PERJANJIAN MARKETING DAN JUAL BELI BATUBARA BLENDING KADAR 63-61.docx

1. SURAT PERJANJIAN
MARKETING DAN JUAL BELI BATUBARA
BLENDING KADAR 63/61
ANTARA
PT_____________________
Sebagai “PENJUAL”
DAN
PT_____________________
Sebagai “PEMBELI”
Tanggal:___________________
Nomor : ………………/2010

2. Pada hari ini, __ tanggal __________________( _______) di Jakarta, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
1. Perusahaan : PT.__________________
Nama : ________________
Jabatan: Direktur
Alamat : __________________
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana tersebut di atas, dan
selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA (PENJUAL)
2. Perusahaan : PT.
Nama :
Jabatan:
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana tersebut di atas, dan
selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA (PEMBELI)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama dalam perjanjian ini
selanjutnya disebut sebagai KEDUA BELAH PIHAK.
Dengan dilandasi itikad baik dan prinsip saling menguntungkan KEDUA BELAH PIHAK
sepakat untuk melaksanakan jual beli batubara dengan ketentuan yang disepakati dalam pasal
– pasal sebagai berikut :
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
PIHAK PERTAMA sebagai Coal Trading Company (Pedagang Batubara) setuju
menyediakan dan menjual batubara sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diminta oleh
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju membeli batubara tersebut dan melaksanakan
pembayaran sesuai dengan kesepakatan kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
OBYEK JUAL BELI
Obyek Jual – Beli dalam perjanjian ini adalah Batubara Blending yang berasal dari Kalimantan
Timur.
1. Spesifikasi BATUBARA :

3. COAL QUALITY TYPICAL (%) REJECTION (%)
Total Moisture (ar) 18 > 20
Inherent Moisture (adb) 10 > 14
Ash Content (adb) 5 > 10
Volatile Matter (adb) 35-50
Total Sulfur (adb) 0.5 > 1.5
Fixed Carbon (adb) By Difference
HGI 40
Gross Calorific Value (adb) 6,300 – 6,100 < 6,100
Size 0 – 50 mm 85
2. Kuantitas : 40.000 Metric Ton +/- 10%, Per Bulan dan Pemuatan pertama dilakukan pada
tanggal …………… 2023.
PASAL 3
HARGA BATUBARA
1. Harga batubara yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Rp.___________,-, (
___________Rupiah) / Metric Ton, untuk FOB Tongkang.
2. Harga tersebut di atas sudah termasuk dokumen – dokumen yang diperlukan yaitu
Certificate of Draft Survey, Certificate of Weight, Certificate od Sampling and Analysis,
Bill of Lading, SKAB dari Dinas Pertambangan, Surat Keterangan Pengiriman Barang
dari Pemegang kausa pertambangan atau sesuai yang diisyaratkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Seluruh biaya – biaya retribusi, sesuai peraturan daerah setempat dan pungutan –
pungutan lainnya yang dibebankan oleh Pihak Otoritas daerah setempat sebagai
persyaratan legalitas batubara maupun untuk kelancaran dalam kegiatan usaha
penambangan serta perdagangan batubara menjadi tanggungan Pemilik KP Batubara.
PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN
1. Pembayaran jual beli batubara dalam perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan
perhitungan jumlah kuantitas batubara.
2. Sistem pembayaran adalah sebagai berikut :
- Pembayaran 10% pada saat tanda tangan kontrak
- Pembayaran 40% pada saat survei lokasi tambang
- Pembayaran 40% pada saat ponton mau merapat
- Pembayaran 10% pada saat final draft penyerahan dokumen
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat merealisasikan pembayaran / terlambat
melaksanakan pembayaran / melakukan pembayaran batubara yang tidak sesuai dengan

4. Pasal 4 ayat 2, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan denda keterlambatan
pembayaran sebesar Rp. ___________,- (seratus juta rupiah) per hari.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan batubara, menghentikan proses pengiriman
batubara, dan memutuskan kontrak apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada pasal 4 dan segala kerugian
PIHAK PERTAMA akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
5. Pembayaran PIHAK KEDUA (PEMBELI) kepada PIHAK PERTAMA (PENJUAL)
akan dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke Rekening milik PIHAK PERTAMA,
yaitu :
Nama Bank : PT. ____________.
Kantor Cabang :
No. Rekening :
Atas Nama :
Apabila ada perubahan nomor rekening, cabang dan alamat bank, maka akan disampaikan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 5
PENENTUAN KUALITAS DAN KUANTITAS BATUBARA
1. Untuk setiap pengiriman dan penyerahan batubara dilaksanakan penentuan kuantitas dan
pemeriksaan kulaitas batubara oleh surveyor independent yang disepakati bersama yaitu
PT. __________________ atau berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Metode pengambilan contoh secara bertahap untuk pemeriksaan kulitas batubara
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilaksanakan pada saat pemuatan
batubara di stockpile, dan setelah pemuatan diatas tongkang.
3. Penentuan kuantitas batubara dilakukan berdasarkan hasil laboran draft surveyor
independent dan hasil pengamatan tersebut dicatat serta dibuat laporan penentuan
kuantitas kemudian dibuat berita acara serah terima batubara yang ditanda tangani oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang diberi kuasa.
4. Sertifikat penentuan kuantitas dan analisis kualitas batubara akan diterbitkan oleh
surveyor independent untuk setiap penyerahan batubara per tongkang.
5. Biaya – biaya pemeriksaan untuk percontohan dan analisis sampling kualitas dan
kuantitas batubara adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA (PEMBELI).

5. PASAL 6
BONUS, PINALTY DAN REJECTION
1. Apabila nilai kalori (ADB) dipelabuhan muat estela crushing yang tercantum dalam
certificate of sampling and analysis yang dikeluarkan oleh surveyor independent lebih
rendah dari 6100 kcal/Kg atau lebih tinggi dari 6300 Kcal/Kg. Maka akan dilakukan
perhitungan pengurangan atau penambahan secara profesional dengan humus sebagai
berikut :
Adjusted price
=
(Nilai Kalori Sebenarnya ) X Harga Satuan FOBT sesuai
kontrak
6100 Kcal / Kg
2. Apabila terjadi jumlah TM (arb) dari batubara melebihi 20% maka invoice PIHAK
PERTAMA akan ditetapkan dengan perhitungan penalti menggunakan humus sebagai
berikut :
Invoice Tonnage =
(100% - TM (ARB) 2) )
X COW (Certificate of Weight)
100 % - 20 %
PASAL 7
JADWAL DAN PELAKSANAAN MUAT BATUBARA
1. PIHAK PERTAMA segera melakukan proses pengapalan terhadap pembelian batubara
PIHAK KEDUA pada bulan _______ atau setelah PIHAK KEDUA melakukan
pembayaran sesuai dengan pasal 4 point 2, dan lama waktu pemuatan maksimum 4
(empat) hari untuk tongkang 270 feet atau 300 feet.
2. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA tentang jadwal pemuatan atau loading batubara berdasarkan perkiraan kapal
pengangkut atau tongkang yang menjadi tanggungannya tiba dipelabuhan muat dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari.
3. PIHAK KEDUA tidak boleh merapatkan pontoon di Jetty atau pelabuhan muat sebelum
pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini.

6. 4. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika ada perubahan
lokasi pelabuhan muat dan apabila ada perubahan pontoon dari 300 feet menjadi 270 feet.
5. Pelaksanaan pemuatan atau loading batubara menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dan
segala biaya dalam proses loading menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PASAL 8
DOKUMEN BATUBARA
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dokumen – dokumen dengan lengkap dan akurat
setelah PIHAK KEDUA membayar lunas batubara sesuai dengan Pasal 4 ayat 2, dokumen yang
diserahkan adalah :
1. Certificate of draft survey and certificate of weight dari surveyor independent.
2. Sertifikat hasil analisis batubara (Certificate of Analysis)
3. Bill of Loading (Surat Keterangan Jumlah Barang)
4. Surat Keterangan asal Barang (SKAB) dari perusahaan / asal batubara yang
mempunyai perijinan penambangan yang sah (KP)
5. Surat – surat dan dokumen kelengkapan lainnya.
PASAL 9
PENYERAHAN BATUBARA
Tempat penyerahan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah diatas tongkang
270 feet dengan jumlah muatan 5.500 MT (+/- 10%) atau 300 feet dengan jumlah muatan 8.000
MT (+/- 10%) x 1 tongkang, sehingga biaya atau loading ke atas tongkang menjadi kewajiban
dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA atas harga
batubara yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati dengan cara
pembayaran menurut perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan pembayaran kepada PIHAK
PERTAMA.

7. 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga kualtias dan kuantitas batubara yang
sesuai dengan isi perjanjian ini dan sesuai dengan jadwal pemuatan / pengapalan yang
disepakati oleh Kedua Belah Pihak.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi batubara yang diperjual belikan menurut
perjanjian ini dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) perusahaan yang telah
mempunyai perijinan penambangan yang sah (KP), serta dokumen lainnya yang telah
diisyaratkan dalam pengiriman / pengapalan batubara yang diberikan oleh pejabat /
instansi yang berwenang.
5. PIHAK KEDUA ikut mengawasi angkutan, processing, penunjukkan batubara dan
pemuatan ke atas tongkang di stockpile.
6. Segala biaya – biaya yang berkenaan dengan penumpukkan hingga pemuatan batubara
ke atas tongkang, surat keterangan asal barang (SKAB), surat pengiriman serta surat
keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.
PASAL 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN
1. Perjanjian Jual Beli Batubara ini berlaku 12 x Pengapalan setiap bulannya dengan
kapasitas 40.000 MT / bulan. Dan mengenai Harga Batubara akan dilakukan revisi setiap
bulannya sesuai dengan Harga Batubara pada saat itu.
2. Perjanjian ini berlaku sampai dengan penyerahan batubara selesai dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan
pembayaran batubara kepada PIHAK PERTAMA dalam masa kontrak selama 12 x
pengapalan (12 x pengapalan setiap bulannya).
3. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian batubara ini yang disebabkan oleh
kelalaian PIHAK KEDUA sendiri dalam hal pembayaran atau hal lainnya, maka PIHAK
KEDUA bersedia dikenakan finalti pemutusan kontrak sebesar 50% dari nilai kontrak,
dan apabila timbul permasalahan hukum kemudian maka segala biaya dalam proses
hukum baik pidana maupun perdata menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
4. Apabila terjadi pemutusan kontrak dikarenakan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam
hal pembayaran batubara yang tidak sesuai maka PIHAK KEDUA wajib membayar
denda keterlambatan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang akan dipotong dari
jumlah uang yang telah disepakati.

8. PASAL 12
FORCE MAJEURE
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab dan atau
keterlambatan apabila terjadi Force Majeure.
2. Yang dimaksud Force Majeure adalah sesuatu keadaan yang timbul dan mengakibatkan
kerugian dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan di luar kemampuan manusia
dan tidak dapat di atas seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, peperangan,
kebakaran, kerusuhan massa, wabah penyakit, peraturan pemerintah, atau hal lain yang
timbul di luar kemampuan kedua belah pihak.
3. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak timbul Force Majeure, PIHAK PERTAMA tidak
memberi laporan tertulis maka keadaan Force Majeure dianggap tidak pernah ada,
sedangkan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya laporan tertulis dari PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban tertulis, maka PIHAK
KEDUA dianggap menyetujui atas timbulnya Force Majeure tersebut.
4. Apabila dalam keadaan Force Majeure timbul dan seluruh prosedur tersebut di atas telah
dilakukan, maka para pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah sampai kata
kesepakatan mengenai langkah – langkah yang akan diambil.
PASAL 13
PENGALIHAN
PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan dan atau menjual batubara kepada PIHAK LAIN,
apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang tercantum dalam
isi perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian PIHAK PERTAMA
atau minimal sebesar 50% dari Nilai Kontrak.
PASAL 14
PENYELESAIAN

9. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam hal jual beli batubara ini, maka akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka
kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri __________.
PASAL 15
ADDENDUM
Semua hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini dapat dimuat kemudian dalam
addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan atas
kesepakatan Kedua Belah Pihak.
PASAL 16
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya asli dan bermaterai cukup
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dibatalkan.
PIHAK PERTAMA
_________________
_________________
Direktur
PIHAK KEDUA
________________
___________
Direktur
Saksi-Saksi :
------------------ ---------------