Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien melibatkan proses perencanaan sistematis untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jumlah dan kualitasnya, melalui empat langkah yaitu mengenali ketersediaan tenaga kerja, menghitung kebutuhan, menentukan perkiraan permintaan, dan merancang strategi pencarian tenaga kerja.
2. Perencanaan SDM adalah merupakan proses
perencanaan sitematis untuk memaksimalkan
sumberdaya manusia sebagai aset utama
Tujuan perencanaan SDM untuk memastikan
kesesuaian antara tenaga kerja baik dari segi
jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan.
PERENCANAAN
3. EFEKTIF DAN EFISIEN
Efektif Adalah sebuah Tindakan yang tidak membicarakan mengenai penghematan
biaya, tenaga dan waktu semua hal bisa dilakukan asalkan target dapat dicapai
Berbeda dengan efisien yang mengharuskan melibatkan tenga, waktu dan biaya
4. Empat langkah dalam perencanaan SDM
1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja
2. Menghitung kebutuhan
3. Menentukan perkiraan permintaan
4. Merancang strategi dan implementasi pencarian
LANGKAH-LANGKAH
5. Fungsi perencanaan SDM adalah
perencanaan strategis untuk mendapatkan
dan memelihara kualifikasi SDM yang
diperlukan bagi organisasi dalam mencapai
tujuannya
TUJUAN
6. Proses Perencanaan SDM dan Tahapannya
1.Perekrutan
Tahapan ini dilakukan dimana pencarian kerja atas SDM potensial yang
bisa memenuhi kebutuhan dari organisasi.
2. Seleksi
Tahapan ini termasuk wawancara dan evaluasi terhadap kemampuan yang
dimiliki calon tenga kerja apakah sesuai dengan yang dibutuhkan, jika telah
diperkirakan dan dipetakan dengan baik, proses seleksi ini akan memiliki
standar yang jelas antara yang sesuai dan yang tidak sesuai.
3. Memilih dan Mempekerjakan
Memutuskan calon final untuk posisi yang dibutuhkan sehingga terbangun
kesepahaman.
4. Hubungan dengan pekerja atau SDM
PROSES
7. Lembaga AD HOC merupakan Lembaga yang dibentuk untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan
program khusus
8. Lembaga Vertikal atau Instansi Vertikal
Adalah perangkat departemen atau Lembaga pemerintah non departemen yang
mempunyai wilayah kerja di wiliyah yang bersangkutan yang mengurus urusan
pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu dalam rangka dekonentrasi
(Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)