Presentasi ini membahas tentang bonus demografi di Indonesia, termasuk pengertian bonus demografi, prasyarat untuk memanfaatkannya, peluang yang dimiliki Indonesia, dan kebijakan strategis yang dibutuhkan. Presentasi ini juga memaparkan perbedaan rasio ketergantungan antarprovinsi dan pentingnya memastikan asumsi-asumsi proyeksi penduduk dapat tercapai."

1. Ir. Suharti, MA, Ph.D
Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Bappenas
Disampaikan pada Focus Group Discussion - Lemhanas
Jakarta– 10 Maret 2015

2. Outline Presentasi
1. Pengertian Bonus Demografi
2. Prasyarat untuk Memanfaatkan Bonus Demografi
3. Bonus Demografi di Indonesia
4. Kebijakan dan Program Strategis untuk Memanfaatkan
Bonus Demografi
5. Kebijakan Sumber Daya Manusia dalam RPJMN 2015-2019
2

3. 1. Pengertian
Bonus Demografi
3

4. Demographic Dividend
(Bonus Demografi)
• Terjadi akibat adanya transisi demografi yaitu penurunan tingkat kematian
(mortality) yang diikuti oleh penurunan tingkat fertilitas (fertility)
• Rasio ketergantungan (dependency ratio) menurun, karena jumlah
penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 60+) lebih rendah dibandingkan
penduduk usia produktif (15-59 tahun)
• Bonus demografi adalah tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang
disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif
• Bonus demografi telah didapat di negara yang penduduknya besar
(Amerika, Cina, Brasil) maupun kecil (Korea selatan, Irlandia, Singapura)
4

5. Mekanisme terjadinya
Bonus Demografi
Mekanisme bonus demografi dapat terjadi melalui:
1. Labor supply
 Meningkatkan jumlah angkatan kerja dengan usia produktif
 Jumlah anak yang sedikit, meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja
2. Savings (tabungan)
 Usia produktif menghasilkan lebih banyak pendapatan sehingga dapat menabung
lebih banyak
 Tabungan akan lebih banyak jika tanggungan anak lebih sedikit
 Saving merupakan sumber investasi dan pertumbuhan ekonomi
3. Human capital
• Jumlah anak yang sedikit memungkinkan peningkatan investasi terhadap pendidikan
dan kesehatan anak
• Jumlah anak yang sedikit memungkinan peningkatan kesehatan perempuan
5

6. Pengalaman Internasional
6
1960 - 2000
Pert.
GDP/th (%)
Kontribusi (%) Bonus
Demografi thd pert.
ekonomi
Cina 7.0 9.2
Korsel 7.3 13.2
Singapura 8.2 13.6
Thailand 6.6 15.5
Turunnya dependency ratio
berkontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi
Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson &
Kinugasa 2005
2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian
Economic Development: Two Demographic Dividend

7. 2. Prasyarat Bonus Demografi
dan
Menyikapi Dinamika Kependudukan
7

8. Prasyarat
• Bonus Demografi merupakan peluang:
Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk
usia produktif memberikan peluang untuk
pertumbuhan ekonomi
• Peluang bonus demografi tidak otomatis, tetapi harus disertai dengan
kebijakan yang tepat, terutama:
– SDM: menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk ke angkatan kerja melalui
Kesehatan dan Pendidikan
– Kependudukan: menjaga penurunan TFR
– Tenaga Kerja: menyiapkan keterampilan dan kompetensi naker
– Ekonomi: menyediakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja,
keterbukaan perdagangan dan saving
8

9. Menyikapi Dampak Kependudukan
• Tetapi bonus demografi juga diiringi dinamika kependudukan:
– Pertambahan jumlah penduduk: dari 237,6 jt (2010) menjadi 271,1 jt (2020)
– Penuaan Penduduk (Ageing population): peningkatan jumlah dan proporsi
penduduk lanjut usia meningat 87% antara th 2010 dan 2025
– Urbanisasi: proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 49,8% (2010)
menjadi 66,6%(2035)
– Migrasi: meningkatnya perpindahan penduduk ke pusat pertumbuhan
• Dinamika kependudukan dapat menimbulkan dampak yang perlu
diantisipasi dan ditangani dalam pembangunan, misalnya
– Tekanan kepada lingkungan, energi, pangan, infrastruktur
– Potensi peningkatan pengangguran dan konflik sosial
– Peningkatan beban sosial dan kesehatan
9

10. 3. Bonus Demografi di Indonesia
10

11. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan terus meningkat
11
238.5
255.5
271.1
284.8
296.4
305.7
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Juta Jiwa
Tahun
Tahun LPP
2000-2010 1,49
2010-2015 1,38
2015-2020 1,19
2020-2025 1,00
2025-2030 0,80
2030-2035 0,62
Dengan laju pertumbuhan yang diproyeksikan turun dari 1,49% untuk kurun
waktu 2000-2010 menjadi 1,19% pada tahun 2015-2020, jumlah penduduk
masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta dalam kurun waktu 10 tahun
(2010-2020)

12. Perubahan Struktur Umur Penduduk
• Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya
penduduk, terutama usia produktif dan lansia
12
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
JumlahPenduduk(juta)
Usia 60+
Usia 15-59
Usia 0-14
Peningkatan jumlah
penduduk 2010-2025:
- Usia 0-14 : 2,7%
- Usia 15-59 :18,9%
- Usia 60+ : 86,8%
Poporsi penduduk usia
produktif meningkat
Dependency ratio
menurun:

13. Indeks Pertumbuhan Penduduk
2010-2035
13
Pertumbuhan penduduk menurut
menurut kelompok umur.
Antara tahun 2010–2035, penduduk:
 usia 0-14: tumbuh (-3,6%)
 usia 15-59: tumbuh 25,9%
 usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2%
Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035
(dengan indeks tahun 2010=100%)
Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025
Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur,
dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas)
Catatan: Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU
13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia )

14. Peluang Bonus Demografi di Indonesia
14
• Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang
memberi peluang terjadinya bonus demografi
• Trend dependency ratio dapat tercapai, asumsi proyeksi tercapai:
• Fertilitas menurun (TFR = 2,1 pada tahun 2025)
• Angka Kematian Bayi menurun= 22,3 pada tahun 2025 Bonus Demografi tidak otomatis,
tetapi dapat diraih dengan
kebijakan tepat:
- SDM sehat dan terdidik
(usia anak s/d lansia,
perempuan dan laki-laki)
- Tenaga kerja produktif,
termasuk tenaga kerja
perempuan
- Stabilitas ekonomi,
meningkatnya lapangan kerja
Jika tidak, terjadi dampak tidak
baik:
- tingginya penganguran
- konflik sosial
- tekanan pada pangan dan
lingkungan

15. Indonesia dalam konstelasi regional
Baik secara nasional maupun regional, Indonesia mempunyai
potensi untuk mendapatkan Bonus Demografi
15
• Di banding Jepang, Australia,
Tiongkok, Singapura proporsi
usia produktif Indonesia cukup
besar
• Di seluruh negara ASEAN, 38%
jumlah penduduk usia produktif
ada di Indonesia Indonesia
• Potensi Indonesia:
• Mengisi kebutuhan naker di
tingkat regional
• Menampung industri padat
tenaga kerja
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Dependencyratio(%)
Tiongkok
Jepang
Indonesia
Singapura
Thailand
Australia

16. 16
Perbedaan Rasio Ketergantungan
Menurut Provinsi (1)
Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Momen
Bonus
Demografi
Aceh 56.3 54.7 53.5 50.9 48.0 45.9 2028
Sumatera Utara 58.0 56.4 55.3 53.6 51.6 50.8 -
Sumatera Barat 57.7 55.6 54.7 53.6 51.9 50.5 -
Riau 54.1 51.6 49.7 48.4 47.0 46.5 2021
Jambi 50.7 47.3 44.6 43.2 42.5 42.6 2012
Sumatera Selatan 51.3 49.6 48.4 47.3 45.9 45.4 2016
Bengkulu 51.3 47.9 46.0 45.1 44.5 44.4 2013
Lampung 51.2 49.6 48.6 47.2 45.6 45.4 2016
Bangka Belitung 48.7 46.1 44.9 44.2 43.4 43.1 2005
Kepulauan Riau 46.8 49.6 46.4 41.8 38.2 38.0 2008
DKI Jakarta 37.4 39.8 41.9 42.2 40.2 39.6 1980an
Jawa Barat 50.0 47.6 46.6 46.3 46.2 46.8 2011
Jawa Tengah 49.9 48.1 47.7 48.4 49.9 51.7 2012
DI Yogyakarta 45.9 45.0 45.4 46.8 47.7 48.4 1996
Jawa Timur 46.1 44.2 43.7 44.4 46.1 48.3 1998
Banten 48.6 46.4 45.4 43.8 41.7 41.0 2007
Bali 47.2 45.6 43.4 42.2 43.2 45.8 1990an

17. 17
Perbedaan Rasio Ketergantungan
Menurut Provinsi (2)
Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Momen
Bonus
Demografi
Nusa Tenggara Barat 55.6 53.7 52.2 50.3 48.6 48.0 2027
Nusa Tenggara Timur 70.6 66.7 63.5 61.8 61.7 61.5 -
Kalimantan Barat 52.6 50.9 49.8 48.8 47.3 46.6 2022
Kalimantan Tengah 50.3 46.2 43.4 41.6 40.3 39.9 2011
Kalimantan Selatan 49.2 48.7 47.7 46.2 44.6 44.7 2006
Kalimantan Timur 48.7 46.2 44.5 43.7 43.0 43.3 2005
Sulawesi Utara 48.0 46.6 46.3 46.9 47.3 48.4 2000
Sulawesi Tengah 52.5 50.4 49.7 49.4 48.4 48.6 2025
Sulawesi Selatan 56.0 52.9 51.3 50.4 49.6 49.6 2030
Sulawesi Tenggara 63.5 60.4 58.0 54.6 52.7 51.7 -
Gorontalo 51.8 48.6 47.6 47.6 47.7 47.8 2014
Sulawesi Barat 60.4 56.0 53.9 52.7 51.5 51.0 -
Maluku 63.1 59.8 58.1 57.4 55.9 54.3 -
Maluku Utara 61.1 58.7 56.0 53.5 51.6 50.8 -
Papua Barat 53.7 49.9 47.1 45.5 44.4 43.6 2016
Papua 53.7 47.5 43.8 41.9 41.6 42.4 2014
Indonesia 50.5 48.6 47.7 47.2 46.9 47.3 2013

18. Pentingnya memastikan asumsi-
asumsi yang digunakan dalam
proyeksi dapat tercapai
18

19. 19
Berbagai Asumsi TFR
untuk Perhitungan Proyeksi Penduduk oleh PBB
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the
World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA.
ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/

20. 20
Proyeksi Penduduk dengan Berbagai Skenario
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the
World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA.
ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/

21. 21
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 Tahun
dengan Berbagai Skenario Proyeksi Penduduk
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the
World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA.
ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/

22. 22
Proyeksi Rasio Ketergantungan dengan Berbagai Skenario
Proyeksi Penduduk
Sumber: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the
World Population Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA.
ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/

23. 4. Kebijakan Strategis untuk
Memanfaatkan Bonus Demografi
23

24. Kebijakan Kesehatan,
Kependudukan dan KB
• Menjamin kesehatan tenaga kerja, terutama:
– Perluasan JKN, integrasi peserta Jamsostek dan pekerja informal
– Menengendalikan penyakit tidak menular (stroke, diabetes, janntung, dll)
yang umumnya terjadi pada usia kerja dan lansia
– Kesehatan dan keselamatan kerja
• Menjamin keberlangsungan hidup anak (child survival) untuk menekan
keinginan punya anak lagi
• Meningkatkan kesehatan perempuan untuk mencapai jumlah
anak ideal
• Memperkuat Keluaga berencana
– Menurunkan unmet need KB
– Meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR)
24

25. Kebijakan Pendidikan
• Memperluas pendidikan menengah universal:
– Memperkuat peran swasta dalam pendidikan
– Program school-to-work transition untuk persiapan
memasuki dunia kerja
– Menyelaraskan bidang studi dengan kegiatan ekonomi
utama sesuai pusat pertumbuhan ekonomi.
• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi
• Meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja
– Penerapan kualifikasi dan standar kompetensi nasional
– Memperbanyak lembaga pelatihan untuk pemenuhan
sektor strategis
– Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja
dengan kebutuhan pembangunan daerah
25

26. Ekonomi dan Tenaga Kerja
• Perluasan lapangan kerja
• Keterbukaan pasar untuk meningkatkan akses pada pasar dunia dan
didukung oleh promosi ekspor
• Fleksibilitas pasar tenaga kerja, antara lain:
– Pengusaha dapat menyesuaikan skala usahanya
– Menyesuaikan upah sesuai mekanisme pasar yang ditunjang dengan safety
nets, dan mendesain upah minimum dengan hati-hati
– Pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan usaha
• Peningkatan investasi luar dan dalam negeri
• Peningkatan komptensi tenaga menghadapi AEC
• Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan
26

27. Pendidikan penduduk perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi
partisipasi angkatan kerja perempuan tidak banyak meningkat. Pelu upaya strategis
agar upaya menangkap bonus demografi menjadi maksimal.
27Sumber: diolah dari data Sensus 2010 (IPUMS)
14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
2010
SedangSekolah Bekerja Lainnya
PerempuanLaki-laki
(dalam juta)

28. 5. Kebijakan Sumber Daya Manusia
dalam RPJMN 2015-2019
28

29. Kebijakan Strategis 2015-2019
29
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama
 Mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan
penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
 Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
 Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
 Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
 Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan
keterampilan kerja
 Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi
pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik

30. Kebijakan Strategis 2015-2019
30
Ekonomi
dan
Tenaga
Kerja
 Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha melalui kepastian hukum,
penyederahaan perijinan investasi, insentif, dan fasilitasi investasi
 Peningkatan investasi yang inklusif melalui pengutamaan peningkatan
investasi; penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang; dan
pengembangan investasi lokal dan investasi keluar
 Memperluas lapangan kerja melalui memperkuat daya saing tenaga kerja
dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
 Mengembangkan ekonomi kreatif
 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi para pekerja
 Mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan
mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor,
pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif
 Memperluas kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga
migran

31. Kebijakan Strategis 2015-2019
31
Sumber
Daya Alam
dan
Lingkungan
Hidup
 Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
 Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi
 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi
berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI
Politik,
Hukum dan
Keamanan
 Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional, melalui penguatan
diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global
 Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangungan ekonomi
(inclusive growth), antara lain melalui peningkatan kesiapan publik domestik dan
meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN
 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri, dengan
meningkatkan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri
khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan perlindungan HAM
 Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk
melindungi generasi muda sebagai aktor utama untuk memaksimalkan potensi bonus
demografi

32. Kebijakan Strategis 2015-2019
32
Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi
 IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja
 Menyiapkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global agar dapat bersaing
di tingkat global
Pembangunan
Wilayah, Tata
Ruang dan
Sarana Prasarana
 Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan
kerja dan inter-konetifitas antar-wilayah, melalui penguatan konektivitas
nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
 Penataan ruang dalam rangka keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia
 Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktivitas, antara lain
melalui percepatan pembangunan perumahan, pembangunan prasarana dasar
kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan, menjamin ketahanan
air
 Mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan
pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni,
kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan
karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal, untuk menghadapi urbanisasi.

33. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
33

34. REVOLUSI MENTAL
34

35. Kebijakan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
35

36. Kebijakan Keluarga Berencana
1. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga
berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok
masyarakat
2. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga
5. Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang
kependudukan dan keluarga berencana
6. Menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan
bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah
7. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat,
dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar
kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program
pembangunan
36

37. Kebijakan Pendidikan
1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak
seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas
2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan
pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas
3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
10. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini
11. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini
12. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
13. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa
37

38. Pendidikan Karakter
1. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan
pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur
3. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan,
memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-
budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung
jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan
kepribadian peserta didik
5. Meningkatkan budaya gemar membaca
6. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi
7. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa
patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan
peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
8. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan
berorientasi iptek
9. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai
keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika
dalam pembangunan 38

39. Kesejahteraan Sosial
• Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas
yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan
• Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia
39

40. Revolusi Mental...(1)
Kedaulatan Politik
1. Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; jaminan
pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan
peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam
politik dan pengambilan keputusan publik.
2. Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang
ditandai dengan menurunnya konflik sosial polit
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara
konsisten dan berintegritas untuk menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan
keadilan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan layanan perizinan yang bersih, transparan,
dan ak
4. Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam
berbagai forum internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional
di dalam negeri, serta sebagai upaya untuk turut mewujudkan perdamaian dan
keadilan dunia.untabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan.
40

41. Revolusi Mental...(2)
Kemandirian Ekonomi
1. Peningkatan kemandirian ekonomi nasional
2. Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat
dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan
ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil.
3. Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah
dan masyarakat untuk mencegah praktik monopoli yang menyebabkan kegiatan usaha tidak
sehat dan ekonomi tidak efisien
4. Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui peningkatan pemahaman dan
penyadaran bahwa konsumsi berlebihan (excessive consumption) tidak baik dan tidak bijak,
serta penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang dilakukan
sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun pemasyarakatan sehingga terbangun budaya
swadesi.
5. Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui pemberian
penghargaan bagi temuan-temuan baru dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta
penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan
ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan lain-lain. 41

42. Revolusi Mental...(3)
Kepribadian dalam Kebudayaan
1. Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul,
yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas, daya saing, serta
merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri.
2. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan unversitas) sebagai
sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
3. Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan
kepribadian anak
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan
5. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta
berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan berdasarkan Pancasila
6. Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas Berkarakter sebagai
“kantung-kantung perubahan,”.
7. Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra, iklan layanan
masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap
antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam
masyarakat majemuk. 42

43. Tenaga Kerja
1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja
secara global
2. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim
Ketenagakerjaan
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif
4. Mendorong Pengembangan Ekonomi Pedesaan
5. Memfungsikan pasar tenaga kerja
6. Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan
tenaga migran
7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan
8. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian
9. Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja
10. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah
11. Perluasan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
12. Integrasi dan Sinkronisasi Berbagai Program Perlindungan Sosial ke dalam SJSN 43

44. Kesimpulan
• Pemanfaatan bonus demografi harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi kewilayahan.
• Peluang bonus demografi harus diketahui dan
dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku
kebijakan, baik pusat maupun daerah.
• Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis,
tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah
kebijakan yang tepat.
44

45. Terima kasih
45