Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Dasar Hukum dan Konsep Dasar Keberadaan "SPI (Internal Audit)"
1. Dasar Hukum & Konsep Dasar
Keberadaan SPI (Internal Audit)
Pelatihan Dasar
2. • Sejalan dengan konsep era globalisasi, maka
sebagai konsekuensinya makin banyak masalah
yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan dalam
persaingan usaha yang semakin kompetitif dan
kompleks tersebut.
• Keadaan ini menuntut para pimpinan atau
manajemen perusahaan untuk dapat mengelola
perusahaannya secara lebih efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Hal ini membuat pimpinan tidak dapat lagi secara
langsung mengawasi aktivitas perusahaan sehingga
harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada pihak
lain, yaitu Satuan Pengawasan Internal (Internal
Auditor).
Introduction
3. • Lebih lanjut pimpinan/manajemen dituntut
untuk menerapkan pengendalian intern yang
tentunya akan sangat berguna untuk
mengamankan aset perusahaan.
• Variabel yang mempengaruhi efektivitas
pengendalian intern adalah kualitas jasa
Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor).
Introduction ...
4. • Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit
satuan kerja yang :
berperan memberikan keyakinan (assurance) serta
berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif
dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai
organisasi/lembaga/perusahaan dan kepercayaan
para pemegang saham serta pemangku kepentingan
lainnya terhadap pengelolaan organisasi/
lembaga/perusahaan,
• dengan jaminan bahwa aktiva akan dan telah
digunakan secara efektif dan efisien serta
dilaporkan dalam laporan keuangan dengan akurat
dan wajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dan
• menguji apakah kerangka kerja maupun proses
pengendalian, manajemen risiko dan tata kelola
organisasi, lembaga atau perusahaan telah
berfungsi dengan baik.
Introduction ...
5. Introduction ...
• Keberadaan SPI (Internal Audit) akan membantu
organisasi/perusahaan meningkatkan kinerja menjadi
lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan,
dapat menghemat uang dan tenaga, dan
mengembangkan keunggulan kompetitif.
• Untuk mendapatkan hasil terbaik dari sistem
manajemen dan memastikan perbaikan berkelanjutan,
maka audit berkala perlu dilakukan, untuk melihat
kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan dan
persyaratan dari sistem manajemen yang ada.
• Bukan la tugas yang mudah untuk melakukan audit
sistem manajemen bagi organisasi/ perusahaan yang
dalam operasional bisnisnya menjalankan beberapa
sistem manajemen.
6. • Oleh karena itu, kesemuanya ini perlu
dipahami dengan baik oleh para Auditor dan
para karyawan yang berkecimpung pada
bidang tersebut.
• Guna memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang kesemuanya ini,
pilihan terbaik adalah mengikut-sertakan
karyawan terkait pada pelatihan yang akan
kami selenggarakan ini.
Introduction ...
7. Dasar Hukum
Keberadaan SPI
Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki dasar
hukum sebagai berikut:
• Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
• Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
8. • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 16 Tahun
2009 Jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.
47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di
lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 Tahun
2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
Dasar Hukum
Keberadaan SPI ...
9. Dasar Hukum
Keberadaan SPI ...
• Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara;
• Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tentang 2017
tentang Satuan Pengawasan Internal pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 tahun 2017
tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan
Layanan Umum.
• Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun
2009 tentang Rumah Sakit.
• Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/
MENKES/PER/XII/2015 tentang organisasi dan tata
kerja Rumah Sakit.
10. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Indonesia, guna mengatur tentang sistem manajemen
sesuai dengan proses bisnis suatu perusahaan, di
antarnya adalah :
• Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja,
• Peraturan Menteri Perhubungan No 69 Tahun 2018
tentang Sistem Manajemen Keselamatan
Perkeretaapian,
• Peraturan Kapolri No 24 Tahun 2007 tentang Sistem
Manajemen Pengamanan,
• dan lain sebagainya.
Dasar Hukum
Keberadaan SPI ...
11. Eksistensi dan Peran SPI
• Ketentuan perundang-undangan yang medukung
eksistensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di
Perusahaan sudah cukup memadai. Di dalam
Undang-undang 19/2003 mengenai BUMN
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP
45/2005 perihal Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran BUMN, diatur
mengenai eksistensi, tugas dan tanggung jawab,
serta pelaporan SPI, sebagai berikut:
1. Pada setiap Perusahaan dibentuk SPI yang
dipimpin seorang kepala yang bertanggung
jawab kepada Direktur Utama.
12. Eksistensi dan Peran SPI ...
2. SPI bertugas:
(1) membantu Direktur Utama
dalam melaksanakan pemeriksaan
operasional dan keuangan, menilai
pengendalian, pengelolaan dan
pelaksanaannya pada Perusahaan serta
memberikan saran-saran perbaikannya;
(2) memberikan keterangan tentang hasil
pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas
SPI kepada Direktur Utama; dan
(3) memonitor tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan yang telah dilaporkan.
13. 3. Direktur Utama menyampaikan hasil
pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota
Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam
Rapat Direksi. Direksi wajib memperhatikan
dan segera mengambil langkah-langkah yang
diperlukan atas segala sesuatu yang
dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
4. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan
Pengawas, Direksi memberikan keterangan
hasil pemeriksaan atau, hasil pelaksanaan
tugas SPI.
Eksistensi dan Peran SPI ...
14. • Secara strategis peran SPI harus dilakukan
dengan penerapan independensi,
kompetensi, dan objektivitas, untuk
menjamin hasil kegiatan dan hasil
pengawasan intern yang berkualitas.
• Oleh karena itu perlu diatur standar minimal
yang harus diterapkan/dilakukan agar
independensi, kompetensi, dan objektivitas
dapat terlaksana dengan baik.
Eksistensi dan Peran SPI ...
15. • Berikut ini konsep strategis standar pengawasan
intern:
Eksistensi dan Peran SPI ...
16. • Dalam konsep strategis tersebut terlihat bahwa
standar ini telah sesuai dengan perkembangan best-
practice audit internal terkini. Hal ini terlihat antara
lain dengan diakomodasikannya peran/tugas SPI
yang tidak hanya pada tugas pemeriksaan
(assurance) saja, namun juga pada peran
consulting. Hal lain terlihat pada pengaturan pada
dua aspek pokok, yaitu:
struktur dan proses.
• Kualitas kegiatan dan hasil pengawasan SPI
sekurang-kurangnya akan diukur dengan kepatuhan
mereka dalam hal struktur dan proses pengawasan
intern terhadap standar pengawasan internal.
Eksistensi dan Peran SPI ...
17. Aspek struktur
Aspek struktur mengatur mengenai:
• Kedudukan , tugas dan fungsi SPI
• Wewenang SPI
• Pertanggungjawaban SPI
• Persyaratan Pengawas Intern
• Piagam pengawasan intern
• Hubungan SPI dengan organ Dewan
Komisaris dan Komite Audit
18. Aspek Proses
Aspek proses mengatur mengenai:
• Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan
pengawasan intern
• Pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan intern dan pengawasan
eksternal
• Pelaksanaan program quality assurance
• Dokumentasi dan administrasi
22. Secara garis besar, terdapat 4 elemen
utama dalam langkah kerja SPI (Internal
Audit), yaitu PDCA:
• PLAN (Merencanakan),
• DO (Melakukan),
• CHECK (Memeriksa) dan
• ACT (Menindaklanjuti).
Langkah Kerja Sistematis
SPI (Internal Audit)
23. Langkah Kerja Sistematis SPI ...
• SPI membuat Dokumen Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berdasarkan
kondisi dan kebutuhan perusahaan.
• PKPT yang telah disetujui lalu dilaksanakan oleh
Tim SPI sesuai pembagian tugasnya.
• Seorang Auditor SPI biasanya memeriksa kondisi
suatu obyek, lalu membandingkannya dengan
kriteria.
• Jika terjadi ketidaksesuaian, Auditor SPI lalu
menelusuri penyebabnya hingga ditemukan akan
masalah. Auditor SPI juga menelusuri dampak
ketidaksesuaian tersebut terhadap proses bisnis
perusahaan.
24. • Selanjutnya, Auditor SPI akan memberikan laporan
berupa komentar Auditor yang dirangkum dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
• LHP tersebut kemudian disampaikan kepada Direksi
dan bidang terkait sebagai penanggung jawab
proses bisnis, agar dapat menjalankan fungsi
pembinaan dan monitoring serta kepada Auditee
sebagai pemilik proses agar dapat dilakukan tindak
lanjut perbaikan.
• Menarik dan penting sekali fungsi SPI. Meskipun
demikian, SPI tidak akan mampu bekerja jika tidak
ada kerja sama dari seluruh pihak. Wujud kerjasama
yang paling sederhana namun vital adalah
memberikan data yang benar.
Langkah Kerja Sistematis SPI ...
25. Standar Sistem Manajemen
• Standar sistem manajemen semakin populer
seiring organisasi melihat bagaimana standar-
standar ini dapat diterapkan untuk mengelola
proses yang saling terkait dalam mencapai
tujuan mereka.
• Daftar standar yang ditujukan untuk membantu
organisasi menerapkan sistem manajemen yang
efektif semakin panjang, mulai dari Standar
Manajemen Mutu, Manajemen Energi,
Keamanan Makanan, hingga Keselamatan Lalu
lintas.
26. Audit Sistem Manajemen
• Sistem manajemen dibuat untuk membantu
organisasi mencapai tujuan mereka.
• Melaksanakan audit sistem manajemen
merupakan suatu hal yang penting bagi
organisasi.
• Standar internasional untuk audit sistem
manajemen telah diterbitkan pada 2018,
yaitu ISO 19011:2018 (menggantikan
standar sebelumnya ISO 19011:2011)
27. Manfaat Penerapan
Sistem Manajemen
Penerapan Sistem manajemen oleh suatu organisasi/
perusahaan secara efektif dapat membantu untuk:
• Mengurangi risiko dalam lingkungan, sosial dan
keuangan.
• Meningkatkan kinerja operasional.
• Menurunkan biaya.
• Meningkatkan kepuasan pelanggan/konsumen dan
investor.
• Melindungi Merek dan reputasi
perusahaan/organisasi.
• Menghindari rintangan atau hambatan dalam
berdagang.
• Adanya perkembangan yang berkesinambungan
(continuous Improvement).
• Mendorong Inovasi.
28. Audit Sistem Manajemen ...
• ISO 19011, sebagai pedoman dalam mengaudit
sistem manajemen, menawarkan pendekatan yang
seragam dan selaras, yang secara efektif untuk
mempertimbangkan perubahan pasar,
perkembangan teknologi dan standar-standar sistem
manajemen lainnya, yang memungkinkan audit
dapat dilakukan secara efektif di berbagai sistem
pada saat yang bersamaan.
• ISO 19011 berlaku untuk semua organisasi yang
perlu melakukan audit internal atau eksternal pada
sistem manajemen atau untuk mengelola program
audit. Ini dapat diterapkan oleh berbagai pengguna,
termasuk auditor, organisasi yang menerapkan
sistem manajemen, dan organisasi yang perlu
melakukan audit sistem manajemen untuk alasan
kontrak atau peraturan.
29. • Standar ISO 19011 memberikan panduan
mengenai tata cara audit, namun proses audit
sendiri dilakukan berdasarkan acuan standar
yang di implementasikan di pihak auditee.
• Audit merupakan proses terakhir dari
empat proses generik di dalam kelompok proses
tata kelola, yaitu:
Manajemen strategi,
Sistem,
Kepatuhan, dan
Audit
Audit Sistem Manajemen ...
32. Klausal ISO 19011:2018 ...
• Klausul 4 ISO 19011:2018 menguraikan tujuh prinsip
audit, yaitu integritas, penyajian objektif,
profesionalitas, kerahasiaan, independensi,
pendekatan berbasis bukti, serta pendekatan berbasis
risiko.
• Klausul 5 menjabarkan siklus PDCA
(plan, do, check, act) program audit, yaitu pengaturan
rangkaian audit pada waktu tertentu untuk suatu tujuan
tertentu dalam bentuk audit gabungan atau audit
kombinasi.
• Klausul 6 menjelaskan secara khusus perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan audit dari inisiasi hingga
tindak lanjut sebagai bagian dari program audit.
• Klausul 7 memuat kompetensi nonteknis dan teknis
yang perlu dimiliki auditor serta evaluasi,
pemeliharaan, dan peningkatan kompetensi tersebut.
34. Alasan Pentingnya Audit
Alasan dari pentingnya audit, diantaranya adalah :
• Saat audit dilaksanakan, kita bisa melihat sesuatu
dari sudut pandang yang berbeda (new eye).
• Dengan ditemukannya ide-ide baru saat audit, hal ini
akan membuka peluang untuk bisa melakukan
perbaikan pada organisasi.
• Dengan evaluasi berkala saat audit akan membantu
menjaga konsistensi kinerja dari staff.
• Diskusi yang tercipta saat audit akan membantu
memahami perusahaan dengan lebih baik.
• Audit internal yang dilakukan secara terjadwal akan
menjadi sebuah persiapan yang matang saat
menghadapi eksternal audit.
• Sebagai alat manajemen untuk mendorong setiap
individu memenuhi kebijakan dari manajemen.
37. Apa itu Audit?
“Proses sistematis,
mandiri dan
terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit
dan mengevaluasinya
secara objektif untuk
menentukan sejauh mana
kriteria audit terpenuhi.
(ISO 19011: 2018 Klausul 3.1)
38. Audit ...
• Audit dapat juga diterjemahkan sebagai
suatu positive reinforcement (kritik yang
membangun) terhadap Auditi untuk selalu
melakukan perbaikan yang terus menerus
(continues improvement).
• Berdasarkan pengertian audit di atas;
Sistematis artinya dilakukan berdasarkan
prosedur yang terencana.
Mandiri artinya dilaksanakan secara
independen.
Objektif artinya proses evaluasi temuan audit
berdasarkan catatan, pernyataan fakta atau
informasi lain yang relevan dengan kriteria
audit tanpa didasari oleh bukti yang kuat..
46. Profesional
Kerahasiaan
Independen
Penyampaian yang Objektif
Pendekatan berdasarkan Bukti
Pendekatan berbasis Risiko
Integritas
Berdasarkan ISO 19011:2018, Auditor harus memegang teguh prinsip-prinsip di
atas dalam pelaksanaan audit.
Prinsip Audit
Dasar
profesionalisme
Kewajiban untuk
melaporkan secara benar
dan akurat
Kesanggupan dan
ketepatan penilaian
Keamanan
informasi Dasar untuk
ketidakberpihakan dan
kesimpulan yang objektif
Metode rasional untuk mencapai
kesimpulan audit yang dapat
diandalkan & dapat direproduksi
melalui proses audit yang
sistematis
Pendekatan audit yang
mempertimbangkan risiko dan
peluang
(7 Prinsip Audit)
Akan dibahas lebih lanjut pada File-1a Materi berikut ini ...>>>
47. Tahapan Program Audit
• Berdasarkan ISO 19011:2018, program audit
dilakukan dengan melewati 6 tahapan mulai dari
persiapan sampai peninjauan kembali:
1. Menetapkan Tujuan Program Audit
2. Menentukan dan Mengevaluasi Risiko
Serta Peluang dari Program Audit
3. Penetapan Program Audit
4. Pelaksanaan Audit
5. Proses Monitoring & Verifikasi
6. Peninjauan dan meningkatkan program
audit (Pengelolaan Hasil Audit)
• Ini akan dibahas lebih lanjut pada File-file
Materi berikutnya ...>>