Dokumen tersebut membahas tentang uji kompetensi untuk radiografer Indonesia guna meningkatkan daya saing mereka. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan uji kompetensi untuk calon tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan PNS beserta metode penilaian yang digunakan.

1. UJI KOMPETENSI RADIOGRAFER
UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING
RADIOGRAFER INDONESIA
Oleh : H. Abdul Gamal S,SKM,MKKK

2. DUNIA

3. JUMLAH PENDUDUK 10 NEGARA
TERBESAR DI DUNIA 2017

4. ASEAN

5. JUMLAH PENDUDUK ASEAN 2017
No Nama Negara Jumlah Penduduk 2017
1 Indonesia 263.991.379
2 Filipina 104.918.090
3 Vietnam 95.540.800
4 Thailand 69.037.513
5 Myanmar 53.370.609
6 Malaysia 31.624.264
7 Kamboja 16.005.373
8 Laos 6.858.160
9 Singapura 5.708.844
10 Timor Leste 1.296.311
11 Brunei Darusalam 428.697
Jumlah Penduduk 2017 648.780.040

6. Data DepNaKerTrans

7. AFTA (MEA)
• Terbukanya peluang pasar yang besar dengan penduduk ± 648
Juta
• Persaingan semakin ketat mengakibatkan biaya produksi lebih
rendah dan pasti
• Beragamnya pilihan konsumen dengan tingkat harga
yangbersaing tapi mutu terstandar yang terjamin
• Kerjasama dalam berbagai kegiatan bisnis semakin terbuka
dan dapat beraliansi diantara negara ASEAN.
MANFAAT
• Indonesia dituntut terus menerus untuk meningkatkan
kemampuan kompetensi dan profesionalisme SDM agar
semua produk baik barang maupun jasa dapat terstandar dan
terakreditasi sama mutunya dengan negara ASEAN lainnya.
TANTANGAN

8. LEGALITAS TERKAIT
 UU.No.5/2014 ttg ASN
 UU.No.29/2004 ttg Prak.Kedokteran
 UU.No.13/2003 ttg Ketenaga Kerjaan
 UU.No.36/2009 ttg Kesehatan
 UU.No.44/2009 ttg Rumah Sakit
 UU.No.12/2012 ttg Pendidikan Tinggi
 UU.No.36/2014 ttg Tenaga Kesehatan
 UU.No.10/1997 ttgKetenaga Nukliran
 UU.No.20/2003 ttg SPN
 PP.NoPP.No.23/2004 ttg BNSP
 PP No . 19 /2005 ttg SNP
 PP.No.33/2007 ttg Keselamatan Radiasi
Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
 PP. No.31/2006 ttg sistem Pelatihan Kerja
Nasional
 PerPres No.8/2012 ttg KKNI
 PerPres No 20 tahun 2018 ttg TKA
 PerMenKes No.46/2013 tttg Registrasi Tenaga Kesehatan
 Peraturan bersama Menkes dan MenDikbud No.36/2013
dan No.1/IV/PB/2013 ttg Uji Kompetensi bagi mahasiswa PT
Bidang Kesehatan.
 PerMenKes No.81/2013 ttg Penyelenggaraan Pekerjaan
Radiografer
 Kep MenKes No. 375/2007 ttg Standar Profesi Radiografer.
 Per Men Ristek Dikti No.12/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa bidang Kesehatan.
 PerKa BAPETEN No 8/2011 ttg Keselamatan Radiasi dalam
pengunaan pesawat sinar-X Radiologi DIagnostik dan
Interventional.
 PerMenKes No 42 tahun 2017 ttg Pengangkatan pegawai
negeri sipil dalam jabatan fungsional kesehatan melalui
penyesuaian/inpassing
 PerMenKes No 755/MENKES/PER/IV/2011
Tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit

9. TAHAP LEGALITAS NAKES MASUK DUNIA KERJA
SURAT IZIN KERJA / SIKR (BUKTI FORMAL)
PROSES PERIZINAN
LISENSI
SURAT TANDA REGISTRASI / STRR (BUKTI FORMAL)
PENCATATAN DATA
REGISTRASI
SERTIFIKAT KOMPETENSI (BUKTI FORMAL)
UJI KOMPETENSI
SERTIFIKASI

10. UU No 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
Pasal 11
(Kelompok Tenaga
Kesehatan)
Ayat 12 Jenis Tenaga Kesehatan
kelompok tenaga teknik BIOMEDIKA
• Radiografer
• Elektro Medis
• Ahli Teknik Laboratorium Medik
• Fisikawan Medik
• Radioterapis
• Ortotik Prostetik

11. 1. Setiap Tenaga Kesehatan
yang menjalankan praktik
wajib memiliki STR.
2 . STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi
persyaratan
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang
kesehatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau
Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik
dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah
mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat
pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.
4. STR berlaku selama 5
(lima) tahun dan dapat
diregistrasi ulang setelah
memenuhi persyaratan
5. Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. memiliki STR lama; b.
memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c.
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d.
membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi; e. telah mengabdikan diri
sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan f.
memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,
pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal 44
Registrasi

12. Pasal 46
Perizinan
1. Setiap Tenaga Kesehatan
yang menjalankan praktik
di bidang pelayanan
kesehatan wajib memiliki
izin.
2. Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk SIP
3. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota atas rekomendasi
pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat Tenaga
Kesehatan menjalankan praktiknya.
4. Untuk mendapatkan SIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan
harus memiliki a. STR yang masih berlaku; b.
Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan c.
tempat praktik.
5. SIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masing-masing
berlaku hanya untuk 1 (satu)
tempat.
6. SIP masih berlaku
sepanjang: a. STR masih
berlaku; dan b. tempat praktik
masih sesuai dengan yang
tercantum dalam SIP.
7. Ketentuan lebih lanjut
mengenai perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

13. PENGERTIAN
UJI
KOMPETENSI
UU. No.36/2014 tentang Tenaga Kerja Kesehatan Pasal
1 ayat (6)
Uji kompetensi adalah proses pengukuran
pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta didik
pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
PerMenKes No.46/2013 tentang Registrasi tenaga
kesehatan, Pasal 1 ayat (3)
Uji kompetensi adalah suatu proses untuk
mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap
tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
PerMenKes No.81/2013 tentang Penyelanggaran
Pekerjaan Radiografe Pasal 1 ayat (3)
Uji kompetensi adalah suatu proses untuk
megukur pengetahuan, keterampilan dan sikap
tenaga kerja kesehatan sesuai dengan standar
profesi.
PerMenKes No.18/2017 tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
pasal 1 : Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan
adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja pejabat fungsional
kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka
memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat
yang lebih tinggi.
BNSP 301-Rev I-2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Uji Kompetensi Profesi
• Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non
teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan
apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit
kompetensi atau kualifikasi tertentu.
Peraturan Bersama Men Kes dan Mendikbud
UU. 36/2013 dan No. I/IV/PB/2013
tentang uji kompetensi bagi mahasiswa
perguruan tinggi bidang kesehatan.
pasal 1 ayat (2) uji kompetensi adalah proses
pengukuran pengetahuan, keterampilan dan
perilaku peserta didik pada perguruan tinggi
bidang kesehatan untuk Radiografer
Indonesia.

14. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
RADIOGRAFER INDONESIA
–Sesuai Peraturan Uji yang berlaku
–Peserta uji
–Panitia Uji
–Materi Uji
–Metode Uji

15. Uji Kompetensi
Calon Nakes
(Radiografer)
Nakes
(Radiografer)

16. Legalitas UKom Calon NAKES
(Radiografer)
UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Pasal 21 Ayat (1) s.d (7)
Peraturan Bersama MENKES dan MENDIKBUD No
36 Tahun 2013 dan No 1 /IV/PB/2013 tentang Uji
Kompetensi Bagi Mahasiswa PT Bidang Kesehatan
PERMENKES No 46 /2013 tentang Registrasi Nakes
Pasal 3 Ayat (1) dan (2)

17. Legalitas UKom NAKES (Radiografer)
PERMENKES No 18 /2017 Tentang Penyeleggaraan Uji
Kompetensi JABFUNG Kesehatan , Pada Pasal 1 Syarat
kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi
PERMEKES no 42/2017 Tentang Pengangkatan pegawai
negeri sipil dalam jabatan fungsional kesehatan melalui
penyesuaian/inpassing, pada lampiran tentang uji
kompetensi Inpassing.
PERMENKES No 46 /2013 Tentang Registrasi Nakes pada pasal
4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6
PERMENKES No 755/MENKES/PER/IV/2011
Tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit

18. UJI KOMPETENSI
CALON TENAGA KESEHATAN

21. UJI KOMPETENSI UNTUK
RADIOGRAFER PNS (ASN)
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

32. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

33. Pengertian sesuai lampiran Permenkes No 42 tahun 2017
• Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional
Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan
Uji Kompetensi Inpassing adalah suatu proses
untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja calon pejabat fungsional
kesehatan melalui penilaian portofolio yang
dilakukan oleh tim penguji dalam rangka
memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam
jabatan fungsional kesehatan melalui proses
Inpassing

34. • Uji Kompetensi Inpassing
• 1. Persyaratan Uji Kompetensi Inpassing
– a. Peserta Uji Kompetensi Inpassing adalah PNS yang akan
diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan yang telah
dinyatakan lulus seleksi administrasi Inpassing yang
diselenggarakan di instansi pengusul.
– b. Metode Uji Kompetensi Inpassing adalah penilaian portofolio.
Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Tim
Penguji, metode uji kompetensi dapat dilakukan dengan tatap
muka.
– c. Tempat Uji Kompetensi Inpassing penilaian portofolio adalah
di instansi pengusul atau tempat lain yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pengusul dan atau Unit Pembina.

35. d. Persyaratan tempat Uji Kompetensi Inpassing
adalah sebagai berikut:
• 1) pimpinan instansi setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
• 2) memiliki Tim Penguji;
• 3) memiliki jumlah calon peserta Uji Kompetensi minimal 5 orang untuk satu
jenjang jabatan fungsional; dan
• 4) memiliki ruangan khusus tempat pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing.
e. Instansi pengusul menyampaikan daftar peserta calon
Pejabat Fungsional kesehatan yang telah lulus seleksi
administrasi dan usulan jadwal Uji Kompetensi kepada
Unit Pembina.
f. Unit Pembina mengirimkan konfirmasi jadwal dan lokasi
Uji Kompetensi melalui surat resmi kepada instansi
pengusul.

36. g. Instansi pengusul melaksanakan Uji Kompetensi
Inpassing setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit
Pembina.
h. Pelaksanaan uji kompetensi Inpassing paling lama 5
(lima) hari kerja untuk 1 jenis kategori jabatan
fungsional.
i. Apabila Unit Pembina menilai tidak dimungkinkan
pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing di instansi
pengusul, maka Unit Pembina dapat menetapkan
pelaksanaan Uji Kompetensi digabung dengan
instansi pengusul lainnya yang memenuhi kriteria
dan persyaratan pelaksanaan Uji Kompetensi atau
dilaksanakan di Unit Pembina.

37. Metode Uji Kompetensi Inpassing
• a. Metode Uji Kompetensi Inpassing dalam rangka Inpassing berupa
penilaian portofolio.
• b. Dokumen Uji Kompetensi Inpassing terdiri atas dokumen seleksi
administrasi dan dokumen unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan
sesuai dengan persyaratan masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan.
• c. Penilaian portofolio Uji Kompetensi Inpassing yang berasal dari unsur
utama jabatan fungsional kesehatan adalah penilaian atas dokumen
pendukung/bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan
utama sesuai jenjang jabatan dan penilaian atas dokumen
pendukung/bukti fisik pengembangan profesi yang sesuai dengan Jabatan
Fungsional kesehatan, sesuai dengan formulir 8.
• d. Butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan
Fungsional kesehatan yang menjadi penilaian Uji Kompetensi Inpassing
sesuai dengan jenjang jabatan fungsional kesehatan dari masing-masing
jenjang jabatan.

38. Kelulusan Uji Kompetensi Inpassing
• a. Penetapan lulus Uji Kompetensi Inpassing berdasarkan hasil
sidang Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian portofolio.
• b. Hasil penilaian dari Tim Penguji adalah mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat.
• c. Hasil penilaian Uji Kompetensi Inpassing disampaikan Tim
Penguji kepada pimpinan instansi pengusul sebagai dasar
rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi
Inpassing.
• d. Penetapan hasil kelulusan Uji Kompetensi Inpassing adalah
Lulus atau Tidak Lulus.
• e. Daftar peserta lulus Uji Kompetensi Inpassing dinyatakan
dalam peringkat/ranking nilai batas lulus tertinggi sampai
terendah.

39. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi
• 1. Instansi pengusul menerbitkan sertifikat lulus uji
kompetensi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi
pengusul paling rendah setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
• 2. Instansi pengusul menyampaikan hasil pelaksanaan Uji
Kompetensi Inpassing dalam bentuk berita acara dengan
melampirkan dokumen fotokopi sertifikat lulus Uji
Kompetensi Inpassing yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
pengusul dengan tembusan kepada Kemenkes dan Unit
Pembina.

40. • PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI
RUMAH SAKIT

41. • Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:
1.Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical
governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme
kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
2.Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
3.Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
4.Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara
penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf
medis.
5.Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola
korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan
antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
6.Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola
klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.

42. • 7.Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis
untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah
sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan
klinis (clinical appointment).
• 8.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan kepala/direktur
rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah
ditetapkan baginya.
• 9.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan
kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
• 10.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki
kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian
kewenangan klinis tersebut.
• 11.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam
medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
• 12.Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan
kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan
profesi medis.

43. • Proses kredensial dan rekredensial sangat penting
dilaksanakan oleh rumah sakit dengan tujuan
sebagai berikut:
– Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan
– Menetapkan standar pelayanan
– Menilai boleh tidaknya praktik pelayanan profesi
– Menentukan dan mempertahankan kompetensi
– Membatasi pemberian kewenangan melaksanakan
praktik hanya untuk yang kompeten.
– Melidungi pasien serta staf kesehatan yang
bersangkutan, atas tindakan yang dilakukan.
TUJUAN KREDENSIAL DAN
REKREDENSIAL

44. • PROSEDUR KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL
– Tenaga Kesehatan membuat Permohonan Surat Penugasan
Kewenangan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis kepada
Direktur Rumah Sakit melalui Kepala SDM rumah sakit.
– Kepala SDM meneruskan surat permohonan tersebut kepada
Direktur Rumah Sakit.
– Direktur Rumah Sakit memberikan disposisi proses kredensial ke
Komite Penunjang/ Komite Tenaga Kesehatan Lain.
– Komite Penunjang/ Komite Tenaga Kesehatan Lain melalui Sub
Komite Kredensialnya melakukan proses kredensial dan
rekredensial terhadap petugas tenaga kesehatan tersebut.
– Ketua Sub Komite Kredensial membuat surat rekomendasi untuk
dibuatkan Surat Penugasan Keja Klinis (SPKK) dari Direktur RS
dengan melampirkan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) yang
telah diasesment oleh sub komite kredensial kepada Ketua
Komite Penunjang/ Komite Tenaga Kesehatan Lain.
– Ketua Komite Penunjang/ Komite Tenaga Kesehatan Lain
membuat surat rekomendasi untuk dibuatkan Surat Penugasan
Keja Klinis (SPKK) kepada Direktur RS dengan melampirkan
Rekomendasi dari Sub Komite Kredensial dan Rincian
Kewenangan Klinis yang telah diasesment.

45. Hasil penilaian
Uji kompetensi
Lulus
Sertifikat
Kompetensi
Boleh
Memberikan
Pelayanan
Tidak Lulus
kredensial
Kompetensi Tidak Kompeten
Rekomendasi
Boleh
Memberikan
Pelayanan
Tidak Belah
Memberikan
Pelayanan

46. UJI KOMPETENSI UNTUK RE-REGISTRASI
(ditetapkan oleh Organisasi Profesi)
PERMENKES
NO 46/2013
Tentang
Registrasi
Nakes Pasal 6
SKP
Tidak / Kurang
Terpenuhi
“Uji
Kompetensi”
Evaluasi
Kemampuan
• Portopolio hasil
kerja
• Membuat Tulisan
Sendiri
• Ujian Tulis (PBT)

47. LEVEL / TINGKAT / JABATAN
RADIOGRAFER INDONESIA
PNS
PerMenPan dan RB No
29/2013 Tentang
JabFung Radiografer
dan Angka Kreditnya
BAB IV Pasal 6
Jenjang Jabatan
Terampil (D III) Pelaksana,
Pelaksana Lanjutan, Penyelia
Ahli (DIV)
Pertama,Muda,Madya
UU No 5/2014
Tentang
Aparatur Sipil
Negara
Pasal 18 Jabatan
Fungsional
Keahlian Ahli Utama,
Ahli Madya, Ahli Muda,
Ahli Pertama,
Keterampilan, Penyelia,
Mahir, Terampil, Pemula
NON PNS
Kebijakan
Direktur RS
Surat Keputusan
Direktur RS
Banyak Model
OP (PARI)
Draft PP PARI
Tahun 2016
Matriks Kualifikasi
Kompetensi Teknis
JabFung
Radiografer
Jabatan : Terampil DIII,
Mahir DIII, Penyelia DIII,
Pratama DIV, Muda DIV,
Madya DIV

48. TUNJANGAN RADIOGRAFER

49. Goal Uji
Kompetensi
Jaminan Mutu
Standar
Gengsi
(Kebanggaan)
Profesionalisme,
Harapan,
Pengakuan
Kwalitas
Tinggi
Karier
Penghargaan
(Honor)

50. 3 Hal Menuju
Sukses
Dan semua
dilakukan
dengan
sungguh-
sungguh
• Tekad Kuat
• Kemauan
Keras
• Fokus Tujuan

51. KEPMENKES No HK 02.02/MENKES/262/2016
tentang
Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan
• LSP bertujuan untuk penjaminan mutu,
peningkatan daya saing, dan penyetaraan
pengakuan kompetensi tenaga kesehatan
Indonesia yang akan didayagunakan di luar
negeri

52. TUGAS LSP NAKES
• a. memfasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja
spesifik sesuai kebutuhan negara pengguna;
• b. menyusun skema sertifikasi;
• c. menyiapkan perangkat asesmen termasuk materi uji
kompetensi;
• d. mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
• e. menyediakan tenaga asesor;
• f. melaksanakan dan memfasilitasi uji kompetensi;
• g. menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
• h. mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan
sertifikasi; dan
• i. melaksanakan koordinasi lintas sektor.

53. WEWENANG LSP NAKES
• a. menerbitkan sertifikat kompetensi;
• b. mencabut atau membatalkan sertifikat
kompetensi;
• c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK
yang melangggar aturan; dan
• d. mengusulkan dan/atau menetapkan biaya
uji kompetensi.

54. SKEMA SERTIFIKASI PROFESI KKNI (PERPES NO 8/2012 ttg KKNI)
PROFESI
UNIT-UNIT KOMPETENSI
• PERSYARATAN DASAR
KOMITE SKEMA
OTORITAS KOMPETEN
LSP
BNSP

55. BEBERAPA DAFTAR LSP YANG TELAH
DITETAPKAN BNSP
• 36. REGISTER NURSE (RN)
• 40 STIKES BTH TASIKMALAYA
• 60 PUSAT K3
• 68 ALAS KAKI (INDUSTRI)
• 85 AKADEMI ANALIS KIMIA BOGOR

56. LSP RADIOGRAFER
• Keahlian bidang radiografi medik atau
kesehatan.
• Apakah dimungkinkan adanya tunjangan
sertifikasi radiografer????

57. Daya Saing Radiografer Indonesia
Uji
Kompetensi
Sertifikasi Registrasi
Registrasi
Nasional
Registrasi
Internasion
al
Register Radiografer Indonesia
RR Basic / General
Radiographi (RR B)
RR CT Scan RR MRI RR USG
RR
Kedokteran
Nuklir

59. TERIMAKASIH
SUKSES UNTUK KITA SEMUA