Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 2023) tentang "Penerapan MANAJEMEN RISIKO BUMN".
•
2 gostaram•431 visualizações
Perbedaan ketentuan utama antara Permen BUMN No. PER-5 Tahun 2022 dan No.PER-2 Tahun 2023 terkait penerapan Manajemen Risiko BUMN adalah penetapan klasifikasi risiko BUMN yang semula oleh Menteri menjadi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta penambahan parameter dan penjelasan terkait klasifikasi risiko dan tata kelola terintegrasi bagi BUMN konglomerasi.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 2023) tentang "Penerapan MANAJEMEN RISIKO BUMN".
Semelhante a Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 2023) tentang "Penerapan MANAJEMEN RISIKO BUMN". (6)
Mais de Kanaidi ken
Mais de Kanaidi ken (20)
Último
Último (20)
Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN (No.PER-5 Thn 2022 dgn No.PER-2 Thn 2023) tentang "Penerapan MANAJEMEN RISIKO BUMN".
- 1. Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN No. PER-5 Tahun 2022 dengan No.PER-2 Tahun 2023 Tentang “Penerapan MANAJEMEN RISIKO BUMN” Ketentuan tentang Permen BUMN No.PER-5 Tahun 2022 Perbedaannya dengan PER-2 Tahun 2023 Permen BUMN No.PER-2 Tahun 2023 Kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Pasal 7 Hanya 3 ayat Pasal 50 Terdapat tambahan 1 ayat, yaitu di ayat (4) Pasal 50 ayat (4) Direksi BUMN menetapkan kategori Anak Perusahaan BUMN berdasarkan ayat (2) dan ayat (3). Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini Pasal 8 ayat (3) Selain menerapkan model tata kelola Risiko tiga lini, BUMN Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko. Pasal 8 ayat (4) Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dekom atau Dewas dan Direksi BUMN Konglomerasi. Pasal 51 ayat (3) merangkum 2 ayat (yang semula ayat 3 dan 4) menjadi 1 (yaitu ayat 3). Terdapat tambahan penjelasan kewajiban BUMN konglomerasi dalam menerapkan Tata Kelola Terintegrasi terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasal 51 ayat (3) Selain menerapkan ...., BUMN konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam ....., paling sedikit meliputi: a. Direksi BUMN Induk .... b. penetapan direktur yang ... c. direktur yang melaksanakan ... d. Dekom/Dewas menjalankan ... Klasifikasi Risiko BUMN & Anak Perusahaan BUMN Pasal 10 ayat (1) Menteri menetapkan klasifikasi Risiko BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan tingkat Intensitas Risiko, dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas BUMN. Pasal 53 Terjadi perubahan penetapan klasifikasi Risiko BUMN, yang semula oleh Menteri menjadi oleh Dekom/ Dewas atas usulan Direksi. Pasal 53 ayat (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan klasifikasi Risiko BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berdasarkan tingkat Intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas BUMN atas usulan Direksi.
- 2. Pasal 10 ayat (3) Ukuran BUMN dan Anak Perusahaan diklasifikasikan menjadi besar dan tidak besar berdasarkan total modal, atau total aset jika total modal negatif. Pasal 53 Dipecah menjadi 3 ayat (yaitu; ayat 3, 4 dan 5) dan ditambahkan parameter dimensi ukuran BUMN dan dimensi ukuran Anak Perusahaan BUMN.. Pasal 53 (3) Ukuran BUMN dan Anak Perusahaan BUMN diklasifikasikan besar dan tidak besar berdasarkan total aset atau total modal. (4) Dimensi ukuran BUMN ditentukan berdasarkan parameter: a. ukuran besar jika .... b. ... (5) Dimensi ukuran Anak Perusahaan BUMN ditentukan ... parameter : ..... Klasifikasi Risiko BUMN & Anak Perusahaan BUMN Pasal 10 ayat (4) Kompleksitas BUMN dan Anak Perusahaan diklasifikasikan menjadi tinggi dan tidak tinggi berdasarkan parameter: .... Pasal 10 ayat (5) Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kuadran. Pasal 53 Terdapat penjelasan pada ayat (6) huruf a, b, dan d. Terdapat tambahan ayat, yaitu ayat (7) dan (8). Ayat (5) berubah menjadi ayat (9), dengan kalimat yang sama. Pasal 53 (6) Kompleksitas BUMN dan Anak Perusahaan BUMN diklasifikasikan tinggi apabila memenuhi salah satu parameter: a. peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) antara lain: 1, 2, dan 3 .... b. Hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam: 1.... 2 .... d. Kompleksitas struktur korporasi yang ditandai dengan: 1... 2... 3... 4 ..... e. Interkoneksi dengan BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN lain, yang ditandai dengan: 1.... 2 ....
- 3. (7) Kompleksitas BUMN dan Anak Perusahaan BUMN diklasifikasikan tidak tinggi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Perubahan terhadap nilai total aset dan/atau total modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Deputi. Organ Pengelola Risiko di BUMN & Anak Perusahaan BUMN Pasal 13 ayat (2) Kewajiban memiliki organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. ... b. ... dst Pasal 56 Terdapat tambahan kalimat “Anak perusahaan BUMN” pada setiap penjelasannya. Pasal 56 ayat (2) Kewajiban memiliki organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dengan klasifikasi sistemik A dan berkategori BUMN konglomerasi/Anak Perusahaan BUMN konglomerasi wajib memiliki seluruh organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; b. ... dst Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab DEKOM/DEWAS selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 14 ayat (2) Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, Dekom atau Dewas memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: d. melaksanakan pengawasan terhadap Pasal 57 Pengurangan anak ayat dari 4 menjadi 3. Mengganti kata “Pemilik Modal” dengan “Menteri”. Pasal 57 ayat (2) Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan
- 4. pelaksanaan fungsi Manaj emen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS/Pemilik Modal. fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. Pasal 14 ayat (4) Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dekom atau Dewas memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: a. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk; Pasal 57 Terdapat penambahan huruf pada anak ayat (semula dari a sd e menjadi a sd f), yaitu ditambahkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada huruf a. Pasal 57 ayat (4) Dalam pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b... dst Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab DIREKSI selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 15 (2) Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: g. melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran Pasal 58 Mengganti kata “Pemilik Modal” dengan “Menteri” pada huruf g. Pasal 58 ayat (2) Dalam pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- 5. dasar dan/ a tau keputusan RUPS / Pemilik Modal. Pasal 15 (3) Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Utama memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: e. melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS/Pemilik Modal. Pasal 58 Menambah huruf e dan mengganti kata “Pemilik Modal” dengan “Menteri” pada huruf f. Pasal 58 ayat (3) Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: e.Memastikan Anak Perusahaan BUMN memiliki SPI; dan f. Melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab DIREKSI selaku Organ Pengelola Risiko ... Pasal 15 (4) Dalam pelaksanaan fu ngsi Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direksi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: d. melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS/Pemilik Modal. Pasal 58 Mengganti kata “Pemilik Modal” dengan “Menteri” pada huruf d. Pasal 58 ayat (4) Dalam pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- 6. Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab Komite Audit selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 16 Komite Audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dekom atau Dewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memiliki fu ngsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab: a. ... b. ... dst Pasal 59 Menambahkan huruf n & o. Pasal 59 Komite Audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. ... b. ... dst n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan o. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab KOMITE PEMANTAU RISIKO selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 17 (1) Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dekom atau Dewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d memiliki fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab: a & b ... (2) Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: a... b... dst Pasal 60 Ayat (1) & (2) digabungkan menjadi satu dan menambahkan huruf c & d Pasal 60 Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. ... b. ... c. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik BUMN Induk maupun Anak Perusahaan BUMN; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen
- 7. Risiko BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN; Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 18 Komite Tata Kelola Terintegrasi .... memiliki fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab: a... sd c ... Pasal 61 Terdapat penambahan huruf- huruf dari anak ayat, semula hanya a sd c menjadi a sd g. Terjadi perubahan isi huruf-huruf dari anak ayat. Pasal 61 Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memiliki Fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. ... dst Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab DIREKTUR Bidang Pengelola Risiko selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 19 Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: a. ... b. ... c. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, rencana pengembangan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan BUMN dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan; Pasal 62 Terdapat perubahan susunan pada huruf-huruf anak ayat. Menambahkan isi pada huruf h dan menambahkan huruf i. Pasal 62 Direktur yang membidangi Pengelolaan Risiko sebagai organ pengelola Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. ... b. ... c. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; d ... dst h. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi: 1. ..sd...7. i. Melaksanakan pengurusan BUMN di bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- 8. Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab DIREKTUR Bidang Pengelola Keuangan selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 20 Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan sebagai organ pengelola Risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: a. ... sd d..... Pasal 63 Terdapat tambahan huruf e. Pasal 63 Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan sebagai organ pengelola Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a. ... sd d... e. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. Fungsi, Tugas, Kewenangan & Tanggungjawab Satuan Pengawasan Internal (SPI) selaku Organ Pengelola Risiko Pasal 21 SPI sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 huruf h memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab: a... sd d.... e. mengikuti rapat yang bersifat strategis; r. memastikan bagi SPI BUMN Induk: 1. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan; dan 2. merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; Pasal 64 Mengganti isi huruf e dengan menghilangkan kalimat “mengikuti rapat yang bersifat strategis”. Menambahkan isi yang semula di huruf r (hanya 2 angka) menjadi huruf t (dengan 3 angka). Pasal 64 SPI sebagai organ pengelola Risiko memiliki Fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: a... sd d.... e. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional; t. sebagai SPI BUMN Induk: 1. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan BUMN; 2. Merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan 3. Memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing- masing Anak Perusahaan BUMN.
- 9. Taksonomi Risiko BUMN & Anak Perusahaan BUMN yang Terintegrasi Pasal 22 (1) BUMN wajib memiliki Taksonomi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan sesuai dengan kebutuhan pengawalan target kinerja BUMN dan Anak Perusahaan. (2) BUMN wajib memetakan Taksonomi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN untuk proses agregasi Risiko BUMN di Kernen terian BUMN dan untuk proses integrasi Risiko Anak Perusahaan di BUMN. (3) Taksonomi Risiko Kementerian BUMN, terdiri dari: ... dst. Pasal 66 Terdapat penambahan kalimat “yang terintegrasi” pada ayat (1). Terjadi perubahan dari “Taksonami Risiko Kementerian BUMN” menjadi “Taksonami Risiko Portofolio BUMN” pada ayat (3). Terdapat tambahan angka (yang semula tidak ada) pada huruf a (4 angka), b (9 angka) dan c (21 angka) pada ayat (3). Terdapat tambahan ayat (4 dan 5). Pasal 66 (4) Perubahan terhadap kelompok tema, kategori, dan peristiwa Risiko dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Deputi. (5) Petunjuk teknis mengenai proses agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN dimaksud pada ayat (2) dan matriks untuk mengukur tingkat Risiko dari aktivitas bisnis atau indikator Risiko utama (key risk indicators) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Deputi. Kecukupan Muatan Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 23 (1) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. penetapan Risiko sesuai dengan Taksonomi Risiko; b. penetapan strategi Risiko T erintegrasi dari Anak Perusahaan ke BUMN Induk; Pasal 67 Terjadi perubahan isi huruf a dan b pada ayat (1). Pasal 67 (1) Kebijakan Manajemen Risiko dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. Penetapan Strategi Risiko Terintegrasi dari Anak Perusahaan BUMN ke BUMN Induk; b. Penetapan selera Risiko (risk appetite), toleransi Risiko (risk tolerance), dan batasan Risiko (risk
- 10. limit) yang memperhatikan kapasitas Risiko (risk capacity); c. ...dst Kecukupan Muatan Standar Prosedur Manajemen Risiko Pasal 23 (3) Standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a....sd c... d. hal lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 67 Menghilangkan huruf d pada ayat (3). Pasal 67 (3) Standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a... sd c... Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Perlakuan, Pencatatan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasal 24 (4) Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BUMN paling sedikit: a. menyusun metode ... b. ... dan c... (5) Direksi wajib melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian Risiko dengan menggunakan metode yang dipilih oleh Direksi. (6) Pemilihan metode identifikasi, pengukuran, dan pengendalian Risiko dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mempertimbang- kan karakteristik masing-masing BUMN. Pasal 68 Mengganti kalimat “pengendalian Risiko” pada ayat (4), (5) dan (6) menjadi “perlakuan Risiko”. Menambahkan huruf d pada ayat (7). Pasal 68 (4) Dalam rangka melaksanakan perlakuan Risiko, BUMN paling sedikit: a. Menyusun metode perlakuan Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUMN; b. Memperlakukan Risiko .... (7) Sistem informasi Manajemen Risiko dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai: a...sd c... d. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- 11. (7) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit mengenai: a. ... sd c... Cakupan Sistem Pengendalian Intern Pasal 25 (3) Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: a. ... b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko; Pasal 69 Ayat (1) dan (2) PER-5_2022 dirangkum menjadi 1, yaitu di ayat (2) pada PER-2_2023. Merubah kalimat “penetapan limit Risiko” pada huruf b ayat (2) menjadi “penetapan strategi Risiko” pada huruf b ayat (3). Pasal 69 (2) Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. .... b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan strategi Risiko; Penyusunan Perencanaan Manajemen Risiko Pasal 27 Direksi wajib menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dituangkan dalam bab tersendiri, paling sedikit memuat: a. profil Risiko; b. ... dan c... d. rencana pelaksanaan mitigasi Risiko dan anggaran biaya. Pasal 71 Menambah huruf a. Mengganti isi huruf d. Menambahkan huruf e. Pasal 71 Direksi wajib menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP yang dituangkan dalam bab tersendiri, paling sedikit memuat: a. strategi Risiko; b. ... dan c... d. Target perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual yang disusun dalam format triwulanan dan tahunan; e. Rencana pelaksanaan perlakuan Risiko dan anggaran biaya.
- 12. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Tingkat Portofolio BUMN Pasal 28 (1) Menteri berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko di BUMN. (2) Wewenang Menteri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Deputi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 72 Ayat (1) dan (2) PER-5_2022 dirangkum menjadi 1, yaitu di ayat (1) pada PER-2_2023. Kewenangan “Menteri” diubah menjadi kewenangan “Deputi”. Pasal 72 (1) Pemantauan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko di tingkat Portofolio BUMN dilaksanakan oleh Deputi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan Manajemen Risiko di BUMN Pasal 30 (3) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. laporan pemantauan Risiko, paling sedikit memuat: 1. profil Risiko; 2. ... sd 6. ... Pasal 73 Menambahkan “strategi Risiko” pada ayat (3) huruf a angka 1. Pasal 73 (3) Laporan penerapan Manajemen Risiko terdiri dari: a. Laporan pemantauan Risiko, paling sedikit memuat: 1. strategi Risiko; 2. profil Risiko; 3. ... sd 7. ... Pasal 30 (8) Laporan berkala triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dekom atau Dewas. Pasal 73 Menghilangkan ketentuan pada ayat (8), yaitu tentang “penandatanganan” oleh seluruh Direksi dan seluruh Dekom atau Dewas pada Laporan berkala triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN.
- 13. Pelaporan Manajemen Risiko di BUMN ... Pasal 30 (9) Deputi dapat meminta Dekom atau Dewas dan/ atau Direksi dan/ atau Kepala SPI memaparkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulanan. Pasal 73 Memuat kalimat “organ pengelola Risiko BUMN” pada ayat (9). Menambahkan ayat (10). Pasal 73 (9) Deputi dapat meminta organ pengelola Risiko BUMN memaparkan hasil pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulan. (10) Petunjuk teknis mengenai pelaporan Manajemen Risiko dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Deputi. Sanksi bagi BUMN yang Tidak Melaksanakan Pasal 31 Dicantumkan menjadi Pasal 75 pada PER-02 Tahun 2023. Pasal 75 Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di BUMN Pasal 32 Ketentuan mengenai: a. tingkat kematangan Risiko BUMN dimaksud dalam Pasal 5; b. ... sd g ... ditetapkan oleh Menteri. Pasal 74 Merubah isi dari Pasal 32 PER- 5_2022 tentang penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) menjadi 4 ayat (disertai dengan isi penjelasan masing- masing ayat). Pasal 74 (1) BUMN wajib melakukan penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) melalui: a. Penilaian independen yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan tahun pertama pemberlakuan dilakukan oleh penilai independen; dan/atau b. .... (2) ... (3) ... (4) Petunjuk teknis penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Deputi. Dikompilasi oleh : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (HP. 0812 2353 284/WA. 0877 5871 1905)