Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a 01. Pa Sumanto.pptx
Semelhante a 01. Pa Sumanto.pptx (20)
Último
Último (20)
01. Pa Sumanto.pptx
- 1. KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Disampaikan oleh : Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI Bekasi, 3 Desember 2018
- 4. AMANAT PERPRES NO.16/2018 UKPBJ NO PERLEM TENTANG 1 No.7 / 2018 Ped. Perencanan PBJP 2 No.8 / 2018 Ped. Swakelola 3 No.9 / 2018 Ped. Pelaks PBJ melalui Penyedia 4 No.10/ 2018 Ped. Pelaks Tender / Seleksi int’nal 5 No.11 / 2018 Katalog Elektronik 6 No.12 / 2018 Ped. PBJ yang Dikecualikan 7 No.13 / 2018 Ped. Penanganan Situasi Darurat 8 No.14 / 2018 UKPBJ 9 No.15 / 2018 Pelaku PBJ 10 No.16 / 2018 Agen Pengadaan 11 No.17 / 2018 Sanksi Daftar Hitam 12 No.18 / 2018 Penyelesaian Sengketa 13 No.19 / 2018 Pengembangan Sistem Kebijakan PBJ
- 5. a. Pengeluaran Anggaran Belanja b. Perjanjian Pihak Lain c. Perencanaan Pengadaan d. Penetapan RUP e. Konsolidasi PBJ f. Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal g. Organisasi PBJ : PPK, PP, PjPHP/PPHP, Tim Teknis Tim Juri/Ahli h. Menyatakan Tender /Seleksi Gagal i. Pemenang Tender/PL/E-Purch >Rp. 100 M j. Pemenang Seleksi/PL >Rp. 10 M a. Pendelegasian dari PA b. Sanggah banding Tender Pekerjaan Konstruksi Pendelegasian wewenang kpd PPK c. Dibantu pengelola PBJ d. Dapat merangkap sebagai PPK PA a. Perencanaan Pengadaan b. Spek Teknis/KAK c. Rancangan Kontrak d. HPS e. Besaran Uang Muka f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan g. Tim Pendukung h. Tim/Tenaga Ahli i. E-Purch >Rp. 200Jt j. SPPBJ k. Kontrak l. Hasil Pek. kpd PA m. Dok. Pelaksanaan Keg. n. Kinerja Penyedia o. Pelimpahan wewenang PA/KPA p. Dpt dibantu Pengelola Pengadaan PPK KPA a. Pengadaan Langsung b. PL B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt c. PL JK sd. Rp. 100 Jt d. E-Purch sd. Rp. 200 Jt PP a. Pemilihan Penyedia b. Pemilihan Penyedia E- Katalog c. Pemenang Tender/PL sd. Rp. 100 M (B/PK/JL) d. Pemenang Seleksi/PL sd. Rp. 10 M (JK) e. Anggota 3 orang (dapat ditambah gasal & dpt dibantu Tim/Tenaga Ahli a. Memeriksa Administrasi b. PjPHP : B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt & JK sd. Rp. 100 Jt c. PPHP : B/PK/JL >Rp. 200 Jt & JK >Rp. 100 Jt Pokja Pemilihan PPHP/PjPHP PERAN PELAKU PBJ
- 6. PARA PELAKU PENGADAAN PA KPA PPK PP Pokja Pemilihan PPHP / PJPHP Agen Pengadaan PENYEDIA Penyelenggara Swakelola
- 7. KEBIJAKAN PBJ DI LINGKUNGAN KEMENKES 1. Mendukung penyediaan barang/jasa untuk pelaksanaan program prioritas 2. Mendorong pertumbuhan perekonomian nasional a) Percepatan realisasi pengadaan 1) Konsolidasi pekerjaan pengadaan 2) Penggunaan katalog elektronik 3) Lelang cepat 4) Pelaksanaan Pra-DIPA b) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri c) Mendorong peningkatan kesempatan bagi umkm 3. Peningkatan SDM PBJ yang profesional dan berintegritas
- 9. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) Adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing- masing K/L/PD Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- 11. PERENCANAAN Pertimbangan: PerLKPP 7/18 Pasal 16 s.d. Pasal 25 dan menentukan Cara Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari : a. Pengadaan Melalui Swakelola; b. Pengadaan Melalui Penyedia; c. Pengadaan Khusus Melalui Penyedia. Pelaksanaan: Pengadaan melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penetapan tipe Swakelola; b. penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; dan c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya pendukung. Pengadaan Khusus melalui Penyedia terdiri dari : a. Pengadaan untuk penanganan keadaan darurat sesuai PerLKPP 13/18; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sesuai PerLKPP 12/18. c. Tender/Seleksi Internasional; d. Penelitian; e. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan terdiri dari : a. Pengadaan pada Badan Layanan Umum (BLU), diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. b. Pengadaan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi: penyusunan RAB sesuai perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa dan perkiraan volume diidentifikasi sesuai realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya. a. Pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan Khusus Jasa Profesi tertentu, penyusunan perkiraan biaya/RAB memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi. b. Pengadaan yang diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud. a. Identifikasi kebutuhan barang b. Identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi c. Identifikasi kebutuhan jasa lainnya d. Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi e. Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi PerLKPP 7/18 Pasal 14 PerLKPP 7/18 Pasal 9 s.d. Pasal 13 a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. aspek pengadaan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup; c. penilaian prioritas kebutuhan; d. barang/jasa pada katalog elektronik baik katalog nasional maupun katalog sektoral; e. konsolidasi dengan menggabungkan Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis; f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai yang dilihat pada data base Barang Milik Negara (BMN). PerLKPP 7/18 Pasal 7 ayat 4 dan PerLKPP 9/18 Lampiran I Pendahuluan a. Riset dalam jaringan (online) / Browsing Internet b. Badan-badan industri c. Publikasi khusus industri d. Riset pasar independen dan pelaporan e. Riset pasar khusus f. Badan-badan pemerintah, milik pemerintah atau dibawah pemerintah g. Penjajakan pasar dengan menghubungi Penyedia (Supplier Market Sounding) h. Surat kabar dan media lainnya i. Laporan tahunan dan publikasi Perusahaan lainnya PerLKPP 7/18 Pasal 8 & Pasal 17 PP 60 / 2008 & Data historis Strategi mitigasi risiko dengan cara misalnya: a. Meninjau beberapa spesifikasi yang dapat dijadikan pekerjaan yang berbasis keluaran (Output); b. Mengidentifikasi rancangan kontrak dengan ganti rugi yang disepakati; c. Mengidentifikasi adanya Penyedia Internasional; d. Mengidentifikasi Penyedia lain yang dapat mempercepat waktu pelaksanaan pekerjaan; e. Melakukan uji kelayakan terhadap Penyedia yang memiliki kemampuan yang diperlukan; f. Mengacu pada daftar penyedia yang terdapat pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia; g. Memastikan termin pembayaran dilakukan setelah memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Pertimbangan: PerLKPP 7/18 Pasal 26 ayat 7 Pelaksanaan: Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal Pengadaan Barang/Jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut: a. jenis/karakteristik dari barang/jasa yang dibutuhkan; b. metode dan waktu pengiriman barang/jasa; c. waktu pemanfaatan barang/jasa di masing-masing pengguna d. metode pemilihan yang dilakukan; e. jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau f. ketersediaan barang/jasa di pasar. Pertimbangan: PerLKPP 7/18 Pasal 28 dan Pasal 29 Pelaksanaan: Penyusunan anggaran Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan Spesifikasi teknis/KAK yang terdiri atas: a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan b. biaya pendukung barang/jasa; c. biaya administrasi; d. biaya pendukung lainnya.
- 14. KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA Strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis Manfaat Konsolidasi Pengadaan:
- 15. Perlem No.11 / 2018 KATALOG ELEKTRONIK KEBIJAKAN IMPLEMENTASI • Penyusunan Pedoman pengelolaan Katalog Elektronik sektoral Bidang Kesehatan • Produk yg wajib pengadaan melalui katalog elektronik Kepmenkes/Permenkes PP < 200 JUTA Ruang lingkup peran LKPP : 1. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan 2. penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik; MENKES KPA Pelaksana : BARANG STRATEGIS YANG WAJIB DIADAKAN MELALUI KATALOH ELEKTRONIK PPK > 200 JT NASIONAL SEKTORAL LOKAL ALKES OBAT ALAT PENUNJANG
- 16. Perlem No.12 / 2018 Pedoman Pengadaan PBJ Yang dikecualikan KEBIJAKAN IMPLEMENTASI • Direncanakan akan disusun Rancangan Generik Aturan PBJ bersumber dana BLU
- 17. PERKEMBANGAN ALOKASI PBJ 3 TAHUN TERAKHIR 2016 2017 2018 TAHUN ALOKASI TOTAL ALOKASI PBJ % 2016 64.244.591.680.000 12.710.747.570.962 19,78% 2017 59.114.103.837.000 14.172.873.640.000 23,98% 2018 59.706.976.503.000 16.405.520.000.000 27,48% PBJ 27,48% NON PBJ 72,52%
- 18. PERKEMBANGAN PEMANFAATAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES Rp 1,6 T Rp 6,4 T Rp 6,2 T 2016 2017 2018 sd 9 NOV 12,6% 45,2 % 28,9 %
- 19. NO UNIT UTAMA Total Paket Alokasi Jumlah Paket Pagu PBJ % PBJ Nilai Kontrak % 1 SETJEN 1.438 706.578.000.000 225 199.961.804.175 28,30 163.203.540.392 23,10 2 ITJEN 11 4.028.000.000 9 1.126.048.832 27,96 1.126.048.832 27,96 3 DITJEN KESMAS 213 1.322.139.000.000 107 1.239.718.527.885 93,77 1.155.680.901.390 87,41 4 DITJEN YANKES 16.685 8.917.365.000.000 15.354 8.895.593.416.686 99,76 4.398.979.321.249 49,33 5 DITJEN P2P 3.870 1.188.280.000.000 816 790.423.056.741 66,52 731.454.999.453 61,56 6 DITJEN FARMALKES 1.465 4.851.352.000.000 2.132 3.552.153.194.831 73,22 3.530.184.451.504 72,77 7 BADAN LITBANGKES 1.106 303.645.000.000 169 148.496.513.950 48,90 115.669.590.863 38,09 8 BADAN PPSDM 1.471 946.433.000.000 1.437 612.724.862.151 64,74 518.190.275.786 54,75 26.259 18.239.820.000.000 20.249 15.440.197.425.253 84,65 10.614.489.129.471 58,19 REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PER 5 OKTOBER 2018 JUMLAH PERKEMBANGAN REALISASI PROSES PBJ DI LINGKUNGAN KEMENKES SITUASI : 5 NOVEMBER 2018
- 20. No UNIT UTAMA JLH PAKET PAGU 1 SETJEN * 14 53.716.000.000 2 ITJEN - - 3 DITJEN KESMAS - - 4 DITJEN YANKES * 157 709.722.947.409 5 DITJEN P2P 11 8.375.296.000 6 DITJEN FARMALKES - - 7 BADAN LITBANGKES - - 8 BADAN PPSDM KES 9 16.292.588.000 191 788.106.831.409 Ket : * Data ULP Unit Utama TOTAL PELAKSANAAN PRAD-DIPA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PELAKSANAAN PRA DIPA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- 21. PROGRESS PROSES PBJ KEMENKES 9 NOVEMBER 2018 PKT RP PKT RP PKT RP PKT RP PKT RP 1 SETJEN 7 15.519.210.000 76 132.556.460.087 2 1.136.550.000 12 10.952.797.130 149 22.107.509.122 2 ITJEN - - - - - - - - 10 1.129.168.832 3 DITJENKESMAS 7 37.720.000.000 51 1.134.016.628.505 - - - - 50 21.813.680.285 4 DITJENYANKES 69 739.476.385.164 1.045 2.060.358.812.259 13 16.691.300.673 276 378.445.968.441 15.542 2.119.499.854.929 5 DITJENP2P 12 17.661.901.500 132 295.890.973.025 3 1.601.896.000 10 30.066.723.389 705 474.651.411.039 6 DITJENFARMALKES 8 13.573.890.035 28 104.056.675.205 - - 3 1.251.825.000 2.619 3.493.929.888.923 7 BADANLITBANGKES 7 5.836.101.520 30 43.793.650.521 - - 38 62.274.682.711 97 9.654.806.131 8 BADANPPSDM 21 16.629.832.000 238 389.015.476.027 2 1.333.900.000 26 15.947.897.311 1.558 141.967.836.872 131 846.417.320.219 1.600 4.159.688.675.629 20 20.763.646.673 365 498.939.893.982 20.730 6.284.754.156.134 JUMLAH LELANG CEPAT E-PURCHASING (E-Catalog) DALAM PROSES SUDAHSELESAI / KONTRAK DALAM PROSES SUDAHSELESAI / KONTRAK SUDAHSELESAI / KONTRAK NO UNIT UTAMA METODEPENGADAAN LELANG UMUM/LPSE
- 22. Terima kasih
Notas do Editor
- Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Penggunaan produk dalam negeri diharapkan 1. Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri 2. Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru 3. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan 4. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi 5. Menggerakkan roda perekonomian nasional Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tujuan peningkatan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : 1. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 3. Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM Meningkatkan peran pelaku usaha nasional Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang erbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian Pengembangan inovasi sangat penting untuk dilakukan karena menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak antara lain akademisi/peneliti, industri dan masyarakat dalam melakukan inovasi untuk memperkuat penelitian dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pengembangan inovasi ini, pemerintah tidak hanya mendorong proses penelitian saja namun hingga proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk peneilitian. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif Beberapa tujuan yang didapat dari peningkatan keikutsertaan industri kreatif antara lain : 1. Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara 2. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif 3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran 4. Memberikan dampak sosial yang positif 5. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif 6. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan Mendorong pemerataan ekonomi Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan yang berkelanjutan pada hakekatnya memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pengadaan berkelanjutan adalah bagaimana mengurangi dampak kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial.
- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa baik melalui penyedia maupun swakelola. Perencanaan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk APBN dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk dana APBD 2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen Tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukakan langsung melalui persaingan sehat. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa termasuk Agen Pengadaan; Kebijakan yang diambil untuk memperkuat kelembagaan dan SDM Pengadaan adalah a. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara terencana oleh suatu unit kerja yang terorganisir dan dikelola SDM yang kompeten di bidangnya. b. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib membentuk Unit Kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) berbentuk struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Marketplace yang berupa : a. Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal b. Toko Daring (Online Shop); c. Pemilihan Penyedia; 5. Menggunakan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik; Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. 6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); Produk dalam negeri adalah produk barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang dalam proses produksi atau pengerjaaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor. 7. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam belanja APBN/APBD dengan cara : Memperluas akses informasi pemasaran dengan mendorong produk usaha kecil masuk ke katalog elektronik pemerintah. Menyediakan sebanyak banyaknya paket untuk usaha kecil terutama untuk paket sampai dengan Rp. 2,5 milyar. Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan Meningkatkan kemampuan inovasi produk barang/jasa usaha kecil agar sesuai standar mutu dengan memberikan bantuan sertifikasi produk SNI secara gratis 8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif Penelitian Kemampuan suatu negara menguasai dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat ditentukan oleh kemampuan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek menuju inovasi secara berkelanjutan. Minimnya hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri akan berakibat pada ketergantungan pada teknologi impor dan membuat suatu negara hanya mampu merakit produk dan menjadi pasar bagi produk-produk negara lain. untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing nasional, negara harus hadir untuk terus mendorong kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dan inovasi oleh seluruh komponen bangsa sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki. 9. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan. Kebijakan pengadaan berkelanjutan antara lain : a. Mengeluarkan Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan b. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional telah mengeluarkan 13 SNI ekolabel untuk produk produk yang ramah lingkungan dan ditargetkan pada tahun 2020 akan diberlakukan wajib. c. Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga antara lain AC, lemari pendingin, mesin cuci dan lain lain sesuai dengan amanah UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan PP 70/2009 yang mulai berlaku 2018.
- Dibandingkan dengan aturan Perpres sebelumnya maka pada Perpres No.16/2018, secara umum ada 2 pelaku PBJ yang mengalami perubahan peran, yaitu PPK dan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. PPK mengalami penambahan beberapa peran yaitu Pengadaan melalui e-Katalog > 200 juta sedangkan Pejabat Pengadaan < 200 Juta. PPHP sekarang tidak bertanggung jawab terhadap uji fungsi hasil pekerjaan tetapi bertanggung jawab dalam pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa dengan nilan > 200 juta,sedangkan Penanggungjawab Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk pemeriksaan barang/jasa dengan nilai < 200 juta. Uji fungsi barang/jasa saat ini menjadi tanggung jawab PPK.
- Perubahan lainnya dalam Perpres No.16/2018 adalah adanya Agen Pengadaan yang bisa berupa perorangan atau Badan Usaha yang membantu Satker dalam proses PBJ. Agen Pengadaan bisa dari unsur dalam (ULP dr Satker/Eselon I lain di lingkungan Kemenkes atau dari luar K/L). Tentunya pemilihan Agen Pengadaan adalah personil yang mempunyai kompetensi dan professional.
- Pelaksanaan PBJ merupakan bagian dari Kebijakn Pembangunan Nasional. Utamanya adalah untuk mendkung pelaksanaan program prioritas Nasional. Selanjutnya terlaksananya PBJ tepat waktu dan tepat mutu serta akuntabel diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional yaitu dengan upaya percepatan realisasi pengadaan melalui Konsolidasi PBJ, pengusulan dan pelaksanaan katalog elektronik, lelang cepat sesuai kriteria dan pelaksanaan Tender PBJ Pra-DIPA. Selain itu juga kebijakan PBJ harus mampu mendorong penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dan pemberian Kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung upaya tersebut maka harus diiringi dengan peningkatan SDM PBJ yg professional dan berintegritas
- Berikut adalah Tahapan Pengelolaan PBJP yaitu dari Perencanaan s.d. Pemilihan Penyedia / Swakelola. RUP merupakan bagian akhir dari Phase Perencanaan. Artinya, RUP tidak akan tersusun dengan baik jika tahapan kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak dilaksanakan dgn baik. Phase ini sangat menentukan kualitas pelaksanaan dan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Itu sebabnya dalam Perpres baru ini berikut Per-LKPP, penekanan pada phase Perencanaan cukup detail dijelaskan dan harus dilaksanakan oleh para KPA, PPK berkoordinasi dengan Pokja Pemilihan. Selama ini pekerjaan pengelolaan PBJ berorientasi pada Phase PEMILIHAN PENYEDIA dan tidak memperhatikan Phase PERENCANAAN. Perubahan paradigma dalam pengelolaan PBJ ini akan diterapkan di lingkungan Kemenkes sejak anggaran Indikatif ditetapkan. Mengingat permasalahan PBJ selama ini diindikasikan kurang matangnya perencanaan PBJ.
- Berikut adalah pengertian dari RUP dan Aplikasi SIRUP dimana rencana pengadaan yang sudah matang harus diinput kedalam system aplikasi yang dikembangkanoleh LKPP
- Berikut adalah Tahapan Pengelolaan PBJP yaitu dari Perencanaan s.d. Pemilihan Penyedia / Swakelola. RUP merupakan bagian akhir dari Phase Perencanaan. Artinya, RUP tidak akan tersusun dengan baik jika tahapan kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak dilaksanakan dgn baik. Phase ini sangat menentukan kualitas pelaksanaan dan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Itu sebabnya dalam Perpres baru ini berikut Per-LKPP, penekanan pada phase Perencanaan cukup detail dijelaskan dan harus dilaksanakan oleh para KPA, PPK berkoordinasi dengan Pokja Pemilihan. Selama ini pekerjaan pengelolaan PBJ berorientasi pada Phase PEMILIHAN PENYEDIA dan tidak memperhatikan Phase PERENCANAAN. Perubahan paradigma dalam pengelolaan PBJ ini akan diterapkan di lingkungan Kemenkes sejak anggaran Indikatif ditetapkan. Mengingat permasalahan PBJ selama ini diindikasikan kurang matangnya perencanaan PBJ.
- Apa yang dilakukan oleh masing-masing pelaku dan output apa yang dihasilkan pada tahap perencanaan dapat dilihat pada Pedoman PBJ di lingkungan Kemenkes yang saat ini sedang berproses dengan capaian 80%. Desember 2018 akan selesai disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi para pelaku PBJ.
- Alokasi pengadaan barang jasa di lingkungan selama 3 tahun terakhir rata-rata per tahunnya adalah 23,65%, meliputi belanja modal dan belanja barang
- Penggunaan e katalog dalam penyediaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 1,6 T pada tahun 2016 menjadi Rp 6,4T pada 2017, dan pada posisi Juli 2018 telah mencapai 4,6 T kemungkinan akan meningkat lg pada akhir tahun 2018. Situasi tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pemenuhan barang/jasa melalui e katalog dengan pertimbangan keamanan dan kecepatan
- Matrik berikut adalah perkembangan proses pengadaan sd 5 November 2018. Badan Litbangkes, masih rendah capaiannya yaitu sebesar 48,9% dan nilai kontrak yang telah diselesaikan sebesar 58,19%
- Untuk pelaksanaan kegiatan Pra DIPA di lingkungan Kemenkes masih belum optimal. Hasil pengumpulan data pelaksanaan Pra DIPA 2018 per- Unit Utama terbanyak adalah Ditjen Yankes sementara Itjen, BPPSDM, Ditjen Kesmas, Ditjen Farmalkes dan Balitbangkes belum melaksanakan kegiatan Pra DIPA.
- Realisasi dari sisi pemilihan metode PBJ, terlihat tidak semua Eselon I yang melakukan lelang cepat yaitu Ditjen Kesmas dan Itjen. Pemilihan metode PBJ sudah ditentukan saat perencanaan anggaran PBJ, yaitu setelah proses identifikasi kebutuhan, tepatnya pada proses pengisian RUP dalam aplikasi SIRUP. Proses percepatan realisasi PBJ sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan.