasional dan hasil
riset yang mendapat hak paten baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan
jumlah publikasi internasional dan jumlah paten secara tidak langsung akan menaikan rangking
riset ilmiah dan IPTEK Indonesia di tingkat ASEAN lebih jauh dapat bersaing pada tingkat
ASIA.
Daftar Pustaka
Bastian, Indra. 2019. Audit Sektor Publik. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
Banten.
Badan Pusat Statistik.2010. Sensus Penduduk Tahun 2010. https://sp2010.bps.go.id.
Kementerian Pendidikan Nasional. 2012. Pedoman Rencana Induk Penelitian Tahun 2012.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
Nasution. K. 2016. Fenomena Riset. Harian Analisa. Opini. Selasa, 24 Mei 2016.
Nonaka I, Takeuchi H (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies
Create the Dynamics Innovation. Oxford Univ. Press, Oxford, UK.
Universitas Indomesia. 2013. Rencana Induk Penelitian Universitas Indonesia 2013. Direktorat
Riset dan Pendabdian Masyarakat Universitas Indomesia.
Republik Indonesia. 2019. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Scimago. 2014. Scimago Journal and Country Rank 1996-2014. Scimago Institution Rankings.
https://www.scimagojr.com/countryrank.php
Scimago. 2018. Scimago Journal and Country Rank 1996-2018. Scimago Institution Rankings.
https://www.scimagojr.com/countryrank.php
WIPO. 2016. World Intellectual Property Indicators 2016. https://www.wipo.int.