1. Dokumen tersebut berisi soal-soal pilihan ganda mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup berbagai aspek seperti ketentuan umum, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Soal-soal tersebut meliputi berbagai topik seperti tujuan dan prinsip pengadaan, perencanaan, penetapan HPS, metode pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sanksi, dan peng
1. 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Soal Pilihan Ganda
Topik Materi SubMateri Soal dan Jawaban
Durasi
Menjawab
(menit)
KetentuanUmumPBJ
Tujuan, Prinsip,
Etika dan
kebijakan
1. Secara garis besar, tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri
atas ….
A. Swakelola atau Pemilihan Penyedia
B. Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan
C. E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender
Cepat, Tender
D. Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak
2. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
3. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan
Barang/Jasa ialah....
A. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan
Perencana
B. Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah
C. Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi
pada pekerjaan terintegrasi
D. Pokja pemilihan bekerja secaraprofesional dan tidak merangkap sebagai
penyedia
Pelaku
4. Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan sepesifikasi teknis dan
KAK, serta menetapkan HPS merupakan di antara tugas…
A. PA
B. KPA
2. 2
C. PPK
D. Pokja Pemilihan
5. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah
atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan merupakan tanggung jawab…
A. PA/KPA
B. PPK
C. Penyedia
D. Pokja Pemilihan
6. Di antara tugas Pokja Pemilihan adalah:
a. Menetapkan pemenang pengadaan barang dengan nilai di atas 100
miliar rupiah
b. Melakukan evaluasi dokumen penawaran
c. Menyusun spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak
d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
7. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yaitu...
A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung
B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa
PerencanaanPBJ Penyusunan spek
8. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:
a. komponen barang/jasa dan suku cadang
b. bagian dari satu kesatuan tanggung jawab yang tidak direncanakan
sebelumnya
c. barang/jasa dalam Tender elektronik
d. barang/jasa pada Seleksi Cepat
9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu….
A. PA/KPA dan PjPHP
B. PPK dan Pokja pemilihan
C. PA/KPA dan PPK
3. 3
D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli
10. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat
SNI…
A. dilakukan sepanjang tersedia
B. merupakan hal yang wajib dilakukan
C. dilakukan sesuai kebutuhan PPK
D. dilakukan sesuai dengan ketersediaan Penyedia langganan
11. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang aktivitas pada
perencanaan:
A. Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh
PA/KPA
B. Perencanaan Pengadaan dimulai pada saat awal tahun anggaran
berjalan
C. Output (Hasil) dari perencanaan Pengadaan adalah Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
D. Pokja Pemilihan membantu PPK dalam menyusun HPS pada tahap
perencanaan pengadaan.
Pemaketan
12. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa terdapat larangan
antara lain....
A. Memecah paket untuk menghindari tender/seleksi
B. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan;
C. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
D. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara terintegrasi
RUP
13. Berikut ini merupakan pernyataan yang TEPAT tentang RUP:
a. RUP adalah dokumen yang tidak dapat direvisi sehingga harus cermat
dalam penyusunannya
b. RUP mencangkup informasi paket pengadaan melalui penyedia saja,
karena fungsiRUP memang untuk memberikan informasi kepada Pelaku
usaha.
4. 4
c. RUP diumumkan oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran berjalan
d. RUP salah satunya berisi tentang nominal HPS tiap paket pengadaan
PersiapanPengadaan
melalui penyedia
barang dan jasa
HPS 14. HPS harusdidukungolehdatayangdapat dipertanggungjawabkanantaralain:
a. Pagu Indikatif
b. AnggarandalamDIPA
c. Asumsi makroekonomi
d. Harga pasarsetempat
1’
15. PernyataanyangtepattentangHPS adalah:
a. HPS ditetapkanolehPA/KPA
b. HPS pekerjaanbarangterdiri atasbiayalangsungpersoneldanbiayalangsung
nonpersonel
c. HPS merupakandasarpenghitungankerugiannegara
d. HPS sebagai dasaruntukmenilai kewajaranhargapenawaran
Rancangan
Kontrak
16. Berikutini jeniskontrakyangtepatdigunakanuntukpekerjaankonsultan
KECUALI:
a. Waktu Penugasan
b. Lumsum
c. Harga Satuan
d. KontrakPayung
1’
17. Jeniskontrakyanglebihtepatuntukpengadaanmakanan bagi narapidana
adalah:
a. KontrakPaket
b. KontrakHarga Satuan
c. KontrakLumpsum
d. KontrakWaktu Penugasan
Metode
Pemilihan
Penyedia
18. Penunjukanlangsungdapatdilaksanakandalamkondisi-kondisi berikutini
KECUALI:
a. Nilai Paketpengadaanpalingbanyak200 juta rupiahuntukjenisbarang,
pekerjaankonstruksi,danjasalainnya
b. Barang/jasayang hanyadapat disediakanolehsatupelakuusahayangmampu
c. Barang/jasayang yangbersifatrahasiauntukkepentingannegara
d. Pengadaanbarang/jasasetelahsebelumnyatenderulangdanmengalami
kegagalandengansyarat-syarattertentu.
2’
5. 5
Metode Evaluasi
Penawaran
19. Berikutini adalahmetode evaluasi penawaranpadapekerjaankonsultan:
a. KualitasdanBiaya
b. Sistemgugur
c. PenilaianBiayaSelamaUmurEkonomis
d. SistemNilai
1’
Pelaksanaan
Pengadaan
Tendergagal 20. Salah satu penyebab terjadinya Tender/Seleksi gagal ialah…
A. calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri
B. jumlah Penyedia barang/jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya 1
peserta
C. seluruh penawaran harga tender B/PK/JL di atas HPS
D. jumlah Penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya 2
peserta
Keadaankahar 21. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan
kahar....
A. dapat mendahului Tahun Anggaran
B. tidak dapat melewati Tahun Anggaran
C. dapat melewati Tahun Anggaran
D. tidak dapat diberikan perpanjangan waktu
Adendumkontrak 22. Yang harus dilakukan oleh PPK jika saat pelaksanaan pekerjaan ada
perubahan volume pekerjaan ialah….
A. Membatalkan kontrak
B. Melakukan perubahan kontrak
C. Menolak perubahan kontrak
D. Membayar sesuai dengan kontrak awal
23. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi....
a. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS
b. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS
c. 5 % dari harga yang tercantum dalamkontrak baru
d. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
6. 6
Pekerjaan
terlambat
24. Apabilaterjadi keterlambatanpekerjaanmakasanksi bagi penyediaadalah:
a. Penyediamenuntutke pengadilan perdatakarenatelahmelakukanwanprestasi
b. PPKmenerbitkansuratteguran
c. PPKmemotongnilai kontraksebesar10 persen
d. Penyediaterkenadendaketerlambatansesuaidalamkontrak
Denda
keterlambatan
25. Dendaketerlambatanadalahsebesar:
a. 10 persendari harga kontrak
b. 1 persendikalikan hari keterlambatandikalikannilaikontrak ataunilai pekerjaan
yang mengalami keterlambatan
c. 1 permil dikalikan hari keterlambatandikalikannilai total kontrakataunilai
pekerjaanyangmengalami keterlambatan
d. Sesuai kesepakatan antaraPPKdanPenyediadandisetujui olehPA/KPA
Pelaksanaan
Kontrak
26. Salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah....
A. identifikasi kebutuhan
B. menentukan sasaran pekerjaan
C. serah terima hasil pekerjaan
D. menetapkan spesifikasi teknis
27. Pilihan cara pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan jasa kebersihan
(cleaning service) ialah....
A. Termin
B. Bulanan
C. Sekaligus 100% di awal kontrak
D. Sekaligus 100% di Akhir kontrak
SerahTerima 28. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada ……
A Pokja Pemilihan
B PPHP
C PjPHP
D PA/KPA
Pengadaan
Khusus
29. Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat termasuk ….
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung
C. Tender cepat
D. Pengadaan khusus
7. 7
30. Contoh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktik bisnis yang sudah mapan ialah….
A. Jasa hotel
B. Pengadaan kendaraan bermotor
C. Jasa konsultan perencana
D. Jasa konstruksi sederhana
31. Pengadaan Barang/Jasapada Badan Layanan Umum dapat diatur tersendiri
dengan …
A. Peraturan Perpres No 16 Tahun 2018
B. Peraturan Menteri DalamNegeri
C. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum
D. Peraturan Menristek Dikti
Swakelola Pengertian
Swakelola
32. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat disebut
dengan…
A. Swakelola
B. Penyedia
C. Penggadaan Barang/Jasa
D. Swadaya
Tipe-tipe 33. Dalamhal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan
melalui swakelola ...
A. Tipe I
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe IV
34. Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah
kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan
beberapa tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga
ahli yang dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi
8. 8
negeri. Cara pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut
adalah…
A. Swakelola tipe I
B. Swakelola tipe II
C. Swakelola tipe III
D. Swakelola Tipe IV
Ketentuan
Swakelola
35. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola
tipe I ialah….
A. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana
B. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan
C. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
D. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan
UK, PPDN, SPSE 36. Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah....
a. Katalog elektronik regional
b. Katalog elektronik nasional
c. Katalog elektronik sektoral
d. Katalog elektronik lokal
Pengawasan dan
Pengaduan
37. Pengelolaan PBJ, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ, pelaksanaan, pendampingan,
konsultansi dan/atau bimbingan teknis merupakan fungsi dari…
a. APIP
b. UKPBJ
c. Auditor
d. Penyedia
38. Perbuatan atau tindakan yang tidak menyebabkan sanksi berupa ganti
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah…
A. Menyebabkan kegagalan bangunan
B. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
C. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
D. Menyerahkan barang/jasayang kualitasnyatidak sesuaidengan Kontrak
berdasarkan hasil audit
Risiko Penyimpangan
PBJ
39. Salah satu bentuk penyimpangan PBJ dalam tahap perencanaan adalah:
a. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
b. Pengadaan dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan
9. 9
c. Evaluasi Penawaran yang direkayasa dengan memenangkan penyedia
tertentu
d. Pengaturan bandwith aplikasi SPSE untuk mengatur calon penyedia
yang dapat mengunggah dokumen penawaran
40. Apabila diduga terdapat mark-up HPS maka hal yang paling tepat dilakukan
oleh pemeriksa adalah:
a. Menghitung kerugian negara berdasarkan mark-up HPS tersebut
b. Mencari hubungan sebab akibat antara mark-up HPS dengan
kualitas barang/jasa yang dihasilkan
c. Meminta PPK untuk mengembalikan selisih mark-up HPS ke kas
negara/daerah
d. Merekomendasikan agar penyedia mengembalikan keuntungan
yang diperoleh