SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Soal PKn_Mengenai Otonomi Daerah kelas X Keperawatan dan Farmasi
NAMA:……………………………
KELAS :…………………………….
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...
A. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus
pemerintahan dalam NKRI.
B. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.
C. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota
dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.
D. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
A.A. Daerah otonomi B. C.Prinsip otonomi daerah
C. B.Otonomi daerah D. D.Asas – asas otonomi daerah
3. Daerah otonom adalah ...
A. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.
B. Kesatuan daerah yang mempunyai perangkat dan pemerintahan sendiri, mengurus kepentingan
masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri.
C. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mangatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem NKRI.
D. Hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...
A.A. UU No. 20 Tahun 2003 B. C.UU No. 32 Tahun 2004
C. B.UU No. 9 Tahun 1998 D. D.UU No. 39 Tahun 1999
5. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ...
A. A. Pemerintahan Daerah
B. B.Ototnomi Daerah
C. C.Pemerintahan Otonomi
D. D. Daerah Otonom
6. Yang disebut daerah otonom adalah ...
A. A.Negara
B. B.Kabupaten
C. C. Kecamatan
D. D.Kelurahan
7. Yang termasuk ketentuan Otonomi Daerah, yaitu ...
A. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah
B. Kekeuasaan tetap milik pemerintah pusat
C. Kekuasaan milik negara bagian
D. Kekuasaan milik pemerintah daerah
8. Adapun pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU
No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai beriku, kecuali ...
A. Kemampuan ekonomi
B. Potensi daerah
C. Jumlah penduduk dan luas wilayah
D. Keinginan pemerintah pusat
9. Pengertian dekonsentrasi adalah ...
A. Wewenang, hakdan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintah
sesuiai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom ntuk mengurus
pemerintahan dalam NKRI.
C. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.
D. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
10. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan pengertian ...
A. A.Desentralisasi
B. B.Dekonsentrasi
C. C.Tugas Pembantuan
D. D.Otonomi daerah
11. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat
pusat di daerah dinamakan ...
A. A.Tugas pembantuan
B. B.Dekonsentrasi
C. C.Otonomi daerah
D. D.Desentralisasi
12. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ...
A. A.Daerah Administrasi
B. B.Daerah Otonom
C. C.Desa
D. D.Daerah Propinsi
13. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusiadengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan disebut ....
A. A.Tugas pemerintah
B. B.Wilayah Administrasi
C. C.Tugas Pembantuan
D. D.Penugasan Daerah dan Desa
14. Undang – Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
...
A. UU No. 20 Tahun 2004
B. UU No. 21 Tahun 2004
C. UU No. 32 Tahun 2004
D. UU No. 33 Tahun 2004
15. Perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah dinamakan ...
A. Instansi berwenang
B. Instansi horisontal
C. Instansi departemen
D. Instansi vertikal
16. Di bawah ini bidang – bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, kecuali ...
A. Politik
B. Agama
C. Sosial budaya
D. Keuangan
17. Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia ...
A. Negara demikrasi berdasar hukum.
B. Negara demikrasi berpenduduk besar
C. Negara yang subur dan rakyatnya ramah
D. Negara besar yang penduduknya majemuk
18. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Keadilan
2. Pemerataan
3. Pengembangan kehidupan demokrasi
4. Pemanfaatan/exploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya
Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ditunjukkan pada
nomor...
A. A.1, 2 dan 3
B. B.1 dan 3
C. C. 2 dan 4
D. D.4
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Adanya kewenangan pemerintah daerah
2. Adanya tugas pembantuan dari pusat
3. Adanya partisipasi aktif masyarakat daerah
4. Adanya pemilihan kepala daerah yang jurdil
Dari pernyataan di atas yang menjadi nilai dasar hakikat terwujudnya otonomi daerah ditunjukkan pada
nomor...
A. A.1, 2 dan 3
B. B.1 dan 3
C. C.2 dan 4
D. D.4
20. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Moneter
2. Kesehatan
3. Politik luar negeri
4. Pekerjaan umum
Dari pernyataan diatas yang merupakan kewenangan daerah otonom menurut UU No 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah ditunjukkan pada nomor ...
A. A.1,2 dan 3 B. C.1 dan 3
C. B. 2 dan 4 D. D.4 benar

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
natal kristiono
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
Nailuredha Hermanto
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Muhammad Fahri
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran Berbangsa dan BernegaraKesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Salma Nabila
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
Nuelimmanuel22
 

Mais procurados (20)

Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Essay kse
Essay kseEssay kse
Essay kse
 
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Karya Tulis Pemanfaatan Tempat Bersejarah untuk Lokasi Pariwisata sebagai Pen...
Karya Tulis Pemanfaatan Tempat Bersejarah untuk Lokasi Pariwisata sebagai Pen...Karya Tulis Pemanfaatan Tempat Bersejarah untuk Lokasi Pariwisata sebagai Pen...
Karya Tulis Pemanfaatan Tempat Bersejarah untuk Lokasi Pariwisata sebagai Pen...
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Dimensi-Dimensi Kunci Dalam Penyusunan RENSTRA
Dimensi-Dimensi Kunci Dalam Penyusunan RENSTRADimensi-Dimensi Kunci Dalam Penyusunan RENSTRA
Dimensi-Dimensi Kunci Dalam Penyusunan RENSTRA
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran Berbangsa dan BernegaraKesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 

Destaque (6)

Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
 
Uji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKNUji kompetensi bab 4 PKN
Uji kompetensi bab 4 PKN
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah ( kelas X bab 4 )
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
 
Buku pegangan guru pp kn sma kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2014 (matem...
Buku pegangan guru pp kn sma kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2014 (matem...Buku pegangan guru pp kn sma kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2014 (matem...
Buku pegangan guru pp kn sma kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2014 (matem...
 

Semelhante a Soal p kn otonomi daerah kelas x

P kn 9
P kn 9P kn 9
P kn 9
henr1
 
04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan
syahrifa
 
Soal pkn 50 soal
Soal pkn 50 soalSoal pkn 50 soal
Soal pkn 50 soal
Paranody
 
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
M Alf
 
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerahNegara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
UngGhi Giviallo
 
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdfUU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
catur78
 

Semelhante a Soal p kn otonomi daerah kelas x (20)

SOAL TWK OTONOMI DAERAH (1).pptx
SOAL TWK OTONOMI DAERAH (1).pptxSOAL TWK OTONOMI DAERAH (1).pptx
SOAL TWK OTONOMI DAERAH (1).pptx
 
P kn 9
P kn 9P kn 9
P kn 9
 
presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)presentasi PKN Kelas animasi (yola)
presentasi PKN Kelas animasi (yola)
 
Evaluasi tema otda kls x
Evaluasi tema otda kls xEvaluasi tema otda kls x
Evaluasi tema otda kls x
 
Otonomi daerah uraian
Otonomi daerah   uraianOtonomi daerah   uraian
Otonomi daerah uraian
 
06 otonomi daerah 1
06 otonomi daerah 106 otonomi daerah 1
06 otonomi daerah 1
 
04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan
 
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXMs.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
 
Soal pkn 50 soal
Soal pkn 50 soalSoal pkn 50 soal
Soal pkn 50 soal
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
Peraturan pemerintah-tahun-2000-129-00
 
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerahNegara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
 
Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3
 
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdfUU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
 
Uu 23 tahun_2014
Uu 23 tahun_2014Uu 23 tahun_2014
Uu 23 tahun_2014
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
 
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014
 
Uu 23 2014_pemerintahan_daerah
Uu 23 2014_pemerintahan_daerahUu 23 2014_pemerintahan_daerah
Uu 23 2014_pemerintahan_daerah
 
Undang undang no 23 tahun 2014
Undang undang no 23 tahun 2014 Undang undang no 23 tahun 2014
Undang undang no 23 tahun 2014
 

Mais de apotek agam farma

Mais de apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Último

1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
MetalinaSimanjuntak1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
dheaprs
 

Último (20)

PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 

Soal p kn otonomi daerah kelas x

  • 1. Soal PKn_Mengenai Otonomi Daerah kelas X Keperawatan dan Farmasi NAMA:…………………………… KELAS :……………………………. 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ... A. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI. B. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. C. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu. D. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 2. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ... A.A. Daerah otonomi B. C.Prinsip otonomi daerah C. B.Otonomi daerah D. D.Asas – asas otonomi daerah 3. Daerah otonom adalah ... A. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. B. Kesatuan daerah yang mempunyai perangkat dan pemerintahan sendiri, mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri. C. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. D. Hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 4. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ... A.A. UU No. 20 Tahun 2003 B. C.UU No. 32 Tahun 2004 C. B.UU No. 9 Tahun 1998 D. D.UU No. 39 Tahun 1999 5. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ... A. A. Pemerintahan Daerah B. B.Ototnomi Daerah C. C.Pemerintahan Otonomi D. D. Daerah Otonom 6. Yang disebut daerah otonom adalah ... A. A.Negara B. B.Kabupaten C. C. Kecamatan D. D.Kelurahan 7. Yang termasuk ketentuan Otonomi Daerah, yaitu ... A. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah B. Kekeuasaan tetap milik pemerintah pusat
  • 2. C. Kekuasaan milik negara bagian D. Kekuasaan milik pemerintah daerah 8. Adapun pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai beriku, kecuali ... A. Kemampuan ekonomi B. Potensi daerah C. Jumlah penduduk dan luas wilayah D. Keinginan pemerintah pusat 9. Pengertian dekonsentrasi adalah ... A. Wewenang, hakdan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan. B. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom ntuk mengurus pemerintahan dalam NKRI. C. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. D. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 10. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian ... A. A.Desentralisasi B. B.Dekonsentrasi C. C.Tugas Pembantuan D. D.Otonomi daerah 11. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ... A. A.Tugas pembantuan B. B.Dekonsentrasi C. C.Otonomi daerah D. D.Desentralisasi 12. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari ... A. A.Daerah Administrasi B. B.Daerah Otonom C. C.Desa D. D.Daerah Propinsi 13. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusiadengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan disebut .... A. A.Tugas pemerintah B. B.Wilayah Administrasi C. C.Tugas Pembantuan D. D.Penugasan Daerah dan Desa 14. Undang – Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ... A. UU No. 20 Tahun 2004 B. UU No. 21 Tahun 2004 C. UU No. 32 Tahun 2004 D. UU No. 33 Tahun 2004 15. Perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah dinamakan ... A. Instansi berwenang
  • 3. B. Instansi horisontal C. Instansi departemen D. Instansi vertikal 16. Di bawah ini bidang – bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, kecuali ... A. Politik B. Agama C. Sosial budaya D. Keuangan 17. Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia ... A. Negara demikrasi berdasar hukum. B. Negara demikrasi berpenduduk besar C. Negara yang subur dan rakyatnya ramah D. Negara besar yang penduduknya majemuk 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Keadilan 2. Pemerataan 3. Pengembangan kehidupan demokrasi 4. Pemanfaatan/exploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ditunjukkan pada nomor... A. A.1, 2 dan 3 B. B.1 dan 3 C. C. 2 dan 4 D. D.4 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Adanya kewenangan pemerintah daerah 2. Adanya tugas pembantuan dari pusat 3. Adanya partisipasi aktif masyarakat daerah 4. Adanya pemilihan kepala daerah yang jurdil Dari pernyataan di atas yang menjadi nilai dasar hakikat terwujudnya otonomi daerah ditunjukkan pada nomor... A. A.1, 2 dan 3 B. B.1 dan 3 C. C.2 dan 4 D. D.4 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 1. Moneter 2. Kesehatan 3. Politik luar negeri 4. Pekerjaan umum Dari pernyataan diatas yang merupakan kewenangan daerah otonom menurut UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ditunjukkan pada nomor ... A. A.1,2 dan 3 B. C.1 dan 3 C. B. 2 dan 4 D. D.4 benar