Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
•
0 gostou•627 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN merupakan persentase komponen lokal yang digunakan dalam produk, dan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pengadaan pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan manfaat penerapan TKDN, seperti menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pajak.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
Semelhante a Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN (20)
Mais de Kanaidi ken
Mais de Kanaidi ken (20)
Último
Último (20)
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
- 1. Melia Eka LMelia Eka L
- 2. Introduction UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (pengganti UU No. 18 Tahun 1999), tidak hanya mengatur usaha jasa kontruksi, melainkan mengatur rantai pasokan (Supply Chain Management) sebagai pendukung jasa kontruksi dan usaha penyediaan bangunan.
- 3. Rantai pasokan dalam negeri harus memperhatikan masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ini. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintahan. Introduction … Dalam pengadaan barang atau jasa di pemerintahan telah juga diatur dengan Perpres No.16/2018
- 4. Introduction … Dalam pengadaan barang atau jasa di pemerintahan telah juga diatur dengan PERPRES No.16/2018
- 6. Introduction … TKDN digunakan salah satunya untuk pekerjaan proyek Engineering Procurement & Construction (EPC), karena untuk pengadaan (Procurement), banyak mesin dan alat-alat yang bahan baku dan komponennya masih berasal dari luar negeri, tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri, sementara Pemerintah berharap, untuk proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan
- 7. Beberapa PENGERTIAN Produk dalam negeri
- 9. Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran. Beberapa Pengertian … Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Barang Jasa
- 10. Beberapa Pengertian … Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa. Produsen Penyedia barang/jasa
- 11. Beberapa Pengertian … Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (community development); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Bobot Manfaat Perusahaan,
- 12. Beberapa Pengertian … Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan Capaian TKDN dan BMP yang dihitung oleh Penyedia Barang/Jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai TKDN, dan nilai BMP. Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Verifikasi Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
- 13. Beberapa Pengertian … Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- 14. Apa itu TKDN? TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 15. Apa itu TKDN?
- 17. Apa TKDN … Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri, contohnya dalam proyek- proyek Engineering Procurement & Construction (EPC), karena untuk pengadaan (procurement), banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri.
- 19. Dasar Hukuk TKDN? Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk yang nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% maka dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi. Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 20. Untuk sektor perindustrian, pengaturan tentang TKDN diatur lebih lanjut dalam Pasal 85, 86, 87, dan 88 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Permen Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- 21. Dasar Hukum… Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pengganti Permenprin No. 15 Tahun 2011). Permenprin No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (pengganti Permenprin No. 54 Tahun 2012). Pedoman Tata Kerja (PTK) 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 dari BP MIGAS (Rev.4)
- 22. http://tkdn.kemenperin.go.id/regulasi.php Regulasi Terkait TKDN Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pemberdayaan Industrian Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Pelaksanaan Pembangunan dan Kilang Minyak Dalam Negeri Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Bterry Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian
- 23. Regulasi Terkait TKDN …
- 24. Regulasi Terkait TKDN …
- 25. Regulasi Terkait TKDN …
- 27. Manfaat Penerapan TKDN Keuntungan diterapkannya TKDN tersebut tak hanya pelaku industri, melainkan juga kepada pemerintah Indonesia sendiri. 1. Terciptanya lapangan tenaga kerja baru. Industri dalam negeri akan terus memproduksi barang atau komponen tersebut, bila industri terus beroperasi maka akan ada penyerapan tenaga kerja. Di sektor supporting perusahaan atau industri dalam negeri ada UKM yang menjual makanan, minuman dan snack kepada karyawannya sehingga ekonomi disekeliling industri dalam negeri akan terus bergerak.
- 28. Manfaat … 2. Penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Sebab, selama ini produk-produk yang diimpor masih ada yang bersifat free on board (FOB) luar negeri. Pemerintah sebagai lembaga penarik pajak, tentu diuntungkan bila ada pemasukan dari sektor pajak karena industri beroperasi 3. Terciptanya supply-chain dengan ekosistem yang baik, di mana para vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan perakitan.
- 29. Manfaat … 4. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika. Hal tersebut akan tercapai, bila ekosistem komponen dan perakitan sudah berjalan dengan baik. 5. Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi dan kewajiban transaksi dalam rupiah serta kewajiban PPh.