1. MAKALAH PANCASILA
OLEH :
KELOMPOK III
1. ISDAN ( 21006079 )
2. ISDA ( 21006078 )
3. ISWAN TAUFIK ( 21006080 )
4. JAMALUDDIN ( 21006081 )
5. KHAIRUNNISA ( 21006082 )
6. MUHAMMAD ALI ( 21006084 )
7. NADZIRAH ( 21006086 )
8. NELI M TENDA ( 21006086 )
9. M. JALIL HIDAYATULLAH ( 21006083 )
10. NUR HAJAR ASWAD ( 21006088 )
11. NUR FITRIANI ( 21006087 )
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) MAKASSAR
2010
1

2. KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. karena berkat limpahan
Rahmat-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Pancasila ini dengan
baik dan tepat waktu.
Makalah ini di buat dalam rangka untuk melakukan diskusi, Makalah ini
dapat terselesaikan berkat kerjasama kelompok III dan bantuan dari berbagai pihak.
Kami telah menyelesaikan makalah ini dengan upaya yang maksimal, upaya
yang sebaik – baiknya, akan tetapi Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak
kekurangan - kekurangan didalamnya. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam
Makalah ini dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya
membangun demi menyempurnakan pembuatan makalah yang selanjutnya.
Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai imbalan atas segala yang telah
diberikan kepada kami selain doa, semoga Allah swt senantiasa melimpahkan
Rahmat – Nya kepada kita semua, Amin !!!
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Makassar, 13 November 2010
2

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………... i
Daftar Isi ……………………………………………………………………. ii
BAB I : Pendahuluan ……………………………………………………… 1
A. Latar Belakang …………………………………………………….. 1
B. Tujuan ………………………………………………………………… 2
C. Pendekatan ……..……………………………………………………. 2
D. Rumusan Masalah …………………………………………………… 2
BAB II : Pembahasan ………………………………………………… 3
A. Hakikat Pembukaan UUD 1945 …………………………………….. 3
B. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945 ……………………………… 10
C. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 …………………………………. 12
D. Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-Pokok Pikiran …………… 16
E. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 19
BAB III : Kesimpulan ……..………………………………………………… 24
A. Kesimpulan ………………………………………………………….. 24
B. Saran ………………………………………………………………… 25
C. Usul …………………………………………………………………… 25
BAB IV : Penutup ……………………………………………………………. 26
Daftar Pustaka ……………………………………………………………… 28
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedudukan UUD 1945, dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia,
memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor
mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib
hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan
Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai
sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan
UUD 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam
peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya, seperti ketetapan MPR, UU,
Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan-
peraturan lainnya.
Pembukaan UUD 1945 berisi hal-hal yang bersifat fundamental dan asasi
bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, kedudukannya tetap dan tidak dapat
diubah seperti telah ditetapkan oleh MPR/MPR yang antara lain mengeluarkan
Ketetapan MPR No. 20/MPR/1966, No. 9/MPR/1978 serta No. III/MPR/1983.
hasil sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu Pasal II Aturan tambahan
menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
4

5. B. Tujuan
Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hakikat Pembukaan UUD 1945.
2. Untuk mengetahui pengertian dari isi Pembukaan UUD 1945.
3. Untuk mengetahui Kedudukan UUD 1945.
4. Untuk mengetahui Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-pokok Pikiran.
5. Untuk mengetahui Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh
UUD 1945
C. Pendekatan
Dalam proses penyusunan Makalah ini, metode yang digunakan yaitu
Metode Kajian Pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan Informasi dari
berbagai buku yang berhubungan dengan materi penulisan.
D. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diambil dalam penulisan makalah ini adalah
sebagai berikut :
1. Apa sajakah hakikat Pembukaan UUD 1945?
2. Jelaskan pengertian dari isi Pembukaan UUD 1945?
3. Bagaimana kedudukan UUD 1945?
4. Apa fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-pokok Pikirannnya ?
5. Apa hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945?
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. HAKIKAT PEMBUKAAN UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan UUD 1945, dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia,
memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor
mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib
hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan
Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai
sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Berdasarkan penjelasan tetang isi Pembukaan UUD 1945, yang termuat
dalam Berita RI tahun II No. 7, Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-
pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang
mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis (UUD)
maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam
pasal-pasal UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia..
Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan
UUD 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam
peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya, seperti ketetapan MPR, UU,
Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan-
peraturan lainnya.
6

7. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia
harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian
negara atau dasar filsafat negara RI.
2. Pembukaan UUD 1945
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat unsur-unsur yang
menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia
(rechts orde), atau legal order, yaitu suatu keseluruhan peraturan-peraturan
hukum.
Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu :
a. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum.
Hal ini terpenuhi dengan adanya Pemerintah Negara Republik Indonesia
(Pembukaan UUD 1945 hl. IV).
b. Adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan dasar dari keseluruhan
peraturan-peraturan hukum dan sumber dari sumber hukum. Hal ini terpenuhi
dengan adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam
alinea IV Pembukaan UUD 1945.
c. Adanya kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, yang
terpenuhi oleh kalimat “ . . . seluruh tumpah darah Indonesia” sebagaimana
tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945
d. Adanya kesatuan waktu, dimana sumber dari segala sumber hukum itu
berlaku. Hal ini terpenuhi dalam kalimat pada alinea IV Pembukaan UUD
1945, “ . . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
7

8. suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia.” Hal ini menunjukkan mulai
berdirinya Negara RI yang disertai dengan suatu tertib hukum sampai terus
berlangsungnya negara RI.
Dengan demikian, sejak ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 secara
formal pada tanggal 18 Agustus 1945, seluruh peraturan hukum yang ada
didalam wilayah negara Republik Indonesia telah memenuhi syarat sebagai suatu
tertib hukum negara. Adapun syarat-syarat tersebut pada hakikatnya terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah
sebagai berikut:
Pertama : Menjadi dasar hukum, karena Pembukaan UUD 1945 memberikan
empat syarat adanya tertib hukum Indonesia.
Kedua : menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya
sebagai asas hukum dasar tidak tertulis (konvensi) serta peraturan-
peraturan hukum lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1974 : 45)
Berdasarkan hakikat kedudukannya, Pembukaan UUD 1945 menentukan
adanya tertib hukum Indonesia. Konsekuensinya, Pembukaan UUD 1945 secara
hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan Ketetapan Nomor
XX/MPR/1966 dan ditegaskan dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1973, Ketetapan
Nomor IX/MPR/1978 serta ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan ketetapan MPR
No. III/2000 tentang sumber tertib hukum.
3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
8

9. Sebagaimana dijelaskan di atas, Pembukaan UUD 1945 memberikan
faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum
dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi).
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang
fundamental (staatsfundamentalnorm) yang menurut ilmu hukum tata negara
memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :
a. Merupakan perwujudan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-
hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara
sebagai berikut :
1) Dasar tujuan negara (baik tujuan umum maupun tujuan khusus).
Tujuan umumnya tercakup dalam kalimat “ . . . ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial . . .” tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan
antarbangsa (pergaulan dalam internasional). Tujuan umum inilah yang
menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.
Tujuan khususnya tercakup dalam kalimat, “ . . . melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahtraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa . . . “ tujuan khusus
ini meliputi ........ …….. sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dan
membentuk negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
secara material maupun spiritual.
2) Ketentuan …………….. UUD Negara
9

10. Pernyataan ……….. dalam kalimat “ . . . maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Negara
Indonesia . . .” merupakan suatu ketentuan negara Indonesia harus
berdasarkan pada …… dan merupakan suatu dasar yurdis formal ……….
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
3) Bentuk Negara
Pernyataan ……….. pada kalimat “ . . . yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…..”
4) Dasar filsafat dan asas kerohanian negara
Pernyataan ………….. dalam kalimat “ . . . . dengan berdasar kepada
ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan suatu keadilan
sosial bagi suluruh rakyat indonesia.”
Menurut sejarah Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk
negara pada hakikatnya terpisah dari batang tubuh UUD 1945 ……. pengertian
pembentuk negara di sini adalah ……… ………. Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang …….. representatif merupakan wakil-wakil bangsa
Indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan dan mendirikan negara RI.
Hal ini berarti bahwa pada saat PPKI nemetapkan Pembukaan UUD 1945, ia
memiliki kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara karena lembaga
tersebut menetapkan berdirinya Negara Indonesia beserta UUD 1945 secara
yuridis, maka berakhirlah kualitasnya sebagai pembentuk negara.
10

11. Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut menurut ilmu hukum
menpunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap. Ia menjadi dasar
kelangsungan hidup negara dan karena ia merupakan tertib hukum tertinggi maka
secara hukum tidak dapat diubah, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama
halnya dengan pembubaran Negara RI (Notonagoro, 1974: 45).
Dalam hubungannya dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945,
Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:
1) Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945
mempunyai hakikat kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD
1945.
2) Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan pada
hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD
1945.
3) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental
yang menentukan adanya UUD 1945 yang menguasai hukum dasar negara
baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (konvensi), jadi merupakan
sumber hukum dasar negara.
4) Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal
UUD 1945.
Para ahli hukum memang berbeda pendapat mengenai hakikat dan
kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD
1945, walaupun pada akhirnya mereka tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan.
11

12. Di satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan
pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan, sedangkan di pihak lain ada yang
menyatakan bahwa keduanya terpisah. Namun karena hakikat kedudukan
Pembukaan UUD 1945 tersebut memiliki kedudukan fundamental bagi
kelangsungan hidup negara, kedua pendapat tersebut akhirnya sampai pada
kesimpulan berikut :
1) Sebagai pokok kaidah yang mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak
berubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara yng telah dibentuk.
2) Dalam jenjang hierarki tertib hukum, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental memiliki kedudukan tertinggi, lebih tinggi
daripada pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan
terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.
Pengertin terpisah sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan
sama sekali tetapi antara Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945
terdapat hubungan kausal organis, dimana UUD harus menciptakan pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian,
pengertian terpisah di sini adalah keduanya menpunyai hakikat dan kedudukan
sendiri-sendiri, dimana Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi
dalam tertib hukum Indonesia.
4. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara
RI
12

13. Berdasarkan hakikat kedudukannya sebagai naskah proklamasi yang
terperinci, sebagai perwujudan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan
sebagai pokok klaidah negara fundamental (statusfundamentalnorm) serta
memenuhi syarat bagi adanya tertib hukum di Indonesia, Pembukaan UUD 1945
memiliki kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah
serta melekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan
berikut:
a) Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau
dihapuskan oleh penguasa yang menetapkannya. Pembukaan UUD 1945
ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu satu lembaga kekuasaan negara.
Semua penguasa negara merupakan alat perlengkapan negara yang
kedudukannya lebih rendah daripada pembentuk negara. Karena itu, semua
ketentuan hukum yang merupakan produk alat perlengkapan negara pada
hakikatnya berada dibawah pembentuk negara dan tidak berhak mengadakan
Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.
b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang
tertinggi di negara RI. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung faktor-
faktor mutlak (syarat-syarat mutlak) bagi adanya suatu tertib hukum di
Indonesia. Konsekuensinya, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan
yang tetap dan melekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.
c) Selain dari segi yuridis formal juda secara material, yaitu hakikat isi.
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah dan senantiasa melekat pada
kelangsungan hidup negara RI. Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945
13

14. merupakan pengejewantahan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.
Karena itu, Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945, dan negara
RI merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
B. PENGERTIAN ISI PEMBUKAAN UUD 1945
1. Alinea Pertama
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Dalam alinea pertama terkandung suatu pengakuan tentang hak kodrati
yang tersimpul dalam kalimat “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak
segala bangsa . . . .” hak kodrat merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,
yang melekat pada manusia sebagai makluk individu sekaligus sosial. Selain
sebagai hak kodrati yang bersifat mutlak dan asasi, hak tersebut juga merupakan
hak moral. Karena itu, pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tersebut tidak
sesuai dengan hakikat prikemanusiaan dan prikeadilan. Penjajahan harus
dihapuskan.
2. Alinea Ketiga
“ Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
14

15. Dinyatakan kembali proklamasi pada alinea ke III Pembukaan UUD
1945 menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus
1945 merupakan satu kesatuan. Namun perlu diketahui bahwa Proklamasi 17
Agustus 1945 perlu diikuti dengan suatu tindak lanjut, yaitu membentuk negara,
yang terperinci dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian inilah
Pembukaan UUD 1945 disebut juga sebagai naskah proklamasi yang terperinci.
3. Alinea Keempat
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan, serta mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Setelah alinea pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan alasan dasar serta
hubungan lngsung dengan kemerdekaan, alinea keempat memperinci lebih lanjut
prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara
Indonesia yang dapat disimpulkan dari kalimat “ . . . . kemudian dari pada itu
untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia . . . “.
15

16. Yang dimaksud pemerintahan dalam frasa “pemerintahan negara
Indonesia” adalah penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan negara dan
segala kelengkapannya (government), yang berbeda dari pemerintahan yang
hanya menyangkut salah satu aspek dari kegiatan penyelenggara negara, yaitu
aspek pelaksanaan (executive).
C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Peryataan Kemerdekaan yang Terperinci
Bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal
17 Agustus 1945 dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh soekarno-
Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut adalah merupakan
suatu pernyataan saja, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa
bangsa Indonesia telah merdeka, bebas menentukan nasibnya sendiri dan
memiliki kedaulatan sendiri. Namun perlu dipahami bahwa proklamasi tersebut
memiliki dua makna yaitu :
a) Suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia.
b) Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkitan dengan
proklamasi tersebut, yaitu mulai detik proklamasi tersebut bangsa Indonesia
menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk
mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik
material maupun spiritual.
Dalam pembukaan UUD 1945, pernyataan proklamasi pada alinea III,
maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara Republik Indonesia
16

17. diperinci sejak alinea II. Kemudian alinea IV diawali dengan “ . . . kemudian dari
pada itu . . .” yang berarti setelah berdirinya negara Republik Indonesia maka
dibentuklah suatu pemerintahan negara yang :
a) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b) Memajukan kesejahtraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.
c) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
d) Untuk melaksanakan tujuan negara ini menyusun Undang-Undang Dasar
negara Indonesia.
e) Membentuk Undang-Undang yang dimaksudkan itu dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
f) Mendasarkan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat tersebut pada
Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyarawatan/perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia – dengan kata lain negara yang berdasarkan
Pancasila.
Maka dapat disimpulkan bahwa proklamasi mendapat makna yang
selengkapnya dalam pembukaan UUD 1945, karena baik pernyataan maupun
tindakan-tindakan yang harus direalisasikan diperinci secara lengkap didalamnya.
2. Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar, Rangka, dan
Suasana bagi kehidupan Negara dan Tertib Hukum Indonesia
17

18. Isi Pembukaan UUD 1945 bilamana diperinci secara sistematis
merupakan satu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka,
dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia sebagai berikut :
a) Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang
berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa adalah filsafat, azas
kerohanian dan basis bagi berdirinya Negara Republik Indonesia (sebagai
dasar).
b) Di atas basis atau dasar tersebut berdirilah negara Indonesia dengan azas
politik negara yang berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
c) Selanjutnya, di atas kedua basis tersebut diwujudkanlah pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara Indonesia yang tercantum dalam peraturan pokok
hukum positif Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 sebagai Undang-
Undang Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah kerangka sistem
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dapat terwujud (sebagai kerangka).
d) Selanjutnya, Undang-Undang Dasar merupakan basis berdirinya bentuk,
susunan, dan sistem pemerintahan serta seluruh peraturan hukum positif yang
mencakup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hidup
bersama secara kekeluargaan.
e) Keseluruha itu adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan bersama,
seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Utuk mencapai kebahagiaan baik
jasmani maupun rohani.
Isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea I pada
hakikatnya merupakan penjelmaan nilai-nilai yang terkandung dalam alinea I, II,
18

19. III, yaitu sebagai bentuk dan sifat asas hukum positif dan hidup kenegaraan
Indonesia.
3. Pembukaan Memuat Sendi-Sendi Mutlak Kehidupan Negara
Pembukaan UUD 1945 mengandung sendi-sendi mutlak bagi kehidupan
negara:
a) Hakikat dan Sifat Negara
Indonesia adalah Negara Republik yang berkedaulatan rakyat yang
berdasarkan sifat monodualis manusia, yaitu sebagai mahluk individu dan
sosial. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa dasar ontologis negara adalah
manusia, karena manusia adalah subjek pendukung negara.
b) Tujuan Negara
Tujuan negara, sebagaimana termuat dalam UUD 1945, adalah “….
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahtraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yag berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial . . . .” pengertian “melindungi” mencakup warga negara
perseorangan, golongan, suku bangsa dan seluruh rakyat dalam negara serta
wilayah teritorial dimana mereka hidup dan mencari penghidupan.
c) Kerakyatan (Demokrasi)
Negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, sebagaimana
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Makna kerakyatan yang
tertuang dalam pembentukan itu adalah demokrasi. Demokrasi Indonesia
19

20. berdasarkan pada sifat sosial, kebersamaan, kekeluargaan. Demokrasi politik
adalah cita-cita rakyat sebagai pendukung kekusaan negara, dan demokrasi
fungsional adalah cita-cita rakyat bahwa penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan oleh rakyat dan negara.
d) Bentuk Susunan Persatuan
Pembukaan UUD 1945 alinea II memuat pengertian negara yang bersatu, dan
alinea IV memuat pengertian pemerintah negara yang melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah serta persatuan Indonesia. Pengertian
negara persatuan sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945
adalah terwujudnya sifat kodrati manusia sebagai mahluk individual dan
sosial.
D. FUNGSI PEMBUKAAN UUD 1945 DAN POKOK-POKOK PIKIRAN
Menurut penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam
berita Republik Indonesia tahun II No. 7, pembukaan itu mengandung pokok-
pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia. Pokok-
pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechstdee) yang menguasai
hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak
tertulis (konvensi).
Berdasarkan penjelasan resmi tersebut, pokok-pokok pikiran dan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan secara normatif
dalam pasal-pasal UUD 1945. pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai
berikut :
20

21. a) Pokok pikiran pertama: “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan bedasarkan asas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ini menegaskan pengertian negara persatuan yang
melindungi dan meliputi segenap paham seluruh wilayahnya. Jadi negara
mengatasi segala paham golongan dan perseorangan dan menghendaki
persatuan. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib
mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun
perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila ketiga pancasila.
b) Pokok pikiran kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ini menempatkan cita-cita yang ingin dicapai dalam
Pembukaan dan menentukan jalan serta aturan-aturan dalam Undang-Undang
dasar yang harus dilaksanakan untuk sampai pada tujuan itu. Ini merupakan
pokok pikiran keadilan sosial yang didasari pada kesadaran bahwa manusia
mempunyai hak dan kewajiban bersama untuk menciptakan keadilan sosial
dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila
kelima Pancasila.
c) Pokok pikiran ketiga: “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyarawatan/perwakilan.”
Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara
yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan
permusyarawatan/perwakilan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat
21

22. yang menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang
merupakan dasar politik negara sekaligus merupakan penjabaran sila keempat
Pancasila.
d) Pokok pikiran keempat: “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”
Pokok pikiran keempat ini mewajibkan pemerintah dan penyelenggara
negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal
ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan
yang adil dan beradab yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan
dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari
sila pertama dan kedua Pancasila.
Empat pokok pikiran menurut penjelasan UUD ini merupakan inti alinea
keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, keempat pokok pikiran
tersebut adalah penjabaran dari dasar filsafat negara, Pancasila. Dengan kata lain,
selain berlandaskan dasar politik, negara juga harus berlandaskan dasar moral
negara untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita negara. Karena itu, betapa pun
baiknya suatu sistem negara, negara itu akan mengalami kekacauan jika dia tidak
memiliki moralitas yang luhur.
E. HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATANG TUBUH
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
22

23. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945
meliputi suasana kebatinan dari dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD tersebut.
Dengan kata lain, suasana kebatinan UUD 1945 dijiwai oleh dasar negara
Pancasila. Di sinilah rti dan fungsi pancasila sebagai dasar negraa RI.
Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai arti hubungan
langsung dengan pasal-pasal UUD karena pokok pikiran yang diwujudkan pada
UUD 1945 itu terkadang dalam pembukaan UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan
keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia sebagai berikut:
1) Peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang menjadi
dasar-dasar pemikiran dan latar belakang kemerdekaan kebangsaan
Indonesia. (pembukaan, Alinea I, II, III).
2) Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah Indonesia
terwujud (pembukaan, alinea IV).
Perbedaan kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh anak kalimat
yang diawali oleh “. . . .kemudian dari pada itu . . . .” pada bagian keempat
pembukaan UUD 1945, sehingga hubungan antara bagian pembukaan dan
batang tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1) Bagian pertama, kedua dan ketiga pembukaan UUD 1945 merupakan
sekelompok pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’
dengan batang tubuh UUD 1945.
2) Bagian keempat pembukaan UUD 1945 mempunyai arti hubungan yang
bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, yaitu :
23

24. a) Undang-undang dasar akan ditentukan.
b) Yang diatur UUD adalah pembentukan pemerintahan negera yang
memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek
penyelenggaraan negara.
c) Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
d) Ditetapkan dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).
Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 alinea IV amat penting
bahkan dapat dikatakan bahwa alinea IV inilah yang menjadi resmi Pembukaan
dalam berita Republik Indonesia tahun II No.07, hampir secara keseluruhan
membicarakan bagian keempat Pembukaan UUD 1945
 Hubungan Secara Formal
Dengan penetapan ini, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai dasar
hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya
bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga pada seluruh asas
yang melekat adanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius dan kenegaraan
yang terdapat dalam Pancasila.
Jadi, Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai :
1) Rumusan Panacasila sebagai Dasar negara RI adalah seperti yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
2) Bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang
fundamental dan tertib hukum Indonesia yang mempunyai dua macam
kedudukan.
24

25. 3) Selain berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah UUD 1945,
Pembukaan UUD 1945 juga memiliki eksistensinya sendiri. Pembukaan
UUD 1945, dimana intiya adalah Pancasila, tidak tergantung pada batang
tubuh UUD 1945, tetapi juga menjadi sumbernya.
4) Pancasila mempunyai hakikat, sigat, kedudukan, dan fungsi sebgai pokok
kaidah negara yang fundamental.
5) Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan
yang kuat, tetapi, dan tidan dapat diubah.
Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dan mendapatkan
kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945.
 Hubungan Secara Material
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, selain secara formal
sebagaimana dijelaskan di atas, juga secara material sebagai berikut.
Jika kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945 secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang
pertama kali adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan UUD
1945. Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945, BPUPKI
membicarakan dasar filsafat negara Pancasila hingga disusunnya Piagam
Jakarta oleh Panitia IX sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD
1945.
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi,
sementara Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD
25

26. 1945 merupakan pokok kaidah negara fundamental tersebut adalah
Pancasila.
 Hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Proklamasi 17 Agustus 1945
Hubungan yang menyatu antara Pembukaan UUD 1945 dengan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:
Pertama, Pembukaan menjelaskan pelaksanaan Proklamasi, merupakan
penegakan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan, dan
maka bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai ia mencapai pintu
gerbang kemerekaan (bagian pertama dan kedua pembukaan).
Kedua, Pembukaan menjelaskan pelaksanaan Proklamasi, itu perjuangan
gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan
memberitahukan kepada bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan
atas bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan, dan kemudian Bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekannya (bagian ketiga pembukaan).
Ketiga, Pembukaan merupakan pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan Proklamasi, yaitu bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia yang
diperoleh melalui perjuangan luhur di susun dalam satu Undang-Undang
Dasar yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan
untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
(bagian keempat pembukaan UUD 1945).
26

27. BAB III
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang masing-masing
memiliki spesifikasi tersendiri bila ditinjau dari segi nilainya. Alinea pertama,
kedua, ketiga memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan kasual organis
dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945. bagian-bagian tersebut memuat
serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului
terbentukya negara Indonesia. Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan
mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan alinea ini memiliki
hubungan yang bersifat kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 berisi hal-hal yang bersifat fundamental dan asasi
bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, kedudukannya tetap dan tidak dapat
diubah seperti telah ditetapkan oleh MPR/MPR yang antara lain mengeluarkan
Ketetapan MPR No. 20/MPR/1966, No. 9/MPR/1978 serta No. III/MPR/1983.
hasil sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu Pasal II Aturan tambahan
menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
Maka jelaslah bagi kita bahwa Pembukaan UUD 1945, baik secara formal
maupun secara material, tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sebab secara material
memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.
27

28. B. SARAN
Sebelum mengakhiri makalah ini,kami kelompok III ingin menyampaikan
saran dengan harapan :
1. Buat teman-teman kelompok III marilah kita menjaga kekompakan kita dan
kerjasama yang telah kita jalin selama pelaksanan tugas makalah ini dan
selalu tetap dijaga.
2. Disipin waktu dan tanggungjawab selalu dipegang guna kelancaran kegiatan
kerja kelompok ini.
3. Karena makalah ini kami merasa jauh dari kesempurnaan, maka kami
sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun guna
memperbaiki penyusunan makalah yang akan datang.
C. USUL
1. Adapun usul kami pada pemerintah bahwa demi tegaknya hukum dan
undang-undang. dalam menyeleksi aparatur negara agar lebih
mengedepankan nilai-nilai pancasila tanpa melihat latar belakangnya.
2. perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanan
penyelesaian suatu tugas kelompok.
28

29. BAB IV
PENUTUP
Penyusunan UUD ini adalah untuk memberikan dasar-dasar pembentukan
pemerintahan negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara, yaitu tujuan
internal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahtraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta tujuan eksternal
(dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain didunia) melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Proklamasi 17 Agustus 1945 pada hakikatnya bukan tujuan akhir, melainkan
prasyarat untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu,
Proklamasi memiliki dua macam makna yang esensial :
1) Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia
luar bahwa bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia
luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.
2) Perlu ada tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berhubungan
dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.
Seluruh makna proklamasi tersebut diperinci dan mendapat
pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian pertama
proklamasi ditegaskan dan dijelaskan pada bagian pertama sampai ketiga Pembukaan
UUD 1945.
Bagian kedua proklamasi, yaitu pembentukan Negara Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dimuat Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
29

30. dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Prinsip-prinsip negara yang
terkandung dalam pembukaan tersebut adalah :
1) Hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara.
2) Hal harus diadakannya UUD Negara sebagai landasan pembentukan
pemerintaha negara.
3) Hal bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.
4) Hal asas kerohanian (dasar filsafat) negara Pancasila.
Pemukaan UUD 1945 tidak hanya menjelaskan dan menegaska
Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi juga mempertanggungjawabkannya, sehingga
hubungan keduanya tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga secara
organis. Apa yang terkandung dalam Pembukaan merupakan suatu amanat yang
luhur dan suci dan Proklamasi.
Sampai sidang Tahunan 2002, MPR masih mempertahankan isi
Pembukaan UUD 1945, karena berbagai pertimbangan materil maupun filosofis
seperti telah diuraikan diatas.
30

31. DAFTAR PUSTAKA
Setiadi, Elly M. 2005. Panduan Kuliah PENDIDIKAN PANCASILA untuk
perguruan tinggi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
31