Contact (Pemateri): Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP/wa. 0812 2353 284, +62 878 2298 4716 Telp/Fax : +62 22-4267735 e-mail : kanaidi963@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com

1. 1
225
Training
By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP
kanaidi963@gmail.com ..08122353284
Logo
Excellencla

2. 2

3. PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES
PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
 Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.
 Memahami metode pemilihan sistem pengadaan barang /jasa.
 Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaran
 Memahami pemilihan metode evaluasi.
 Memahami pemilihan jenis kontrak.
 Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dgn latihan
kelompok
3

4. • Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa
4
1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan
• Identifikasi Kebutuhan
• Kebijakan umum
(Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian)
• Penganggaran Biaya
• KAK
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
• Kebijakan Umum
• Penganggaran Biaya
• KAK
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan,
• Spesifikasi Teknis,
• Penetapan HPS, dan
• Rancangan Kontrak
4. Pemilihan Sistem Pengadaan
5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
7. Pemilihan Metode Evaluasi
PA/ KPA
PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan
PPK
ULP/ Pejabat Pengadaan
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

5.  Merupakan tahap awal dalam kegiatan
pengadaan barang/ jasa pemerintah,
 Peranannya sangat strategis dan menentukan
 Harus bisa memberikan informasi mengenai
target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya
dan manfaat pengadaan,
 Menjadi acuan kegiatan pengadaan.
5

6. Rencana Umum
Pengadaan
PA/ KPA
menetapkan
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
PPK
menyusun dan
menetapkan
• Dokumen Ketetapan
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
• Kerangka Acuan Kerja
• Harga Perkiraan
Sendiri
• Rancangan Kontrak
ULP/Pejabat Pengadaan
menerima dan
melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa
PENGKAJIAN ULANG
6

7. Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan
oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi,
jumlah/volume barang/jasa yang
dibutuhkan
Menyusun dan Menetapkan Rencana
Anggaran dalam DIPA/DPA : biaya paket,
honorarium, biaya pengumuman, biaya
penggandaan, dan biaya lainnya
Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara
Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ
Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling
sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu
pelaksanaan, spek. Teknis dan perkiraan
biaya
OutputRUPOlehPA/KPA
Diumumkan di Website
K/L/D/I, Papan
Pengumuman Resmi dan
Portal Pengadaan Nasional
Setelah RKA disetujui
DPR/DPRD
Dapat mengumumkan
Pengadaan yang kontraknya
dilaksanakan TA berikutnya.
Isi Pengumuman paling
kurang:
• Nama dan Alamat
Pengguna Anggaran
• Paket Pekerjaan
• Lokasi pekerjaan
• Perkiraan biaya
7

8. Melalui
Penyedia
barang/jasa
Melalui
Swakelola
8

9.  Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I
 Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat
 Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko
yang besar
 Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
 Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa
 Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di
laboratorium dan pengembangan sistem tertentu
 Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
 Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri
 Penelitian dan pengembangan dalam negeri
 Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam
negeri
9

10. • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
• Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci
mungkin dengan memperhatikan batas-batas
tahun anggaran
• Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan
diadakan
• Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
Kerangka
acuan kerja
memuat:
4 W- 1H
10

11. 11
Memaksimalkan
penggunaan
produksi dalam
negeri
Menetapkan sebanyak-
banyaknya paket yang bisa
dilaksanakan untuk Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil dengan tetap
memperhatikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis.
Nilai paket pekerjaan
< Rp2.500.000.000,00
diperuntukkan bagi Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil, dengan syarat
kompetensi teknis yang
dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan
dapat dipenuhi

12. 12

13. PPK mengundang ULP/Pejabat
Pengadaan dan tim teknis untuk
melakukan pengkajian ulang
(pembahasan) terhadap
rencana umum pengadaan
Hal-hal yang dikaji ulang dan
dibahas meliputi:
•Pengkajian ulang kebijakan umum
pengadaan
•Pengkajian ulang rencana
penganggaran biaya pengadaan
•Pengkajian ulang KAK
Penyusunan Berita Acara hasil
rapat koordinasi tentang
pengkajian ulang rencana
umum pengadaan
PPK mengajukan usulan
perubahan rencana umum
pengadaan kepada
PA/KPAberdasarkan berita
acara pengkajian ulang
rencana umum pengadaan
1. 2.
3. 4.
PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang
sesuai dengan kewenangannya5.
1
13

14. 3
• Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan
pekerjaan
• Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan
telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha
kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
• Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian
• Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket
• Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi
pengusaha kecil untuk ikut serta
• Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk
menghindari pelelangan/seleksi
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Kebijakan Umum Pengadaan :
14

15. 3
• Materi yang dikaji :
o Rencana biaya paket pekerjaan
• Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
• Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk
memastikan :
o Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan
peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
o Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan
dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan atau biaya paket pekerjaan
o Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
• Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi
dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
mengusulkan revisi dokumen anggaran
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :

16. • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
• Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas
• Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa)
cukup jelas
• Spesifikasi teknis barang/jasa cukup jelas
• Total perkiraan biaya pekerjaan cukup
• Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
• Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
• Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
• Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
• Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak
mengarah kepada individu tertentu
• Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan). Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu
analisis tersebut
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengkajian Ulang
Kerangka Acuan Kerja:
16

17. • Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana
Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada
PA/KPA untuk ditetapkan kembali
• Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan
permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan
• Putusan PA/KPA bersifat final
Ketentuan Dalam Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum
Pengadaan Setelah Dikaji Ulang
17

18. Barang/JasaLainnya
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Sederhana
• Penunjukan
Langsung
• Pengadaan
Langsung
• Sayembera/
Kontes
PekerjaanKonstruksi
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Terbatas
• Pemilihan
Langsung
• Penunjukan
Langsung
• Pengadaan
Langsung
JasaKonsultansi
• Seleksi
Umum
• Seleksi
Sederhana
• Penunjukan
Langsung
• Pengadaan
Langsung
• Sayembara
18

19. • BARANG ATAU JASA LAINNYA (B/JL)
Bernilai paling tinggi
Rp. 200.000.000,- dan Bila
pekerjaan tidak kompleks
Pelelangan Sederhana
Pada prinsipnya semua pemilihan
dilakukan melalui metode
Pelelangan Umum
Pelelangan Umum
KEADAAN TERTENTU :
 Penanganan darurat
 Pek. Konferensi yang mendadak
yang dihadiri Presiden/Wapres
 Pertahanan Negara serta
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
 Pek.spesifik hanya bisa oleh satu
penyedia
B/JL KHUSUS :
 Pek.berdasarkan tarif resmi yg
ditetapkan pemerintah
 Pek.kompleks dg teknologi khusus
 Distribusi obat/alkes tertentu
 Kendaraan bermotor dengan
harga khusus untuk pemerintah
 Sewa penginapan / hotel /ruang
rapat
 Lanjutan sewa gedung / kantor /
ruang terbuka/ tertutup
Penunjukan Langsung
Untuk pengadaan dengan nilai
s.d. Rp.100 juta:
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil DAN/ATAU
• Usaha perseorangan/ BU kecil
dan koperasi kecil
Pemilihan
Penyedia B/JL
SAYEMBARA :
Proses dan Hasil dari gagasan,
kreatifitas, inovasi, budaya dan
metode pelaksanaan tertentu; tidak
dapat ditetapkan berd Harga Satuan
KONTES :
Tidak punya harga pasar
Tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Harga Satuan
Kontes/ Sayembara
Pengadaan Langsung
19

20. Bernilai paling tinggi
Rp. 200.000.000,- dan Bila
pekerjaan tidak kompleks
Pemilihan Langsung
Pada prinsipnya semua pemilihan
dilakukan melalui metode
Pelelangan Umum
Pelelangan Umum
KEADAAN TERTENTU :
 Penanganan darurat :
• Pertahanan Negara serta
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
• Bencana alam/non alam/
sosial; pencegahan
bencana; kerusakan
sarana/prasarana yng
menghentikan kegiatan
pelayanan publik
 Pek.spesifik hanya bisa oleh
satu penyedia
KONSTRUKSI KHUSUS :
 Pek.kompleks dg teknologi
khusus
 Pasal 38 ayat (5b)
Penunjukan Langsung
• Untuk pengadaan dengan
nilai s.d. Rp. 100 juta
• Kebutuhan operasional
• Teknologi sederhana
• Resiko kecil DAN/ATAU
• Usaha perseorangan/ BU
kecil dan koperasi kecil
Pemilihan
Penyedia JK
Pekerjaan Kompleks,
diyakini jumlah
Penyedia Terbatas
Pengadaan Langsung
Pelelangan Terbatas
20

21. Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultansi
Bernilai paling tinggi
Rp. 200.000.000 dan Bila
pekerjaan bersifat
sederhana
Seleksi Sederhana
Penanganan darurat
Penyedia jasa tunggal
Hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
Pek. Yang menyangkut
pertahanan/keamanan
dan ketertiban
masyarakat
Penunjukan Langsung
Untuk pekerjaan
konsultansi dengan nilai
maksimum 50 juta
Kebutuhan operasional
K/L/D/I
Pada prinsipnya semua
pengadaan harus
dengan Seleksi Umum
 Proses dan Hasil dari
gagasan, kreatifitas,
inovasi dan metode
pelaksanaan tertentu.
 Tidak dapat
ditetapkan
berdasarkan Harga
Satuan
Seleksi Umum
Sayembara
Pengadaan Langsung
21

22. B/PK/JL
• Gugur
• Sistem Nilai
• Sistem
Penilaian biaya
selama umur
ekonomis
JasaKonsultansi
• Sistem Kualitas
• Sistem Kualitas
dan Biaya
• Sistem Pagu
Anggaran
• Sistem Biaya
Terendah
22

23. Membandingkan dok
penawaran thd dok
lelang dg urutan
tahap
adm,teknis,harga di
mana apabila tidak
memenuhi pada
setiap tahapan
dinyatakan gugur
• B/PK/JL pada prinsipnya
menggunakan sistem gugur.
• Untuk Pekerjaan yang
Metode teknis pelaksanaan
tidak bervariasi.
Sistem
Gugur
Memberikan nilai
angka tertentu
berdasarkan
ketentuan dok
lelang
• B/PK/JL yg kompleks, dimana
untuk mencapai kualitas yang
diinginkan dapat diperoleh
dengan metode teknis dan
harga yang bervariasi.
• Ketentuan bobot penilaian
harga 70-90% dan unsur yg
dinilai dpt dikuantifikasikan
Sistem
NIlai
Memberikan
nilai pada unsur
teknis dan harga
menurut umur
ekonomis
kemudian
dikonversi ke
dalam uang.
Untuk B/PK/JL yang
kompleks dan dapat
diperkirakan biaya
operasional , biaya
pemeliharaan serta
diketahui umur ekonomis
dan nilai sisanya.
Sistem
penilaian
biaya selama
umur
ekonomis
23

24. Kualitas teknis
terbaik, lalu nego
teknis& biaya
JK yg
mengutamakan
kualitas dan/atau
lingkupnya sulit
ditetapkan dlm KAK
Metode
evaluasi
Kualitas
Nilai kombinasi
terbaik teknis& biaya,
lalu nego teknis&
biaya
Output pekerjaan,
waktu penugasan, dan
biaya dapat
ditentukan dalam KAK.
Metoda
evaluasi
kualitas dan
biaya
Teknis terbaik dari
penawar=<pagu, lalu
nego teknis& biaya
• Ada standarnya
• Dapat dirinci dg
tepat
• Anggarannya tidak
melampaui pagu
tertentu
Metoda
evaluasi pagu
anggaran
Evaluasi dengan cara memilih harga terendah di antara
penawaran yang memenuhi syarat teknis, lalu nego
teknis& biaya
pekerjaan sederhana dan standar.Metoda
evaluasi
biaya
terendah
24

25. Barang/JasaLainnya
• 1 Sampul
• 2 Sampul
• 2 Tahap
PekerjaanKonstruksi
• 1 Sampul
• 2 Tahap
JasaKonsultansi
• 1 Sampul
• 2 Sampul
25

26. Metode Satu 1 Sampul Metode Dua Sampul Metode Dua Tahap
Penyampaian dok penawaran
(adm, teknis, dan harga) yang
dimasukkan ke dalam 1 (satu)
sampul tertutup kpd
ULP/Pejabat Pengadaan
Adm+teknis (sampul I), harga
(sampul II) kemudian sampul I
dan II dimasukkan ke dalam
sampul penutup dan
disampaikan kpd ULP
persyaratan adm & teknis 
sampul tertutup I
harga penawaran  sampul
tertutup II,
Disampaikan dalam 2 tahap
• B/J yg standar harganya telah
ditetapkan pemerintah
• Jasa konsultansi dg KAK
sederhana
• B/PK/JL yg spek/volume jelas.
• Penunjukan Langsung /
Pengadaan Langsung / Kontes /
Sayembara
• B/JL pakai sistem nilai atau
sistem biaya selama umur
ekonomis
• JK yg penilaian teknis
terpisah dari penilaian
harga atau bersifat
kompleks
• B/PK/JL yg kompleks
• B/PK/JL yg memenuhi kriteria
kinerja tertentu termasuk
pertimbangan kemudahan
pengoperasian dan efisiensi
pemeliharaan peralatan
• B/PK/JL dg beberapa alternatif
penggunaan sistem, desain,
dan teknologi.
26

27. Rekapitulasi Sistem Pengadaan
B/PK/JL
Metode Pemilihan Metode
Kualifikasi
Metode Evaluasi Penyampaian
Dokumen
Pelelangan Umum Prakualifikasi Sistem Nilai/Biaya Umur Eko. (B/JL) 2 Sampul
Sistem Nilai/Biaya UmueEko. (PK) 2 Tahap
Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul
Pelelangan Terbatas (PK) Prakualifikasi Sistem Nilai 2 Tahap
Pelelangan Sederhana &
Pemilihan Langsung (PK)
Pascakualifikasi Sistem Gugur 1 Sampul
Penunjukan Langsung Prakualifikasi Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
- (Darurat) Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Pengadaan Langsung - Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Sayembara/Kontes Menggunakan Tim Juri 1 Sampul
27

28. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Metode Pemilihan Metode Kualifikasi Penyampaian
Dokumen
Referensi dalam
Perpres 54 Tahun 2010
Pelelangan Umum;
 B/JL Prakualifikasi 2 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf a
• B/PK/JL Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b
• B/PK/JL Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (1) huruf c
Pelelangan Terbatas (Pek.
Konstruksi)
Prakualifikasi 2 Tahap Pasal 57 ayat (1) huruf b
Pelelangan Sederhana &
Pemilihan Langsung (Pek.
Konstruksi)
Pascakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (2)
Penunjukan Langsung - (kondisi darurat) 1 Sampul Pasal 57 ayat (3)
Prakualifikasi 1 Sampul Pasal 57 ayat (4)
Pengadaan Langsung - 1 Sampul Pasal 57 ayat (5)
Sayembara/Kontes 1 Sampul Pasal 57 ayat (6)
28

29. Rekapitulasi Sistem Pengadaan
Jasa Konsultansi
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Penyampaian Dokumen
Seleksi Umum Berdasarkan Kualitas 2 Sampul
Berdasarkan Kualitas dan Harga 2 Sampul
Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul
Seleksi Sederhana Berdasarkan Pagu Anggaran 1 Sampul
Berdasarkan Biaya Terendah 1 Sampul
Penunjukan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Pengadaan Langsung Klarifikasi dan Negosiasi 1 Sampul
Sayembara Menggunakan Tim Juri 1 Sampul
29

30. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode
Penyampaian
Referensi dalam Perpres 54
Tahun 2010
Seleksi Umum Kualitas 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf a
Kualitas dan Biaya 2 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf b
Biaya Terendah 1 Sampul Pasal 58 ayat (1) huruf c
Seleksi Sederhana Pagu Anggaran/ Biaya
Terendah
1 Sampul Pasal 58 ayat (2)
Penunjukan Langsung
(Kondisi Darurat)
Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (3)
Penunjukan Langsung
(Kondisi tidak Darurat)
Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (4)
Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ayat (5)
Sayembara Tim Juri 1 Sampul Pasal 58 ayat (6)
30

31. Pelaksanaan Pemilihan
Jasa Konsultansi Perorangan
Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode
Penyampaian
Referensi dalam Perpres 54
Tahun 2010
Seleksi Umum
Pasca kualifikasi
Kualitas 1 Sampul Pasal 58 ay
Lampiran 4B
Seleksi Sederhana
Pasca kualifikasi
Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
Penunjukan Langsung
(Kondisi Darurat)
- 1 Sampul Lampiran 4B
Penunjukan Langsung
(Kondisi tidak Darurat)
Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
Pengadaan Langsung Kualitas 1 Sampul Lampiran 4B
Sayembara Tim Juri 1 Sampul Lampiran 4B
31

32. LANGKAH-
LANGKAH
PEMILIHAN
JENIS KONTRAK
Mengidentifikasikan
barang/jasa yang
akan diadakan
Mengenali
masing-masing
jenis kontrak
Memilih dan
menetapkan
salah satu jenis
kontrak
1
32

33. Penetapan Jenis Kontrak 1
• Lumpsum
• Harga Satuan
• Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
• Turnkey
• Persentase
Cara Pembayaran
• Tahun Tunggal
• Tahun Jamak
Pembebanan Tahun
Anggaran
• Pengadaan Tunggal
• Pengadaan Bersama
• Payung
Sumber Pendanaan
• Pekerjaan Tunggal
• Pekerjaan Terintegrasi
Jenis Pekerjaan
33

34. Bukti Pembelian
(s.d. 5 juta)
Kuitansi
(s.d . 10 juta)
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
Bukti
Perjanjian
• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d
Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya s.d
Rp 100 juta
• Pengadaan Jasa Konsultansi di
atas Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya di atas
Rp 100 juta
4
Hanya untuk
pengadaan barang
34

35. 45
• 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda
1 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar
• 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda
2 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& ceklis isi dokumen penawaran bandingkan dengan
jawaban kelompok lain
• Simpulkan hal-hal yang menjadi perhatian metode
penyampaian dokumen.
Metode Penyampaian Dokumen
35

36. 36Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15