swot

1. MONITORING DAN EVALUASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR KONSTRUKSI
Jl. Abdul Hamid, Cicaheum – Bandung 40193, Telp. (022) 7206892, Fax. 7236224
1

2. Materi Presentasi
4 Progam SWOT
Pendahuluan
1
Tahapan Transaksi
2
Monitoring dan Evaluasi
3
4 Penutup

3. Pendahuluan

4. Latar Belakang
Membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur bagi daerah
yang belum berpengalaman dalam bidang tersebut juga mengandung
berbagai potensi masalah. Daerah mungkin tidak mempunyai
kemampuan yang cukup untuk merencanakan, mendesain,
membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur yang berskala
besar. Untuk melaksanakannya pemerintah daerah dituntut untuk
memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melakukan studi
kelayakan, perencanaan keuangan, perhitungan teknis, keahlian
manajerial, dan sebagainya. Dalam hal ini, daerah bisa mengatasinya
dengan dibantu departemen teknis terkait atau dari pihak swasta yang
mempunyai kompetensi inti pada sektor tersebut.
Pada tahun 2015, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 38
mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perka
LKPP no 19 tahun 2015. Peraturan ini dirasa cukup untuk mengatur
secara jelas mekanisme KPBU infrastruktur daerah karena telah
memperhatikan perbedaan sistem yang melingkupi pemerintah daerah
dengan sistem yang berlaku di departemen teknis dalam mengadopsi
skema KPBU.Dengan adanya desentralisasi, hubungan pusat daerah
memang menjadi lebih kompleks, namun perpres tersebut diharapkan
mampu untuk menjadi jembatan pembangunan infrastruktur di
daerah, maupun nasional tentu saja.

5. Deskripsi Singkat Modul
Deskripsi Singkat Modul Maksud disusunnya Modul dan
menguraikan proses transaksi kerjasama pemerintah dan badan
usaha sampai keproses monitoring dan evaluasinya. Untuk
memudahkan memahami proses evaluasi diaplikasikan salah satu
metoda evaluasi dengan menggunakan analisis SWOT dengan contoh
aplikasinya dalam kasus infrastruktur

6. Manfaat Modul Bagi
Peserta Diklat
• Manfaat Modul Bagi Peserta Diklat Sasaran dari modul monitoring dan
evalusi ini terutama pada fasilitas internal yang akan menyelenggarakan
dan memfasilitasi proses kegiatan pelatihan untuk mencetak tenaga-
tenaga perencana yang hadal dan professional guna mengelola proyek-
proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha di lingkungan
kementrian PUPR.
•
•

7. Tujuan Pembelajaran
Hasil
Belajar
Hasil Belajar :
mampu tahap
transaksi,
monitoring dan
evaluasi,
program swot.
Indikator Hasil
Belajar :
Tahapan
Transaksi
Monitoring dan
Evaluasi KPBU
Program SWOT
Indikator
Hasil
Belajar
Materi Pokok
dan Sub Materi
Pokok
Tahapan Transaksi
Monitoring dan Evaluasi KPBU
Program SWOT

8. 1 Tahapan Transaksi

9. INVESTASI
 Tahap Transaksi KPBU adalah kegiatan yang terdiri dari
Pengadaan badan Usaha Pelaksana, penandatanganan
perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Infrastruktur
oleh Badan Usaha Pelaksana.

10. Penjajakan Minat Psar (Market Sounding)
 Poin-poin penting dalam penjajakan minat pasar/”market
sounding”.
Tujuan “Market sounding” (penjajakan pasar) “Market
sounding” (penjajakan pasar) mempunyai tujuan untuk memperoleh
masukan, tanggapan dan mengetahui minat terhadap proyek yang
ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha
Kewajiban PJPK
PJPK mempunyai kewajiban untuk melakukan “market sounding”
(penjajakan pasar) yang bisa dilakukan antara lain dengan menggalang
pertemuan dengan dua pihak dan mempromosikan proyek tersebut
kepada investor dalam negeri maupun luar negeri, lembaga keuangan
Internasional seperti World Bank, OECD, Asian Development Bank,
maupun institusi swasta misalnya Astra, Lippo grup dan sebagianya.
Dimana mereka dinilai sebagai institusi yang mempunyai potensi besar
untuk diajak dalam kerjasama dengan skema KPBU.

11. Penjajakan Minat Psar (Market Sounding)
 Poin-poin penting dalam penjajakan minat pasar/”market
sounding”.
Frekuensi Penjajakan Penjajakan minat tentunya tidak dilakukan
hanya dengan sekali pertemuan. Namun bisa berkali-kali, baik di dalam
negeri maupun “road show” keluar negeri, misalnya saja dalam bentuk
investor forum atau “investors gathering”.
Perubahan rancangan Dokumen Pengadaan
Dengan berlandaskan hasil dari penjajakan minat tersebut maka
PJPK dapat menyesuaikan atau melakukan perubahan yang perlu t
terhadap rancangan dokumen pengadaan yang telah diselesaikan
sebelumnya.

12. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Pengadaan badan Penyiapan Pengadaan Badan Penyiapan adalah
rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan
lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang
memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan
Transaksi, atau hanya transaksi proyek KPBU.
Pengadaan badan Usaha Pelaksana Pengadaan Badan usaha
Pelaksana yang dimaksud disini adalah untuk proyek KPBU atas
prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (“solicited”) maupun
atas prakarsa Badan Usaha (“unsolicited”). Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana mencakup persiapan dan pelaksanaan Badan Usaha
Pelaksana. Badan usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut
dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang
didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk
langsung. Pengadaan badan Usaha

13. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Pelaksana adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha
untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk
melaksanakan proyek KPBU.
Dalam melaksanakan investasi infrastruktur dengan skema
KPBU maka akan dilakukan pelelangan atau penunjukan
langsung
Pelelangan adalah metode pemilihan Badan Usaha pelaksana
dengan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui
pengumuman secara luas atau undangan
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha
Pelaksana melalui negoisasi dengan 1 (satu) peserta

14. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Efisien, yang berarti pengadaan harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang
minimum untuk mencapai kualitas, sasaran dan
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum.
Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

15. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
diungkapkan secara lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
peserta yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
Terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh semua peserta yang
memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas.
Bersaing, berarti pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
diantara sebanyak mungkin peserta yang setara dan memenuhi persyaratan,
sehingga dapat diperoleh infratruktur/layanan yang ditawarkan secara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam Pengadaan.
Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama kepada
semua Peserta dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan
tetap memperhatikan kepentingan nasional

16. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan
sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam hal pembuatan organisasi

17. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Dalam hal pembuatan organisasi pengadaan Perka
LKPP No 19 tahun 2015 telah mengatur hal ini yang
dituangkan dalam Bab II pasal 6, yakni antara lain
disebutkan:
PJPK dalam proses pengadaan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan dan
Pelaksanaan perjanjian KPBU.
2. Menetapkan TIM KPBU dan Panitia Pengadaan
menyediakan Ruangan Data dan informasi (Data
room)

18. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
3. Memberikan persetujuan pada perubahan
Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia
Pengadaan.
4. Melaksanakan penjajakan Minat pasar dalam
melaksanakan Transaksi
5. Menetapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) pada
pemilihan Badan Penyiapan
6. Menetapkan pemenang Pelelangan atau seleksi.
7. Menerbitkan surat Pemenang Pelelangan atau
seleksi.
8. Menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha
Pelaksana dan Badan Penyiapan
9.

19. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
9. Menetapkan hasil Penunjukan Langsung
10.Menjawab sanggah.
11. Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan
gagal
12. Menandatangani perjanjian Penyiapan dan
13. Menandatangani perjanjian KPBU

20. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
Agar pelaksaan proyek infrastruktur lancar dan kuat
dalam hal pengorganisasian, maka perlu dibentuk tim
KPBU dimana tim ini keberadaannya diatur dalam
pasal 7 Perka LKPP no 19 tahun 2015 yakni:
Pasal 1 menyatakan bahwa PJPK dibantu oleh Tim
KPBU dalam melaksanakan
1. Kegiatan pada tahap Transaksi hingga
tercapainya pemenuhan pembiayaan
(“financial close”) dan
2. Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
apabila diperlukan.

21. Peran manajemen Pelaksanaan Perjanjian
kerjasama selama proyek KPBU berlangsung
3. Dalam ayat 2 pasal 7 dinyatakan bahwa Tim
KPBU dalam proses Pengadaan memiliki
tugas dan tanggung jawab
4. Berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan
selama proses pengadaan.
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
Pengadaan Badan Penyiapan dan
•Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana apabila diperlukan.
•Dalam ayat 2 pasal 7 dinyatakan bahwa Tim KPBU dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
•Berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan.
•Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Badan Penyiapan dan

22. Prakualifikasi
1. Menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi
2. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan
3. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran
Peserta
4. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap
5. Melakukan negoisasi
6. Mengusulkan pemenang Seleksi atau pelelangan.
7. Mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung
8. Berkoordinasi dengan tim KPBU selama proses Pengadaan
9. Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK
10. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU setelah
proses Pengadaan selesai; dan
11. Menyerahkan salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPK.

23. INVESTASI
Jenis-Jenis
Investasi
INVESTASI YANG TERDORONG
(INDUCED INVESMENT)
INVESTASI OTONOM
(OUTONOMOUS INVESMENT)

24. Sumber- Sumber Dana Investasi
Investasi oleh masyrakat swasta
nasional
Sumber Pendanaan
Investasi
Investasi Oleh Pihak Asing

25. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Laju Investasi
Investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah, di
tentukan oleh beberapa faktor, yaitu :
Tingkat keutungan yang diramalkan
Tingkat Suku Bunga
Ramalan mengenai ekonomi di masa depan
Kemajuan teknologi
Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya
Keuntungan yang diperoleh
Situasi politik
Pengeluaran yang di lakukan pemerintah
Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah
setempat.

26. INFRASTRUKTUR
Definisi Infrastruktur
 Infrastruktur merupakan komponen fisik dari fasilitas yang
memerlukan investasi yang besar, menyediakan pelayanan umum
atau menyelesaikan masalah yang merupakan tanggung jawab
pemerintah, dan direncanakan, didesain, dikonstruksi, dan
dioperasikan dengan bantuan pemerintah (Goodman & Hastak, 2006).
Beberapa contoh proyek infrastruktur adalah jaringan jalan dan
transportasi, air bersih, air limbah, persampahan, sumber daya air,
energi, telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, seperti fasilitas
pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sebagainya. Pada dasarnya,
infrastruktur berfungsi sebagai alat untuk melayani dan mendorong
terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang
optimal sesuai dengan fungsinya. Infrastruktur merupakan suatu
sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,
bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan
ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Sistem infrastruktur
didefinisikan sebagai sistem pendukung utama terhadap fungsifungsi
sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

27. INFRASTRUKTUR
Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur
dasar, peralatan, instalasi yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem
sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut
maka infrastruktur dapat dikelompokkan ke dalam 13 kategori (Grigg
dalam Kodoatie 2005), sebagai berikut. 1. Sistem penyediaan air seperti
waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, serta sistem
pengolahan air. 2. Sistem pengolahan air limbah: pengumpul, pengolahan,
pembuangan, dan daur ulang. 3. Fasilitas pengolahan limbah padat. 4.
Fasilitas lintas air dan navigasi. 5. Fasilitas pengendalian banjir, drainase
dan irigasi. 6. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara, termasuk di
dalamnya tanda lalu lintas dan pengontrol. 7. Sistem transit publik. 8.
Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi. 9. Fasilitas gas alam. 10.
Gedung publik: sekolah, dan rumah sakit. 11. Fasilitas perumahan publik.
12. Taman kota sebagai daerah resapan, taman bermain termasuk stadion.
13. Komunikasi. Proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses
yang kompleks.

28. Penyiapn Legal Dafting
Secara harfiah legal dafting dapat diterjemahkan secara bebas, adalah
penyusunan/ perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari
pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang
menghasilkan peraturan, sebagai contoh; Pemerintah membuat Peraturan
Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang
mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti;
perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang
melakukan perjanjian atau kontrak.
Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian
ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.
Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses
pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

29. BENTUK-BENTUK KESEPATAN ALAM
PROYEK KPBU
 Ketentuan Minimum Isi Perjanjian KPBU
 PenadaanBadan Usaha Peaksanajuga dimungin secara
elktroni perka LKPP n 19 taun 3025 pasal 47
 Ctirical Issue dalam perjanjian KPBU

30. KOMPONEN-KOMPONEN INFRASTRUKTUR
 Infrastruktur Air Limbah Komponen infrastruktur air limbah terdiri dari
sumber, saluran, pengolahan, dan disposal. Produksi air limbah dihitung dari
persentase pemakaian air bersih, yaitu 70%-80% dari pemakaian air bersih.
Air limbah ini mengandung kotoran manusia, bahan sisa pencucian barang,
dan sebagainya. Kualitas air limbah tidak memadai untuk langsung dibuang
ke lingkungan. Oleh karena itu, harus dikumpulkan dan dialirkan ke instalasi
pengolahan air limbah. Pengelolaan limbah domestik terdiri pengolahan
terpusat (off site sanitation) dan pengolahan setempat (on site sanitation).
Sistem on site adalah sistem di mana penghasil limbah mengolah air
limbahnya secara individu, misalkan dengan menggunakan tangki septik.
Sistem off site adalah sistem di mana air limbah disalurkan melalui sewer
(saluran pengumpul air limbah) lalu kemudian masuk ke instalasi pengolahan
terpusat.
 Infrastruktur Air Limpasan Komponen dalam infrastruktur air limpasan
terdiri dari air limpasan, drainase dengan segala variasinya, dan badan air
penerima. Drainase adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air
limpasan ke badan air penerima. Sama halnya dengan air limbah,
infrastruktur air limpasan terdiri dari on site dan off site system. Pada saat ini,
telah berkembang paradigma baru dalam pengelolaan infrastruktur yang
mana infrastruktur untuk mengalirkan air limpasan tidak hanya berupa
saluran drainase, melainkan saluran yang dilengkapi dengan kolam-kolam
detensi, infiltrasi, dan pemanenan air hujan.

31. KOMPONEN-KOMPONEN INFRASTRUKTUR
 Infrastruktur Persampahan Dalam pengelolaan sampah terdapat sejumlah
elemen fungsional, yaitu timbulan sampah (waste generation); penanganan
dan pemilahan sampah; penyimpanan dan pengolahan di sumber;
pengumpulan, pemindahan dan transportasi; pemilahan, pengolahan dan
transformasi sampah; dan pembuangan (disposal). Dalam elemen fungsional
di atas diperlukan sejumlah prasarana, seperti tong sampah, gerobak sampah,
bak sampah, dan mobil sampah.
 Infrastruktur Transportasi Transportasi dapat diartikan sebagai usaha dan
kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu
tempat ke tempat lainnya. Infrastruktur transportasi dapat diklasifikasikan
dalam infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Untuk masing-
masing klasifikasi, terdapat sistem simpul dan jaringan. Sebagai contoh dari
sistem simpul adalah terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan, sedangkan
contoh jaringan adalah jaringan jalan, rel, alur pelayaran, dan jalur
penerbangan.
 Infrastruktur Energi Infrastruktur energi adalah infrastruktur yang
mencakup pembangkit, jaringan transmisi, sampai jaringan distribusi. Sistem
transmisi dan distribusi merupakan sistem penghubung antara produsen dan
konsumen akhir yang berperan penting dalam ketersediaan energi.

32. KOMPONEN-KOMPONEN INFRASTRUKTUR
 Infrastruktur Telekomunikasi Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional. Informasi dapat diperoleh dengan
salah satu cara yaitu telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi terdiri dari
beberapa sub sistem, yaitu kantor pusat (central offices), private branches
exchanges, dan physical plant.
 Infrastruktur Sumber Daya Air Salah satu infrastruktur sumber daya air
adalah infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi adalah infrastruktur yang
diperlukan untuk kepentingan irigasi. Infrastruktur irigasi terdiri dari
komponen sumber air, seperti air permukaan dan air tanah, infrastruktur
pengambilan, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran
kuarter. Dari saluran kuarter air disalurkan ke sawah, setelah melewati
sawah air dibuang melalui saluran drainase dan kembali ke sungai.

33. FINANCIAL CLOS
Peran penting “finansial close” untuk keberlanjutan proyek KPBU.
Terlaksananya “Financial Close”.
“Financial Close” (pemenuhan pembiayaan) dinyatakan terlaksana apabila
telah terjadi :
Penandatanganan perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh proyek
Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha Sebagian pinjaman telah dicairkan
untuk mendukung dimulainya pekerjaan pembangunan konstruksi.
Apabila Kerjasama KPBU terdiri dari beberapa tahapan, maka pemenuhan
pembiayan (“financial close”) dinyatakan terlaksana apabila telah terjadi
penandatanganan perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan
KPBU dan sebagian pinjaman diatas telah dicairkan untuk memulai
pekerjaan konstruksi.
Jangka waktu
Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Badan
Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha, Badan Usaha Pelaksana harus sudah mendapatkan
pembiayaan atas proyek KPBU.

34. FINANCIAL CLOS
Perpanjangan
Perpanjangan waktu dari poin 2.3.2 bisa dilakukan oleh PJPK apabila
kegagalan dalam mendapatkan pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian
Badan Usaha Pelaksana, yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan
oleh PJPK. Setiap perpanjangan waktu diberikan paling lama 6 (enam)
bulan. Apabila dalam jangka waktu dan perpanjangan waktu sudah dilakukan
namun tidak dapat juga memenuhi kewajiban pembiayaan yang telah
ditetapkan, maka perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

35. 2 MONITORING DAN
EVALUASI KPBU

36. FUNGSI MONEV
Menurut Dunn (1981), monitoring mempunya empat fungsi,
yaitu:
1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar
dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber
dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target)
telah mencapai mereka.
3. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat
sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode
waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi
yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan
dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak
cocok

37. TUJUAN MONEV
Secara umum tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
adalah;
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat
diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen
yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah,
tanpa menyimpang dari tujuan.
.

38. TUJUAN MONEV
Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam
melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya
kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk
melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan
dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa
fakta dan nilai.

39. MANFAAT MONEV
1. Monitoring dan Evaluasi (M&E)
sebagai alat untuk mendukung
perencanaan:
2. Monitoring dan Evaluasi (M&E)
sebagai alat untuk mengetahui
kemajuan program:
3. Monitoring dan Evaluasi (M&E)
sebagai alat akuntabilitas program
dan advokasi:

40. PERUMUSAN MAFAAT MONTORING DAN
EVALUASI
1. Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian
atau supervisi.
2.Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas)
kinerja
3.Untuk meyakinkan pihak-pihak yang
berkepentingan
4.Membantu penentuan langkah-langkah yang
berkaitan dengan kegiatan proyek selanjutnya.
5. Sebagai dasar untuk melakukan M&E selanjutnya.
6.Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam
waktu yang singkat
7. Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu
diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik.

41. PRINSIP-PRINSIP MONEV
Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut:
1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan
kegiatan program organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap
organisasi maupun terhadap pengguna produk atau
layanan.
4. Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya
lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

42. PRINSIP-PRINSIP MONEV
Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Nanang
Fattah (1996) mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:
1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan
secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan
komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari
kepentingan pribadi.
4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang
benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat

43. PENDEKATAN MONEV
pelaporan sistem sosial (social accounting),
eksperimentasi sosial (social experimentation),
pemeriksaan sosial (social auditing) dan pengumpulan
bahan untuk penelitian sosial (social research
cumulation). Pendekatan ini masing-masing
mempunyai dua aspek yaitu aspek yang berhubungan
dengan jenis informasi yang diperlukan (Dunn, 1981).

44. TEKNIK MONEV
Ada beberapa teknik Monitoring dan Evaluasi yang bisa diapaparkan disini
yakni antara lain
Ada beberapa teknik Monitoring dan Evaluasi yang bisa diapaparkan disini
yakni antara lain
OBSERVASI: Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung,
sehigga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada
diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan obyek yang ada serta
kondisi penunjang yang ada mendapat perhatian secara langsung
WAWANCARA DAN ANGKET: Wawancara adalah cara yang dilakukan bila
monitoring ditujukan pada seseorang. Instrumen wawancara adalah
pedoman wawancara.Wawancara itu ada dua macam, yaitu wawancara
langsung dan wawancara tidak langsung.
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD): FGD adalah proses menyamakan
persepsi melalaui urun rembug terhadap sebuah permasalahan atau
substansi tertentu sehingga diperoleh satu kesamaam (frame) dalam melihat
dan mensikapi hal-hal yang dimaksud.

45. PROSES MONEV
Proses dalam monev sederhananya adalah “menelusuri” proses pekerjaan
proyek atau kegiatan sehingga dapat menemukan “apa yang sesungguhnya
terjadi di antara PELAKSANAAN (proses) dengan TUJUAN yang
dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu ditemukan
adanya pesenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan perubahan
atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi.Atau setidaknya
meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan.
Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu:
1. Menetapkan standar pelaksanaan;
2. Pengukuran pelaksanaan;
3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar
dan rencana.

46. TAHAP PELAPORA
Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi
standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu
mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus
dicapai.Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya
menjadi laporan tentang program.

47. 3 PROGRAM SWOT

48. Pengertian SWOT
SWOT merupakan pisau analisis yang biasa digunakan untuk metode
analisis kualitatif. SWOT adalah singkatan dari Strength ( Kelemahan
) , Opportunities ( Peluang ), Weaknesses ( Kelemahan ) dan Threats (
Ancaman ) . Metode ini digunakan untuk merumuskan strategi yang
tepat guna meminimalkan factor kelemahan ( W ) dan ancaman ( T )
yang ada dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki/ kekuatan ( S
) dan peluang yang ada ( O ). Secara sederhana pola pikir strategi
SWOT adalah ketika kita mengetahui Kekuatan dan Kelemahan kita
sendiri ( Faktor Internal ) maka peluang yang ada dapat diraih dan
ancaman yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sejak dini ( Faktor
Eksternal ).
Analisis SWOT sangat efektif dipakai untuk membuat strategi
pengembangan yang sulit dihitung secara kuantitatif baik karena
factor kelangkaan data maupun hal-hal yang sifatnya tidak dapat
dikuantifikasi. Di era otonomi Daerah dan era Reformasi ini dimana
tuntutan kemandirian daerah dan peluang kerja sama antar daerah
menjadi sangat strategis, SWOT sebagai pisau analisis menjadi alat
yang sangat efektif.

49. DIAGRAM ANALISIS SWOT
Lingkungan eksternal
Isu-Isu Strategis
Internal Eksternal
Tersusunnya
arahan dan
kebijakan
strategis
Analisis &
Solusi
Alternatif
Implementasi
Perencanaan
Action Plan
Pengembangan
sistem
infrastruktur
Opportunity/peluang Threats/tantangan
Analisis
Evaluasi
Identifikasi
Masalah
Lingkungan Internal
Strenght/potensi Weakness/kendala/kelemahan
Monitoring dan evaluasi

50. Praktek Penggunaan Analisis SWOT
Untuk memudahkan pemahaman aplikasi Analisis SWOT berikut ini
diberikan contoh analisis SWOT pengembangan sistem sungai di
wilayah Kabupaten X yang berbatasan dengan Kabupaten Y meliputi
Sungai Sungai A, B, C, D,dan E. Sesudah dilakukan Kegiatan Survei,
Kompilasi Data maka untuk Kegiatan Kajian dan Analisis diperoleh
gambaran sebagai berikut :
Kab y
Kab x
Sistem sumber daya air
Siste
m
sungai
A,B,C
Sist
em
sun
gai
D &
E