BAB 2 membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, tujuan, dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaannya. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI.

1. BAB 2 OTONOMI DAERAH
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK : CUT NYAK DIEN
ANGGOTA : 1. DWI SHANTY ANGGORO PUTRI (05)
2. FRANCISCA PARAMITHA (07)
3. LUCIA FINA ARDIANTI (12)
4. VITA SARI AGUSTIANA (28)

2. BAB 2 DAFTAR MENU
Pelaksanaan
otonomi
daerah
Otonomi
daerah
Daftar
pustaka
Partisipasi
masyarakat dalam
perumusan
kebijakan publik
video

4. BAB 2
A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH
Menurut UU No. 32 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999)
tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan "Otonomi Daerah" adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi
pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya
mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam
menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi
yang dimiliki daerah tersebut.

5. Pemerintah adalah perangkat NKRI yang terdiri
dari Presiden beserta para menteri.
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah
otonom unuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
NKRI.
Wilayah administrasi adalah wilayah kerja
Gubernur selaku wakil pemerintah.
Instansi vertikal adalah perangkat departeme
dan/atau lembaga non departemen di daerah.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
beserta perangkat daerah otonom yan lain
sebagai badan eksekutif daerah.
Desentrlisasi adalah peyerahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah
otonom dalam kerangka NKRI.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat
pusat di daerah.
Tugas pembantu adalah penugasan dari
pemerintah kepada daerah dan desa serta dari
daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan, sarana,
prasarana serta SDM denga kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkan kepada yang
menugaskan.
BAB 2

6. BAB 2
Tujuan Otonomi Daerah
1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar
semakin baik.
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya
sendiri.
3. Meringankan beban pemerintah pusat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan
masyarakt daerah.
5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah.
6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah
maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

7. BAB 2
Dasar Hukum Otonomi Daerah
1. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B
2. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka
NKRI
3. Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah
Daerah

8. BAB 2
Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004
Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah
Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :
1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. memilih pemimpin daerah
3. mengeloloa aparatur daerah
4. mengelola kekayaan daerah
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

9. BAB 2
Dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu :
1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. mengembangkan kehidupan demokrasi
4. mewujudakan keadilan dan pemerataan
5. meningkatkanfasilitas dasar pendidikan
6. meningkatkan pelayanan kesehatan
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. mengembangkan sistem jaminan sosial
9. menyususn perencanaan dan tata ruang daerah
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. melestarikan lingkungan hidup
12. mengelola administrasi kependudukan
13. melestarikan nilai sosial budaya
14. membentuk dan menerapakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
15. kewajiban lain yang diatur di dalam perturan perundang-undangan

10. BAB 2
Asas-Asas Otonomi Daerah
Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Dekosentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari
pemerintah provensi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten
/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. BAB 2
Desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu:
1. Desentralisasi politik : menyalurkan semangat demokrasi secara positif di
masyarakat.
2. Desentralisasi administrasi : memiliki 3 bentuk utama (dekonsentrasi,
delegasi dan devolusi) bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat
berjalan secara efektif dan efisien.
3. Desentalisasi fiskal : memberikan kesempatan kepada daerah untuk
menggali berbagai sumber dana.
4. Desentralisasi ekonomi : lebih memberikan tanggung jawab yang
berkaitan sektor

12. BAB 2
Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan
untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi
urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang
tersebut.
Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,
hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah
Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam
penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan
nasional.

13. KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Berdasarkan uud pasal 18 A 1 dan 2 dapat dijelaskan, bahwa:
1. Antar susunan pemerintahmemiliki hubungan yang bersifat hierarkhis
2. Pengaturan hubungan pemerintah tersebut memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
3. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 ttentang Pemerintahan Daerah
4. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan,
pelayanan umum, dan pemanfaatkan sumber daya
5. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A (2) diatur lebih lanjut
dalam UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
BAB 2

14. BAB 2
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, menyebutkan pendapatan daerah berasal dari :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. hasil pajak daerah
b. hasil retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. lain-lain PAD yang sah (antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, komisi, potongan harga, dsb)
2) Dana Perimbangan
a. Dana bagi Hasil
(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(3) Pajak Penghasilan (PPh)
(4) Dari sumber daya alam ; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi dan, pertambangan panas bumi.
b. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuanagan antar daerah untuk mendanani kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi
c. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus pada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional

15. BAB 2
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
a. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa berasal dari
pemerintah pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri
b. Pendapatan dana darurat yaitu bantuan pemerintah pusat dari APBN
kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana alam atau peristiwa tertentu yang luar biasa
yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD

16. Kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004
1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaa, pemanfaatan & pengawasan tata ruang
c. Penyediaan sarana dan prasarana umum
d. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat
e. Penangananbidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm potensial
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kota
i. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil & menengah termasuk lintas kota
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kota
l. Pelayanan kependudukan & catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kota
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kota
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
BAB 2

17. 2. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan yang diatur dalam pasal 14:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil & menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertahanan
l. Pelayanan kependudukan & catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintah
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan
BAB 2

18. Bentuk dan susunan
pemerintah daerah
BAB 2

19. BAB 2
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
1) Kedudukan DPRD. DPRD
merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah
dan berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara
pemerintahan daerah
2) Fungsi DPRD, yaitu
a. Fungsi Legislasi, yaitu membentuk
peraturan daerah bersama pemerintah
daerah
b. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun dan
menetapkan APBD bersama pemerintah
daerah
c. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah

20. BAB 2
3) Tugas dan Wewenang DPRD, yaitu
a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala pemerintah daerah/pemerintah daerah
untuk mendapat persetuajuan bersama
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama pemerintah daerah
c. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan perdadan peraturan perundang-undangan
lainnya
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada
presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada Menteri Dalam
Negeri memalui guernur bagi DPRD kabupaten/kota
e. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap perjanjian internasional
di daerah
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasionala yang dilakukan oleh
pemda
h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemda
i. Membentuk panitia pemilihan kepada daerah
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

21. BAB 2 4) Hak DPRD, yaitu
a) Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah
mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan
b) Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu
yang dikeluarkan kepala daerah
c) Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk meyatakan pendapat terhadap
kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daearah
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan
hak interpelasi dan hak angket.
5) Alat Kelengkapan DPRD
a) pimpinan
b) komisi
c) panitian musayawarah
d) panitia anggaran
e) badan kehormatan
f) alat kelengkapan lain yang diperlukan (misalnya panitia legislasi)
g) Sumber Pendapatan Daerah

22. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
1. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
2. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota
3. Pengendalian lingkungan hidup
4. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota
5. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
6. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
7. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lints kabupaten/kota
8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota
9. 7Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB 2

23. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehaan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial
h. Pelayanan bidang keteagakerjaan
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
o. Penyelenggaraan dasar lainnya
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
BAB 2

24. BAB 2 Desa
Desa merupakan wilayah terkecil yang mempunyai kewenangan mengatur urusan
rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
NKRI.
Pemerintahan desa terdiri dari :
a) Pemerintah Desa
b) Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD)
BPD, menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan lembaga perwakilan rakyat desa
yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama
kepala desa menetapkan peraturan desa.

25. Bentuk-bentuk
Partisipasi
Masyarakat dalam
Perumusan Kebijakan
Publik
BAB 2

26. 1. Hakikat Kebijakan Publik
Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan,
keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak
hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik yang lain.
Kebijakan publik adalah semua kebijakan yang berkaitan dengan
hukum ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh
lembaga yang berwenang.
Tujuan penerapan kebijakan publik adalah agar sesuatu yang telah
digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak, namun menjadi suatu
yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara. Kebijakan publik melibatkan komponen seperti manusia, dana,
sara dan prasarana. Sosialisasi kebijakan publik dilakukan dengan
menggunakan berbagai media massa.
BAB 2

27. BAB 2
KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukkan
bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Tujuan Kebijakan Publik
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Melindungi hak-hak masyarakat
Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam
masyarakat
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Contoh Kebijakan Publik ;
Kebijakan publik dapat berbentuk peraturan, undang-undang,
tindakan-tindakan pemerintah dan program
pemerintah. Beberapa contoh kebijakan publik :
Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel,
restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir
dll
Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum, jasa usaha,
dan perizinan tertentu
Penetapan larangan pedagang kaki lima berdagang di
trotoar
Penetapan jalur bus dalam kota atau antar kota
Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan
publik ;
Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda
Penyusunan skala prioritas
Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan
Penetapan dan Pengesahan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan
Evaluasi Kebijakan Publik

28. Partisipasi dalam perumusan kebijakan
BAB 2 publik

29. 1. Sebuah isu publik (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak dapat
diselesaikan menurut penyelesaian dari pemerintah.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut
3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga negara /
masyarakat secara bersama – sama
4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi. Apakah bisa menyele-saikan masalah
atau justru sebaliknya.
BAB 2

30. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memberi masukan dan usulan
terhadap perumusan kebijakan publik, yaitu :
a. membuat ususlan kebijakan publik
b. mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwenang
c. mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara pemerintah
d. membuat kebijakan alternatif.
Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di
daerah :
a. Proses perumusan kebijakan publik
Ketika kebijakan publik akan dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat
mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut dalam bentuk partisipasi aktif. Namun tidak
selamanya kebijakan pemerintah itu diterima oleh masyarakat.
BAB 2

31. Penghambat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu :
1. Faktor internal ( dari dalam masyarakat itu sendiri )
a. Masyarakat terbiasa dengan pola lama
b. Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi
c. Masyarkat terlalu awam tidak tahu prosedur bahkan diikuti rasa enggan karena takut
d. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat
e. Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggaran kebijakan publik.
2. Faktor Eksternal ( dari luar masyarakat )
a. Pemerintah sering kurang memberi kesempatan kepada masyarakat
b. Pemerintah enggan mengubah pola untuk lebih demokratis
c. Kebijakan yang dibuat kadang- kadang belum menyentuh kepentingan masyarakat secara
langsung
b. Pelaksanaan kebijakan publik
Di era otonomi sekarang ini, pemerintah berusaha membuka seluas–luasnya peluang untuk
partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Partisipasi masyarakat
terhadap perumusan kebijakan publik diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat :
a. Melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. Searas, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyaraka
BAB 2

32. Daftar Pustaka
http://materipknsmpkelasix.blogspot.com/(diakses tanggal 22 september 2014)
http://sulaiman4fun.blogspot.com/2012/09/rangkuman-pkn-tentang-materi-otonomi.html(diakses
tanggal 22 september 2014)
http://salsabilagayatri.blogspot.com/2013/02/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses
tanggal 25 september 2014)
http://tugasathalnanad.blogspot.com/2010/12/partisipasi-masyarakat-dalam-perumusan.html(diakses
tanggal 25 september 2014)
http://riyanardiana.blogspot.com/2010/12/hal-hal-yang-menyebabkan-masyarakat.html(diakses tanggal
25 september 2014)
Anang Priyanto, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional. Jakarta
http://sekitarpendidikan67.blogspot.com/2012/10/rangkuman-materi-pkn-kelas-iv.html (diakses
tanggal 26 september 2014)
http://asefts63.wordpress.com/2012/10/15/kebijakan-publik/ (diakses tanggal 26 september 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=3mFPawst2e8 (diakses tanggal 28 september 2014)
BAB 2

33. KLIK DISINI
UNTUK KELUAR
BAB 2