1. ANGGARAN DASAR
Asosiasi Pendeta Indonesia
(Indonesian Pastors Asosiation)
PEMBUKAAN
Organisasi ini Asosiasi Pendeta Indonesia yang dideklarasikan di Krida Bhakti Sekretariat
Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2002, adalah perhimpunan para pendeta dan Hamba
Tuhan dari berbagai denominasi, secara bersama-sama dan sehati, merindukan adanya
persatuan murid-murid Tuhan serta para Pelayan Tuhan, seperti yang didoakan Tuhan Yesus
dalam Injil Yohanes 17:20-23. Dan berjuang demi pembangunan Tubuh Kristus. Karena itu
Asosiasi Pendeta Indonesia bertekad membebaskan diri dari dogma dan liturgie gereja ataupun
segala tradisi yang seringkali menjadi sekat bagi kemajuan dan pertumbuhan pembangunan
tubuh Kristus.
Asosiasi Pendeta Indonesia (API) merupakan media pelayanan bersama dalam mengemban
misi sejarah, dan saling membantu dalam berkarya nyata membangun Tubuh Kristus serta
kontribusi bagi tegaknya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Bahkan membantu mengupayakan dan mendoakan kesejahteraan bangsa tanah
air tercinta, dimana Tuhan telah menempatkan kita, sesuai dengan Firman Tuhan dalam
Yeremia 29 : 7. Sebagai wujud dari pelaksanaan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama
seperti yang diperintahkan Tuhan.
Menyadari bahwa Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan
maupun untuk memperbaiki kelakuan (2 Timotius 3 : 16); dan bahwa Injil adalah kekuatan
Allah untuk menyelamatkan orang yang mau percaya, (Roma 1 : 16) serta mengingat akan
keadaan yang makin sulit di akhir zaman seperti yang dinyatakan Firman Tuhan dalam Matius
24 : 3-28; dan 2 Timotius 3 : 1-9, maka Asosiasi Pendeta Indonesia bertekad menyatakan suara
kenabian sesuai dengan Firman Tuhan untuk diberitakan.
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Organisasi ini bernama ASOSIASI PENDETA INDONESIA, disingkat API, merupakan organisasi
Kemasyarakatan dan Keagamaan dari para Pendeta, Pemberita Injil, Pimpinan dan pekerjapekerja Kristen. Dewan Pimpinan Pusat API berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia,
Jakarta dan akan membuka Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Provinsi, Dewan Pimpinan
Cabang di seluruh Kota ataupun Kabupaten di Indonesia, serta perwakilan di Negara-negara
sahabat, dimanapun yang memungkinkan.
Pasal 2
Asosiasi Pendeta Indonesia telah dideklarasikan di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara
Republik Indonesia Jakarta, pada tanggal tigapuluh satu Oktober dua ribu dua (31 - 10 - 2002),
didirikan untuk Waktu yang tidak ditentukan.

2. BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN ORGANISASI
Pasal 3
Asosiasi Pendeta Indonesia dalam berkiprah di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara berazaskan PANCASILA, dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 4
Asosiasi Pendeta Indonesia didirikan untuk menjadi wadah para Pendeta Kristen Indonesia
dalam membangun Tubuh Kristus, menyampaikan Suara Kenabian, sebagai berkat bagi bangsa
dan Negara Indonesia dengan cara :
4.1.
Asosasi Pendeta Indonesia menjadi wadah para pribadi Pendeta Kristen Indonesia tanpa
membedakan dogma dan denominasi Gereja, menjadi jembatan persatuan umat
berdasarkan Injil sebagaimana dinyatakan Alkitab.
4.2.
Asosiasi Pendeta Indonesia menjadi wahana dalam meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan para Pendeta Kristen Indonesia, agar dapat melayani baik bagi umat
maupun dalam memberikan sumbangan nyata bagi terwujudnya masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur, yang menjamin kebebasan beribadah bagi setiap penduduk
Indonesia.
4.3.
Asosiasi Pendeta Indonesia berusaha mewujudkan kerukunan internal umat Kristen dan
kerukunan antar umat beragama melalui kerjasama dan dialog yang sehat dan
berhikmat, membangun kerjasama umat beragama dengan Penduduk Indonesia.
Pasal 5
Untuk maksud dan tujuan organisasi, maka Asosiasi Pendeta Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama pihak lain berusaha mengupayakan :
5.1.
Pendidikan, baik formal maupun non-formal, pelatihan dan peningkatan ketrampilan
bagi para Pendeta dan keluarganya, serta masyarakat umumnya.
5.2.
Pelayanan Sosial, baik penanggulangan bencana, advokasi maupun arbitrasi untuk
gereja dan masyarakat dalam menghadapi kesulitan masyarakat.
5.3.
Pelayanan Kesehatan, memperhatikan kesehatan para Pendeta dan keluarga baik
secara langsung ataupun melalui asuransi kesehatan. Bahkan jika memungkinkan akan
mengusahakan pelayanan kesejahteraan bagi keluarga para Pendeta, umat ataupun
masyarakat.
Pasal 6
Untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu adanya sosialisasi dan publikasi. Dan untuk
hal yang dimaksud Asosiasi memberi wewenang pada Pengurus untuk :
6.1.
Melakukan Upaya penerbitan, baik berupa majalah, tabloid, ataupun brosur sebagai
media informasi internal maupun eksternal (masyarakat). Termasuk di dalamnya
melakukan siar tentang maksud dan tujuan API kepada seluruh anggota dan
masyarakat.
6.2.
Melakukan Publikasi lisan maupun tulisan melalui berbagai media massa yang
memungkinkan.

3. 6.3.
Terus menyampaikan Suara kenabian. Baik secara langsung maupun lewat media,
termasuk radio dan TV.
BAB III
KEKAYAAN DAN KEUANGAN
Pasal 7
Keuangan organisasi ini dikelola oleh Bendahara dengan memperhatikan :
7.1.
Keterbukaan, Bendahara akan memberikan Laporan Keuangan terbuka sesuai prosedur
akuntansi yang umum di bawah Auditing Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat
organisasi.
7.2.
Auditing, ditetapkan Dewan Pengurus sesuai tingkat organisasi dengan menunjuk
Pengawas Keuangan yang cakap. Laporan Keuangan organisasi harus disahkan dalam
Dewan Pengurus sesuai tingkat organisasi.
Pasal 8
Untuk membiayai organisasi, sumber keuangan dan kekayaan terdiri dari :
8.1.
SUMBANGAN ANGGOTA. Terdiri dari iuran wajib dan sumbangan sukarela.
8.2.
HIBAH. Misalnya dari para Pendiri, Pengurus atau pihak lain yang tidak mengikat.
8.3.
USAHA-USAHA. Merupakan usaha yang sah dan tidak melanggar hukum, baik hukum
moral, Agama maupun Negara.
8.4.
SUMBANGAN. dalam bentuk apapun dari pihak lain yang tidak mengikat.
BAB IV
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Keanggotaan organisasi ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :
9.1.
ANGGOTA PASIF. Mereka adalah semua Pendeta di Indonesia. Karena mereka wajib
dibela, dilindungi dan dibantu dalam segala kesulitan mereka. Apabila hal itu terkait
dengan persoalan hukum, maka yang bersangkutan diharapkan bisa mengajukan
permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang di daerahnya.
9.2.
ANGGOTA AKTIF. Semua Pendeta Indonesia yang secara lisan maupun tertulis
menyatakan diri menjadi anggota Organisasi ini dan mendapat Kartu Tanda Anggota,
dan memiliki kesadaran membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan oleh
organisasi
Pasal 10
Anggota pasif tidak diperlukan penjelasan, sedangkan anggota aktif terdiri dari :
10.1. ANGGOTA BIASA.
10.1.1 Yaitu para Pendeta Kristen Indonesia yang memiliki Surat Kredensi, atau Surat
Pengangkatan dari Sinode Gereja yang dilayani, serta siap aktif membantu
melayani agar visi dan misi API dapat terlaksana.

4. 10.2.
10.1.2 Para Pendeta Pembantu, Pendeta Muda Kristen Indonesia yang memiliki surat
Kredensi, atau surat pengangkatan dari Sinode Gereja yang dilayaninya, serta
siap melayani agar visi dan misi API dapat terlaksana.
10.1.3 Para Evangelis, Penginjil yang bergabung dalam naungan sinode-sinode Gereja
Kristen di Indonesia, dan siap membantu melayani agar visi dan misi API dapat
terlaksana.
ANGGOTA KEHORMATAN.
Yaitu para tokoh masyarakat Kristiani, atau Gereja, baik Pendeta, maupun bukan
Pendeta tetapi berminat membantu kemajuan API, dan bersedia duduk dalam Dewan
Penasehat atau Lembaga yang menjadi bagian dari API.
Pasal 11
Keanggotaan aktif seseorang dalam API berakhir apabila :
11.1. Yang bersangkutan meninggal dunia.
11.2. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri secara tertulis.
11.3. Yang bersangkutan diberhentikan karena melakukan pelanggaran moral dan Hukum
Negara. Mereka yang diberhentikan dapat direhabilitasi kembali, melalui keputusan
Pengurus sesuai tingkat organisasi yang disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 12
Hak Anggota organisasi ini adalah :
12.1. Anggota Pasif, semua Pendeta Kristen Indonesia sebagai anggota pasif berhak
mendapatkan pelayanan dan pembelaan hukum, advokasi dan arbitrase apabila
menghadapi masalah pelayanan; (Dalam hal yang berkaitan dengan hukum, diharapkan
yang terkait memberikan permohonan tertulis kepada DPC di daerahnya, dan jika
ternyata DPC tidak mampu menyelesaikan maka DPC meneruskan permasalahan itu ke
jajaran yang lebih di atasnya). Apabila organisasi mampu, anggota pasif wajib dibantu
dalam menghadapi kesulitan social ekonomi/lainnya.
12.2 Anggota aktif, selain hak anggota pasif, berhak dipilih dan memilih pengurus.
12.3. Anggota Kehormatan, dapat dipilih menjadi Penasehat organisasi dan berhak memberi
nasehat kepada Pengurus sesuai tingkat organisasinya.
Pasal 13
Kewajiban anggota aktif organisasi ini adalah :
13.1. Mentaati ketetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta
menghormati keputusan organisasi.
13.2. Memajukan organisasi dan menjaga nama baik organisasi.
13.3. Membayar iuran organisasi yang ditetapkan.
13.4. Menyampaikan kritik, saran melalui prosedur organisasi, secara tertulis kepada
Sekretaris organisasi atau lisan kepada Pengurus Organisasi.
BAB V
PENGURUS TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 14

5. Asosiasi Pendeta Indonesia dipimpin oleh satu sistem kepengurusan yang terdiri dari :
14.1. Dewan Pimpinan Pusat, untuk memimpin organisasi secara nasional.
14.2. Dewan Pimpinan Daerah, untuk memimpin organisasi di sebuah Propinsi Indonesia.
14.3. Dewan Pimpinan Cabang, untuk memimpin organisasi di Kota/Kabupaten Indonesia.
14.4. Dewan Pimpinan Kecamatan, untuk kecamatan yang memungkinkan.
14.5. Perwakilan, untuk memimpin Perwakilan di sebuah Negara sahabat.
Pasal 15
Dewan Pimpinan Pusat Organisasi ini terdiri dari :
15.1. Dewan Pembina, badan tertinggi organisasi yang terdiri dari Para Pendiri dan Ketua
Penasehat dan Mantan Ketua Umum dengan bertugas menjaga perkembangan
organisasi sesuai dengan Visi-Misi para Pendiri, karenanya berhak menegur,
membekukan Dewan Pimpinan Pusat atau memberikan saran kepada Dewan Pimpinan
Pusat tanpa diminta, apabila terjadi pelanggaran moral, etika organisasi yang
membahayakan Visi-Misi organisasi.
15.1.1 Dalam hal terjadi pembekuan Dewan Pimpinan Pusat oleh Dewan Pembina,
maka Dewan Pimpinan Pusat berhak mendapat kesempatan pembelaan diri
dalam rapat Dewan Pembina selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
pembekuan itu.
15.1.2 Apabila pembelaan dianggap cukup dan dapat diterima, maka Dewan Pembina
segera mencabut pembekuan itu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat diterima.
15.1.3 Apabila pembelaan Dewan Pimpinan Pusat ditolak, maka Dewan Pembina harus
memanggil Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah klarifikasi dan memberi bahan kongres kepada Dewan Pimpinan Pusat
serta Dewan Pimpinan Daerah, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sebelum kongres.
15.2. Dewan Penasehat, merupakan lembaga tinggi organisasi yang berhak memberi
nasehat dan saran kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pembina, diminta atau
tidak diminta untuk kemajuan organisasi.
15.3. Dewan Pimpinan Pusat, adalah badan tertinggi Organisasi yang menjalankan kuasa
kongres sehari-hari sebagai mandataris, memimpin seluruh kegiatan organisasi di
seluruh wilayah Indonesia, membuat dan mengevaluasi program kerja, mengesahkan
dan melantik Dewan Pimpinan Daerah, membina, menegur dan menindak pengurus
yang bertindak melanggar etika-moral atau kegiatan yang membahayakan organisasi.
Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas :
15.3.1 Ketua Umum, dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
15.3.2 Sekretaris Jenderal, dan beberapa Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat.
15.3.3 Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat.
15.3.4 Kepala Bidang Pelayanan, sesuai kebutuhan Dewan Pimpinan Pusat.
15.3.5 Auditor, untuk pengawasan keuangan organisasi.
15.3.6 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bersama-sama atau menunjuk pihak lain
mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan.

6. Pasal 16
Sesuai tingkatnya, maka Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan
Kecamatan dan Perwakilan mempunyai struktur pengurus sesuai tingkatnya, wewenang sesuai
tingkatnya, dan terdiri :
16.1 Dewan Penasehat DPD, DPC, DPK dan Perwakilan. (Akan dijelaskan di Anggaran Rumah
Tangga).
16.2 Dewan Pimpinan Daerah, Cabang terdiri dari :
16.2.1 Ketua, dan beberapa wakil Ketua sesuai kebutuhan organisasi.
16.2.2 Sekretaris, dan beberapa wakil sekretaris sesuai kebutuhan organisasi.
16.2.3 Bendahara, dan beberapa wakil bendahara sesuai kebutuhan organisasi.
16.2.4 Bidang-Bidang sesuai kebutuhan untuk daerah masing-masing.
16.2.5 Auditor, sesuai tingkat organisasi untuk Pengawasan bidang keuangan.
16.2.6 Untuk Kecamatan dan Perwakilan di Luar Negari akan dijelaskan di Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 17
Masa Kepengurusan Organisasi ditetapkan sebagai berikut :
17.1 Dewan Pembina, anggota Dewan pembina adalah pendiri dan Wakil Dewan Pimpinan
Pusat yang bukan pendiri. Masa keanggotaan Dewan Pembina berakhir apabila :
17.1.1 Anggota Pendiri meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan
karena perbuatan melanggar hukum moral/Negara yang merugikan nama baik
Organisasi. Setiap anggota Dewan Pembina yang diberhentikan berhak membela
diri untuk rehabilitasi.
17.1.2 Anggota Dewan Pembina bukan Pendiri, tetapi mantan Ketua Umum, berakhir
sesuai masa jabatannya.
17.2 Dewan Pimpinan Pusat dipilih dalam kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
termasuk Dewan Penasehat yang dapat dipilih kembali oleh kongres.
17.3 Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat Daerah dipilih dalam konferensi Daerah
Propinsi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
17.4 Dewan Pimpinan Cabang dan Penasehat Cabang dipilih dalam konferensi Cabang untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
17.5 Dewan Pimpinan Kecamatan dan Penasehat Kecamatan dipilih dalam Rapat Perwakilan
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
17.6 Ketua Dewan Pembina, Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan
Ketua Dewan Penasehat Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Penasehat
Cabang dan Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan dan Ketua Penasehat Kecamatan dapat
dipilih kembali, kecuali Ketua Umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali.
BAB VI
RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT
Pasal 18
Kedaulatan tertinggi Organisasi terletak di tangan anggota. Diatur sebagai berikut :
18.1 Kongres, rapat tertinggi Organisasi yang menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan susunan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia.
18.2 Kongres Luar Biasa, setara kongres untuk memutuskan hal mendesak dan sangat
penting diluar jadwal kongres regular.

7. 18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
Rapat Kerja Nasional, rapat Dewan Pimpinan Pusat diperluas dengan Dewan Pimpinan
Daerah dan Cabang diantara dua Kongres untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan
Nasional Dewan Pimpinan Pusat.
Rapat Dewan Harian dan Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
Konferensi Daerah untuk Propinsi yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah
Propinsi tersebut.
Konferensi Cabang, untuk menetapkan susunan Dewan Pimpinan Cabang di
Kota/Kabupaten dalam Propinsi.
Rapat Pleno Kecamatan, Untuk menetapkan dan menyusun Pengurus API Kecamatan.
Rapat Perwakilan, untuk menyusun Pengurus Perwakilan di negeri sahabat.
Pasal 19
Keputusan Rapat Organisasi haruslah :
19.1 Tidak bertentangan dengan Alkitab sebagai sumber tertinggi Organisasi.
19.2 Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang
berlaku.
19.3 Tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa.
19.4 Tidak bertentangan dengan visi dan misi Organisasi.
BAB VII
PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN PERALIHAN
Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan :
20.1 Dalam Kongres Organisasi tiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali visi-misi yang tersirat
dalam pembukaan yang dilindungi pasal 19 Anggaran Dasar ini dan dijaga oleh Dewan
Pembina yang diberi kuasa untuk itu.
20.2 Dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk Perubahan Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga 18 dan 20 Anggaran Dasar ini.
20.3 Quarom Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus memenuhi
syarat dalam pasal 21 Anggaran Dasar ini.
Pasal 21
Penyelesaian persoalan antar sesama :
Apabila terjadi sengketa antara sesama anggota Asosiasi Pendeta Indonesia, terutama
menyangkut hal-hal pelayanan , organisasi ataupun menyangkut benda/ aset gereja, tidak akan
membawa/menyelesaikan melalui pengadilan. Tetapi mengkonsultasikan ke DPC, DPD, bahkan
DPP. Jika dianggap perlu karena menyangkut hukum, maka menyerahkan persoalannya ke
lembaga arbitrase, sesuai dengan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative
penyelesaian sengketa.
Pasal 22
Pembubaran Organisasi dapat dilakukan melalui keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa
yang khusus diadakan untuk itu dan memenuhi ketentuan pasal 18, 19, 20 dan 21 Anggaran
Dasar.

8. Pasal 23
Apabila Organisasi dibubarkan atau mengundurkan diri, maka segala aset dan kekayaan
Organisasi akan dihibahkan kepada Organisasi setujuan, baik Organisasi pendeta atau
penginjilan lain untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penunjukan penghibahan itu akan
ditetapkan dalam satu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat secara tertulis.
Pasal 24
PENUTUP
Segala sesuatu yang berkaitan dengan API, yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga yang diamanatkan kepada Dewan Pimpinan
Pusat. Sedangkan untuk hal-hal mendesak atau diperlukan, atau mengenai hal-hal yang belum
diatur dalam AD/ART maka Dewan Pimpinan Pusat demi kepentingan API bisa mengeluarkan
Surat Keputusan sampai hal tersebut diatur dalam kongres berikutnya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENDETA INDONESIA
(Indonesian Pastors Association)
Untuk melaksanakan Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Pendeta Indonesia (API), maka Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) API sesuai pasal 23 menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga
(ART) untuk menetapkan visi-misi, prosedur Organisasi dan mengatur mekanisme Organisasi
lain bagi tercapainya maksud dan tujuan Organisasi sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM ORGANISASI
Pasal 1
NAMA TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
Organisasi ini bernama ASOSIASI PENDETA INDONESIA, disingkat API. Dewan Pimpinan Pusat
berkedudukan di Jakarta, Ibukota Indonesia. Dideklarasikan di Gedung Krida Bhakti
Sekretaritat Negara Republik Indonesia Jakarta pada tanggal tigapuluh satu Oktober duaribu
dua ( 31 - 10 - 2002 ). Sedangkan Dewan Pimpinan Daerah diharapkan berkedudukan di
Ibukota Provinsi demikian halnya Dewan Pimpinan Cabang, berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

9. Pasal 2
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN ORGANISASI
2.1
2.2
2.3
API berazaskan PANCASILA sebagai dasar kehidupan Organisasi dalam membangun
kesaksian Injil Kerajaan untuk memperkuat persatuan kesejahteraan bangsa Indonesia
yang Bhineka Tunggal Ika.
Maksud dan Tujuan API adalah memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan
Injil Kerajaan Allah bagi bangsa Indonesia dengan menyampaikan suara kenabian para
hamba Tuhan kepada Pemimpin bangsa, menjadi berkat dan terang bagi Indonesia.
Untuk itu, Organisasi ini menjadi wadah para hamba Tuhan, Pendeta, Penginjil, dan
umat Kristen tanpa membedakan dogma atau theologia; Mewujudkan kerukunan umat
beragama dan bangsa berdasarkan Injil Kerajaan Allah dan menciptakan dialog sehat
antar umat beragama berdasarkan kebenaran, kejujuran dan kasih.
Pasal 3
LAMBANG, LOGO DAN ATRIBUT ORGANISASI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
LAMBANG ORGANISASI, organisasi ini memiliki lambang buku terbuka dengan nyala
api diatasnya serta latar belakang peta global dunia, artinya :
BUKU TERBUKA berwarna kuning emas, Lambang Alkitab - Firman Allah - yaitu Kitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menjadi dasar Iman Kristen dalam segala
kegiatan dan pelayanannya - artinya, Organisasi ini mendasarkan diri kepada kebenaran
Alkitab, Firman Tuhan (Yohanes 17:17).
API MENYALA berwarna merah, Lambang Api Roh Kudus yang menyertai Alkitab
Firman Tuhan dan sekaligus bermakna kehidupan para hamba Tuhan yang dipimpin
Roh Kudus yang menjadi terang dunia (Mazmur 119:105, Matius 5:14-16).
BULATAN BUMI berwarna putih bergaris hitam, latar belakang lambang adalah
sasaran kesaksian Organisasi ini, khususnya Indonesia dan dunia umumnya, artinya,
Organisasi ini tidak bersifat inklusif dan sektarian, tetapi menyampaikan terang dan
kesaksiannya kepada dunia secara lembut dan penuh kasih, siap sedia setiap saat
mempertanggung-jawabkan kesaksian kepada dunia.
LOGO, Organisasi adalah sama dengan lambang Organisasi yang tercetak pada kertas
surat, tanda anggota, lencana Organisasi.
ATRIBUT ORGANISASI, selain lambang dan logo, maka Organisasi memiliki Mars dan
Hymne Asosiasi Pendeta Indonesia.
BAB II
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
KEANGGOTAAN ORGANISASI
Keanggotaan Organisasi ini dibagi menjadi :
4.1
Anggota Pasif, semua Pendeta atau penginjil di Indonesia tanpa membedakan
perbedaan denominasi dan dogma adalah anggota Organisasi ini.
4.2
Anggota Aktif, yaitu semua Pendeta dan Penginjil yang menyatakan dirinya sebagai
anggota dengan mengisi pernyataan keanggotaan secara tertulis. Anggota Aktif, dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok dengan pelayanan berbeda yaitu :

10. 4.2.1
4.3.
Pengurus, terdiri dari para Pendeta yang telah mendapat pengurapan atau
kredensi dari denominasi masing-masing untuk memimpin Organisasi sebagai
Pengurus. Bisa juga dibantu oleh para Pendeta Muda yang belum mendapat
pengurapan
atau
kredensi
dari
denominasinya,
dan/atau
para
penginjil/Evangelis dan para Penatua Jemaat yang ingin melayani bersama
Organisasi ini, terutama untuk duduk dalam kepengurusan sebagai para wakil
Ketua, Sekretaris dan atau wakil Sekretaris dan Pimpinan bidang pelayanan
yang diperlukan.
4.2.2 Anggota Biasa. Para Pendeta ataupun para Hamba Tuhan, yang aktif membantu
perkembangan API, tetapi yang dengan alasan tertentu tidak bersedia menjadi
salah seorang Pengurus, walaupun telah menyatakan diri, baik lisan maupun
tulisan, menjadi anggota API.
Anggota Kehormatan, yaitu tokoh masyarakat yang peduli pada pelayanan Injil dan
kemajuan Organisasi dan pantas diminta menjadi Penasehat Organisasi di semua tingkat
Organisasi.
Pasal 5
HAK-HAK ANGGOTA ORGANISASI
Tiap anggota Organisasi memiliki hak-hak sebagai berikut :
5.1
Hak anggota pasif Organisasi, yaitu :
5.1.1 Mendapat layanan perlindungan dan pembelaan Organisasi dalam pelayanan
tugasnya, termasuk pelayanan hukum/advokasi.
5.1.2 Mendapat kesempatan untuk menikmati fasilitas sosial dan bantuan sosial yang
dapat diupayakan Organisasi tanpa diskriminasi.
5.2
Hak Anggota Aktif, yaitu :
5.2.1 Semua hak anggota pasif Organisasi.
5.2.2 Hak dipilih dan memilih sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Organisasi di semua tingkat Organisasi.
Pasal 6
KEWAJIBAN ANGGOTA ORGANISASI
Tiap anggota aktif Organisasi memiliki kewajiban :
6.1
Membayar iuran Organisasi
6.2
Mengikuti rapat dan kegiatan Organisasi sesuai tingkatnya.
6.3
Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Organisasi,
menjaga nama baik Organisasi.
Pasal 7
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN ORGANISASI
Keanggotaan aktif Organisasi seseorang berakhir apabila :
7.1
Meninggal dunia.
7.2
Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.

11. 7.3
Diberhentikan oleh Pengurus Organisasi sesuai tingkatnya karena pelanggaran hukum
atau tindakan moral yang merugikan Organisasi, untuk itu anggota yang bersangkutan
berhak membela diri dalam rapat yang diadakan untuk itu serta rehabilitasinya.
Pasal 8
DISIPLIN ORGANISASI
Untuk tegaknya kredibelitas organisasi, maka API merasa perl;u memasang rambu bagi diri
sendiri, untuk ditaati oleh anggotanya. Tentu saja hal itu mengacu pada hukum moral yang
tertera dalam Alkitab, seperti yang dilaksanakan Tuhan Yesus sendiri.
8.1
Jadi tindakan disiplin Organisasi bisa berlaku bagi perorangan dan atau badan kolektif
organisasi. Atas dasar itu maka :
8.1.1 Dewan Pembina berhak memberikan sanksi kepada pribadi anggota Dewan
Pimpinan Pusat Organisasi dan atau badan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi
secara keseluruhan apabila dianggap melanggar prinsip dasar, maksud dan
tujuan organisasi.
8.1.2 Dewan Pimpinan Pusat berhak memberikan sanksi kepada Dewan Pimpinan
Daerah, baik perorangan anggota Dewan Pimpinan Daerah dan/atau badan
Dewan Pimpinan Daerah dan Perwakilan secara keseluruhan apabila dianggap
perlu.
8.1.3 Dewan Pimpinan Daerah berhak memberikan sanksi kepada pribadi atau badan
Dewan Pimpinan Cabang secara keseluruhan apabila diangap perlu.
8.1.4 Dewan Pimpinan Cabang bisa memberikan sanksi kepada pribadi atau badan
Dewan Pimpinan Kecamatan.
8.2
Jenis tindakan disiplin yang ada adalah :
8.2.1 Tindakan disiplin bisa berupa peringatan yang dilakukan empat mata oleh
pimpinan organisasi, tentunya secara lisan. Jika tidak berdampak dimungkinkan
peringatan lisan dilakukan secara kolektif oleh Pimpinan, dan jika itupun
diabaikan maka akan dilayangkan peringatan secara tertulis.
8.2.2 Setelah 2 (dua) kali peringatan masih diabaikan, maka keadaan itu memaksa
Pimpinan yang berwenang melakukan skorsing terhadap yang bersangkutan.
8.2.3 Pemberhentian merupakan keadaan yang sangat memaksa setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri secara adil dihadapan rapat yang
dikhususkan untuk itu.
8.2.4 Rehabilitasi sangat mungkin diberikan setelah yang bersangkutan dianggap
sungguh-sungguh memperbaiki kesalahannya.
BAB III
RAPAT, WAKTU RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT
Pasal 9
STRUKTUR DAN RAPAT ORGANISASI
9.1
Pengurus Pusat atau Dewan Pimpinan Pusat Organisasi :
9.1.1 Dewan Pimpinan Pusat Organisasi dihasilkan Kongres Organisasi

12. 9.1.2
9.2
9.3
Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan
Dewan Pimpinan Pusat.
9.1.3 Dewan Pembina adalah badan tertinggi Organisasi untuk menjaga visi-misi
Organisasi dan ditambah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua
Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Organisasi sebagai anggota ex officio.
Keanggotaan Dewan Pembina berakhir apabila yang bersangkutan meninggal
dunia dan/atau diberhentikan oleh Rapat Dewan Pembina kecuali Para Pendiri,
karena pelanggaran hukum atau hukum moral yang merusak nama baik
Organisasi dibuktikan dalam sidang untuk membela diri. Keanggotaan ex officio
berakhir apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat kedudukan tertentu
dalam kepengurusan Organisasi.
9.1.4 Dewan Penasehat adalah para tokoh masyarakat dan Gereja yang dipilih
kongres untuk mendampingi masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Organisasi setiap periode yang berhak memberikan nasehat atau teguran baik
diminta atau tidak diminta Organisasi.
9.1.5 Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari Dewan Harian dan Anggota Pleno
Dewan Pimpinan Pusat Organisasi. Dewan Harian adalah anggota Dewan
Pimpinan Pusat yang terdiri dari Ketua Umum dan para Ketua. Sekretaris
Jenderal dan para Sekretaris. Bendahara Umum dan para Bendahara yang
mengadakan rapat minimal setiap bulan sekali. Anggota Pleno Dewan Pimpinan
Pusat adalah Dewan Harian ditambah para pimpinan Bidang Pelayanan yang ada
di Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.
Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Kecamatan dan Pengurus
Perwakilan :
9.2.1 Dewan Pimpinan Daerah dibentuk di Provinsi di Indonesia
Dewan Pimpinan Cabang dibentuk di Kota atau Kabupaten di Indonesia,
Pengurus Kecamatan dibentuk di Kecamatan dan Pengurus Perwakilan dibentuk
di Negara-Negara sahabat.
9.2.2 Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Dewan
Penasehat dan Dewan Pimpinan :
Dewan Penasehat terdiri dari beberapa orang dengan seorang sebagai Ketua :
Dewan Pimpinan Organisasi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan
Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dengan beberapa Pimpinan
Bidang yang dianggap perlu.
9.2.3 Pengurus Kecamatan seyogyanya disederhanakan, terdiri dari Ketua, Sekretaris
dan Bendahara.
9.2.4 Pengurus Perwakilan disamping idem 9.2.3; bisa ditambah sesuai dengan
kebutuhan.
Rapat-Rapat Pengurus. Antara lain rapat harian yang periodic, rapat pleno, rapat kerja,
konferensi, sampai kongres.
9.3.1 Dewan Pimpinan Pusat bertugas untuk 5 (lima) tahun.
9.3.2 Dewan Pimpinan Daerah bertugas untuk 5 (lima) tahun.
9.3.3 Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Kecamatan bertugas
untuk 5 (lima) tahun.
9.3.4 Hirarki dan keputusan rapat diatur dalam pasal tersendiri.
Pasal 10
RAPAT DAN KEKUATAN KEPUTUSAN RAPAT
10.1
10.2
Kongres, adalah Rapat Tertinggi Organisasi yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Kongres Luar Biasa, adalah Kongres diantara 2 (dua) masa Kongres yang diadakan
untuk maksud khusus karena keadaan mendesak untuk mengambil keputusan penting

13. 10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
Organisasi yang memiliki kuasa sama dengan Kongres. Kongres Luar Biasa dapat
diadakan atas permintaan Dewan Pembina, dan/atau 1/2 (satu perdua) anggota Dewan
Pimpinan Pusat Organisasi.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas), adalah Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan diikuti
Pimpinan Daerah untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja yang
diamanatkan Kongres, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, baik, rapat Dewan Harian secara periodik
atau Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat untuk kelancaran kegiatan Organisasi.
Konferensi Daerah, Rapat tertinggi di satu provinsi yang dihadiri Utusan Dewan
Pimpinan Pusat di satu provinsi yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
menentukan pimpinan Organisasi di Provinsi bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat
akan mengesahkan hasil Konferensi Daerah.
Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, baik Rapat kerja daerah, rapat Dewan
Harian atau Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah untuk kelancaran Organisasi di
Provinsi bersangkutan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan
Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.
Konferensi Cabang, rapat tertinggi di dalam Organisasi di Kota/Kabupaten dan
Kecamatan atau Perwakilan Organisasi di Negara sahabat yang diadakan setiap 5 (lima)
tahun untuk menetapkan pimpinan Cabang atau Komisariat yang dihadiri oleh utusan
Dewan Pimpinan Daerah Organisasi atau Dewan Pimpinan Pusat Organisasi untuk
Komisariat di luar negeri, Dewan Pimpinan Daerah mengesahkan keputusan Konferensi
Cabang.
Rapat Pengurus Cabang dan Kecamatan, rapat pleno atau dewan harian di Cabang,
Kecamatan setempat untuk kemajuan organisasi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.
Rapat Pengurus Perwakilan, diadakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan dan
keadaan.
Pasal 11
Waktu Untuk Rapat-Rapat Penting
Waktu Rapat Penting Organisasi ditetapkan :
11.1 Kongres, diadakan 5 (lima) tahun sekali, kecuali jika ada hal luar biasa yang harus
diputuskan dapat diadakan Kongres Luar Biasa atas permintaan Dewan Pembina atau
usul dari 1/2 (satu perdua) Dewan Pimpinan Pusat yang didukung oleh 1/2 (satu
perdua) DPD yang ada di Indonesia.
11.2 Rapat Kerja Nasional, diadakan diantara 2 (dua) Kongres untuk melakukan evaluasi, dan
melaksanakan program kerja Dewan Pimpinan Pusat, yang dihadiri oleh Dewan
Pimpinan Daerah dan Perwakilan.
11.3 Konferensi Daerah, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada hal luar biasa yang
harus diputuskan dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Daerah di suatu Provinsi atas
permintaan Dewan Pimpinan Pusat atau 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Pimpinan
Daerah yang dikonsultasikan dan disetujui oleh DPP serta di dukung oleh sekurangkurangnya 1/2 (satu per dua) Pimpinan Cabang di Provinsi tersebut.
11.4 Rapat Kerja daerah diadakan diantara 2 (dua) Konferensi, untuk mengevaluasi dan
menyempurnakan program kerja DPD. Rakerda dihadiri oleh Pimpinan Cabang dari
provinsi tersebut.
11.5 Konferensi Cabang, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal lain idem 11.3 dan 11.4
11.6 Rapat Perwakilan minimal diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
11.7 Di luar Rapat yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, tiap
tingkat Organisasi melakukan rapat-rapat berkala, Rapat Pengurus harian, Rapat Pleno
dan rapat lain sesuai dengan kebutuhan dan setidaknya tiap 3 (tiga) bulan sekali.

14. 11.8
Semua Rapat harus dibuat notulen dan dibuatkan laporan ke Dewan Pengurus yang
lebih tinggi.
Pasal 12
QUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT
12.1
12.2
12.3
12.4
Rapat Dewan Pembina
Rapat Dewan Pembina baru dianggap syah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
per empat) anggota dan diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara
yang hadir. Keputusan Rapat Dewan Pembina untuk hal-hal prinsip tentang Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah disosialisasikan dan disetujui oleh Kongres.
Dalam hal penjatuhan disiplin bagi Dewan Pimpinan Pusat Organisasi harus disetujui
secara bulat dan aklamasi.
Kongres dan Kongres Luar Biasa
Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3
(dua pertiga) utusan yang sah yang terdiri dari : Wakil Dewan Pimpinan Pusat dan
Utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang yang sah. Keputusan sah apabila disetujui
oleh 2/3 (dua per tiga) peserta kongres yang hadir.
Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang,
Kecamatan atau Perwakilan dianggap sah apabila dihadiri 1/2 (satu per dua) jumlah
pengurus yang ada dan diputuskan dengan suara 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang
hadir ditambah satu.
Keputusan Rapat apapun batal demi hukum apabila tidak memenuhi pasal 19 Anggaran
dasar dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga. Sementara itu, Keputusan tentang
Kebenaran Injil atau Alkitab tidak boleh dilakukan dengan voting, tetapi dialog dan
musyawarah berdasarkan Firman Tuhan.
BAB III
USAHA DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 13
Kekayaan Organisasi terdiri dari :
13.1 Penyisihan harta para pengurus dan pendiri.
13.2 Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
13.3 Hibah pihak lain yang tidak mengikat.
13.4 Iuran dari anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
13.5 Semua hasil usaha yang sah dan tidak melanggar hukum
Pasal 14
Perpajakan :
Sistim perekonomian di Indonesia `mengharuskan tiap lembaga, organisasi ataupun perorangan
memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP). NPWP ASOSIASI PENDETA INDONESIA (API) :
02.843.087.4-036.000
Untuk DPD seluruh Indonesia menggunakan NPWP yang diberikan DITJEN Pajak kepada DPP
API. Namun demikian jika memungkinkan maka diharapkan tiap daerah mengurus NPWP di
daerah masing-masing.

15. Pasal 15
Jenis kegiatan dan usaha Organisasi terdiri dari :
15.1 Pelayanan dan usaha di bidang pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan
formal dan informal, untuk itu bila dipandang perlu Organisasi dapat mendirikan badan
khusus untuk menangani pendidikan sesuai Undang-undang.
15.2 Pelayanan dan usaha di bidang kesehatan, termasuk pelayanan klinik dan rumah sakit
dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk unit pelayanan kesehatan sesuai Undangundang.
15.3 Pelayanan kesejahteraan anggota dan masyarakat, termasuk asuransi kesehatan,
keselamatan bagi anggota Organisasi panti jompo atau anak yatim piatu, serta usaha lain
untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat, apabila dipandang perlu dapat dibentuk
badan usaha khusus sesuai Undang-undang.
Pasal 16
Penggunaan hasil usaha Organisasi :
16.1 Semua hasil usaha Organisasi digunakan untuk kepentingan dan kemajuan Organisasi.
Usaha
bisa berupa usaha ataupun bantuan
keuangan dari donatur. Wajib
mempersembahkan kepada DPP 5 % (Lima persen) dari jumlah yang diperolehnya. Dan
5 % (lima Persen ) untuk DPD yang membimbingnya. Semua Penghasilan wajib
dibukukan dan dilaporkan secara terbuka dengan sistem pembukuan yang mudah
diaudit oleh pemeriksa keuangan.
16.2 Demikian halnya untuk DPD yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah ataupun
donatur, wajib mempersembahkan 10% (sepuluh persen) dari penghasilannya untuk
DPP.
Pengaturan ini didasari oleh adanya peraturan otonomi daerah yang
memungkinkan API daerah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah sedang DPP
masih belum bisa masuk ke dalam APBN.
16.3 Bendahara memimpin tata-laksana pengelolaan kekayaan dan hasil usaha Organisasi.
16.4 Keuangan dan kekayaan Organisasi dipertanggungjawabkan di Kongres/konferensi.
BAB IV
Pasal 17
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI
17.1
17.2
17.3
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi dilakukan di dalam
Kongres.
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usulan 2/3 (dua
per tiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disampaikan secara tertulis. Untuk kemudian
DPP akan mengkonsultasikannya pada Dewan Pembina. Jika dipandang perlu akan
dibentuk Panitia Adhock untuk merumuskan semua usulan itu, agar dapat disyahkan
dalam Kongres.
Perubahan tidak boleh mengubah dasar, maksud dan tujuan (visi-misi) Organisasi,
terutama ketetapan yang menyatakan bahwa Organisasi ini berdasarkan Alkitab, Firman
Allah dalam mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam AD/ART ini.

16. Pasal 18
PEMBUBARAN ORGANISASI
18.1
Organisasi ini dapat dibubarkan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan
Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang melalui Kongres Luar Biasa yang diadakan untuk
itu.
18.2
Apabila Organisasi ini dibubarkan, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi ini diberi
wewenang melimpahkan kekayaan organisasi kepada lembaga atau Organisasi lain yang
setujuan.
Pasal 19
PENUTUP
19.1
19.2
Segala hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi ini akan
ditetapkan melalui Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Organisasi yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran
Dasar Organisasi.