TEMPLATE PERATURAN PERUSAHAAN.doc

1. 1
PERATURAN PERUSAHAAN
PT____________________
LOGO PERUSAHAAN
JLN. _______________________________
TAHUN
2021 – 2023

2. 2
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
BAB. I PENGERTIAN ISTILAH
BAB. II HUBUNGAN KERJA
BAB. III HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA
BAB. IV HARI KERJA DAN JAM KERJA
BAB. V PEMBEBASAN DAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA
BAB. VI PENGUPAHAN
BAB. VII KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAB. VIII PENDIDIKAN DAN LATIHAN
BAB. IX TATA TERTIB PERUSAHAAN
BAB. X PENYELESAIAN KELUH KESAH
BAB. XI MASA USIA PENSIUN
BAB. XII PENUTUP

3. 3
PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama perusahaan
PT____________________yang berdomisili di kota _____________ Propinsi
_____________dalam Usaha disektor _____________ berusaha untuk mencapai tujuan
perusahaan serta untuk mewujudkan suatu hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan
serasi antara Pekerja dan Pengusaha didalam Perusahaan. Untuk itu perlu dibuat Suatu
Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang syarat-syarat kerja, tata tertib kerja, hak dan
kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha
Dalam rangka melaksanakan dan membina hubungan kerja dan hubungan industrial
yang serasi dan harmonis antara pihak Perusahaan dan segenap Karyawan
PT____________________berdasarkan Azas dan semangat Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku,
maka dibuatlah Peraturan Perusahaan ini.
Peraturan Perusahaan ini merupakan salah satu sarana bagi Pengusaha maupun
Karyawan untuk saling mengetahui dan menghormati serta mentaati hak dan kewajiban
masing-masing pihak selain dari pada itu untuk menjaga dan memelihara Tata tertib kerja
secara terus menerus untuk mencapai tujuan atau sasaran pokok Perusahaan yaitu
meningkatkan produksi dan produktifitas kerja serta kesejahteraan karyawan sebagaimana
yang di cita-citakan bersama. Dan Peraturan Perusahaan ini memuat tentang hak dan
kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan
dinamis antara pihak Perusahaan dengan Pekerja dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan Pekerja / Karyawan dan kelangsungan hidup Perusahaan dalam melakukan
kegiatannya.
Mudah-mudahan dengan adanya Peraturan Perusahaan tingkat produktivitas dan
produksi kerja yang ada dilingkungan PT____________________akan meningkat dan
kesejahteraan karyawan serta hubungan kerja yang ada selama ini lebih harmonis.
Demikianlah Peraturan Perusahaan ini dibuat untuk di ketahui dan dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggungjawab.
_____________, .......Februari 2023
PT____________________
_____________
PIMPINAN

4. 4
BAB I
UMUM
PASAL 1
PENGERTIAN ISTILAH
1. Perusahaan adalah PT____________________yang terletak di
__________________________.
2. Pengusaha adalah:
a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Pimpinan Perusahaan adalah mereka yang karena jabatannya mempunyai fungsi dan
tugas memimpin perusahaan atau bagian dari perusahaan atau yang dapat disamakan
dengan itu dan mempunyai wewenang mewakili perusahaan baik untuk urusan kedalam
maupun keluar.
4. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
5. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang secara sah berada dibawah
penguasaan Perusahaan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan.
6. Karyawan / Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal atau resmi dalam
suatu hubungan kerja dengan perusahaan dan oleh karenanya menerima upah, perintah dan
pekerjaan.
7. Penetapan Definisi Keluarga Karyawan adalah sebagai berikut:
a) Keluarga Karyawan adalah 1 (Satu) orang istri sah karyawan dan atau anak-
anaknya yang sah dari karyawan maksimum 3 (Tiga) orang sampai batas 18 Tahun.

5. 5
b) Ketiga anak sah tersebut memang masih dalam tanggung jawab orang tua, belum
berkeluarga, belum mempunyai penghasilan serta terdaftar pada personalia perusahaan.
c) Jika karyawan belum mempunyai istri / suami, maka yang termasuk Keluarga adalah
kedua orang tua yang bersangkutan.
8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
9. Ahli Waris Adalah keluarga atau orang yang di tunjuk karyawan untuk menerima setiap
pembayaran dalam hal karyawan meninggal Dunia. Dalam hal tidak ada penunjukan ahli
warisnya, maka pelaksanaan diatur menurut hukum yang berlaku.
10. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan mengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
atau untuk pekerjaan tertentu.
12. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
13. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan jumlahnya oleh perusahaan untuk melaksanakan
pekerjaan.
14. Jam Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan untuk melaksanakan
pekerjaan, yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.
15. Jam / Waktu Lembur adalah kelebihan waktu/jam kerja dari jam kerja normal, yaitu
melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat Puluh) jam (satu) minggu untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau bekerja pada hari-hari libur dan
hari-hari istirahat.
16. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh
dan pengusaha.
17. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

6. 6
undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur
19. Pekerjaan Adalah kegiatan yang dijalankan oleh karyawan untuk kepentingan
perusahaan untuk suatu hubungan dengan mendapat imbalan jasa.
20. Jabatan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukan tinggi rendahnya
kedudukan seseorang didalam struktur organisasi.
21. Golongan adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukan jenjang kepangkatan
seorang karyawan didalam organisasi.
22. THR Keagamaan adalah tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan dalam bentuk
uang atau imbalan lain yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan/pekerja sehubungan
dengan hari raya keagamaan.
BAB II
PASAL 2
HUBUNGAN KERJA
STATUS KARYAWAN
Berdasarkan pada sifat dan jangka waktu hubungan kerja yang ada, karyawan terbagi atas 2
(dua) status kekaryawanan, yaitu :
1. Karyawan Tetap adalah karyawan yang terikat hubungan kerja untuk waktu tidak
tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap (tidak terbatas waktunya).
2. Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan yang terikat hubungan kerja untuk waktu
tertentu (PKWT) atau kontrak dengan batasan waktu. Termasuk dalam hal ini ialah karyawan
atau pekerja harian lepas.
PASAL 3
PENERIMAAN KARYAWAN
1. Penerimaan karyawan adalah rekruitmen karyawan yang akan dipekerjakan oleh
perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang
ditentukan oleh perusahaan.

7. 7
2. Pengaturan hubungan kerja terkait dengan penerimaan karyawan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Penerimaan karyawan terdiri dari karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu
(kontrak) dan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap) serta karyawan
harian lepas.
PASAL 4
MASA PERCOBAAN
1. Untuk menjadi karyawan tetap setiap karyawan harus melalui masa percobaan paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal waktu perjanjian kerja dan tidak dapat diperpanjang dengan
alasan apapun.
2. Sewaktu-waktu selama dalam masa percobaan, sebagaimana dan diizinkan oleh peraturan
perundang-undangan, setiap saat baik perusahaan maupun karyawan berhak melakukan
pemutusan hubungan kerja, tanpa syarat apapun.
3. Dalam hal masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1 berakhir dan
perusahaan mengevaluasi bahwa karyawan tidak sesuai dengan kualifikasi serta standar dari
perusahaan, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan
tertulis namun tanpa kompensasi apapun selain gaji yang harus dibayarkan untuk jam kerja
yang telah diselesaikan oleh karyawan.
PASAL 5
PENEMPATAN KARYAWAN
1. Penempatan karyawan disesuaikan dengan tuntutan/persyaratan suatu pekerjaan/jabatan.
2. Perusahaan berhak menempatkan karyawan dibagian manapun didalam perusahaan dan
karyawan wajib mentaatinya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
PASAL 6
PEMINDAHAN KARYAWAN
1. Untuk kepentingan perusahaan, pimpinan perusahaan dapat memindahkan karyawan atau
pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Pemindahan karyawan didasarkan namun tidak terbatas pada:

8. 8
a) Bertambahnya pekerjaan pada suatu tempat/bagian lain.
b) Karena berkurangnya volume pekerjaan bagi karyawan di tempat yang bersangkutan
ditempatkan.
c) Karena kesehatan karyawan menurun berdasarkan nasihat/keterangan dokter sehingga
tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan pekerjaan pada posisi yang sedang
ditempatinya.
d) Karena untuk penyegaran suasana dan lingkungan kerja bagi karyawan.
e) Alasan lain yang dianggap signifikan oleh perusahaan sehingga diharuskan
dilakukannya pemindahan karyawan agar kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan
lancar dan efektif.
f) Karyawan yang menolak kebijakan pemindahan dianggap menolak perintah kerja
sehingga dapat dikualifikasikan tidak bersedia lagi bekerja atau mengundurkan diri namun
tanpa kompensasi apapun selain gaji yang harus dibayarkan untuk jam kerja yang telah
diselesaikan oleh karyawan.
PASAL 7
PROMOSI
Selama formasi mengizinkan, karyawan yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, ketekunan
dan sikap mental yang tinggi akan dipromosikan oleh perusahaan untuk mendapat kenaikan
pangkat / tingkat setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh perusahaan.
PASAL 8
PERSYARATAN UMUM PENERIMAAN KARYAWAN
1. Penerimaan karyawan semata-mata didasarkan pada kualifikasi yang diperlukan untuk
suatu jabatan tertentu didalam organisasi perusahaan tanpa memandang agama, suku,
ras/keturunan, dan jenis kelamin. Persyaratan Umun penerimaan karyawan adalah sebagai
berikut:
a) Warga Negara Indonesia.
b) Sehat Rohani dan Jasmani.
c) Berumur minimum 18 (delapan belas) tahun.
d) Memenuhi kualifikasi yang ditentukan perusahaan.

9. 9
e) Mempunyai skill dan kemampuan yang diperlukan untuk membantu dan memberi
manfaat kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
f) Tidak terlibat dalam kegiatan / keanggotaan partai / organisasi terlarang.
g) Berkelakuan baik sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang.
h) Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain atau melakukan kegiatan usaha
yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
2. Semua pelamar harus melalui tahap seleksi, baik tertulis dan ataupun lisan (tes tertulis
dan wawancara) yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sebelum dinyatakan di terima
sebagai karyawan.
PASAL 9
MUTASI KARYAWAN
1. Mutasi kerja dan rotasi kerja adalah hak mutlak dan prerogatif pimpinan perusahaan.
2. Penolakan terhadap perintah mutasi dan rotasi kerja hanya dapat diterima apabila hal itu
secara jelas telah diperjanjikan pada saat penerimaan karyawan.
3. Karyawan yang menolak perintah mutasi dan rotasi kerja berarti menolak kerja dan hal
itu dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan ketentuan PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
ketenagakerjaan yang berlaku dan perubahannya.
4. Peruasahaan berhak untuk mengangkat, menempatkan, memindahkan karyawan dari
suatu jabatan kejabatan lain dalam perusahaan dengan tidak mengurangi upahnya dan
setiap pelaksanaan mutasi akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya.
5. Khusus rotasi kerja telah ditetapkan pada kalender kerja dalam setiap tahunnya.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pengusaha berhak:

10. 10
1. Memimpin dan melaksanakan kebijakan perusahaan sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pemindahan (mutasi) karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada karyawan yang dianggap
melanggar tata tertib perusahaan, peraturan perusahaan, dan kebijakan perusahaan.
4. Memberikan sanksi kepada karyawan yang dianggap melanggar tata tertib perusahaan,
peraturan perusahaan, dan kebijakan perusahaan.
5. Menghentikan atau tidak melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan yang masih
dalam masa percobaan atau karyawan yang telah berakhir masa kontraknya.
6. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan peraturan perundang-
undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku dan perubahannya.
7. Hak-hak lain sehubungan dengan kewenangan perusahaan untuk memastikan kegiatan
usaha perusahaan berjalan lancar dan efektif.
Pengusaha berkewajiban:
1. Memberikan upah/gaji kepada setiap karyawan yang telah melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan pekerjaannya masing-masing baik dengan sistem bulanan maupun
mingguan sebagaimana yang telah diperjanjikan, tetapi tidak berkewajiban memberikan
upah/gaji kepada karyawan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan sah atau
mangkir.
2. Memberikan upah lembur kepada karyawan yang telah melaksanakan kerja lembur
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan tunjangan ataupun fasilitas lain kepada karyawan yang ditetapkan dan
berhak mendapatkannya.
4. Mengikutsertakan karyawan ke dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.
6. Menetapkan peraturan dan tata tertib perusahaan untuk kelangsungan jalannya
perusahaan dalam rangka menciptakan keharmonisan dan ketenangan berusaha dan
bekerja.
PASAL 11

11. 11
HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN
Setiap karyawan berhak:
1. Memperoleh upah/gaji dan tunjangan lainnya yang ditentukan perusahaan setelah
melaksanakan pekerjaan/tugas yang diberikan perusahaan kepadanya dengan sebaik-
baiknya.
2. Memperoleh fasilitas dan alat kerja sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya.
3. Memperoleh izin meninggalkan pekerjaan, waktu istirahat kerja, waktu libur kerja dan
waktu cuti kerja dari perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan yang berlaku dan perubahannya.
4. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan).
5. Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dari Perusahaan.
6. Hak lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan.
Setiap Karyawan berkewajiban:
1. Memahami dan mentaati sepenuhnya peraturan perusahaan dan tata tertib atau kode
etik yang berlaku di perusahaan.
2. Melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan perusahaan kepadanya secara baik
dan penuh tanggung jawab serta berupaya menghindarkan perusahaan mengalami
kerugian.
3. Mencapai suatu prestasi kerja yang telah ditetapkan.
4. Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan
dalam hubungan dengan tugasnya.
5. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan perusahaan agar
tercipta suasana dan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis di perusahaan.
6. Segera melaporkan kepada perusahaan setiap kehilangan atau kerusakan barang-barang
milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.
7. Segera melaporkan kepada perusahaan atau pihak keamanan perusahaan jika
mengetahui ada keadaan/kejadian atau benda yang dapat menimbulkan kebakaran,
ledakan, kecelakaan kerja, pencurian, pengrusakan, perkelahian atau hal-hal lainnya yang
dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

12. 12
8. Menjaga dengan baik uang dan/atau barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan
kepadanya, dan karyawan wajib melakukan penggantian kerusakan dan/atau kehilangan
uang dan/atau barang-barang tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan sendiri.
9. Merahasiakan data-data, keterangan-keterangan, berita-berita dan formula-formula milik
perusahaan yang diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung, baik karena
jabatannya maupun karena sebab apapun.
10. Melaporkan perubahan data pribadi kepada pihak perusahaan agar memudahkan
perusahaan melakukan pemutakhiran data terkini karyawan.
11. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditentukan dan disepakati dengan perusahaan baik
dalam perjanjian kerja maupun urgensi kebutuhan perusahaan.
BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA
PASAL 12
WAKTU DAN KEHADIRAN
1. Penempatan waktu kerja didasarkan kepada kebutuhan – kebutuhan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang
No. 13 tahun 2003, Undang-Undang No.11 Tahun 2020, PP No.35 Tahun 2021 dan
peraturan terkait ketenagakerjaan lainnya yang masih berlaku dan perubahannya.
2. Karyawan yang terlambat masuk kerja, wajib lapor personalia / supervisornya dan hanya
dapat bekerja kalau alasan keterlambatannya dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit
dengan surat keterangan dokter ataupun keperluan lain dengan mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari personalia/supervisor operasional perusahaan.
3. Kehadirannya karyawan dicatat dengan kartu hadir (Time Card) pada saat masuk
maupun pulang jam kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja masuk dan pulang yang telah
disepakati dalam perjanjian kerja.
4. Pengisian kartu hadir (Time card) harus dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan
sendiri. Pengisian yang dilakukan oleh dan untuk orang lain merupakan pelanggaran disiplin
kerja, dan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasan lain yang dapat
diterima perusahaan, wajib memberitahukan kepada atasannya pada hari tersebut baik

13. 13
melaui surat, media komunikasi digitalatau telephone selambat-lambatnya pada hari kerja
berikutnya.
a. Jika tidak hadir karena sakit, maka wajib membawa surat keterangan dokter setelah ia
masuk kerja kembali.
b. Jika tidak hadir kerja karena hal-hal lain, maka wajib membuat pemberitahuan tertulis
atau media digital dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
c. Jika tidak mengindahkan poin 5a dan 5b diatas, maka yang bersangkutan dianggap
mangkir dan akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan kebijakan perusahaan.
6. Karyawan wajib berpakaian rapi dan sopan serta senantiasa dapat menampilkan diri
sebagaimana layaknya seorang karyawan (manusia karya).
7. Hari kerja adalah 6 (enam) hari dalam satu minggu dan dapat termasuk hari libur resmi
yang ditetapkan pemerintah dengan ketentuan jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus dan berdasarkan kesepakatan antara
karyawan dengan perusahaan.
8. Pengaturan hari kerja ditetapkan juga oleh perusahaan atas kebutuhan dari masing-
masing bagian/departemen, sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Keterlambatan datang kerjaakan dikenakan sangsi sbb:
a. Terlambat 0 s/d 5 menit akan di kenakan potongan sebesar 10.000 pada upah
perhari.
b. Terlambat datang kerja 5 menit s/d menit keatas akan dikenakan potongan sebesar
1 (Satu) hari upah kerja.
c. Pulang sebelum jam kerja berakhir dikenakan potongan 10.000 /jam secara
proporsional sesuai dengan hitungan jam kerja yang diselesaikan per harinya.
PASAL 13
JAM KERJA
Waktu kerja di perusahaan ditetapkan 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam
seminggu dengan pembagiannya setiap hari sebagai berikut:
1. Hari Senin s/d Kamis = Jam 08:30 - 12:00 Jam Kerja
= Jam 12:00 - 13:00 Jam Istirahat, Sholat, Makan

14. 14
= Jam 13:00 - 16:30 Jam Kerja
2. Hari Jumat = Jam 08:30 - 11:00 Jam Kerja
= Jam 11:00 - 14:00 Jam Istirahat, Sholat, Makan
= Jam 14:00 - 16:30 Jam Kerja
3. Hari Sabtu = Jam 08:30 - 12:00 Jam Kerja
= Jam 12:00 - 13:00 Jam Istirahat, Sholat, Makan
= Jam 13:00 - 16:30 Jam Kerja
Dengan ketentuan dan untuk efektivitas kinerja, setelah bekerja terus menerus selama 4
(empat) jam, karyawan dapat istirahat sedikit-dikitnya 1 (satu) jam.
PASAL 14
UPAH LEMBUR
1. Kerja Lembur adalah Kerja yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja yang telah
ditetapkan perusahaan, atas perintah atasan pekerja melalui perintah tertulis maupun
media digital, dan pekerja bersedia melakukan kerja lembur yang lamanya minimal 1 (satu)
jam baik sebelum / sesudah jam kerja resmi / normal atau bekerja pada hari istrahat
mingguan / hari libur / raya.
2. Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yakni paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18
(delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
3. Besaran upah lembur akan disesuaikan dengan peraturan Permenaker Nomor 23 Tahun
2021 serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku dan
perubahannya.
4. Lembur dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
5. Kerja lembur yang lamanya kurang dari 1 (satu) jam, tetap diperhitungkan sebagai kerja
lembur dan perhitungan upahnya akan disesuaikan secara proporsional.
BAB V
PEMBEBASAN DAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

15. 15
PASAL 15
CUTI TAHUNAN
1. Karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan terus menerus tanpa
terputus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah
penuh.
2. Sebelum mengambil hak cuti tahunan, karyawan bersangkutan wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pimpinan perusahaan paling lambat 2 (dua) minggu
sebelum tanggal dimulainya waktu cuti tahunan tersebut.
3. Hak cuti tahunan akan gugur dengan sendirinya apabila karyawan tidak mengambil hak
cutinya di tahun takwim/kalender (Januari – Desember).
4. Hak cuti tahunan tidak dapat diuangkan kecuali ketika hubungan kerja berakhir.
5. Untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi, perusahaan akan mengatur
pengambilan dan pembagian cuti tahunan tersebut sebagai cuti bersama, yaitu :
a) Dalam rangka hari raya idul fitri.
b) Dalam rangka hari raya Natal / Tahun baru.
PASAL 16
CUTI BERSALIN DAN CUTI HAID
1. Bagi karyawati/pekerja perempuan yang sedang mengandung/hamil berhak
mendapatkan hak cuti bersalin selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan
1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan yang didasarkan pada perhitungan dokter
atau bidan. Dan selama masa cuti, karyawan berhak atas upah/gaji penuh.
2. Bagi karyawati/pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh cuti keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan anjuran
dokter. Dan selama masa cuti, karyawati/pekerja perempuan berhak atas upah/gaji penuh.
3. Perpanjangan cuti bersalin dapat diberikan dengan mendapatkan upah berdasarkan
kadaan yang dapat membahayakan karyawati/pekerja perempuan atas dasar surat
keterangan dokter.
4. Bagi karyawati/pekerja perempuan yang mengalami haid dapat dibebaskan dari
pekerjaannya pada hari pertama dan hari kedua waktu haidnya (2 hari dalam 1 bulan)

16. 16
dengan tetap menerima upah penuh tetapi perlu menyertakan surat keterangan dokter
atau paling tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan perusahaan.
PASAL 17
HARI LIBUR RESMI
1. Hari libur resmi yang diakui perusahaan adalah libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
2. Pada hari-hari yang ditetapkan sebagai hari libur, karyawan dibebaskan dari kewajiban-
nya dengan mendapat upah penuh.
3. Karyawan dapat bekerja pada hari libur apabila sifat pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus dan tidak memungkinkan pekerjaan itu
dihentikan dan berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan
sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan
mendapatkan upah kerja lembur sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja.
PASAL 18
IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
DENGAN / TANPA UPAH
1. Seorang karyawan dapat diberikan ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap
mendapat upah untuk keperluan seperti tersebut dibawah ini:
a) Pernikahan karyawan sendiri = 3 hari
b) Babtis / khitanan anak karyawan = 2 hari
c) Istrisah karyawan yang melahirkan = 2 hari
d) Ayah / Ibu / Mertua / Istri / Anak meninggal = 2 hari
e) Korban kebakaranbencanaalam = 2 hari
f) Mengurus KTP = ½ hari
g) Mengurus SIM (khusus untuk sopir dan Motoris) = ½ hari
h) Mengurus akte kelahiran (anak pertama kedua) = ½ hari
i) Mengawinkan anak = 2 hari
j) Anggota keluarga satu rumah tangga meninggal dunia = 1 hari

17. 17
2. Pengajuan ijin meninggalkan pekerjaan dilakukan sekurang-kurangnya sehari sebelum
hari tidak masuk kerja dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pimpinan perusahaan.
3. Kepada karyawan dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaan tanpa mendapat upah,
jika alasan-alasan yang diajuhkan karyawan tersebut dapat diterima oleh pimpinan
perusahaan.
4. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dianggap sah, dianggap mangkir,
karenanya akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan.
PASAL 19
TIDAK BEKERJA KARENA SAKIT
1. Pekerja yang tidak masuk bekerja selama satu (1) hari karena alasan sakit harus
memberitahukan secara tertulis atau menginformasikan langsung kepada atasannya atau
kepada bagian Personalia/HRD.
2. Pekerja yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang diatur pada point satu (1)
dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (I).
3. Pekerja yang tidak masuk bekerja minimal tiga (3) hari karena alasan sakit wajib
memberikan surat keterangan dokter asli, copy resep obat dan contoh obat pada saat hari
pertama masuk kerja yang dilaporkan kepada bagian personalia atau pimpinan perusahaan.
4. Pekerja yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang diatur pada point tiga (3)
dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Kedua (II).
5. Pekerja yang tidak masuk bekerja selama enam (6) hari karena alasan sakit wajib
memberikan surat keterangan dokter asli, copy resep obat dan contoh obat pada saat hari
pertama masuk kerja yang dilaporkan kepada bagian personalia atau pimpinan perusahaan.
6. Pekerja yang tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang diatur pada point lima (5)
dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Ketiga (III) dan/atau pemotongan upah/gaji.
7. Pekerja yang sakit selama dua (2) minggu berturut-turut atau sakitnya sering berulang
ulang dan direkomendasikan harus beristirahat oleh dokter wajib memberikan surat
keterangan dokter asli dan hasil diagnosa penyakit yang diderita dari rumah sakit atau
dokter ahli yang dilaporkan kepada bagian Personalia/HRD atau pimpinan perusahaan.

18. 18
8. Pekerja yang menolak untuk diperiksa atau didiagnosa penyakitnya baik di rumah sakit
maupun oleh dokter ahli, maka alasan sakitnya tidak dapat diterima dan diharuskan tetap
bekerja secara normal. Apabila tetap tidak masuk bekerja akan dilakukan panggilan sesuai
prosedur yang berlaku, jika tidak diindahkan maka pekerja yang bersangkutan dapat
dikategorikan mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri.
PASAL 20
SKORSING
1. Karyawan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan yang dapat
mengakibatkan dikenakan PHK dapat diberikan tindakan pembebasan tugas sementara
(skorsing) setelah diberikan Surat Peringatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perusahaan ini.
2. Selama dalam masa skorsing karyawan diberikan upah sesuai peraturan perundang-
undang dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterimanya dan skorsing paling lama 1
(satu) bulan.
3. Apabila hal tersebut tidak terbukti, perusahaan wajib memberikan ganti kerugian kepada
karyawan sebanyak-banyaknya sebesar upah yang seharusnya diterima tiap bulan dikurangi
jumlah yang telah diterima dalam masa skorsing serta merehabilitasi nama karyawan.
4. Apabila Karyawan tetap melanggar setelah diberikan Surat Peringatan atau SP dan jika
memang pelanggaran yang dilakukan termasuk berat dan tidak menunjukkan rasa jera,
maka bisa berakhir pada PHK pada karyawan.
5. Selama masa skorsing karyawan wajib mengisi kartu hadir atau kewajiban lainnya yang
ditetapkan perusahaan dengan mendapat upah penuh secara proporsional dan sesuai
dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015.
6. Surat keputusan skorsing mengacu pada pasal 155 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003.
BAB VI
PENGUPAHAN
PASAL 21
PENGERTIAN UMUM

19. 19
1. Besar dan nilai upah berdasarkan atas sifat pekerjaan dan pengelompokan jabatan serta
dengan memperhatikan standar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah dan atau
pemerintah daerah setempat.
2. Berdasarkan sistem pengupahannya karyawan dikelompokan atas 2 (dua) yaitu:
a) Karyawan harian, yaitu karyawan yang pengupahannya atas dasar upah harian.
b) Karyawan bulanan, yaitu karyawan yang pengupahannya didasarkan atas upah
bulanan.
3. Struktur pengupahan terdiri upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang macam dan
besarnya masing-masing diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Upah karyawan harian dibayar setiap satu minggu sekali yaitu pada akhir minggu
bersama dengan upah lemburnya, kecuali jika hari pembayarannya jatuh pada hari libur,
maka pembayaran dilakukan sehari sebelumnya.
5. Gaji untuk karyawan bulanan dibayar satu bulan sekali pada setiap akhir bulan yakni
setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan yang berjalan dan selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja sebelum bulan berjalan berakhir.
6. Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan, maka perusahaan akan memberikan surat pemberitahuan mengenai sebab
keterlambatan pembayaran upah tersebut kepada karyawan.
7. Upah tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan, kecuali sebagaimana
diatur dalam pasal 93 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 13 tahun 2003.
8.
PASAL 22
TUNJANGAN HARI RAYA
1. Perusahaan akan memberikan tunjangan Hari Raya kepada karyawan yang telah bekerja
paling sedikit 1 (satu) bulan berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun
2016.
2. Tunjangan Hari Raya diberikan dengan cara sebagai berikut:
a. Bagi yang beragama Islam Tunjangan Hari Raya yang diberikan 7 (tujuh) hari sebelum
lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.

20. 20
b. Bagi yang beragama lain (non-Muslim) tunjangan yang diberikan 7 (tujuh) hari Raya
masing-masing keagamaan.
3. Besarnya Tunjangan Hari Raya diatur sebagai berikut:
a. Masa kerja 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah (Upah Pokok +
Tunjangan Tetap)
b. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, THR diberikan secara proporsional dengan
perhitungan sebagai berikut:
Masa kerja x 1 (satu) bulan upah
12
c. Bagi karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
PASAL 23
UPAH SELAMA SAKIT
1. Apabila pekerja sakit biasa bukan sakit akibat kecelakaan kerja dalam jangka waktu yang
lama dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter maka upahnya dibayarkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 % (seratus perseratus) dari upah.
b) Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75 % (tujuh lima perseratus) dari upah.
c) Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50 % (lima puluh perseratus) dari upah.
d) Untuk bulan selanjutnya, dibayar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari upah
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
2. Apabila dari pemeriksaan dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan
ternyata pekerja dinyatakan tidak mampu untuk bekerja kembali maka perusahaan dapat
melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut prosedur peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian kerja.
PASAL 24
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN KERJA
1. Perusahaan menyediakan tempat dan sarana kerja sesuai Undang-Undang No. 1 tahun
1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan

21. 21
peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan disesuaikan dengan kemampuan
perusahaan.
2. Setiap karyawan diwajibkan memelihara barang dan fasilitas milik perusahaan.
3. Setiap karyawan diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan,
keselamatan dan kesehatan kerjadi tempat kerja maupun dilingkungan kerjanya.
4. Setiap karyawan dilarang membawa, memindahkan dan meminjam barang tanpa ijin dari
atasannya.
5. Perusahaan akan menyediakan perlengkapan alat pelindung diri untuk bekerja yang
disesuaikan dengan kebutuhan sifat pekerjaannya dan dipakai oleh pekerja setiap
melakukan pekerjaan dan ala pelindung diri milik perusahaan.
6. Setiap karyawan yang baru diterima bekerja diperusahaan, akan diperiksa kesehatan
badan ke dokter yang ditunjuk perusahaan, dan selanjutnya pemeriksaan kesehatan
berkala dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan biaya ditanggung perusahaan.
7. Apabila Karyawan mengabari Sakit dan tidak dapat bekerja, maka Surat Sakit harus
dibuat oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis sesuai indikasi dan pemeriksaan yang
secara obyektif menyatakan bahwa karyawan harus beristrahat dengan durasi terlama dari
Surat Sakit selama 3 (tiga) hari/bulan.
8. Bila dibutuhkan waktu istrahat yang lebih dari tiga hari, maka Karyawan diharuskan
untuk melampirkan dokumen pendukung seperti Pemeriksaan Laboratorium atau Surat
Keterangan rawat inap rumah sakit yang menjelaskan penyebab bahwa Karyawan tidak
dapat bekerja disertai Surat Keterangan Istrahat.
BAB VII
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PASAL 25
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
1. Setiap karyawan berhak untuk diikutkan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya diatur oleh
perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

22. 22
2. Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
3. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
4. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. Jaminan Kematian (JKm)
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
d. Jaminan Pensiun (JP)
PASAL 26
KESEJAHTERAAN
Perusahaan akan berupaya memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan
mempertimbangkan pada kemampuan dan kondisi perusahaan.
PASAL 27
TUNJANGAN DUKA
1. Dalam hal karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan atau meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja, jaminan kematian diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan besarnya adalah sesuai dengan nilai pertanggungan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dalam hal keluarga karyawan meninggal dunia, yaitu suami / istri / anak-anaksah,
perusahaan memberikan sumbangan / bantuan kepada keluarga karyawan yang
ditinggalkan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan akan diatur dalam ketentuan
sendiri.
3. Pengajuan tunjangan duka harus disertai surat keterangan kematian (akta kematian) dari
instansi terkait.
BAB VIII
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PASAL 28
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KARYAWAN

23. 23
1. Perusahaan berusaha meningkatkan pengetahuan khusus, pengetahuan umum
kecakapan, keterampilan, sikap, mental, cara berfikir dan disiplin yang tinggi para karyawan
dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat).
2. Diklat senantiasa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tingkat jabatan karyawan
serta kemampuan perusahaan.
3. Karyawan diharuskan mengikuti dan mematuhi seluruh program diklat yang telah
digariskan oleh perusahaan guna meningkatkan ketrampilan dan efisiensi kerja, sedangkan
semua biaya diklat ditanggung perusahaan.
4. Diklat yang dilakukan diluar jam kerja tidak diperhitungkan sebagai kerja lembur.
BAB IX
TATA TERTIB PERUSAHAAN
PASAL 29
RAPAT- RAPAT HARUS DENGAN IJIN
Karyawan tidak dibenarkan untuk mengadakan atau menghadiri pertemuan-pertemuan /
rapat – rapat yang bukan untuk keperluan dinas, juga tidak dibenarkan mengedarkan
poster-poster plakat dan lain-lain didalam lingkungan perusahaan tanpa persetujuan
pimpinan perusahaan.
PASAL 30
TANGGUNG JAWAB PENGAWAS
1. Setiap pimpinan / atasan langsung dari setiap kelompok karyawan bertanggungjawab
atas berlakunya tata tertib perusahaan serta menjamin kedisiplinan karyawan yang berada
dibawah pengawasannya.
2. Setiap pimpinan / atasan langsung dapat melaksanakan tindakan kedisiplinan terhadap
bawahannya, apabila terhadap alasan-alasan yang menurut peraturan memerlukan
tindakan tersebut.

24. 24
3. Setiap karyawan wajib menandatangani kontrak kerja yang berlaku diperusahaan dan
disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.
PASAL 31
DISIPLIN DAN SANKSI
1. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta
meningkatkan kedisiplinan para pekerja, maka dalam perusahaan akan dibentuk sanksi
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi berupa:
a) Teguran lisan.
b) Surat Peringatan (SP) I, II, dan III (terakhir) yang pemberiannya tidak harus selalu
berurutan tetapi didasarkan pada tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
c) Surat Peringatan Pertama dan Terakhir.
d) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Pelanggaran yang dapat dikenakan teguran lisan antara lain:
a) Tidak mengisi daftar hadir atau absen mesin (pengenal sidik jari atau pengenal wajah)
saat masuk atau pulang bekerja di perusahaan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan secara
berturut - turut atau tidak berturut - turut.
b) Terlambat 5 menit selama 3 kali dalam 1 bulan berturut-turut atau tidak berturut-
turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
c) Perbuatan atau tindakan lain yang sejenis atau setingkat dengan poin a – b.
3. Kategori pelanggaran yang dapat dikenakan Surat Peringatan (SP) I ialah:
a) Tidak mengindahkan teguran lisan sebanyak 3 kali dalam 3 bulan atas pelanggaran
yang telah diperbuat.
b) Pekerja mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau 2 hari kerja tidak berturut-
turut dalam 1 bulan.
c) Meninggalkan tempat kerja bukan untuk keperluan perusahaan tanpa seijin bagian
personalia atau pimpinan perusahaan selama 15 menit.

25. 25
d) Pulang 15 menit lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan tanpa seijin bagian
personalia atau pimpinan perusahaan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan.
e) Berperilaku dan berkata-kata yang tidak wajar dan tidak sopan baik kepada sesama
karyawan maupun kepada pimpinan perusahaan yang mengakibatkan suasana kerja
tidak kondusif.
f) Tidak mematuhi aturan tentang kebersihan dan kerapihan tempat kerja dan alat – alat
kerjanya serta lingkungan perusahaan.
g) Menolak diperiksa di pintu gerbang keluar masuk pabrik.
h) Menolak melaksanakan perintah yang layak dari atasan sehubungan dengan
pekerjaan, termasuk dalam pengertian ini adalah penolakan atas mutasi / alih tugas
i) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atas kesehatan dirinya oleh dokter perusahaan
/ dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.
j) Memberikan alat – alat perlengkapan kerja dengan cara melemparkan peralatan
tersebut kepada rekan sekerjanya.
k) Tidak tepat dalam menggunakan alat perlengkapan kerja atau tidak benar dalam
mengoperasikannya yang berpotensi pada kerusakan fungsinya.
l) Tidak cermat dalam membawa / menggunakan minyak pelumas / oli atau benda cair
lainnya, sehingga berceceran dan mengakibatkan kotornya / licinnya lantai ruang kerja.
m) Tidak memakai pakaian kerja dan atau sepatu di tempat kerja.
n) Tidak menjaga atau memelihara peralatan milik perusahaan sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada perusahaan.
o) Menghindar / tidak bekerja pada saat jam kerja biasa tetapi hadir pada jam kerja
lembur.
p) Bekerja tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan
perusahaan.
q) Pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis atau setingkat dengan poin a – p.
4. Kategori pelanggaran yang dapat dikenakan Surat Peringatan (SP) II ialah:
a) Selama berlakunya Peringatan I masih melakukan pelanggaran serupa.
b) Pekerja mangkir selama 3 hari kerja berturut-turut atau 3 hari kerja tidak berturut-
turut dalam 3 bulan.

26. 26
c) Meninggalkan tempat kerja bukan untuk keperluan perusahaan tanpa seijin bagian
personalia atau pimpinan perusahaan selama 30 menit.
d) Pulang 30 menit lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan tanpa seijin bagian
personalia atau pimpinan perusahaan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan.
e) Terlambat 5 menit masuk kerja sebanyak 6 ( enam ) kali dalam sebulan tanpa ada
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
f) Melakukan kegiatan tidak produktif seperti bermain, bergurai dan lainnya dalam lokasi
pabrik pada waktu jam kerja.
g) Memberi ijin masuk kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilarang
masuk dalam lingkungan perusahaan.
h) Terbukti dengan sengaja membiarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya
kebakaran, ledakan, pencurian, perusakan, kerugian, dan pencemaran nama baik
perusahaan.
i) Menggunakan alat – alat mesin, atau kendaraan milik perusahaan yang tidak ada
hubungannya dengan perusahaan yang bersangkutan atau tidak ada wewenang untuk
hal tersebut dan di pergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya pemberitahuan
kepada atasan atau pimpinan perusahaan.
j) Memakai pakaian yang kurang pantas selama bekerja.
k) Menerima surat peringatan pertama 3 ( tiga ) kali dalam setahun.
l) Pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis atau setingkat dengan pelanggaran pada
poin a – k.
5. Kategori pelanggaran yang dapat dikenakan Surat Peringatan (SP) III ialah:
a) Selama berlakunya Peringatan II masih melakukan pelanggaran serupa.
b) Pekerja mangkir selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 4 (empat) hari kerja
tidak berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan.
c) Terlambat masuk kerja 9 ( sembilan ) kali dalam sebulan
d) Meninggalkan tempat kerja bukan untuk keperluan perusahaan tanpa seijin bagian
personalia atau pimpinan perusahaan selama 45 menit.

27. 27
e) Lalai/ceroboh melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan / bahaya
bagi dirinya sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
f) Merokok ditempat terlarang atau di area yang tidak seharusnya merokok pada
lingkungan perusahaan.
g) Meninggalkan mesin dalam keadaan berjalan atau hidup pada waktu istirahat kecuali
mesin – mesin tertentu yang operasinya dilakukan dengan prosedur tertentu pula.
h) Tidak memberikan laporan adanya gangguan teknis mesin atau adanya perbaikan
yang kurang sempurna sehingga dapat membahayakan perusahaan maupun
keselamatan / keamanan kerja.
i) Membiarkan tempat-tempat yang berbahaya tanpa pengaman seperti : roda yang
berputar, kabel listrik tanpa isolasi, dan lain – lain.
j) Menjalankan mobil forklift tanpa izin resmi atau mengendarai mobil / forklift
dilingkungan perusahaan melebihi kecepatan yang telah di tetapkan.
k) Tidak cakap dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehari – hari walaupun
sudah diberikan pelatihan praktek dan telah dipraktekan pada bidang sejenis yang ada.
l) Menyimpan atau memindahkan barang dagangan/fasilitas milik perusahaan bukan
pada tempatnya tanpa sepengetahuan atasan atau pimpinan perusahaan yang
mengakibatkan barang tersebut rusak atau hilang sehingga perusahaan mengalami
kerugian.
m)Melakukan kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian finansial dan materi
bagi perusahaan.
n) Tidur pada saat jam kerja di tempat / lingkungan perusahaan, ketika sedang ada
pekerjaan dan tidak dalam keadaan sedang sakit.
o) Melakukan transaksi pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang dagangan
perusahaan tanpa seijin atasan atau pimpinan perusahaan.
p) Mengadakan rapat, pidato, propaganda, atau menempelkan pamflet/selebaran diluar
kepentingan perusahaan, sehingga dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan
keamanan di lingkungan perusahaan.
q) Terbukti dengan sengaja menyebarkan isu-isu provokatif di lingkungan perusahaan
sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama karyawan.

28. 28
r) Berkelahi dan melakukan tindakan kekerasan terhadap pimpinan perusahaan dan
pihak manajemen perusahaan atau karyawan lain di lingkungan perusahaan.
s) Bermain judi, mabuk-mabukan, memakai obat-obat terlarang dan/atau narkotika,
melakukan tindakan asusila dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang
berlaku umum di masyarakat termasuk namun tidak terbatas kepada norma kesusilaan,
kepantasan dan/atau kesopanan.
t) Pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis atau setingkat dengan pelanggaran pada
poin a – t.
6. Kategori pelanggaran yang dapat dikenakan Surat Peringatan (SP) Pertama
dan Terakhir ialah:
a) Melakukan tindakan kontaminasi dengan sengaja sehingga merusak sanitasi atau
kualitas produk.
b) Memberitahu data supplier bahan baku atau vendor kepada pihak atau perusahaan
lain.
c) Melakukan pelanggaran informasi rahasia dagang, merek, paten (jika ada) yang
berpotensi merugikan perusahaan.
d) Memprovokasi supplier dan vendor untuk menaikkan harga bahan baku atau produk
sehingga pihak perusahaan dirugikan.
e) Menutup kesempatan pihak atau perusahaan supplier lain untuk menawarkan jasa,
produk, atau bahan baku yang memiliki nilai yang lebih kompetitif.
f) Melakukan pekerjaan diluar jadwal atau alur kerja yang sudah ditentukan tanpa alasan
yang jelas.
g) Menerima uang atau barang dari karyawan atau supplier/vendor untuk mempermudah
pekerjaan dari pihak pemberi.
h) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau audit pekerjaan.
i) Menyembunyikan dokumen perusahaan secara sengaja dari pihak pengusaha.
j) Memanipulasi data atau dokumen perusahaan sehingga merugikan perusahaan.
k) Menghalangi pekerja lain yang telah ditunjuk pengusaha untuk mempelajari bidang
yang telah ditentukan.

29. 29
l) Menolak perintah atasan atau penugasan yang layak dari atasan.
m) Bekerja di lebih dari 1 (Satu) Perusahaan dengan sektor usaha yang sama atau jenis
kegiatan usaha yang serupa.
n) Pelanggaran-pelanggaran lain yang sejenis atau setingkat dengan pelanggaran pada
poin a – l.
7. Terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut diatas akan diambil tindakan-
tindakan mulai dari teguran peringatan tertulis, skorsing sampai dengan pemutusan
hubungan kerja.
a) Pelaksanaan penegakan disiplin kerja secara tertulis.
b) Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja berpedoman pada prosedur sebagai berikut:
a. Dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sehingga kedua
belah pihak mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan.
b. Apabila tidak tercapai mufakat, maka salah satu pihak bisa menyerahkan Badan
Perwakilan Karyawan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah.
c. Apabila belum ada kesepakatan juga, maka masing-masing pihak dapat meminta
bantuan perantaraan dari Kantor Disnaker setempat.
d. Selama belum ada kesepakatan, maka kepada karyawan diberlakukan skorsing
seperti yang diatur oleh pasal 18 Peraturan Perusahaan ini.
PASAL 30
JANGKA WAKTU PERINGATAN
1. Surat Peringatan pertama (I) selama 6 (enam) bulan, Surat Peringatan Kedua (II)
selama 6 (enam) bulan, Surat Peringatan Ke (III) selama 6 (enam) bulan, Dengan
lewatnya jangka waktu suatu peringatan, maka peringatan bersangkutan dengan
sendirinya menjadi batal, kecuali yang sudah ditegaskan dalam pasal 29 sebaliknya bila
dalam masa berlakunya Surat Peringatan tersebut dibuat pelanggaran lagi yang setaraf
akan dikenakan tingkat peringatan berikutnya. Namun peringatan yang perna diberikan,

30. 30
akan mempengaruhi kondisi karyawan yang bersangkutan didalam penentuan kenaikan
upah / tunjangan lainnya.
2. Karyawan yang masa berlakunya peringatan ke- 1 atau ke-2, ternyata masih melakukan
pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi peringatan terakhir, maka kepada
karyawan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Sp 3 (Tiga)
PASAL 31
SANKSI ADMINISTRATIF
Sanksi atas suatu pelanggaran / kesalahan dapat berupa sanksi admministratif (Pelepasan
jabatan, penurunan golongan, mutasi, demosi) Sanksi administratif adalah sanksi
tambahan atas kesalahan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam pasal 29.
PASAL 32
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
1. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari dari oleh pengusaha,
maka maksud dan alasan PHK harus disampaikan secara tertulis oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh;
2. Sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan
pelaksananya PP No.35 Tahun 2021, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi
karena alasan-alasan sebagai berikut:
a) Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau
pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
b) Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak
diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian;
c) Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara
terus -menerus selama 2 (dua) tahun;
d) Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (Force Majeur).
e) Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

31. 31
f) Perusahaan pailit;
g) Perusahaan tutup yang bukan disebabkan oleh kerugian;
h) Pekerja/buruh melakukan pelanggaran dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama, dan telah diberi surat peringatan pertama, kedua, dan
ketiga;
i) Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;
j) Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh
dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;
b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat
waktu sesudah itu;
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian kerja;
k) Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf
g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
l) Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secarater tulis selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

32. 32
d. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil
oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat
ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
f. Pengadilan memutuskan perkara pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan
sebelum berakhirnya masa 6 bulan, dan pekerja dinyatakan bersalah.
m)Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)
bulan;
n) Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
o) Pekerja/buruh meninggal dunia.
PASAL 33
PHK KARENA PENGGABUNGAN, PELEBURAN
DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan
Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia
menerima Pekerja/ Buruh.
PASAL 34
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 berhak atas 1 Kali ketentuan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang
Penggantian Hak.
PASAL 35
PHK KARENA PERUSAHAAN MELAKUKAN EFISIENSI
DISEBABKAN MERUGI

33. 33
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
efisiensi disebabkan mengalami kerugian.
PASAL 36
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 37
PHK KARENA PERUSAHAAN MELAKUKAN EFISIENSI
MENCEGAH KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
efisiensi disebabkan mencegah terjadinya kerugian.
PASAL 38
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 berhak atas Uang Pesangon 1 kali ketentuan, 1 kali ketentuan Uang Penghargaan Masa
Kerja, dan 1 kali ketentuan Uang Penggantian Hak.
PASAL 39
PHK KARENA PERUSAHAAN TUTUP AKIBAT KEADAAN
MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena
perusahaan tutup akibat keadaan memaksa (force majeur) seperti bencana alam,
kebakaran, konflik, wabah, keadaan genting yang ditetapkan oleh yang berwenang dan
sejenisnya.
PASAL 40
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 41
PHK KARENA ALASAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

34. 34
TETAPI PERUSAHAAN TIDAK TUTUP
Pengusaha dapa tmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
keadaan memaksa (force majeur) tetapi tidak mengakibatkan perusahaan tutup.
PASAL 42
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 berhak atas pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 43
PHK KARENA ALASAN PERUSAHAAN DALAM KEADAAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG AKIBAT MENGALAMI KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian.
PASAL 44
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 45
PHK KARENA ALASAN PERUSAHAAN DALAM KEADAAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG BUKAN KARENA MENGALAMI KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang tetapi bukan
disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
PASAL 46

35. 35
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 berhak atas pesangon sebesar 1 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan
penggantian hak.
PASAL 47
PHK KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI PAILIT
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena
perusahaan mengalami pailit.
PASAL 48
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 49
PHK KARENA PERUSAHAAN MELAKUKAN EFISIENSI
MENCEGAH KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh untuk
mencegah kerugian.
PASAL 50
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 berhak atas Uang Pesangon 1 kali ketentuan, 1 kali ketentuan Uang Penghargaan Masa
Kerja, dan 1 kali ketentuan Uang Penggantian Hak.
PASAL 51
PHK KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN BAHWA PENGUSAHA TIDAK
MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 HURUF
g PP NO. 35/2021
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena adanya
putusan pengadilan yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan dalam Pasal
36 huruf g Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

36. 36
PASAL 52
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 51
hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
PASAL 53
PHK KARENA PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI
Bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena mengundurkan diri atas kemauan
sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya sesuai dengan
yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan ini.
PASAL 54
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 53
hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
PASAL 55
PHK KARENA PEKERJA MANGKIR 5 HARI
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang tidak
masuk kerja (mangkir) selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan
telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak diindahkan sehingga pekerja yang
bersangkutan dikategorikan mengundurkan diri.
PASAL 56
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 55
hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
PASAL 57
PHK KARENA PEKERJA MANGKIR 25 HARI
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja yang tidak
masuk kerja (mangkir) selama 25 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan atau alasan
yang sah walaupun tanpa adanya panggilan dari pengusaha.
PASAL 58

37. 37
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal Pasal
57 dikualifikasikan mengundurkan diri sehingga hanya berhak atas uang penggantian hak
dan uang pisah yang besarannya ditentukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan
dan kondisi keuangan perusahaan.
PASAL 59
PHK KARENA MELANGGAR PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN
ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melanggar
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama setelah kepada
pekerja yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga secara
berturut-turut.
PASAL 60
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 61
PHK KARENA PEKERJA TERSANGKUT PERKARA PIDANA
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang tersangkut
perkara pidana yang menyebabkan karyawan yang bersangkutan ditahan pihak yang
berwajib sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 6 (enam) bulan.
PASAL 62
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena alasan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 61 berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah
yang ditentukan oleh pengusaha dan sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021.
PASAL 63

38. 38
PHK KARENA PEKERJA SAKIT BERKEPENJANGAN ATAU CACAT
AKIBAT KECELAKAAN KERJA & TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN
MELAMPAUI WAKTU 12 BULAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang mengalami
sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui 12 (dua belas) bulan.
PASAL 64
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 63
berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali ketentuan, 1 kali ketentuan uang penghargaan
masa kerja, dan 1 kali ketentuan uang penggantian hak.
PASAL 65
PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN
1. Bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pension akan
diberikan hak-haknya dengan ketentuan:
a) Apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program dana pensiun
yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas
uang penggantian hak.
b) Apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun
yang iurannya/preminya dibayar secara bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh,
maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang
premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
c) Apabila pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 1,75 (Satu
Koma Tujuh Lima) kali ketentuan, 1 kali ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja, dan
1 kali ketentuan Uang Penggantian Hak.
d) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf
a) dan huruf b) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.

39. 39
2. Pekerja yang diperhitungkan sebagai pekerja yang masuk usia pensiun ialah pekerja
yang telah bekerja selama paling sedikit 7 (tujuh) tahun tidak terputus-putus sampai
usianya masuk usia pensiun.
3. Pekerja yang masa kerjanya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan kemudian masuk usia
pensiun, maka pada saat berhenti bekerja hak-haknya tidak diperhitungkan sebagai
pekerja yang pensiun.
PASAL 66
PHK KARENA MENINGGAL DUNIA
Bagi pekerja yang terputus hubungan kerjanya karena meninggal dunia, kepada ahli
warisnya diberikan hak-hak berupa uang pesangon 2 kali ketentuan, 1 kali ketentuan uang
penghargaan masa kerja, dan 1 kali ketentuan uang penggantian hak.
PASAL 67
PHK KARENA PERUSAHAAN TUTUP DISEBABKAN MENGALAMI KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun atau
mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun.
PASAL 68
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, 1 kali
ketentuan Uang Penghargaan masa kerja, dan 1 kali Uang Penggantian Hak.
PASAL 69
PHK KARENA PERUSAHAAN TUTUP BUKAN KARENA MENGALAMI KERUGIAN
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena alasan
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian.
PASAL 70

40. 40
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 berhak atas 1 kali ketentuan Uang Pesangon, 1 kali ketentuan Uang Penghargaan Masa
kerja, dan 1 kali ketentuan Uang Penggantian Hak.
PASAL 71
PHK KARENA PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan pengambilalihan Perusahaan
PASAL 72
Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 berhak atas 1 kali ketentuan Uang Pesangon, 1 kali ketentuan Uang Penghargaan Masa
kerja, dan 1 kali ketentuan Uang Penggantian Hak.
PASAL 73
PHK KARENA ALASAN MENDESAK
1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak
seperti hal – hal berikut:
a) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
Perusahaan;
b) Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
c) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e) Menyerang, menganiaya, mengancam, ataumengintimidasi teman sekerja atau
Pengusaha di lingkungan kerja;
f) Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g) Melakukan tindakan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
h) Melakukan tindakan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau
Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

41. 41
i) Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara;
j) Mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan beserta keluarganya yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
k) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dari ayat
pertama pasal 73 hanya mendapatkan Uang Pergantian Hak dan Uang Pisah sesuai
dengan musyawarah secara kekeluargaan; atau bila tidak dapat diselesaikan secara
kekeluargaan, maka akan diputuskan melalui jalur hukum yang berlaku.
PASAL 73
UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA,
UANG PANGGANTIAN HAK DAN UANG PISAH
1. Penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
sebagaimana yang diatur UU Nomor 11 tahun 2020 dan PP 35 tahun 2021.
A. Uang pesangon yang besarnya diatur sebagai berikut:
a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah.
B. Uang penghargaan yang besarnya diatur sebagai berikut:
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah.
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah.
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah.
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun adalah 5 bulan upah.

42. 42
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun adalah 6 bulan upah.
f. Masa kerja 18 tahunatau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan upah.
g. Masa kerja 21 tahunatau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah 8 bulan upah.
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah.
2. Uang pisah diberikan bagi karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri
atau yang besarnya diatur sebagai berikut:
a. Masa kerja kurang dari 1 tahun adalah sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu
Rupiah)
b. Masa kerja lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun adalah Rp 500.000 (Lima
Ratus Ribu Rupiah)
c. Masa kerja lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun adalah Rp 800.000
(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
d. Masa kerja lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun adalah Rp 1.200.000
(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
e. Masa kerja lebih dari 4 tahun tetapi kurang dari 5 tahun adalah Rp 1.700.000
(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
f. Masa kerja lebih dari 5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun adalah Rp 2.300.000
(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
g. Masa kerja lebih dari 6 tahun tetapi kurang dari 7 tahun adalah Rp 3.000.000
(Tiga Juta Rupiah)
h. Masa kerja lebih dari 7 tahun tetapi kurang dari 8 tahun adalah Rp 3.800.000
(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
i. Masa kerja lebih dari 8 tahun tetapi kurang dari 9 tahun adalah Rp 4.700.000
(Empat Juta Tujuh Ratus Rupiah)
j. Masa kerja lebih dari 9 tahun tetapi kurang dari 10 tahun adalah Rp 5.700.000
(Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
k. Masa kerja selama 10 tahun atau lebih adalah Rp 8.000.000 (Delapan Juta
Rupiah)
PASAL 74
UANG KOMPENSASI

43. 43
1. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh kontrak (PKWT)
saat berakhirnya kontrak;
2. Apabila perjanjian PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya
jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan
PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT
berakhir atau selesai.
3. Dalam hal selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu
yang diperjanjikan dalam PKWT ini, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat
selesainya pekerjaan.
4. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja
paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus;
5. Pekerja/buruh dengan status PKWT/kontrak yang telah bekerja selama 12 bulan terus
menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan upah;
6. Pekerja/buruh dengan status PKWT/kontrak yang telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih tetapi kurang dari 12 bulan diberikan uang kompensasi secara proporsional.
PASAL 75
KEWAJIBAN KARYAWAN YANG PUTUS HUBUNGAN KERJA
1. Karyawan yang putus kerjanya, wajib menyelesaikan semua hutang-hutangnya kepada
perusahaan.
2. Bagi yang berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja maka
perusahaan akan memperhitungkan dengan hutang yang ada.
3. Penyelesaian pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja diberikan
setelah:
a. Karyawan mengembalikan semua barang atau fasilitas milik perusahaan yang ada
pada yang bersangkutan.
b. Karyawan menandatangani Berita Acara Pemutusan Kerja.
PASAL 76
SURAT KETERANGAN KERJA

44. 44
1. Surat Keterangan Kerja hanya diberikan kepada Karyawan yang telah bekerja minimal 4
(empat) bulan berturut-turut tanpa memandang status karyawan.
2. Surat Keterangan kerja diberikan setelah karyawan menandatangani Berita Acara
Pemutusan Hubungan Kerja atau mengajukan Surat Pengunduran diri.
BAB X
PENYELESAIAN KELUH KESAH
PASAL 77
KOMUNIKASI DAN PROSEDUR PENGADUAN
1. Bila seorang karyawan mengganggap bahwa perlakuan terhadap dirinya didasarkan tidak
adil, maka yang bersangkutan dapat mengajukan hal tersebut kepada atasannya langsung
jika dalam jangka 6 (enam) hari kerja belum dapat diselesaikan, maka keluhannya dapat
diteruskan kejenjang kedua.
2. Penyelesaian keluhan pada jenjang kedua dilakukan oleh kepala departemen apabila
dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja masih belum dapat diselesaikan, maka keluhannya
dapat diteruskan kejenjang ketiga.
3. Pada jenjang ketiga, penyelesaian keluh kesah, akan dilakukan oleh personalia baik
dengan atau tanpa melibatkan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. Apabila dalam jangka
waktu 12 (dua belas) hari kerja masih belum dapat diselesaikan, maka salah satu pihak
dapat meneruskan persoalan tersebut kepada pihak ketiga yaitu DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA.
PASAL 78
LEMBAGA KARYAWAN
1. Untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman, peningkatan dan produktivitas maka LKS
Bipartit yang ada ditingkatkan peran dan fungsinya.
2. Perusahaan sesuai dengan kemampuan akan ikut mendorong dan membantu
terbentuknya koperasi karyawan.

45. 45
PASAL 79
KOTAK SARAN
1. Perusahaan menyediakan saran khusus bagi karyawan yang ingin mengajukan saran /
usul-usul / pendapat secara tertulis guna kebaikan bersama.
2. Sarana khusus yang dimaksud adalah kotak saran secara berkala akan ditampung oleh
personalia untuk dipelajari sedapat mungkin akan diberikan jawaban atas saran / usul-usul
/ pendapat tersebut.
BAB XI
PASAL 80
MASA USIA PENSIUN
Perusahaan menetapkan masa usia pensiun bagi karyawan dengan batas usia 55 (lima
puluh lima) tahun.
BAB XII
PENUTUP
PASAL 81
MASA BERLAKUNYA PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku dari tahun 2021 – 2023 setelah disahkan dari Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota _____________ untuk jang waktu 2 (dua)
tahun terhitung mulai tanggal disahkan.
PASAL 82
PELAKSANAAN PERATURAN PERUSAHAAN
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perusahaan ini dengan pengumuman-
pengumuman surat edaran, peraturan-peraturan pelaksanaan.
2. Peraturan perusahaan ini berlaku untuk perusahaan dilingkungan
PT____________________setelah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
setempat.
3. Peraturan Perusahaan ini harus dibagikan pada setiap karyawan serta ditempelkan pada
suatu tempat sedemikian rupa agar mudah dibaca oleh setiap karyawan.

46. 46
4. Jika ada pasal-pasal dari persyaratan kerja yang tercantum didalam perusahaan ini
bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku maka pasal-pasal batal demi hukum,
dan yang diberlakukan adalah yang sudah diatur didalam perundang-undang yang berlaku.
_____________,
Februari 2023
PT____________ MEWAKILI KARYAWAN
_____________ _____________
PIMPINAN KARYAWAN
Mengetahui :
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA _____________
_______________________
JABATAN_____________
NIP.________________

47. 47
SURAT PERNYATAAN
Pada hari ini............Tanggal.......bulan ___ Tahun ___________ jam ____ WIB
kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :
1. Wakil Pekerja
NAMA : _____________
JABATAN : Karyawan
ALAMAT : JL. ___________
2. Pengusaha
NAMA : _____________
JABATAN : Pimpinan
ALAMAT : JL. ____________________
Bahwa kami sejak tanggal tersebut diatas telah tercapai persetujuan mengenai Peraturan
Perusahaan dari PT____________________sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor: 28 tahun 2014, beserta petunjuk pelaksanaannya.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar tanpa paksaan serta dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
_____________, Februari 2023
PT__________________
_____________
PIMPINAN
MEWAKILI KARYAWAN
1. ___________
2. _______________
3. ________________