SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
Pati, 31 Mei 2022
Nomor : 800/1931 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas se- Kabupaten Pati
Perihal : Proses dan Persyaratan Pengajuan di-
Izin Percearaian ASN PATI
Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya proses
penerbitan Izin Perceraian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,
bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :
1. ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih
dahulu dari Pejabat yang Berwenang;
2. Bagi ASN dalam keadaan sebagai Penggugat Permohonan Surat Izin Perceraian dari
Pejabat yang Berwenang di awali dengan permohonan Izin Perceraian dari ASN yang
bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung;
3. Bagi ASN dalam keadaan sebagai Tergugat Permohonan Surat Keterangan dari Pejabat
yang Berwenang di awali dengan laporan digugat cerai oleh pasangan ASN yang
bersangkutan, yang gugatan perceraiannya telah didaftarkan di Pengadilan kepada
Pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung;
4. Atasan langsug menindaklanjuti permohonan atau laporan yang telah disampaikan
dengan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk dilakukan
mediasi/pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan
(BAPK) untuk kemudian diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi pada lingkup Unit Kerja
tersebut namun apabila tidak ada dapat diteruskan ke BKPP Kabupaten Pati;
5. Proses Mediasi/pembinaan bagi ASN dalam keadaan sebagai penggugat dimaksimalkan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setiap jenjangnya, jumlah pemanggilan terhadap kedua
belah pihak dianjurkan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
6. Proses Mediasi/Pembinaan bagi ASN dalam keadaan sebagai tergugat hanya dilakukan
1 (satu) kali pada setiap jenjang dan diproses dengan segera;
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan Kol. Sugiyono No. 8 Pati Kode Pos : 59112
Telepon : (0295) 384182, 382206 e-mail : info.bkpp@patikab.go.id
Faksimile : (0295) 384182 website : www.bkpp.patikab.go.id
7. Permohonan Izin Perceraian bagi ASN pada posisi sebagai Penggugat ditolak apabila
bertentangan dengan Ajaran/Peraturan Agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;
8. Setiap ASN yang telah selesai secara sah melakukan perceraian berdasarkan Putusan
Pengadilan wajib melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Pejabat Yang
Berwenang melalui BKPP Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) bulan setelah perceraian
terjadi disertai dengan Akta Perceraian;
9. Untuk informasi yang lebih detail dapat berkonsultasi langsung di BKPP Kabupaten Pati
melalui Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.
Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin melakukan
Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang :
1. ASN yang mengajukan Permohonan Izin Perceraian (Penggugat) :
a.) Permohonan Izin Perceraian dari ybs kepada Pimpinan Unit Kerja melalui atasan
langsung Lampiran I
b.) Fcp Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Buku Nikah
dari KUA
c.) Fcp Kartu Keluarga
d.) Fcp KTP Kedua belah pihak
e.) Fcp Akta Kelahiran Anak (apabila ada)
f.) Fcp SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan terakhir
g.) Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat
(Lampiran III)
h.) Surat Pernyataan Pembagian Gaji bagi ASN pria yang penyebab perceraiannya
disebabkan perselisihan keduanya/ keinginan ASN pria tersebut. (Lampiran IV)
i.) Surat Panggilan Pembinaan/Mediasi, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)
(Lampiran V) dan Daftar Hadir Mediasi/Pembinaan
2. ASN yang melaporkan Gugatan Perceraian oleh Pasangannya (Tergugat)
a.) Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian. (Lampiran II)
b.) Fcp Relaas/Panggilan untuk menghadiri sidang dari Pengadilan
c.) Fcp Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Buku
Nikah dari KUA
d.) Fcp Kartu Keluarga
e.) Fcp KTP Kedua belah pihak
f.) Fcp Akta Kelahiran Anak (apabila ada)
g.) Fcp SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan terakhir
i.) Surat Panggilan Pembinaan/Mediasi, Berita Acara Permintaan Keterangan
(BAPK) (Lampiran V) dan Daftar Hadir Mediasi/Pembinaan
Semua berkas dikumpulkan rangkap 1 (satu) dan tidak perlu dilegalisir.
Demikian untuk menjadikan maklum.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI
MUH SAIFUL IKMAL, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820717 200112 1 002
LAMPIRAN I
Pati, ………………………………..
Kepada :
Yth. (Kepala PD)
melalui Atasan Langsung
di –
P A T I
SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Satuan Organisasi :
f. Tempat/Tgl. Lahir :
g. Agama :
h. Alamat :
Dengan ini mengajukan permintaan agar supaya dizinkan untuk melakukan perceraian
dengan istri/suami saya :
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Tempat/Tgl. Lahir :
f. Agama :
g. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :
a. ..........................................................................................................................................
b. ..........................................................................................................................................
c. dst.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
a. ..........................................................................................................................................
b. ..........................................................................................................................................
c. dst.
4. Demikianlah surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang mengajukan permohonan,
( ..........................................)
NIP. .
LAMPIRAN II Pati, 2022
Nomor : 800/ Kepada :
Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui atasn langsung
Perihal : Proses dan Persyaratan Pengajuan di-
Izin Percearaian ASN PATI
SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
e. Satuan Organisasi :
f. Tanggal Lahir :
g. Agama/Kepeccayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
h. A l a m a t :
memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri *-2 saya :
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
e. Agama/Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :
f. A l a m a t :
2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
a. Surat gugatan perceraian
b. ........
c. dan seterusnya.
3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.
Yang melaporkan,
...................................
NIP/Nomor Identitas
LAMPIRAN III
KOP DESA/KELURAHAN
SURAT PERNYATAAN
Nomor :……………………………
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah ……………. menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Adalah suami/ istri sah dari:
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Menyatakan antara keduanya :
1. Xx
2. Xx
3. Xx
4. Xx
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya.
Pati,
MENGETAHUI :
CAMAT…….. KEPALA DESA/LURAH………
NAMA NAMA
NIP
LAMPIRAN IV
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
N I P :
Pangkat/ Gol.ruang :
J a b a t a n :
Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan
anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara potong
gaji yang dilaksanakan oleh juru bayar (bendahara gaji) dengan atau tanpa pemberian
kuasa, yaitu sebagai berikut :
1. Sepertiga gaji untuk saya
2. Sepertiga gaji untuk bekas istri
3. Sepertiga gaji untuk anak-anak
Dan apabila bekas isteri saya menikah lagi maka haknya atas bagian gaji menjadi
terhapus terhitung mulai ia menikah lagi.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan
dan tekanan dari pihak manapun.
Pati, 2022
Mengetahui, Yang Membuat Pernyataan
Atasan Langsung
.............................................. .............................................
NIP. NIP.
 Catatan : Jumlah pembagian menyesuaikan apabila ada anak atau tidak yang
ditanggung
Materai
Rp.10.000,
LAMPIRAN V
KOP DINAS
BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN
Nomor : 800/ / C/ VI/ 2022
----------Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, kami :
---------------------------------------------------------------------------
1. N a m a :
Pangkat/Gol.Ruang :
N I P :
J a b a t a n :
2. N a m a :
Pangkat/Gol.Ruang :
N I P :
J a b a t a n :
------ Telah memeriksa/mendengarkan keterangan dari seseorang yang mengaku bernama :
------------------------------------------------------------------------------------------------
N a m a :
Tempat/ Tgl Lahir :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :
------------Ia diminta / didengarkan keterangannya berdasarkan surat panggilan dinas Kepala
XXXXXXXXXXX Kabupaten Pati pada tanggal XXXX 2022 Nomor : XXXXX dan kepadanya
diberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Tanya : Apakah Saudara / Saudari tahu maksud dan tujuan dipanggil kesini ?
Jawab :
Tanya : Apakah Saudara / Saudari dalam keadaan sehat dan bersedia diminta keterangan ?
Jawab :
Tanya : Beragama apakah Saudara / Saudari ?
Jawab :
Tanya :Kapan Saudara / Saudari menikah, dan dengan siapa ?
Jawab :
 Dilanjutkan dengan pertanyaan seputar latar belakang pernikahan, kondisi keluarga dan anak,
awal mula permasalahan, dan penjelasan bahwa memang jalan satu-satunya adalah perpisahan.
Tanya :Apakah ada hal lain yang akan disampaikan ?
Jawab :
Tanya Apakah Saudara / Saudari bersedia jika sewaktu-waktu dipanggil untuk diminta keterangan
lagi ?
Jawab :
---------Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan selesai kemudian dibacakan ulang kepada yang
bersangkutan serta diakui kebenarannya ia membubuhkan tanda
tangannya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Yang Memberi Keterangan
Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/Termohon
...................................................
NIP.
----------Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dengan mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian kami tutup dan tanda tangan hari dan
tanggal tersebut di atas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pati.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yang Meminta Keterangan :
2 1.
.................................................... ..............................................
NIP. NIP.
LAMPIRAN VI
Pati, ………………………………..
Kepada :
Yth. BUPATI PATI
Lewat Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati
di –
P A T I
LAPORAN PELAKSANAAN PERCERAIAN
1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Satuan Organisasi :
f. Agama :
g. Alamat :
dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Pati
Nomor .............................tanggal ............................ tentang Pemberian Izin Perceraian dan
surat cerai / akta perceraian dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri ...........................
Nomor..................................tanggal .......................... saya telah melakukan perceraian
dengan istri/suami saya:
a. Nama :
b. NIP/Nomor Identitas :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Satuan Organisasi :
f. Agama :
g. Tanggal perkawinan :
h. Alamat :
2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / Akta perceraian dalam rangkap ............
(................).
3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
( ..........................................)
NIP. .

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf

panduan-permohonan-tuntutan
 panduan-permohonan-tuntutan panduan-permohonan-tuntutan
panduan-permohonan-tuntutanZamree Zakaria
 
persyaratan_dafduk.pdf
persyaratan_dafduk.pdfpersyaratan_dafduk.pdf
persyaratan_dafduk.pdfDedeMedda
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanAntonius Psb
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanTeddy Mulyana
 
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfSPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfAnazVanPersie
 
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptxevanyt599
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanPutri Marlina
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfPebriyana3
 
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bFormulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bhelmut simamora
 

Semelhante a SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf (20)

Materi_Pensiun.ppt
Materi_Pensiun.pptMateri_Pensiun.ppt
Materi_Pensiun.ppt
 
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdfDOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
DOK ISIAN KUALIFIKASI.pdf
 
Undangan bitung
Undangan bitungUndangan bitung
Undangan bitung
 
panduan-permohonan-tuntutan
 panduan-permohonan-tuntutan panduan-permohonan-tuntutan
panduan-permohonan-tuntutan
 
persyaratan_dafduk.pdf
persyaratan_dafduk.pdfpersyaratan_dafduk.pdf
persyaratan_dafduk.pdf
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
 
Isian gt
Isian gtIsian gt
Isian gt
 
Hukum yayasan
Hukum yayasanHukum yayasan
Hukum yayasan
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
 
Kwu
KwuKwu
Kwu
 
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdfSPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
 
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
1587523387818_1587523332417_0_materi geogle class room.pptx
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
kualifikasi.pdf
kualifikasi.pdfkualifikasi.pdf
kualifikasi.pdf
 
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model bFormulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
Formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) model b
 

Último

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Último (11)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf

  • 1. Pati, 31 Mei 2022 Nomor : 800/1931 Kepada : Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah Lampiran : 1 (satu) berkas se- Kabupaten Pati Perihal : Proses dan Persyaratan Pengajuan di- Izin Percearaian ASN PATI Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya proses penerbitan Izin Perceraian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut : 1. ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang Berwenang; 2. Bagi ASN dalam keadaan sebagai Penggugat Permohonan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang di awali dengan permohonan Izin Perceraian dari ASN yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung; 3. Bagi ASN dalam keadaan sebagai Tergugat Permohonan Surat Keterangan dari Pejabat yang Berwenang di awali dengan laporan digugat cerai oleh pasangan ASN yang bersangkutan, yang gugatan perceraiannya telah didaftarkan di Pengadilan kepada Pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung; 4. Atasan langsug menindaklanjuti permohonan atau laporan yang telah disampaikan dengan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi/pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) untuk kemudian diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi pada lingkup Unit Kerja tersebut namun apabila tidak ada dapat diteruskan ke BKPP Kabupaten Pati; 5. Proses Mediasi/pembinaan bagi ASN dalam keadaan sebagai penggugat dimaksimalkan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setiap jenjangnya, jumlah pemanggilan terhadap kedua belah pihak dianjurkan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali; 6. Proses Mediasi/Pembinaan bagi ASN dalam keadaan sebagai tergugat hanya dilakukan 1 (satu) kali pada setiap jenjang dan diproses dengan segera; PEMERINTAH KABUPATEN PATI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jalan Kol. Sugiyono No. 8 Pati Kode Pos : 59112 Telepon : (0295) 384182, 382206 e-mail : info.bkpp@patikab.go.id Faksimile : (0295) 384182 website : www.bkpp.patikab.go.id
  • 2. 7. Permohonan Izin Perceraian bagi ASN pada posisi sebagai Penggugat ditolak apabila bertentangan dengan Ajaran/Peraturan Agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 8. Setiap ASN yang telah selesai secara sah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan wajib melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang melalui BKPP Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) bulan setelah perceraian terjadi disertai dengan Akta Perceraian; 9. Untuk informasi yang lebih detail dapat berkonsultasi langsung di BKPP Kabupaten Pati melalui Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin melakukan Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang : 1. ASN yang mengajukan Permohonan Izin Perceraian (Penggugat) : a.) Permohonan Izin Perceraian dari ybs kepada Pimpinan Unit Kerja melalui atasan langsung Lampiran I b.) Fcp Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Buku Nikah dari KUA c.) Fcp Kartu Keluarga d.) Fcp KTP Kedua belah pihak e.) Fcp Akta Kelahiran Anak (apabila ada) f.) Fcp SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan terakhir g.) Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat (Lampiran III) h.) Surat Pernyataan Pembagian Gaji bagi ASN pria yang penyebab perceraiannya disebabkan perselisihan keduanya/ keinginan ASN pria tersebut. (Lampiran IV) i.) Surat Panggilan Pembinaan/Mediasi, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (Lampiran V) dan Daftar Hadir Mediasi/Pembinaan 2. ASN yang melaporkan Gugatan Perceraian oleh Pasangannya (Tergugat) a.) Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian. (Lampiran II) b.) Fcp Relaas/Panggilan untuk menghadiri sidang dari Pengadilan c.) Fcp Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Buku Nikah dari KUA d.) Fcp Kartu Keluarga e.) Fcp KTP Kedua belah pihak f.) Fcp Akta Kelahiran Anak (apabila ada) g.) Fcp SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan terakhir i.) Surat Panggilan Pembinaan/Mediasi, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (Lampiran V) dan Daftar Hadir Mediasi/Pembinaan
  • 3. Semua berkas dikumpulkan rangkap 1 (satu) dan tidak perlu dilegalisir. Demikian untuk menjadikan maklum. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI MUH SAIFUL IKMAL, S.STP.,M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19820717 200112 1 002
  • 4. LAMPIRAN I Pati, ……………………………….. Kepada : Yth. (Kepala PD) melalui Atasan Langsung di – P A T I SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN 1. Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Tempat/Tgl. Lahir : g. Agama : h. Alamat : Dengan ini mengajukan permintaan agar supaya dizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri/suami saya : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Tempat/Tgl. Lahir : f. Agama : g. Alamat : 2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah : a. .......................................................................................................................................... b. .......................................................................................................................................... c. dst. 3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : a. .......................................................................................................................................... b. .......................................................................................................................................... c. dst. 4. Demikianlah surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang mengajukan permohonan, ( ..........................................) NIP. .
  • 5. LAMPIRAN II Pati, 2022 Nomor : 800/ Kepada : Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah Lampiran : 1 (satu) berkas melalui atasn langsung Perihal : Proses dan Persyaratan Pengajuan di- Izin Percearaian ASN PATI SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN 1. Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas *-1 : c. Pangkat/golongan ruang *-3 : d. Jabatan/pekerjaan *-3 : e. Satuan Organisasi : f. Tanggal Lahir : g. Agama/Kepeccayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : h. A l a m a t : memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri *-2 saya : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas *-1 : c. Pangkat/golongan ruang *-3 : d. Jabatan/pekerjaan *-3 : e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : f. A l a m a t : 2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : a. Surat gugatan perceraian b. ........ c. dan seterusnya. 3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. Yang melaporkan, ................................... NIP/Nomor Identitas
  • 6. LAMPIRAN III KOP DESA/KELURAHAN SURAT PERNYATAAN Nomor :…………………………… Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah ……………. menyatakan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Tempat/ Tanggal Lahir : Agama : Alamat : Adalah suami/ istri sah dari: Nama : Tempat/ Tanggal Lahir : Pekerjaan : Agama : Alamat : Menyatakan antara keduanya : 1. Xx 2. Xx 3. Xx 4. Xx Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya. Pati, MENGETAHUI : CAMAT…….. KEPALA DESA/LURAH……… NAMA NAMA NIP
  • 7. LAMPIRAN IV SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : N I P : Pangkat/ Gol.ruang : J a b a t a n : Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan cara potong gaji yang dilaksanakan oleh juru bayar (bendahara gaji) dengan atau tanpa pemberian kuasa, yaitu sebagai berikut : 1. Sepertiga gaji untuk saya 2. Sepertiga gaji untuk bekas istri 3. Sepertiga gaji untuk anak-anak Dan apabila bekas isteri saya menikah lagi maka haknya atas bagian gaji menjadi terhapus terhitung mulai ia menikah lagi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pati, 2022 Mengetahui, Yang Membuat Pernyataan Atasan Langsung .............................................. ............................................. NIP. NIP.  Catatan : Jumlah pembagian menyesuaikan apabila ada anak atau tidak yang ditanggung Materai Rp.10.000,
  • 8. LAMPIRAN V KOP DINAS BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN Nomor : 800/ / C/ VI/ 2022 ----------Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, kami : --------------------------------------------------------------------------- 1. N a m a : Pangkat/Gol.Ruang : N I P : J a b a t a n : 2. N a m a : Pangkat/Gol.Ruang : N I P : J a b a t a n : ------ Telah memeriksa/mendengarkan keterangan dari seseorang yang mengaku bernama : ------------------------------------------------------------------------------------------------ N a m a : Tempat/ Tgl Lahir : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : ------------Ia diminta / didengarkan keterangannya berdasarkan surat panggilan dinas Kepala XXXXXXXXXXX Kabupaten Pati pada tanggal XXXX 2022 Nomor : XXXXX dan kepadanya diberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Tanya : Apakah Saudara / Saudari tahu maksud dan tujuan dipanggil kesini ? Jawab : Tanya : Apakah Saudara / Saudari dalam keadaan sehat dan bersedia diminta keterangan ? Jawab : Tanya : Beragama apakah Saudara / Saudari ?
  • 9. Jawab : Tanya :Kapan Saudara / Saudari menikah, dan dengan siapa ? Jawab :  Dilanjutkan dengan pertanyaan seputar latar belakang pernikahan, kondisi keluarga dan anak, awal mula permasalahan, dan penjelasan bahwa memang jalan satu-satunya adalah perpisahan. Tanya :Apakah ada hal lain yang akan disampaikan ? Jawab : Tanya Apakah Saudara / Saudari bersedia jika sewaktu-waktu dipanggil untuk diminta keterangan lagi ? Jawab : ---------Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan selesai kemudian dibacakan ulang kepada yang bersangkutan serta diakui kebenarannya ia membubuhkan tanda tangannya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Yang Memberi Keterangan Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/Termohon ................................................... NIP. ----------Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian kami tutup dan tanda tangan hari dan tanggal tersebut di atas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yang Meminta Keterangan : 2 1. .................................................... .............................................. NIP. NIP.
  • 10. LAMPIRAN VI Pati, ……………………………….. Kepada : Yth. BUPATI PATI Lewat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati di – P A T I LAPORAN PELAKSANAAN PERCERAIAN 1. Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Agama : g. Alamat : dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor .............................tanggal ............................ tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai / akta perceraian dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri ........................... Nomor..................................tanggal .......................... saya telah melakukan perceraian dengan istri/suami saya: a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas : c. Pangkat/Gol. Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Agama : g. Tanggal perkawinan : h. Alamat : 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / Akta perceraian dalam rangkap ............ (................). 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, ( ..........................................) NIP. .