Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"

1. 1 225 Training By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP kanaidi963@gmail.com ..08122353284 Logo Excellencla

3. PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:  Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.  Memahami metode pemilihan sistem pengadaan barang /jasa.  Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaran  Memahami pemilihan metode evaluasi.  Memahami pemilihan jenis kontrak.  Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dgn latihan kelompok 3

4. • Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 4 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 7. Pemilihan Metode Evaluasi PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK ULP/ Pejabat Pengadaan 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

5.  Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah,  Peranannya sangat strategis dan menentukan  Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan,  Menjadi acuan kegiatan pengadaan. 5

6. Rencana Umum Pengadaan PA/ KPA menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PPK menyusun dan menetapkan • Dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Kerangka Acuan Kerja • Harga Perkiraan Sendiri • Rancangan Kontrak ULP/Pejabat Pengadaan menerima dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa PENGKAJIAN ULANG 6

7. Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA : biaya paket, honorarium, biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spek. Teknis dan perkiraan biaya OutputRUPOlehPA/KPA Diumumkan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan Portal Pengadaan Nasional Setelah RKA disetujui DPR/DPRD Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya. Isi Pengumuman paling kurang: • Nama dan Alamat Pengguna Anggaran • Paket Pekerjaan • Lokasi pekerjaan • Perkiraan biaya 7

8. Melalui Penyedia barang/jasa Melalui Swakelola 8

9.  Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I  Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat  Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar  Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan  Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa  Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu  Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan  Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri  Penelitian dan pengembangan dalam negeri  Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri 9

10. • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan • Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran • Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan Kerangka acuan kerja memuat: 4 W- 1H 10

11. 11 Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri Menetapkan sebanyak- banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Nilai paket pekerjaan < Rp2.500.000.000,00 diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi

12. 12

13. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: •Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan •Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan •Pengkajian ulang KAK Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan 1. 2. 3. 4. PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangannya5. 1 13

14. 3 • Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan • Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri • Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian • Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket • Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta • Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan : 14

15. 3 • Materi yang dikaji : o Rencana biaya paket pekerjaan • Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan • Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan : o Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan o Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan o Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan • Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :

16. • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas • Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas • Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) cukup jelas • Spesifikasi teknis barang/jasa cukup jelas • Total perkiraan biaya pekerjaan cukup • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan • Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang • Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentu • Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja: 16

17. • Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali • Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan • Putusan PA/KPA bersifat final Ketentuan Dalam Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Pengadaan Setelah Dikaji Ulang 17

18. Barang/JasaLainnya • Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana • Penunjukan Langsung • Pengadaan Langsung • Sayembera/ Kontes PekerjaanKonstruksi • Pelelangan Umum • Pelelangan Terbatas • Pemilihan Langsung • Penunjukan Langsung • Pengadaan Langsung JasaKonsultansi • Seleksi Umum • Seleksi Sederhana • Penunjukan Langsung • Pengadaan Langsung • Sayembara 18

19. • BARANG ATAU JASA LAINNYA (B/JL) Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dan Bila pekerjaan tidak kompleks Pelelangan Sederhana Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pelelangan Umum KEADAAN TERTENTU :  Penanganan darurat  Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres  Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia B/JL KHUSUS :  Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah  Pek.kompleks dg teknologi khusus  Distribusi obat/alkes tertentu  Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah  Sewa penginapan / hotel /ruang rapat  Lanjutan sewa gedung / kantor / ruang terbuka/ tertutup Penunjukan Langsung Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.100 juta: • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil DAN/ATAU • Usaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil Pemilihan Penyedia B/JL SAYEMBARA : Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; tidak dapat ditetapkan berd Harga Satuan KONTES : Tidak punya harga pasar Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Kontes/ Sayembara Pengadaan Langsung 19

20. Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dan Bila pekerjaan tidak kompleks Pemilihan Langsung Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Pelelangan Umum KEADAAN TERTENTU :  Penanganan darurat : • Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat • Bencana alam/non alam/ sosial; pencegahan bencana; kerusakan sarana/prasarana yng menghentikan kegiatan pelayanan publik  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS :  Pek.kompleks dg teknologi khusus  Pasal 38 ayat (5b) Penunjukan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 100 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil DAN/ATAU • Usaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil Pemilihan Penyedia JK Pekerjaan Kompleks, diyakini jumlah Penyedia Terbatas Pengadaan Langsung Pelelangan Terbatas 20

21. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 dan Bila pekerjaan bersifat sederhana Seleksi Sederhana Penanganan darurat Penyedia jasa tunggal Hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Pek. Yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat Penunjukan Langsung Untuk pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimum 50 juta Kebutuhan operasional K/L/D/I Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum  Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu.  Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Seleksi Umum Sayembara Pengadaan Langsung 21

22. B/PK/JL • Gugur • Sistem Nilai • Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis JasaKonsultansi • Sistem Kualitas • Sistem Kualitas dan Biaya • Sistem Pagu Anggaran • Sistem Biaya Terendah 22

23. Membandingkan dok penawaran thd dok lelang dg urutan tahap adm,teknis,harga di mana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur • B/PK/JL pada prinsipnya menggunakan sistem gugur. • Untuk Pekerjaan yang Metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi. Sistem Gugur Memberikan nilai angka tertentu berdasarkan ketentuan dok lelang • B/PK/JL yg kompleks, dimana untuk mencapai kualitas yang diinginkan dapat diperoleh dengan metode teknis dan harga yang bervariasi. • Ketentuan bobot penilaian harga 70-90% dan unsur yg dinilai dpt dikuantifikasikan Sistem NIlai Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang. Untuk B/PK/JL yang kompleks dan dapat diperkirakan biaya operasional , biaya pemeliharaan serta diketahui umur ekonomis dan nilai sisanya. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 23

24. Kualitas teknis terbaik, lalu nego teknis& biaya JK yg mengutamakan kualitas dan/atau lingkupnya sulit ditetapkan dlm KAK Metode evaluasi Kualitas Nilai kombinasi terbaik teknis& biaya, lalu nego teknis& biaya Output pekerjaan, waktu penugasan, dan biaya dapat ditentukan dalam KAK. Metoda evaluasi kualitas dan biaya Teknis terbaik dari penawar=<pagu, lalu nego teknis& biaya • Ada standarnya • Dapat dirinci dg tepat • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu Metoda evaluasi pagu anggaran Evaluasi dengan cara memilih harga terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat teknis, lalu nego teknis& biaya pekerjaan sederhana dan standar.Metoda evaluasi biaya terendah 24

25. Barang/JasaLainnya • 1 Sampul • 2 Sampul • 2 Tahap PekerjaanKonstruksi • 1 Sampul • 2 Tahap JasaKonsultansi • 1 Sampul • 2 Sampul 25

26. Metode Satu 1 Sampul Metode Dua Sampul Metode Dua Tahap Penyampaian dok penawaran (adm, teknis, dan harga) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kpd ULP/Pejabat Pengadaan Adm+teknis (sampul I), harga (sampul II) kemudian sampul I dan II dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kpd ULP persyaratan adm & teknis  sampul tertutup I harga penawaran  sampul tertutup II, Disampaikan dalam 2 tahap • B/J yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa konsultansi dg KAK sederhana • B/PK/JL yg spek/volume jelas. • Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / Kontes / Sayembara • B/JL pakai sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • JK yg penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks • B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dg beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi. 26

27. Rekapitulasi Sistem Pengadaan B/PK/JL Metode Pemilihan Metode Kualifikasi Metode Evaluasi Penyampaian Dokumen Pelelangan Umum Prakualifikasi Sistem Nilai/Biaya Umur Eko. (B/JL) 2 Sampul Sistem Nilai/Biaya UmueEko. (PK) 2 Tahap Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul Pelelangan Terbatas (PK) Prakualifikasi Sistem Nilai 2 Tahap Pelelangan Sederhana & Pemilihan Langsung (PK) Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul Penunjukan Langsung Prakualifikasi Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul - (Darurat) Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul Pengadaan Langsung - Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul Sayembara/Kontes Menggunakan Tim Juri 1 Sampul 27

28. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Metode Pemilihan Metode Kualifikasi Penyampaian Dokumen Referensi dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pelelangan Umum;  B/JL Prakualifikasi 2 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf a • B/PK/JL Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b • B/PK/JL Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf c Pelelangan Terbatas (Pek. Konstruksi) Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b Pelelangan Sederhana & Pemilihan Langsung (Pek. Konstruksi) Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (2) Penunjukan Langsung - (kondisi darurat) 1 Sampul Pasal 57 ayat (3) Prakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (4) Pengadaan Langsung - 1 Sampul Pasal 57 ayat (5) Sayembara/Kontes 1 Sampul Pasal 57 ayat (6) 28

29. Rekapitulasi Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi Metode Pemilihan Metode Evaluasi Penyampaian Dokumen Seleksi Umum Berdasarkan Kualitas 2 Sampul Berdasarkan Kualitas dan Harga 2 Sampul Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul Seleksi Sederhana Berdasarkan Pagu Anggaran 1 Sampul Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul Penunjukan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul Pengadaan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul Sayembara Menggunakan Tim Juri 1 Sampul 29

30. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Penyampaian Referensi dalam Perpres 54 Tahun 2010 Seleksi Umum Kualitas 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf a Kualitas dan Biaya 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf b Biaya Terendah 1 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf c Seleksi Sederhana Pagu Anggaran/ Biaya Terendah 1 Sampul Pasal 58 ayat (2) Penunjukan Langsung (Kondisi Darurat) Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (3) Penunjukan Langsung (Kondisi tidak Darurat) Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (4) Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (5) Sayembara Tim Juri 1 Sampul Pasal 58 ayat (6) 30

31. Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi Perorangan Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Penyampaian Referensi dalam Perpres 54 Tahun 2010 Seleksi Umum Pasca kualifikasi Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ay Lampiran 4B Seleksi Sederhana Pasca kualifikasi Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B Penunjukan Langsung (Kondisi Darurat) - 1 Sampul Lampiran 4B Penunjukan Langsung (Kondisi tidak Darurat) Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B Sayembara Tim Juri 1 Sampul Lampiran 4B 31

32. LANGKAH- LANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan diadakan Mengenali masing-masing jenis kontrak Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak 1 32

33. Penetapan Jenis Kontrak 1 • Lumpsum • Harga Satuan • Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan • Turnkey • Persentase Cara Pembayaran • Tahun Tunggal • Tahun Jamak Pembebanan Tahun Anggaran • Pengadaan Tunggal • Pengadaan Bersama • Payung Sumber Pendanaan • Pekerjaan Tunggal • Pekerjaan Terintegrasi Jenis Pekerjaan 33

34. Bukti Pembelian (s.d. 5 juta) Kuitansi (s.d . 10 juta) Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 100 juta • Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta 4 Hanya untuk pengadaan barang 34

35. 45 • 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda 1 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar • 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda 2 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & ceklis isi dokumen penawaran bandingkan dengan jawaban kelompok lain • Simpulkan hal-hal yang menjadi perhatian metode penyampaian dokumen. Metode Penyampaian Dokumen 35

36. 36Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15

Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Semelhante a Procurement & Purchasing Plan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT" (20)

Mais de Kanaidi ken (20)

Mais recentes (20)