Dokumen tersebut membahas pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Dokumen tersebut menjelaskan definisi bangunan gedung dan bangunan gedung negara, dasar hukum dan pengaturan penyelenggaraannya, komponen biaya pembangunan, persyaratan dokumen perencanaan, dan penggunaan penyedia jasa manajemen konstruksi.

1. Oleh :
Sujatmiko Wibowo
Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan
Gedung Negara
Menurut Permen PU No.45/PRT/M/2007

2.  Bangunan gedung :
Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, keagamaan, Usaha,
sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

3.  Bangunan Gedung Negara :
Bangunan gedung untuk keperluan
dinas yang menjadi/akan menjadi
kekayaan milik negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan APBN,
dan/atau perolehan lainnya yang sah
 Perolehan lain yang sah :
Hibah, Pembelian, Bangun Guna
Serah, Bangun Serah Guna.

4. DASAR HUKUM
1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah N0. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
7. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan.
8. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik
Fungsi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan.

5. PENGATURAN PENYELENGGARAAN
5
 Setiap pembangunan Bangunan
Gedung Negara yang dilaksanakan K/L
harus mendapat bantuan teknis berupa
pengelola teknis dari Kementerian PU
dlm rangka pembinaan teknis;

6.  Untuk pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung milik daerah yang
biayanya bersumber dari APBD diatur
dengan Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan
pada ketentuan-ketentuan dalam
Permen PU ini;
 Untuk pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung milik BUMN/BUMD
mengikuti ketentuan-ketentuan dalam
Permen PU ini;

7. Para Pihak dalam Pemb. BGN
Pengelola Kegiatan
Konsultan Perencana
Konsultan MK/Pengawas
Kontraktor

8. Konsultan MK /
Pengawas
Organisasi Proyek Pembangunan BGN: (45/07)
Satker / PPK
Pengelola Administrasi Bendaharawan
 KPU (APBN)
 DPUProv (APBD
Prov)
 DPUKab/Kota
(APBDKab/Kota)
PA
Verifikasi
Pengelola Teknis
Kontraktor/s
Konsultan Perencana
Hubungan kerja
Pengelola Kegiatan

9. Klasifikasi bangunan Gedung
SEDERHANA
TIDAK SEDERHANA
KHUSUS
 Ged. Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya atau
Ged.kantor sd. 2 lantai dg. luas sd. 500 m2
 B. Rumah Dinas Tipe C,D, dan E yg.tidak bertingkat.
 Ged.Pelayanan kesehatan: Puskesmas
 Ged.Pendidikan: tingkat dasar dan lanjutan sd. 2 lantai
 Ged. Kantor belum ada prototipe-nya/ Ged.kantor diatas
2 lantai/ ged. Kantor dg. Luas >500 m2.
 Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkat > 2
lantai, rumah negara berbentuk rumah susun.
 Rumah Sakit Klas A, B, C dan D.
 Ged. Pend.tinggi Universitas/Akademi, atau Ged.Pend.
Dasar/lanjutan bertingkat > 2 lantai.
 Istana Negara, Rumah Jabatan Presiden & Rumah
Jabatan Wakil Presiden, Wisma Negara
 Instalasi Nuklir, Instalasi Hankam
 Laboratorium, terminal, stadion OR, rumah tahanan,
gudang benda berbahaya
 Bangunan Monumental, ged. Perwakilan RI

10. Standar Luas BGN
Gedung Kantor
 Gedung Kantor Klasifikasi
Sederhana seluas 9.6 m2/
personil
 Gedung Kantor Klasifikasi
Tidak Sederhana seluas 10 m2/
personil
Ruang Khusus atau Rg.
Pelayanan Masyarakat
dihitung tersendiri
 Rincian Standar Luas Ruang Terlampir

11. Dokumen PEMBIYAAN
SETIAP KEGIATAN PEMB.BGN HARUS DISERTAI/
MEMILIKI BUKTI TERSEDIANYA ANGGARAN YG
DIPERUNTUKKAN UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN
TERSEBUT YG DISAHKAN BERUPA DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TERMASUK SURAT PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA.
DIDALAM DIPA SUDAH TERMASUK ;
a.BIAYA PERENCANAAN TEKNIS
b.BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
c.BIAYA MK/ PENGAWASAN
d.BIAYA PENGELOLA KEGIATAN
Persyaratan Administrasi

12. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
BIAYA KESELURUAN BANGUNAN
BIAYA
KONSTRUKSI FISIK
BIAYA MK/
BIAYA PENGAWASAN
BIAYA
PERENCANAAN
BIAYA
PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA PEKERJAAN
NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16, (3)
HSBGN
RAB
BIAYA PEMBANGUNAN BGN
BIAYA
KONTRUKSI FISIK
BGN
BIAYA PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA PEKERJAAN
NON STANDAR

13. Koefisien Pengali
Untuk Harga Bangunan bertingkat
sampai dengan 8 lantai
13

14. Dokumen PERENCANAAN
SETIAP BG negara harus memiliki dok.perenc.
Yg dihasilkan dari perenc.teknis oleh penyedia
Jasa perenc konst, tim swakelola atau berupa
disain prototipe.
Yaitu :
1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.
2. Rencana Spesifikasi konstruksi RKS.
3. Renc kegiatan,volume pekerjaan/BILL OF QUANTITY (BQ).
4. Rencana anggaran biaya (RAB).
5. Lap. perenc. arsitektur, struktur, utilitas, lengkap
dengan perhitungan-perhitungan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
CEK PEMBAYARANNYA ; PADA ON GOING. POST AUDIT

15. RENCANA KERJA &
SYARAT-SYARAT
HASIL KARYA
PERENCANAAN
GAMBAR
TEKNIS
PERHITUNGAN –
PERHITUNGAN
DAFTAR PEKERJAAN
dan VOLUME
KOMPONEN

16. Penyedia jasa manajemen konstruksi
digunakan untuk pekerjaan:
 bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
 bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/atau
 bangunan khusus; dan/atau
 yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun
pelaksana konstruksi; dan/atau
 yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears
project)

17. Matur Nuwun