SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 707 TAHUN 2017
NOMOR 256 TAHUN 2017
NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta
memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam
melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018,
perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun
2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2018;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari
Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG HART LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2018.
KESATU	: Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dani Keputusan Bersama mi.
KEDUA	: Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Han Raya Idul Fitri
1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Agama.
KETIGA	: Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat
pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat
luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga
yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum,
pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan,
perhubungan, dan unit kerj a / satuan organisasi/ lembaga/
perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/
karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/
lembaga/ perusahaan.
KELIMA	: Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan
masing-masing.
KEENAM	: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017
MENTERI	MENTERI PENDAYAGUNAAN
KE',WJAZAKERJAAN,	APARATUR NEGARA DAN
SI BIROKRASI,---
z
MENTERI AGAMA,
,
s-cASMAN ABNURAIdM SAIFUDDIN	AcFAKIRI
-a
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
9Rm—AsT BIROKRASI,
ASMAN ABNUR
MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN,
eh?
‘.	AKIM SAIFUDDIN A-NMI:AI/AK RI
4%
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 707 TAHUN 2017
NOMOR : 256 TAHUN 2017
NOMOR : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017
TENTANG
HART LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
A. HART LIBUR NASIONAL TAHUN 2018
NO. TANGGAL HART KETERANGAN
1. 1 Januari Senin Tahun Baru 2018 Masehi
2. 16 Februari Jumat Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3. 17 Maret Sabtu Hari Raya Nyepi Tahun Barn Saka 1940
4. 30 Maret Jum'at Wafat Isa Al Masih
5. 14 April Sabtu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6. 1 Mei Selasa Hari Buruh Internasional
7. 10 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih
8. 29 Mei Selasa Hari Raya Waisak 2562
9. 1 Juni Jumat Hari Lahir Pancasila
10. 15-16 Juni Jumat-Sabtu Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11. 17 Agustus Jumat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12. 22 Agustus Rabu Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13. 11 September Selasa Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14. 20 November Selasa Maulid Nabi Muhammad SAW
15. 25 Desember Selasa Hari Raya Natal
B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018
NO. TANGGAL HART KETERANGAN
1. 13,14,18 dan
19 Juni
Rabu, Kamis,
Senin dan
Selasa
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2. 24 Desember Senin Hari Raya Natal

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017Muhammad Sirajuddin
 
Job discription kua
Job discription kuaJob discription kua
Job discription kuaYoyon Asfai
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaTV Desa
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagKutsiyatinMSi
 
KMA 9 2016 naskah dinas
KMA 9 2016   naskah dinasKMA 9 2016   naskah dinas
KMA 9 2016 naskah dinasKutsiyatinMSi
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppaDinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppapandirambo900
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 

Mais procurados (17)

SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
SKB 3 Menteri Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017
 
Mou perpustakaan
Mou perpustakaanMou perpustakaan
Mou perpustakaan
 
Edaran cuti 2015
Edaran cuti 2015Edaran cuti 2015
Edaran cuti 2015
 
Job discription kua
Job discription kuaJob discription kua
Job discription kua
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 
Permendagri 96-2017
Permendagri 96-2017Permendagri 96-2017
Permendagri 96-2017
 
Uu 32 2003 Pjls+L
Uu 32 2003 Pjls+LUu 32 2003 Pjls+L
Uu 32 2003 Pjls+L
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenag
 
KMA 9 2016 naskah dinas
KMA 9 2016   naskah dinasKMA 9 2016   naskah dinas
KMA 9 2016 naskah dinas
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppaDinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 
Sk tim musrenbang 2017
Sk tim musrenbang 2017Sk tim musrenbang 2017
Sk tim musrenbang 2017
 

Semelhante a Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017

Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013komunitas_anugerah
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Arif Winahyu
 
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012Anton Kurniawan
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Hanumarta Seto
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Web Master
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdfDeriDeri9
 
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdf
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdfPermen_Nomor_9_Tahun_20183.pdf
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdfAulia05a
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...AdhityaSukma1
 
SE Disnakertrans DKI THR 2021
SE Disnakertrans DKI THR 2021SE Disnakertrans DKI THR 2021
SE Disnakertrans DKI THR 2021CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020CIkumparan
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020Web Master
 
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017Deden Alamsyah
 

Semelhante a Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 (18)

Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
 
Cuti 2014
Cuti 2014Cuti 2014
Cuti 2014
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
 
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
40juklak_juknis_pemberian_bantuan_baru.pdf
 
Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016
 
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdf
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdfPermen_Nomor_9_Tahun_20183.pdf
Permen_Nomor_9_Tahun_20183.pdf
 
Uu 09 1968
Uu 09 1968Uu 09 1968
Uu 09 1968
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
 
SE Disnakertrans DKI THR 2021
SE Disnakertrans DKI THR 2021SE Disnakertrans DKI THR 2021
SE Disnakertrans DKI THR 2021
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017
Revisi pedoman akademik kaldikmad 2016 2017
 
Tabel dip
Tabel dipTabel dip
Tabel dip
 

Mais de Muhammad Sirajuddin

Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 Muhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Muhammad Sirajuddin
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaMuhammad Sirajuddin
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationMuhammad Sirajuddin
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Muhammad Sirajuddin
 

Mais de Muhammad Sirajuddin (20)

Pers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAMPers Release MENKOPOLHUKAM
Pers Release MENKOPOLHUKAM
 
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2018
 
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah Khusus Ibukota No 5 Tahun 2014
 
Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010Undang Undang No 9 Tahun 2010
Undang Undang No 9 Tahun 2010
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015PP Nomor 78 Tahun 2015
PP Nomor 78 Tahun 2015
 
PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017PERMENHUB 26 Tahun 2017
PERMENHUB 26 Tahun 2017
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988INPRES NO 26 Tahun 1988
INPRES NO 26 Tahun 1988
 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 Se...
 
The President Daily Brief
The President Daily Brief The President Daily Brief
The President Daily Brief
 
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropikaUNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 psikotropika
 
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
TEMA DAN LOGO HUT RI KE 72
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta DeclarationDraft WPFD 2017 Jakarta Declaration
Draft WPFD 2017 Jakarta Declaration
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
 
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
PERMEN NO PM 32 TAHUN 2016
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016PKPU Nomor 6 Tahun 2016
PKPU Nomor 6 Tahun 2016
 
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017KEPPRES No. 3 Tahun 2017
KEPPRES No. 3 Tahun 2017
 
Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers Pers Release Dewan Pers
Pers Release Dewan Pers
 

Último

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Último (15)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017

  • 1. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 707 TAHUN 2017 NOMOR 256 TAHUN 2017 NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983; 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN:
  • 2. - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HART LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018. KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Keputusan Bersama mi. KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Han Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama. KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerj a / satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan. KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 MENTERI MENTERI PENDAYAGUNAAN KE',WJAZAKERJAAN, APARATUR NEGARA DAN SI BIROKRASI,--- z MENTERI AGAMA, , s-cASMAN ABNURAIdM SAIFUDDIN AcFAKIRI
  • 3. -a MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 9Rm—AsT BIROKRASI, ASMAN ABNUR MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, eh? ‘. AKIM SAIFUDDIN A-NMI:AI/AK RI 4% LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 707 TAHUN 2017 NOMOR : 256 TAHUN 2017 NOMOR : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 TENTANG HART LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 A. HART LIBUR NASIONAL TAHUN 2018 NO. TANGGAL HART KETERANGAN 1. 1 Januari Senin Tahun Baru 2018 Masehi 2. 16 Februari Jumat Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili 3. 17 Maret Sabtu Hari Raya Nyepi Tahun Barn Saka 1940 4. 30 Maret Jum'at Wafat Isa Al Masih 5. 14 April Sabtu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 6. 1 Mei Selasa Hari Buruh Internasional 7. 10 Mei Kamis Kenaikan Isa Al Masih 8. 29 Mei Selasa Hari Raya Waisak 2562 9. 1 Juni Jumat Hari Lahir Pancasila 10. 15-16 Juni Jumat-Sabtu Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah 11. 17 Agustus Jumat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 12. 22 Agustus Rabu Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah 13. 11 September Selasa Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah 14. 20 November Selasa Maulid Nabi Muhammad SAW 15. 25 Desember Selasa Hari Raya Natal B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018 NO. TANGGAL HART KETERANGAN 1. 13,14,18 dan 19 Juni Rabu, Kamis, Senin dan Selasa Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah 2. 24 Desember Senin Hari Raya Natal