Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"
•
2 gostaram•308 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 70/2012 dan Perpres No. 4/2015, mencakup tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip dasar, dan metode pengadaan melalui lelang maupun swakelola."
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"
Semelhante a Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT" (20)
Mais de Kanaidi ken
Mais de Kanaidi ken (20)
Último
Último (20)
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEMENT"
- 1. PENGANTAR UMUM Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Pemerintah) PERPRES NO.70 TH 2012 & PERPRES NO.4 TH 2015 Training By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP kanaidi963@gmail.com ..08122353284 Logo Excellencla
- 2. Maksud dan Tujuan Diberlakukannya PERPRES 70/2012 PERPRES 4/2015 MAKSUD : Untuk mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa TUJUAN : Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka, dan kompetitif untuk ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik
- 3. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERPRES 70 & 4 Ruang Lingkup Pemberlakuan Kriteria Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I Sebagian atau seluruhnya bersumber dari dari APBN/APBD (termasuk PHLN) Pengadaan barang/jasa Untuk Investasi dilingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD Sebagain atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (termasuk PHLN) • Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagaian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negri dan Luar Negri (PHLN) harus mengikuti Perpres, apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tatacara pengadaan yang akan dipergunakan. • Peraturan-peraturan lain dibawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
- 4. PENDAHULUAN Gambaran Umum Pengadaan KEBUTUHAN BRG DAN JASA PEMERINTAH DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA PERATURAN PER UNDAGAN YG TERKAIT TATA NILAI PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DN USAHA KECIL PELELANGAN INTERNASIONAL PIJAMAN/HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SWA KELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA KEGIATAN PENGADAAN PERPRES NO. 70/2012 jo NO 4/2015
- 5. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA PENDAHULUAN Gambaran Umum Pengadaan BARANG/ JASA •BARANG •PEKERJAAN KONSTRUKSI •JASA LAINNYA •JASA KONSULTASI PENYEDIA YG MAMPU MELAKSANAKAN • BADAN USAHA • ORANG PERSEORANGAN • USAHA MIKRO • USAHA KECIL • PERUSAHAAN ASING • TENAGA AHLI ASING PROSES PEMILIHAN PENYEDIA RENCANA PEMILIHAN PENYEDIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENANDATANG ANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN KONTRAK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KONTRAK SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN JAMINAN SERAH TERIMA
- 6. KEBIJAKAN UMUM 1. Meningkatkan penggunaan produksi DN 2. Kemandirian industri Alutsista dan Almatsus DN 3. Peningkatan peran UMKM dan kelompok masyarakat 4. Perhatian thd aspek pemanfaatan SDA dan pelestarian 5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik 6. Menyederhanakan ketentuan & tata cara 7. Meningkatkan profesionalisme para pihak 8. Meningkatkan pajak 9. Menumbuhkan kembangkan peran usaha nasional industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian. 10. Manfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan DN 11. Pelaksanaan PBJ di wilayah RI termasuk kantor perw.RI 12. Mengharuskan pengumuman secara terbuka.
- 8. ETIKA PENGADAAN KetentuanKodeEtik Pengadaan KetentuanGood Governance ETIKA Menghindari penyalahgun aan wewenang Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan Tertib & tanggung Jawab Profesional, Mandiri dan menjaga rahasia Tidak saling mempenga ruhiMenerima dan tanggung jawab thd sgl keputusan Mencegah pemborosan Menghindari conflict of interest
- 9. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang / jasa Proses Pemilihan dan Penetapan Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan mengangkat
- 10. ISTILAH BARANG DAN JASA PENDAHULUAN Gambaran Umum Pengadaan PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT LAYANAN PENGADAAN Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
- 11. PENDAHULUAN Gambaran Umum Pengadaan ISTILAH BARANG DAN JASA BARANG Pekerjaan Konstruksi Seluruh Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud Setiap benda baik berujud maupun tidak berujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang JASA LAINNYA Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (brainware) JASA KONSULTASI
- 12. ALUR PIKIR PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBIJAKAN UMUM PRINSIP2 PENGADAAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BARANG KONSTRUKSI KONSULTASI JASA LAINNYA SWAKELOLA • Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana • Penunjukan langsung • Pengadaan langsung • Kontes • Pelelangan Umum • Pelelangan Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung • Pengadaan langsung • Seleksi Umum • Seleksi sederhana • Penunjukan langsung • Pengadaan langsung • Sayembara • Perorangan • Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana • Penunjukan langsung • Pengadaan langsung • Sayembara PENYEDIA BRG/JASA KONTRAK / SPK
- 13. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA PENDAHULUAN Gambaran Umum Pengadaan BARANG/JASA PELAKSANAAN SWAKELOLA PROSES PELAKSANAAN SWAKELOLA KARAKTERISTIK BARANG/JASA YG BISA DLAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA 1 . K/L/D/I PENANGGUNG JWB ANGGARAN. 2. INSTANSI LAIN 3. KELOMPOK MASYARAKAT PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI
- 14. Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah (PERPRES NO.54/2010) 1.Lelang Umum 2.Lelang sederhana 3.Penunjukan langsung 4.Pengadaan langsung 5.Kontes/sayembara Diatas Rp 200 jt Max Rp 200 jt (100 -200) Darurat Maks Rp 100 jt Pemilihan Penyedia Brg dan jasa lainnya. 1.Lelang Umum 2.Lelang Terbatas 3.Pemilihan Langsung 4.Penunjukan Langsung 5.Pengadaan Langsung Diatas Rp 200 jt Max Rp 200 jt (100 -200) Darurat Maks Rp 100 jt Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi 1.Seleksi Umum 2. Seleksi Sederhana 3.Penunjukan Langsung 4.Pengadaan Langsung 5. Sayembara Diatas Rp 200 jt Max Rp 200 jt (100 -200) Darurat Maks Rp 50 jt Pemilihan Penyedia Brg dan jasa SWAKELOLA 1. Instansi Sendiri 2. Instansi Pemerintah lain 3. Klmpok Masyarakat Pengadaan Barang/jasa
- 15. 1.Lelang Umum 2.Lelang sederhana 3. Lelang terbatas 4.Penunjukan langsung 5.Pengadaan langsung 6.Kontes/sayembara Diatas Rp 5 M Max Rp 5 M Kompleks / terbatas Darurat Maks Rp 200 jt Pemilihan Penyedia Brg dan jasa lainnya. 1.Lelang Umum 2.Lelang Terbatas 3.Pemilihan Langsung 4.Penunjukan Langsung 5.Pengadaan Langsung Diatas Rp 5 M Kompleks / terbatas Max Rp 5 M Darurat Maks Rp 200 jt Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi 1.Seleksi Umum 2. Seleksi Sederhana 3.Penunjukan Langsung 4.Pengadaan Langsung 5. Sayembara Diatas Rp 200 jt Max Rp 200 jt Darurat Maks Rp 50 jt Pemilihan Penyedia Brg dan jasa SWAKELOLA 1. Instansi Sendiri 2. Instansi Pemerintah lain 3. Klmpok Masyarakat Pengadaan Barang/jasa Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah (PERPRES NO.70/2012)
- 16. SWAKELOLA Pelaksanaan pek. Yg direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran , instansi pem. Lain dan/atau klmpok masy. a. Pengadaan B/J yg memiliki karak teristik tertentu (non standart) bila dgn proses pengadaan lain tdk efektif dan efisien. b. Pek. Untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM sesuai dgn K/D/L/I c. Pek. Yg operasi pemeliharaannya perlu partisipasi masy. Setempat. d. Pek. Yg dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tdk diminati oleh penyedia B/J. e. Pek. Yg secara rinci/detil tdk dpt dihitung atau ditentukan lebih dulu bila dilaks oleh pnyedia B/J akan mengalami resiko rugi. f. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan dll. g. Pek. Untuk proyek percontohan. h. Pek. Khusus yg bersifat pemrosesan data, rumusan kebijakan, pengujian lab, pengembangan sistem, penelitian dll. i. Pek. Yg bersift rahasia j. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya DN k. Industri pertahanan, alutsista dan almatsus DN