1. Pelaksanaan Otonomi Daerah
dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Oleh: Kelompok 8

2. Pengertian Otonomi Daerah
• Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia,
(bahasa Yunani) yang berarti “keputusan sendiri” (self
ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan
menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Desentralisasi
adalah pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dan
desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian
kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara.

3. Landasan Argumentasi Dalam Memilih
Desentralisasi-otonomi Daerah
1) Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan
2) Sarana pendidikan politik
3) Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik
lanjutan
4) Stabilitas politik.
5) Kesetaraan politik
6) Akuntabilitas publik.

4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi
Daerah
 Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan,
serta potensi dan keanekaragaman daerah.
 Pelaksaaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas
nyata, dan bertanggun jawab.
 Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota,
sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang
terbatas.

5. Lanjutan….
 Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antara daerah-daerah
 Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandiriaan daerah otonom, dan karenanya dalam daerah
kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah
 Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran
dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi
pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
pemerintah daerah.
 Administrasi.

6. Pemilihan, Penetapan, Dan Kewenangan Kepala
Daerah
• Menurut UU No. 22 tahun 1999, bupati dan wali kota sepenuhnya
menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung
jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa
jabatannya tetapi penetapan ataupun pemberhentian kepala daerah
secara administratif masih diberikan kepadakepada presiden.
Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2004, kepala daerah dipilih
langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Gubernur pada saat
yang sama masih merangkap sebagai wakil pusat dan kepala daerah
otonom.

7. Lanjutan…
• jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada
daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota,
yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dan
kebudayaantenaga kerja, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan
dan industri, penanaman modal, dan koperasi.

8. Dampak Otonomi Daerah
• Dampak positif
Pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk
menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya
wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi
dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak
daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah
pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi
kebudayaan dan juga pariwisata

9. • Dampak negatif
Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah
daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan
Negara dan rakyat seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang
tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat
menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan
daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara,
seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi
ditingkat daerah.