Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. SPT terdiri dari SPT masa untuk laporan bulanan dan SPT tahunan, yang harus diisi dengan benar dan disampaikan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban dan hak seperti menyelenggarakan pembukuan, mengajukan keber

1. 1
Surat Pemberitahuan (SPT) :Surat Pemberitahuan (SPT) :
Surat yang oleh WP digunakan untukSurat yang oleh WP digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaranmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objekpajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaipajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangdengan ketentuan peraturan perundang--
undangan perpajakan.undangan perpajakan.
SPTSPT
SPT Masa (Bulanan)SPT Masa (Bulanan)
1.1. SPT Masa PPh pasal 21/26SPT Masa PPh pasal 21/26
2.2. SPT Masa PPh pasal 22SPT Masa PPh pasal 22
3.3. SPT Masa PPh pasal 23-26SPT Masa PPh pasal 23-26
4.4. SPT Masa PPh pasal 25 (SSP)SPT Masa PPh pasal 25 (SSP)
5.5. SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)
6.6. SPT Masa PPh pasal 15SPT Masa PPh pasal 15
7.7. SPT Masa PPN, dstSPT Masa PPN, dst
SPT TahunanSPT Tahunan
1.1. SPT Tahunan PPh WP BadanSPT Tahunan PPh WP Badan
(Form 1771)(Form 1771)
2.2. SPT Tahunan PPh WP OPSPT Tahunan PPh WP OP
(Form 1770 , 1770-S dan(Form 1770 , 1770-S dan
1770-SS)1770-SS)

2. 2
Pengambilan, Pengisian, danPengambilan, Pengisian, dan
Penyampaian SPTPenyampaian SPT
• memuat semua unsurmemuat semua unsur
yang berkaitan denganyang berkaitan dengan
objek pajak dan unsurobjek pajak dan unsur
lain yang haruslain yang harus
dilaporkan dalam SPTdilaporkan dalam SPT
• dilampiri laporandilampiri laporan
keuangan (khusus bagikeuangan (khusus bagi
WP yangWP yang
menyelenggarakanmenyelenggarakan
pembukuan), bukti-pembukuan), bukti-
bukti pembayaran danbukti pembayaran dan
pemotongan/pemungutanpemotongan/pemungutan
pajakpajak
• Semua lembar SPTSemua lembar SPT
diisidiisi
SPT harus diambilSPT harus diambil
sendiri di tempatsendiri di tempat
yang ditetapkanyang ditetapkan
oleh Ditjen Pajakoleh Ditjen Pajak
(KPP, dst)(KPP, dst)
SPT harus diisiSPT harus diisi
dengan:dengan:
BenarBenar LengkaLengka
pp
benar dalambenar dalam
perhitungan,perhitungan,
termasuk benartermasuk benar
dalam penerapandalam penerapan
ketentuan peraturanketentuan peraturan
perundang-undanganperundang-undangan
perpajakan, dalamperpajakan, dalam
penulisan, danpenulisan, dan
sesuai dengansesuai dengan
keadaan yangkeadaan yang
sebenarnya.sebenarnya.
JelasJelas
• melaporkan asal-melaporkan asal-
usul/sumber dariusul/sumber dari
objek pajak danobjek pajak dan
unsur-unsur lainunsur-unsur lain
yang harusyang harus
dilaporkan dalamdilaporkan dalam
SPTSPT
• sumber-sumbersumber-sumber
penghasilanpenghasilan
dapatdapat
dipertangungjawadipertangungjawa
bkanbkan
• Tidak meragukan,Tidak meragukan,
dsbdsb
SPT disampaikanSPT disampaikan
secara langsungsecara langsung
atau via posatau via pos
(tercatat)(tercatat)

3. 3
--- SPT WP Badan harus ditandatangani- SPT WP Badan harus ditandatangani
oleh pengurus atau direksioleh pengurus atau direksi
Jika pengisian dan penandatanganJika pengisian dan penandatangan
SPT dikuasakan, maka harusSPT dikuasakan, maka harus
disertakan Surat Kuasa Khusus.disertakan Surat Kuasa Khusus.

4. 4
Batas Waktu penyampaian SPTBatas Waktu penyampaian SPT
a.a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah MasaUntuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah Masa
Pajak.Pajak.
b.b. Untuk SPT Tahunan PPh WP OP, paling lama 3 bulanUntuk SPT Tahunan PPh WP OP, paling lama 3 bulan
setelah akhir Tahun Pajak.setelah akhir Tahun Pajak.
c.c. Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4
bulan setelah akhir Tahun Pajak.bulan setelah akhir Tahun Pajak.
d.d. Untuk SPT PPN AKHIR BULAN SETELAH MASA PAJAKUntuk SPT PPN AKHIR BULAN SETELAH MASA PAJAK
WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaianWP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian
SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan, denganSPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan, dengan
syarat :syarat :
a.a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
b.b. Melampirkan penghitungan sementara pajak yangMelampirkan penghitungan sementara pajak yang
terutang dalam satu Tahun Pajak.terutang dalam satu Tahun Pajak.
c.c. Melampirkan bukti pelunasan kekuranganMelampirkan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang menurutpembayaran pajak yang terutang menurut
perhitungan sementara (SSP).perhitungan sementara (SSP).

5. 5
Jika perhitungan sementaraJika perhitungan sementara
pajak kurang (lebih kecil)pajak kurang (lebih kecil)
dari jumlah pajak yangdari jumlah pajak yang
sebenarnya terutang, makasebenarnya terutang, maka
kekurangannya dikenakankekurangannya dikenakan
bunga 2% sebulan, dihitungbunga 2% sebulan, dihitung
dari batas waktudari batas waktu
menyampaikan SPT sampaimenyampaikan SPT sampai
dengan tanggal pembayaran.dengan tanggal pembayaran.

6. 6
Sanksi administrasi bagi WP yangSanksi administrasi bagi WP yang
tidak menyampaikan SPT dalamtidak menyampaikan SPT dalam
jangka waktu yangjangka waktu yang
ditentukan/perpanjangan:ditentukan/perpanjangan:
Berupa denda :Berupa denda :
a.a. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN.Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN.
b.b. Rp 100.000,00 untuk SPT MasaRp 100.000,00 untuk SPT Masa
lainnya.lainnya.
c.c. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPhRp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh
WP OP.WP OP.
d.d. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPhRp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh
WP Badan.WP Badan.

7. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAKKEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
A.A. Kewajiban WPKewajiban WP
1.1. Mendaftarkan diri u mendapatkan NPWPMendaftarkan diri u mendapatkan NPWP
2.2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang denganMenghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan
benarbenar
3.3. Mengisi dengan benar SPT dan dilaporkan ke KPP setempatMengisi dengan benar SPT dan dilaporkan ke KPP setempat
4.4. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatanMenyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan
5.5. Jika diperksa wajib :Jika diperksa wajib :
a.a. Memperlihatkan / meminjamkan buku2 atau catatan2 yang menjadiMemperlihatkan / meminjamkan buku2 atau catatan2 yang menjadi
dasar yg berhubungan dengan penghasilan yang diperolehdasar yg berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh
b.b. Memberikan kesempatan u memasuki tempat atau ruangan yangMemberikan kesempatan u memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu,dipandang perlu,
6.. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau6.. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban udokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban u
merahasiakan , maka kewajiban u merahasiakan ini ditiadakanmerahasiakan , maka kewajiban u merahasiakan ini ditiadakan
o/permintaan u keperluan pemeriksaan.o/permintaan u keperluan pemeriksaan.
7

8. Hak – hak WP :Hak – hak WP :
1.1. Mengajukan surat keberatan dan bandingMengajukan surat keberatan dan banding
2.2. Menerima tanda bukti memasukkan SPTMenerima tanda bukti memasukkan SPT
3.3. Melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkanMelakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan
4.4. Mengajukan permohonan penundaan SPTMengajukan permohonan penundaan SPT
5.5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaranMengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajakpajak
6.6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakanMengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan
dalam STPdalam STP
7.7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajakMeminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8.8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi sertaMengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta
pembetulan SKP yang salah.pembetulan SKP yang salah.
9.9. Memberikan kuasa hukum kepada orang u melaksanakan kewajibanMemberikan kuasa hukum kepada orang u melaksanakan kewajiban
pajaknyapajaknya
10.10.Apabila WP dipotong o/pemberi kerja, WP berhak minta buktiApabila WP dipotong o/pemberi kerja, WP berhak minta bukti
pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukanpemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukan
surat keberatan dan permohonan pajaksurat keberatan dan permohonan pajak
8