Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a MAKALAH PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA.docx
Semelhante a MAKALAH PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA.docx (20)
Último
Último (20)
MAKALAH PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA.docx
- 1. MAKALAH MANAJEMEN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH “PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM & KOPERASI DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA” Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajamen usaha Mikro Kecil Menengah Dosen pengampu : Dr. SUPRIYONO, SE., MM. Di Susun Oleh : MUHAMMAD VIAN AFRIYANTO 202011628 SEMESTER 4B MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2022
- 2. KATA PENGANTAR Puji syukur al-hamdulillah kehadirat Allah SWT., yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluk hidup di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Bapak Dosen Dr. SUPRIYONO, SE., MM.Pada Mata Kuliah Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah.Sela in itu,makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan terhadap UMKM diindonesia. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen yaitu, Bapak Dr.SUPRIYONO, SE.,MM,Selaku pembimbing yang memberi arahan dalam menyusun makalah ini. Tidak ada suatu apapun yang sempurna di dunia, demikian juga kiranya karya tulis ini, tentu masih banyak kekurangannya serta masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama universitas Muria Kudus.
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah BAB II : PEMBAHASAN 2.1 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Umkm & Koperasi Di Indonesia. 2.2 Upaya Atau Solusi Pemerintah Dalam Membantu UMKM Ditengah Pandemi Covid – 19. 2.3 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Covid-19 2.4 Empat Sektor Ekonomi Yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19 2.5 Peran Koperasi dalam Menyokong Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 2.6 Dampak Ekonomi dan Sosial Kegiatan Pengabdian Kemitraan pada Masyarakat 2.7 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan 2.8 Kontribusi Regulasi melalui Pemberian Pembinaan dan Sosialisasi 2.9 Pembinaan Manajemen Administrasi Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana
- 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Di awal tahun 2020, dunia di gemparkan dengan merabaknya virus baru yaitu coronavirus (SARS-CoV) dan penyakitdisebut Coronavirus di sease 2019 (COVID-19). Covid-19 adalah penyakit menular yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, dari mulai pilek sampai dengan penyakit serius seperti MERS dan SARS. WHO menyatakan bahwa covid-19 menular melalui orang yang terinfeksi coronavirus. Virus tersebut menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selanjut nya, droplet yang mengandung coronavirus dapat mendarat dipermukaan benda yang mungkin di sentuh oleh orang yang sehat. Jika di tangan orang yang sehat terdapat coronavirus dan kemudian menyentuh hidung, mulut atau mata, maka orang tersebut akan terpapar coronavirus. Coronavirus itu sifat nya zoonotik yaitu penyakit pada hewan yang bisa menyebar ke manusia. Namun, pada SARS COV-2 bisa menular dari satu orang ke orang yang lainnya Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Diketahui pada akhir Desember tahun 2019 . sampai saat ini sudah di pastikan terdapat 65 negara lebih yang telah terjangkit virus ini termasuk di Indonesia (data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020).1 Saat ini total jumlah pesien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia hingga selasa (11/5) berjumlah 14.265 kasus. Sebanyak 991 diantarannya meninggal dunia 2.881 orang di nyatakan sembuh. Juru bicara pemerintah khusus penanganan covid-19 Achmad Yurianto mengatakan jumlah tersebut merupakan data yang di peroleh pemerintah hingga selasa (11/5).2 Sudah banyak para pejabat yang terjangkit virus corona tersebut, hal ini menjadi momok bagi seluruh warga Indonesia bahwasanya virus ini bisa hinggap ke tubuh mereka tanpa di sadari. Namun dengan kepanikan masyarakat saat ini pemerintah pusat maupun daerah sedang berusaha untuk meminimalisir bertambahnya virus corona dengan cara membuat kebijakan yang saat ini di terapkan seperti meliburkan warga agar melakukan seluruh aktifitas di rumah saja. Pemerintah menghimbau warga agar tetap menjahui tempat-tempat ramai untuk sementara agar tidak ada lagi korban akicat coronavirus. Pemerintah menilai bahwasanya dengan adanya menerapkan kebijakan ini dapat mengurangi bertambahnya kasus penyebaran covid-19. Namun hal tersebut ternyata membawa dampak buruk atau negatif bagi perekonomian negara, karena wabah ini cukup menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring
- 5. menurunnya tingkat konsumsi maka akan mengakibatkan ketimpangan pada beberapa indikator dalam laju perekonomian. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jatuh yang sudah menyentuh Rp.16.000, hal ini menjadi ancaman mata uang rupiah di pasar keuangan. Anjlok rupiah di karenakan merabak nya virus corona di seluruh dunia sehingga menciptakan ketidakpastian yang sangat tinggi dan mengakibatkan penurunan kinerja pasar, keunagan global, menekan banyak mata uang dunia serta pembalikan modal kepada asset keunagan yang dianggap aman. Kebijakan Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar melakukan social distancing dan sebaiknya mengisolasi diri dirumah. Hal ini juga menggurangi laju jual beli di masyarakat akan mengurang sehingga akan juga mengancam perekonomian masyarakat termasuk UMKM yang ada. UMKM yang bermitra dengan trasnsportasi online untuk layanan pesan antar secara online tidak sepenuh nya menjamin lancarnya roda perekonomian di masyarakat di tambah lagi dengan kebijakan pemerintah tentang karantina wilayah. Banyak UMKM yang tidak bermitra dengan trasnsportasi online tersebut yang mengakibatkan turunnya omset secara drastis. Hal ini sontak membuat banyak pihak mengeluh karena merasa rugi. Termasuk UMKM yang berada di Kabupaten Kerinci baik yang bermitra dengan jasa trasportasi online atau tidak, walaupun sudah di pastikan bahwa di Kabupaten Kerinci belum terdapat pasien yang terkena positif virus corona, tetapi kewaspadaan dan kepanikan masyarakat di Kabupaten Kerinci sangat berpengaruh pada perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Hal ini sontak membuat banyak pihak mengeluh karena merasa rugi. Termasuk UMKM yang berada di Kabupaten Deli Serdang baik yang bermitra dengan jasa trasportasi online atau tidak, walaupun sudah di pastikan bahwa diKabupaten kerinci belum terdapat pasien yang terkena positif virus corona,tetapi kewaspadaan dan kepanikan masyarakat diKabupaten Deli Serdang sangat berpengaruh pada perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya pencegahan penyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan Stay at home. Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang
- 6. paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memiih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Di Indonesia UMKM memiliki kontribsi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Tak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tesedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industry.Dampak era revolusi industry 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya intekoneksi antara mesin fisik dengan system produksi.teknologi menjadi unsur utama tehadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian. Bahkan hasil survey menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19, yaitu dua dari tiga perusahaan yang menghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastis. Covid-19 atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome pernafasan akut coronavirus2 (severe acute rrespiratory syndrome corona virus 2 or SARS-coV-2). Corona virus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
- 7. Coronavirus ini pertama ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200% (Tempo, 27 April 2020). Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 10 April 2020 selama dua minggun, namun pakar kesehatan menyebut perlu waktu satu bulan untuk menekan penyebaran covid-19. Gubernnur DKI Jakarta, Anies Baswedan menayatakan dan menetapkan bahwa masa berlaku 14 hari dari tanggal 10 April 2020 tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dan diperpanjang lagi sejak 24 April sampai dengan 22 Mei 2020.. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (kepgub) No 489 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 19 Mei 2020. Di Jakarta setidaknya lebih dari 1.300 orang terifeksi covid-19 dan lebih dari 133 orang meninggal dunia (07/4). Jakarta adalah provinsi pertama yang menerima izin kemenkes untuk melakukan PSBB karena peningkatan dan penyebaran covid19 yang signifikan (BBC News, April 2020).
- 8. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Umkm & Koperasi Di Indonesia. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, virus Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah pada dua hari lalu, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp1 triliun setiap bulan (Kontan, 5 Maret 2020). Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8. Padahal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto. Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998. Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30- 35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar. Himbauan dari Pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor
- 9. UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa. Salah satu lapangan usaha yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan serta menjadi konsen pemerintah padan Usaha Mikro kecil, dan Menengah (UMKM). Dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, passal 3 menyebutkan bahwa UMKM memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut menurut Humas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Humas kemenkop dan UKM, 2019) perlu adanya transformasi ekonomi dalam mewujudkan struktur ekonomi yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini masih di dominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 63, 5 juta unit, usaha kecil 783.132 unit, usaha menengah 60.702 unit,serta usaha besar 5.550 unit. Sehingga transformasi struktur ekonomi UMKM menjadi perwujudan tujuan UMKM dalam menumbuhkan dan mengembangkan UMKM untuk membangun perekonomian nasional. Saat ini perekonomian Indonesia telah mengalami guncangan pada masa pandemic Covid-19 yang merupakan isu global dan dipandang berdampak pada krisis global multidimensi. Goncangan dan krisis pada masa pandemic Covid-19 menurut laporan pers Humas Kemenkop dan UKM telah memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha, dan 99% pelaku usaha tersebut adalah UMKM (depkop.go.id, 2020). Dampak perekonomian pada sector UMKM tersebut menurut Fathoni (2020;38-39) tidak sedikit PHK, banyak karyawan dirumahkan, menurunnya volume dan omset penjualan. Menurunnya jumlah pembeli UMKM, Harga APD melangit, Vitamin C naik harga, bahan pokok naik harga, beberapa pasar ditutup, dan UMKM terancam bangkrut atau gulung tikar. Kondisi tersebut menunjukan keterpurukan UMKM yang telah terlihat sejak awal sebaran Covid-19, selain itu juga diperkuat dengan munculmnya kebijakan pemberlakuan PSBB dan pemerintah dalam masa pandemic Covid-19 juga memberikan dampak pada bidang social, budaya, dan ekonomi. Dalam upaya mengintensifikasikan perekonomian UMKM, pemerintah telah menetapkan lima langkah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan UMKM yang terpuruk di tengah pandemic Covid-19. Lima langkah kebijakan pemerintah tersebut seperti yang dijelaskan oleh Humas Kemenkop UKM yaitu : pertama, mendorong 98% pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru agar mendapatkan bantuan social. Kedua, penundaan cicilan dan bunga hingga 6 bulan. Ketiga, pembiayaan UMKM dan koperasi melalui Kredit usaha Rakyat (KUR). Keempat, mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk UMKM. Kelima, UMKM harus berinovasi dan
- 10. beradaptasi dengan market baru (depkop.co.id, 2020). Langkah pemerintah tersebut juga sesuai dengan pemerdayaan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri selama masa pandemic Covid-19. Dalam menjaga kekuatan dan kemandirianUMKM selama masa pandemic Covid-19, dari hasil penelitian PakPahan (2020) menawarkan dua bentuk kebijakan terhadap UMKM yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sector swasta. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0. Strategi jangka panjang tersebut juga sesuai dengan arah Kemekop UKM, bahwa masa pandemic Covid-19 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia, dan saat ini baru 13 % UMKM yang masuk dalam ekosistem digital (depkop.go.id,2020). 10 persen langgeng dalam ekosistem baru tersebut. Mengingat bahwa beberapa pelaku usaha dan UMKM yang mampu bertahan dan mengalami peningkatan pada masa pandemic Covid-19 adalah bidang usaha terutama yang terhubung dengan ekosistem digital (depkop.go.id,2020). Maka proses percepatan digitalisasi UMKM di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dan juga UMKM untuk mampu bertahan dan meningkatkan perekonomian selama pandemic Covid-19. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang
- 11. memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM. Jenis Produk Usaha yang paling dominan dan menempatkan posisi paling pertama dan paling banyak dijalani oleh para pelaku UMKM yakni berdagang eceran seperti berjualan sembako, pulsa, pakaian, dll) dengan persentase sebesar 35,9 persen. Urutan kedua yang menempati jenis usaha yang paling diminati oleh pelaku UMKM ialah menyediakan makanan dan minuman dengan persentase sebesar 20,9 persen. Urutan ketiga yakni produk jasa sebesar 16,5 persen. Urutan keempat yakni produksi makanan sebesar 16,0 persen. Urutan kelima terdapat industri pengolahan dengan 4,9 persen. Urutan keenam terdapat produk kerajinan atau karya seni sebesar 3,9 persen. Dan urutan yang ketujuh yaitu produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan persentase sebesar 1,9 persen. Gambar 1. Data Perbandingan Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19.
- 12. Terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengnai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak covid-19 secara umum. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Katadata Insight Center pada Seminar Virtual tanggal 11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen. Dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha. Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Kata data Insight Center (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha. Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Katadata Insight Center (KIC) bahwasanya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Sehingga bisa disimpulkan terdapat berbagai dampak dari kondisi disaat adanya pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Himanshu Koshle, dkk (2020) yang meneliti dampak Corona virus terhadap bisnis di India, menemukan bahwa pada sektor perdagangan menyebabkan kerugian tidak kurang dari USD348 juta karena perlambatan perekonomian dan konsekuensi kebijakan. Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI ada beberapa dampak yang timbul, yaitu Penurunan permintaan dan turunnya penjualan; b. Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap); c. Distribusi terhambat; d. Kesulitan bahan baku; e. Kesulitan mendapatkan permodalan usaha. Katadata Insight Center melaporkan data penelitian dari para responded (pelaku usaha) yang terdampak covid-19, ada perubahan omzet usaha akibat dampak pandemi covid-19. Dimana sebanyak 63,9 persen para pelaku usaha mendapati penurunan omzet usaha lebih dari 30% dan sebesar 31,7 persen para pelaku usaha mendapati penuruan kurang dari 30%. Sebanyak 2,2 persen yang mengalami kenaikan omzet kurang dari 30% dan terdapat 1,6 persen yang mendapati peningkatan omzet usaha lebih dari 30%. Dan sisanya, terdapat 0,6 persen yang tidak mendapati perubahan signifikan terkait omzet usahanya. UMKM yang mampu bertahan ditengah iklim covid-19 ini antara lain adalah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital dengan memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. Dan UMKM yang mampu bertahan di era pandemi covid-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi, misalnya yang tadinya menjual produk- produk tas dan baju kemudian merubah produknya menjadi jual masker kain. Industri lain yang
- 13. mampu bertahan dimasa pandemi covid 19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi listik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan. Demikian halnya dengan industri ritel yang mampu bertahan, hal ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital. 2.2 Upaya Pemerintah Dalam Membantu UMKM Ditengah Pandemi Covid - 19 Terkait bantuan kepada UMKM, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. KemenkopUKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro. Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk: memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha kecil dan menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya. Tentu situasi seperti ini dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform online tadi. Pemerintah dapat memulainya dengan membuat peta jalan pengembangan UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0 mulai dari pelatihan ulang (re- training) para pekerja UMKM guna beradaptasi dengan penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi digital, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital, serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar dan UMK. 2.3 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Covid-19 Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya penyakit corona ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global.Banyak sekali pabrik serta sektor lain mengalami kesulitan karena wabah ini. Dampak yang ditimbulkan dan untuk mencegah penyebaran virus ini pemerintah menutup semua aktivitas di luar ruangan. Selain itu bagi yang ingin pepergian harus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker.
- 14. Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau social distancing dalam meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Dan menurut saya ini adalah langkah yang baik. Dan lebih baik pemerintah fokus serta konsentrasi untuk menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan antara lain penambahan PKH, kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya 2.4 Empat Sektor Ekonomi Yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. “Pihak yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi”. Sri Mulyani mengatakan, sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi, karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal. Sri Mulyani melanjutkan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menuturkan Non Performing Loan (NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. Sektor UMKM juga terpukul yang biasanya selama ini menjadi safety net sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar karena ada restriksi kegiatan ekonomi dan sosial”. Menurut Sri Mulyani, kemampuan UMKM ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang. Sebab, saat itu sektor ini masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi tersebut. “Tahun 1997 sampai 1998 UMKM justru masih resilient tapi dalam Covid-19 ini justru terpukul paling depan karena tidak ada kegiatan masyarakat”. Sementara itu pada sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Sri Mulyani mengatakan, gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. “Sektor korporasi yang kami perkirakan akan mengalami tekanan yang tadinya dari supply
- 15. chain kemudian masuk pada perdagangan dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat”. Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini. Yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. “Kami melihat potensi persoalan likuiditas akan bisa memunculkan ancaman di sektor ini. Ditambah dengan volatilitas pasar keuangan dan capital flight yang menyebabkan tekanan makin besar”. Dalam skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami kontraksi hingga 0,4 persen. Proyeksi ini diambil berdasarkan dampak pandemi Covid19 terhadap ekonomi makro domestik yang menjadi sangat berat. Mudahnya penularan COVID-19 menyebabkan upaya pencegahan perlu untuk dipercepat. Merespon hal ini, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan physical distancing atau pembatasan fisik dengan menjaga jarak minimal 1,8 meter antar orang. Namun karena kurang efektifnya penerapan kebijakan physical distancing, jumlah kasus masih kian meningkat dari hari ke harinya. Oleh karena itu pemerintah kemudian menerapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa kota di Indonesia dengan jumlah kasus tinggi, atau yang lebih kita kenal dengan zona merah. Adanya PSBB menyebabkan kegiatan industri jadi turut terhambat. Sebagian besar perkantoran dan industri dilarang untuk beroperasi dalam kurun waktu yang relatif lama. Hal ini tentunya berdampak pada kerugian ekonomi bagi beberapa pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 5,3% pada tahun 2020. Namun akibat terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kurang dari 2% saja (Hadiwardoyo, 2020). Berdasarkan data dari IMF, pada tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia menurun sebanyak 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat lebih rinci pertumbuhan GDP Indonesia pernah turun drastis pada masa krisis tahun 1998, kemudian kembali stabil dan hingga tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia hanya berada pada angka 0.5% saja (Sumarni, 2020). Hal ini sangat jauh dari persentase yang telah diperkirakan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa data agregat nasional belum bisa digunakan pada perhitungan pada sektor bisnis dengan skala kecil. Padahal, tak hanya sektor bisnis dengan skala besar saja yang turut terdampak, sektor bisnis dengan skala kecil pun turut terdampak. Adapun beberapa sektor bisnis yang mengalami kerugian besar antara lain bisnis yang mengandalkan keramaian seperti bisnis pariwisata, event pertunjukan, pameran dan mall. Kemudian ada juga bisnis pendukungnya seperti transportasi massal, ticketing, hotel, dan perdagangan musiman/souvenir. Ada juga bisnis yang tidak bisa menerapkan physical distancing seperti salon dan ojek. Kemudian ada juga bisnis produk tersier yang bergantung pada tabungan masyarakat seperti property, kendaraan pribadi, perawatan tubuh, hobi, dan lain
- 16. sebagainya. Beberapa kerugian yang dialami oleh entitas usaha antara lain hilangnya pendapatan akibat penurunan penjualan yang berbanding terbalik dengan pengeluaran, kerusakan produk akibat disimpan terlalu lama, kerugian akibat modal usaha yang terkuras, timbulnya biaya pesangon apabila terpaksa melakukan PHK, bahkan buruknya usaha dapat mengalami kebangkrutan. Tak hanya pada beberapa sektor usaha, perekonomian individu juga turut terdampak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat miskin meningkat. Prediksi peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia. 2.5 Peran Koperasi dalam Menyokong Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta operation yang mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis koperasi bermakna sebagai suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki berbagai peran antara lain Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehjdupan manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi sendiri sebagai suatu badan usaha yang bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian menuju lebih baik. Koperasi dianggap mampu menyentuh langsung masyarakat bawah, terutama para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi. Koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat seperti UMKM dan pedagang kecil untuk bangkit dan terus bergerak maju. Pandemi Covid-19 ini sekaligus menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kerja koperasi agar lebih efisien. Karenanya, pemberdayaan koperasi merupakan
- 17. langkah strategis menumbuhkan pembangunan nasional. Keberhasilan pemberdayaan koperasi tentunya diukur dari besarnya nilai kesejahteraan yang dirasakan anggotanya. 2.6 Dampak Ekonomi dan Sosial Kegiatan Pengabdian Kemitraan pada Masyarakat Kegiatan pengabdian kemitraan pada masyarakat diharapkan dapat membantu berbagai permasalahan pada masa pandemi Covid-19 di Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana, lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Kegiatan pengabdian masyarakat ini membawa dampa baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan adanya kegiatan ini dapat membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat di kabupaten Gianyar pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Masyarakat diberi wadah untuk Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di lingkungan kelod kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Perekonomian rakyat lingkungan Kelod Kangin, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar diperkokoh melalui koperasi sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko- gurunya. Terwujudnya Upaya dalam mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.7 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam mensejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan ini ditunjukkan dalam pelaksanaan Kegiatan pengabdian kemitraan pada masyarakat yang dengan berbagai permasalahan pada masa pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana, lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, memberikan kontribusi yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat di di lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia, serta mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada 2.8 Kontribusi Regulasi melalui Pemberian Pembinaan dan Sosialisasi Pendampingan analisis format perjanjian kredit koperasi dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi, serta kerjasama dengan Dinas Koprasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar sebagai Pengawas terkait permasalahan penyelesaian dan pengawasan kredit macet. Sehingga tidak ada lagi kredit bermasalah pada kopersai simpan pinjam di kabupaten Gianyar umumnya dan pada Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana khususnya. 2.9 Pembinaan Manajemen Administrasi Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana
- 18. Dalam pelaksanaannya, Koperasi simpan pinjam Shanti Prapta Sedana, lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk menjadi koperasi yang sehat, masih memiliki beberapa kendala terkait administrasi manajeen koperasinya. Dalam situasi pandemic covid- 19, membawa dampak ketidak teraturan arus dana yang terjadi dalam koperasi. Pencatatan dana masuk seharusnya terdiri dari Penerimaan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk KSP, dan modal disetor untuk USP, Penerimaan angsuran pinjaman, baik pokok maupun bunga. Penerimaan simpanan berupa tabungan atau simpanan berjangka anggota. Sedangkan arus dana keluar di KSP/USP terdiri dari pemberian pinjaman. Penarikan simpanan berupa tabungan atau simpanan berjangka anggota. Pembayaran biaya-biaya usaha dan organisasi. Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota KSP yang keluar; Pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga beserta bunganya. Selain pengelolaan arus dana, permasalahan lainnya yang harus dibenahi pada koperasi adalah permasalahan SDM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan pada terletak pada kurang aktifnya ang Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana anggota koperasi serta pengurus koperasi. Dalam hal ini, maka tim pengabdian memberikan beberapa solusi dalam bentuk pembinaan SDM dengan memberikan materi perbaikan SDM untuk simpan pinjam Shanti Prapta Sedana . Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia pada koperasi dapat menempuh pendekatan baik struktural maupun kultural. Pada koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana pendekatan struktural merupakan cara pengembangan SDM koperasi sebagai lembaga ekonomi dimana pelatihan harus benar-benar efektif. Pendekatan kultural lebih banyak menyoroti SDM koperasi dari sisi anggota dan masyarakat dan lingkungannya Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Perkembangan SDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntunan daya saing produksi barang dan jasa. Peranan SDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Sumber daya manusia selain mampu, cakap, dan terampil juga tidak kalah pentingnya kemauan dan seungguhan mereka untuk belajra efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan. Adapun dalam Koperasi simpan pinjam Shanti Prapta Sedana,lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar , SDM yang paling ingin dibina adalah anggota koperasi ini sendiri. Anggota koperasi , memiliki latar belakang anggota yang tidak sama, baik pendidikan, sosial ekonomi, agama maupun tanggung jawab keluarga. Dalam kasus koperasi anggota Koperasi lebih ,42orang maka Shanti Prapta Sedana,lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar koperasi tersebut semakin besar sehinggga sulit untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi anggota yang makin banyak itu. Karena semakin beraneka ragamnya tingkat kepentingan dan motivasi masingmasing anggota. Dengan latar belakang sosial
- 19. ekonomi yang beraneka ragam ini jelas membawa persoalan yang tidak ringan bagi pemimpin organisasi koperasi, yang harus dapat membawa mereka ke satu tujuan bersama memotivasi mereka agar berpartisipasi secara optimal kepada koperasi. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah saatnya bagi koperasi mulai melihat dan meperlihatkan kualitas keanggotaan, bukan kuantitas atau jumlah anggota. Di sini prinsip keanggotaan koperasi yang sukarela mulai diterapkan dengan benar untuk memulai suatu koperasi yang baru, yang semuanya bertujuan menciptakan anggota koperasi yang bermotifasi tinggi. Mereka diharakan untuk lebih menyadari apabilah diarahkan dan lebih mudah diajak berpartisipasi aktif. Bagi anggota yang memperoleh informasi cukup sehingga memahami koperasi beserta kebijakan dan tindakannya diharapkan untuk lebih setia kepada koperasi, memiliki kepentingan yang lebih besar dengan koperasinya, lebih banyak mengajukan kritik dan saran yang membangun, bertindak sebagai salesman dalam koperasinya, memenuhi semua kewajiban dan melunasi segala pembayaran kepada koperasi. Bagi Koperasi Shanti Prapta Sedana yang memiliki anggota banyak, maka untuk mempemudah komunikasi dengan para anggota akan lebih efektif bila dibentuk kelompok-kelompok atau unit-unit aktivitas. Masing-masing kelompok dapat mengadakan pertemuan rutin sambil melatih dan membiasakan mereka saling belajar serta membantu kepentingan kelompoknya. Karena kekuatan koperasi berada di tangan anggotanya, maka kesadaran akan disiplin dan fanatisme anggota sangat penting guna meningkatkan pemahaman koperasi serta etos koperasi yang perlu ditanamkan pada setiap anggota (Suryaningsi & Arif, 2020; Tabrani et al., 2019). Dengan demikian motivasi mereka dapat ditingkatkan secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonominya. Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana sendiri memiliki permasalahan yang cukup pelik pada keanggotannya. Anggota pada saat ini terdiri dari berbagai golongan masyarakat dengan tingkat perekonomian dan budaya masyarakat yang beragam. Pembinaan administrasi manajemen yang masih konvesional pada Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana dilakukan dengan memberikan pendampingan, ceramah dan pembinaan kepada pengurus beserta anggota. Pendampingan Koperasi Simpan Pinjam Santhi Prapta Sedana ini juga dilakukan via telefon, WhatsApp, Zoom Meeting, dan secara langsung agar lebih berjalan maksimal. Tim Pengabdian memberikan pendampingan dengan memberikan usulan-usulan terkait masalah penarikan kredit bermasalah dan membina para anggota yang bermasalah. Standar penanganan kredit bermasalah antara lain berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, missal semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, dan yang terakhir yaitu menurunkan jumlah untuk setipa angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Reconditioning adalah bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan, penundaan pembayaran bunga, bunga
- 20. yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Restructuring, yang dilakukan jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal barupa barang-barang modal (mesin, peralatn, dan sebagainya). Pengambil alihan agunan, yang dilakukan apabila keadaan cashflow nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknnya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya. Dan yang terakhir yaitu write off/ pemutihan/penghapusan kredit, dimana Write off adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administrative (off- balance sheet). Penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- 21. BAB III KESIMPULAN 21. Dalam mewujudkan tujuan tersebut menurut Humas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Humas kemenkop dan UKM, 2019) perlu adanya transformasi ekonomi dalam mewujudkan struktur ekonomi yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini masih di dominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 63, 5 juta unit, usaha kecil 783.132 unit, usaha menengah 60.702 unit,serta usaha besar 5.550 unit. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Katadata Insight Center pada Seminar Virtual tanggal 11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen. Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Kata data Insight Center (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. 2.2 Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk: memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha kecil dan menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia. 2.3 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Covid-19 Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya penyakit corona ini. 2.4 Empat Sektor Ekonomi Yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. “Pihak yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi”. Sektor UMKM juga terpukul yang biasanya selama ini menjadi safety net sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar karena ada restriksi kegiatan ekonomi dan sosial”.
- 22. Sri Mulyani mengatakan, gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. “Sektor korporasi yang kami perkirakan akan mengalami tekanan yang tadinya dari supply chain kemudian masuk pada perdagangan dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat”. Oleh karena itu pemerintah kemudian menerapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa kota di Indonesia dengan jumlah kasus tinggi, atau yang lebih kita kenal dengan zona merah. Padahal, tak hanya sektor bisnis dengan skala besar saja yang turut terdampak, sektor bisnis dengan skala kecil pun turut terdampak. Adapun beberapa sektor bisnis yang mengalami kerugian besar antara lain bisnis yang mengandalkan keramaian seperti bisnis pariwisata, event pertunjukan, pameran dan mall. Beberapa kerugian yang dialami oleh entitas usaha antara lain hilangnya pendapatan akibat penurunan penjualan yang berbanding terbalik dengan pengeluaran, kerusakan produk akibat disimpan terlalu lama, kerugian akibat modal usaha yang terkuras, timbulnya biaya pesangon apabila terpaksa melakukan PHK, bahkan buruknya usaha dapat mengalami kebangkrutan. 2.5 Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki berbagai peran antara lain Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehjdupan manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.6 Dampak Ekonomi dan Sosial Kegiatan Pengabdian Kemitraan pada Masyarakat Kegiatan pengabdian kemitraan pada masyarakat diharapkan dapat membantu berbagai permasalahan pada masa pandemi Covid-19 di Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana, lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Kegiatan pengabdian masyarakat ini membawa dampa baik dari segi ekonomi maupun sosial. 2.7 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam mensejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan ini ditunjukkan
- 23. dalam pelaksanaan Kegiatan pengabdian kemitraan pada masyarakat yang dengan berbagai permasalahan pada masa pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam Shanti Prapta Sedana, lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, memberikan kontribusi yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat di di lingkungan kelod kangin Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia, serta mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada 2.8 Kontribusi Regulasi melalui Pemberian Pembinaan dan Sosialisasi Pendampingan analisis format perjanjian kredit koperasi dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi, serta kerjasama dengan Dinas Koprasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar sebagai Pengawas terkait permasalahan penyelesaian dan pengawasan kredit macet. 2.9 Dengan latar belakang sosial ekonomi yang beraneka ragam ini jelas membawa persoalan yang tidak ringan bagi pemimpin organisasi koperasi, yang harus dapat membawa mereka ke satu tujuan bersama memotivasi mereka agar berpartisipasi secara optimal kepada koperasi Di sini prinsip keanggotaan koperasi yang sukarela mulai diterapkan dengan benar untuk memulai suatu koperasi yang baru, yang semuanya bertujuan menciptakan anggota koperasi yang bermotifasi tinggi.