SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Soal Pilihan Ganda
Topik Materi SubMateri Soal dan Jawaban
Durasi
Menjawab
(menit)
KetentuanUmumPBJ
Tujuan, Prinsip,
Etika dan
kebijakan
1. Secara garis besar, tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri
atas ….
A. Swakelola atau Pemilihan Penyedia
B. Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan
C. E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender
Cepat, Tender
D. Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak
2. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....
A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
3. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan
Barang/Jasa ialah....
A. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan
Perencana
B. Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah
C. Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi
pada pekerjaan terintegrasi
D. Pokja pemilihan bekerja secaraprofesional dan tidak merangkap sebagai
penyedia
Pelaku
4. Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan sepesifikasi teknis dan
KAK, serta menetapkan HPS merupakan di antara tugas…
A. PA
B. KPA
2
C. PPK
D. Pokja Pemilihan
5. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah
atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan merupakan tanggung jawab…
A. PA/KPA
B. PPK
C. Penyedia
D. Pokja Pemilihan
6. Di antara tugas Pokja Pemilihan adalah:
a. Menetapkan pemenang pengadaan barang dengan nilai di atas 100
miliar rupiah
b. Melakukan evaluasi dokumen penawaran
c. Menyusun spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak
d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
7. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yaitu...
A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung
B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa
PerencanaanPBJ Penyusunan spek
8. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:
a. komponen barang/jasa dan suku cadang
b. bagian dari satu kesatuan tanggung jawab yang tidak direncanakan
sebelumnya
c. barang/jasa dalam Tender elektronik
d. barang/jasa pada Seleksi Cepat
9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu….
A. PA/KPA dan PjPHP
B. PPK dan Pokja pemilihan
C. PA/KPA dan PPK
3
D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli
10. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat
SNI…
A. dilakukan sepanjang tersedia
B. merupakan hal yang wajib dilakukan
C. dilakukan sesuai kebutuhan PPK
D. dilakukan sesuai dengan ketersediaan Penyedia langganan
11. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang aktivitas pada
perencanaan:
A. Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh
PA/KPA
B. Perencanaan Pengadaan dimulai pada saat awal tahun anggaran
berjalan
C. Output (Hasil) dari perencanaan Pengadaan adalah Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
D. Pokja Pemilihan membantu PPK dalam menyusun HPS pada tahap
perencanaan pengadaan.
Pemaketan
12. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa terdapat larangan
antara lain....
A. Memecah paket untuk menghindari tender/seleksi
B. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan;
C. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
D. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara terintegrasi
RUP
13. Berikut ini merupakan pernyataan yang TEPAT tentang RUP:
a. RUP adalah dokumen yang tidak dapat direvisi sehingga harus cermat
dalam penyusunannya
b. RUP mencangkup informasi paket pengadaan melalui penyedia saja,
karena fungsiRUP memang untuk memberikan informasi kepada Pelaku
usaha.
4
c. RUP diumumkan oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran berjalan
d. RUP salah satunya berisi tentang nominal HPS tiap paket pengadaan
PersiapanPengadaan
melalui penyedia
barang dan jasa
HPS 14. HPS harusdidukungolehdatayangdapat dipertanggungjawabkanantaralain:
a. Pagu Indikatif
b. AnggarandalamDIPA
c. Asumsi makroekonomi
d. Harga pasarsetempat
1’
15. PernyataanyangtepattentangHPS adalah:
a. HPS ditetapkanolehPA/KPA
b. HPS pekerjaanbarangterdiri atasbiayalangsungpersoneldanbiayalangsung
nonpersonel
c. HPS merupakandasarpenghitungankerugiannegara
d. HPS sebagai dasaruntukmenilai kewajaranhargapenawaran
Rancangan
Kontrak
16. Berikutini jeniskontrakyangtepatdigunakanuntukpekerjaankonsultan
KECUALI:
a. Waktu Penugasan
b. Lumsum
c. Harga Satuan
d. KontrakPayung
1’
17. Jeniskontrakyanglebihtepatuntukpengadaanmakanan bagi narapidana
adalah:
a. KontrakPaket
b. KontrakHarga Satuan
c. KontrakLumpsum
d. KontrakWaktu Penugasan
Metode
Pemilihan
Penyedia
18. Penunjukanlangsungdapatdilaksanakandalamkondisi-kondisi berikutini
KECUALI:
a. Nilai Paketpengadaanpalingbanyak200 juta rupiahuntukjenisbarang,
pekerjaankonstruksi,danjasalainnya
b. Barang/jasayang hanyadapat disediakanolehsatupelakuusahayangmampu
c. Barang/jasayang yangbersifatrahasiauntukkepentingannegara
d. Pengadaanbarang/jasasetelahsebelumnyatenderulangdanmengalami
kegagalandengansyarat-syarattertentu.
2’
5
Metode Evaluasi
Penawaran
19. Berikutini adalahmetode evaluasi penawaranpadapekerjaankonsultan:
a. KualitasdanBiaya
b. Sistemgugur
c. PenilaianBiayaSelamaUmurEkonomis
d. SistemNilai
1’
Pelaksanaan
Pengadaan
Tendergagal 20. Salah satu penyebab terjadinya Tender/Seleksi gagal ialah…
A. calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri
B. jumlah Penyedia barang/jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya 1
peserta
C. seluruh penawaran harga tender B/PK/JL di atas HPS
D. jumlah Penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya 2
peserta
Keadaankahar 21. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan
kahar....
A. dapat mendahului Tahun Anggaran
B. tidak dapat melewati Tahun Anggaran
C. dapat melewati Tahun Anggaran
D. tidak dapat diberikan perpanjangan waktu
Adendumkontrak 22. Yang harus dilakukan oleh PPK jika saat pelaksanaan pekerjaan ada
perubahan volume pekerjaan ialah….
A. Membatalkan kontrak
B. Melakukan perubahan kontrak
C. Menolak perubahan kontrak
D. Membayar sesuai dengan kontrak awal
23. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi....
a. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS
b. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS
c. 5 % dari harga yang tercantum dalamkontrak baru
d. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
6
Pekerjaan
terlambat
24. Apabilaterjadi keterlambatanpekerjaanmakasanksi bagi penyediaadalah:
a. Penyediamenuntutke pengadilan perdatakarenatelahmelakukanwanprestasi
b. PPKmenerbitkansuratteguran
c. PPKmemotongnilai kontraksebesar10 persen
d. Penyediaterkenadendaketerlambatansesuaidalamkontrak
Denda
keterlambatan
25. Dendaketerlambatanadalahsebesar:
a. 10 persendari harga kontrak
b. 1 persendikalikan hari keterlambatandikalikannilaikontrak ataunilai pekerjaan
yang mengalami keterlambatan
c. 1 permil dikalikan hari keterlambatandikalikannilai total kontrakataunilai
pekerjaanyangmengalami keterlambatan
d. Sesuai kesepakatan antaraPPKdanPenyediadandisetujui olehPA/KPA
Pelaksanaan
Kontrak
26. Salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah....
A. identifikasi kebutuhan
B. menentukan sasaran pekerjaan
C. serah terima hasil pekerjaan
D. menetapkan spesifikasi teknis
27. Pilihan cara pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan jasa kebersihan
(cleaning service) ialah....
A. Termin
B. Bulanan
C. Sekaligus 100% di awal kontrak
D. Sekaligus 100% di Akhir kontrak
SerahTerima 28. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada ……
A Pokja Pemilihan
B PPHP
C PjPHP
D PA/KPA
Pengadaan
Khusus
29. Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat termasuk ….
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung
C. Tender cepat
D. Pengadaan khusus
7
30. Contoh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktik bisnis yang sudah mapan ialah….
A. Jasa hotel
B. Pengadaan kendaraan bermotor
C. Jasa konsultan perencana
D. Jasa konstruksi sederhana
31. Pengadaan Barang/Jasapada Badan Layanan Umum dapat diatur tersendiri
dengan …
A. Peraturan Perpres No 16 Tahun 2018
B. Peraturan Menteri DalamNegeri
C. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum
D. Peraturan Menristek Dikti
Swakelola Pengertian
Swakelola
32. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat disebut
dengan…
A. Swakelola
B. Penyedia
C. Penggadaan Barang/Jasa
D. Swadaya
Tipe-tipe 33. Dalamhal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan
melalui swakelola ...
A. Tipe I
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe IV
34. Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah
kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan
beberapa tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga
ahli yang dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi
8
negeri. Cara pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut
adalah…
A. Swakelola tipe I
B. Swakelola tipe II
C. Swakelola tipe III
D. Swakelola Tipe IV
Ketentuan
Swakelola
35. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola
tipe I ialah….
A. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana
B. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan
C. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
D. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan
UK, PPDN, SPSE 36. Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah....
a. Katalog elektronik regional
b. Katalog elektronik nasional
c. Katalog elektronik sektoral
d. Katalog elektronik lokal
Pengawasan dan
Pengaduan
37. Pengelolaan PBJ, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ, pelaksanaan, pendampingan,
konsultansi dan/atau bimbingan teknis merupakan fungsi dari…
a. APIP
b. UKPBJ
c. Auditor
d. Penyedia
38. Perbuatan atau tindakan yang tidak menyebabkan sanksi berupa ganti
kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah…
A. Menyebabkan kegagalan bangunan
B. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
C. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
D. Menyerahkan barang/jasayang kualitasnyatidak sesuaidengan Kontrak
berdasarkan hasil audit
Risiko Penyimpangan
PBJ
39. Salah satu bentuk penyimpangan PBJ dalam tahap perencanaan adalah:
a. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
b. Pengadaan dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan
9
c. Evaluasi Penawaran yang direkayasa dengan memenangkan penyedia
tertentu
d. Pengaturan bandwith aplikasi SPSE untuk mengatur calon penyedia
yang dapat mengunggah dokumen penawaran
40. Apabila diduga terdapat mark-up HPS maka hal yang paling tepat dilakukan
oleh pemeriksa adalah:
a. Menghitung kerugian negara berdasarkan mark-up HPS tersebut
b. Mencari hubungan sebab akibat antara mark-up HPS dengan
kualitas barang/jasa yang dihasilkan
c. Meminta PPK untuk mengembalikan selisih mark-up HPS ke kas
negara/daerah
d. Merekomendasikan agar penyedia mengembalikan keuntungan
yang diperoleh

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4   pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Materi 4   pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfWakhyudi
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Massaputro Delly TP
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditordavidpiet
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfHeraGunandar
 
Konsep & Strategi Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"
Konsep & Strategi  Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"Konsep & Strategi  Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"
Konsep & Strategi Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"Kanaidi ken
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxHassanAsyari
 
Kontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadKontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadRidwan Ichsan
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4Nurul Angreliany
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2Massaputro Delly TP
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...GLC
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMikhail Rasyid
 

Mais procurados (20)

Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4   pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Materi 4   pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdfSlide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
Slide Recall Modul Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 V3.1.pdf
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Materi 7   pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
 
Konsep & Strategi Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"
Konsep & Strategi  Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"Konsep & Strategi  Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"
Konsep & Strategi Implementasi HPS _Materi Training "HPS / OWNER ESTIMATE"
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
 
Kontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadKontra garansi bank upload
Kontra garansi bank upload
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2
Materi 03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2
 
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Konsultan dan Pengawasan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 

Semelhante a Contoh Latihan Soal Pemahaman PBJ JFPAP.docx

postest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxpostest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxABINUL HAKIM
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618zuhrimail
 
Tahap pra pelaksanaan jalan
Tahap pra pelaksanaan jalanTahap pra pelaksanaan jalan
Tahap pra pelaksanaan jalandekyrismanto1
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03apotek agam farma
 
2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaan2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaanSartu SE
 
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdf
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdfContoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdf
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdfsisibocil7
 
Sbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawuSbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawupaska mahendra
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Ida Bagus Arsana
 
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Kanaidi ken
 
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...Kanaidi ken
 
Materi 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbjMateri 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbjMikhail Rasyid
 
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdframdhanpratama3
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...alamsyahnoor1
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Irman Gapur
 
Tugas per. ke 7 & 8 mk ii
Tugas per. ke   7 & 8 mk iiTugas per. ke   7 & 8 mk ii
Tugas per. ke 7 & 8 mk iimamatmtg
 
Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Irman Gapur
 

Semelhante a Contoh Latihan Soal Pemahaman PBJ JFPAP.docx (20)

postest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docxpostest PBJ Abi.docx
postest PBJ Abi.docx
 
overview perpres 1618
overview perpres 1618overview perpres 1618
overview perpres 1618
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
Tahap pra pelaksanaan jalan
Tahap pra pelaksanaan jalanTahap pra pelaksanaan jalan
Tahap pra pelaksanaan jalan
 
Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03Pokok2 ketentuan perpres54 03
Pokok2 ketentuan perpres54 03
 
Dokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toruDokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toru
 
2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaan2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaan
 
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdf
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdfContoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdf
Contoh Soal M4 Pemilihan Penyedia PBJP.pdf
 
Sbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawuSbd pemb. sal. jl. lawu
Sbd pemb. sal. jl. lawu
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
 
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
 
Prentasi pkl
Prentasi pklPrentasi pkl
Prentasi pkl
 
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara...
 
Materi 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbjMateri 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbj
 
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
6.1 Buku_Kerja_UK_141 (1).pdf
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
 
Pokok2 ketentuan perpres54
Pokok2 ketentuan perpres54Pokok2 ketentuan perpres54
Pokok2 ketentuan perpres54
 
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
Lamp perka lkpp no.6 tahun 2012
 
Tugas per. ke 7 & 8 mk ii
Tugas per. ke   7 & 8 mk iiTugas per. ke   7 & 8 mk ii
Tugas per. ke 7 & 8 mk ii
 
Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012Lampiran perka no. 14 tahun 2012
Lampiran perka no. 14 tahun 2012
 

Último

Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptAlfandoWibowo2
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 

Último (20)

Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 

Contoh Latihan Soal Pemahaman PBJ JFPAP.docx

  • 1. 1 BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA Soal Pilihan Ganda Topik Materi SubMateri Soal dan Jawaban Durasi Menjawab (menit) KetentuanUmumPBJ Tujuan, Prinsip, Etika dan kebijakan 1. Secara garis besar, tahapan pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri atas …. A. Swakelola atau Pemilihan Penyedia B. Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan C. E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender Cepat, Tender D. Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak 2. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah.... A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab 3. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah.... A. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana B. Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah C. Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi D. Pokja pemilihan bekerja secaraprofesional dan tidak merangkap sebagai penyedia Pelaku 4. Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan sepesifikasi teknis dan KAK, serta menetapkan HPS merupakan di antara tugas… A. PA B. KPA
  • 2. 2 C. PPK D. Pokja Pemilihan 5. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan merupakan tanggung jawab… A. PA/KPA B. PPK C. Penyedia D. Pokja Pemilihan 6. Di antara tugas Pokja Pemilihan adalah: a. Menetapkan pemenang pengadaan barang dengan nilai di atas 100 miliar rupiah b. Melakukan evaluasi dokumen penawaran c. Menyusun spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 7. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yaitu... A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E- purchasing dan Pengadaan Langsung B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa PerencanaanPBJ Penyusunan spek 8. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa dan suku cadang b. bagian dari satu kesatuan tanggung jawab yang tidak direncanakan sebelumnya c. barang/jasa dalam Tender elektronik d. barang/jasa pada Seleksi Cepat 9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu…. A. PA/KPA dan PjPHP B. PPK dan Pokja pemilihan C. PA/KPA dan PPK
  • 3. 3 D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli 10. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI… A. dilakukan sepanjang tersedia B. merupakan hal yang wajib dilakukan C. dilakukan sesuai kebutuhan PPK D. dilakukan sesuai dengan ketersediaan Penyedia langganan 11. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang aktivitas pada perencanaan: A. Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh PA/KPA B. Perencanaan Pengadaan dimulai pada saat awal tahun anggaran berjalan C. Output (Hasil) dari perencanaan Pengadaan adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) D. Pokja Pemilihan membantu PPK dalam menyusun HPS pada tahap perencanaan pengadaan. Pemaketan 12. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa terdapat larangan antara lain.... A. Memecah paket untuk menghindari tender/seleksi B. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; C. Memecah paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil D. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi RUP 13. Berikut ini merupakan pernyataan yang TEPAT tentang RUP: a. RUP adalah dokumen yang tidak dapat direvisi sehingga harus cermat dalam penyusunannya b. RUP mencangkup informasi paket pengadaan melalui penyedia saja, karena fungsiRUP memang untuk memberikan informasi kepada Pelaku usaha.
  • 4. 4 c. RUP diumumkan oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran berjalan d. RUP salah satunya berisi tentang nominal HPS tiap paket pengadaan PersiapanPengadaan melalui penyedia barang dan jasa HPS 14. HPS harusdidukungolehdatayangdapat dipertanggungjawabkanantaralain: a. Pagu Indikatif b. AnggarandalamDIPA c. Asumsi makroekonomi d. Harga pasarsetempat 1’ 15. PernyataanyangtepattentangHPS adalah: a. HPS ditetapkanolehPA/KPA b. HPS pekerjaanbarangterdiri atasbiayalangsungpersoneldanbiayalangsung nonpersonel c. HPS merupakandasarpenghitungankerugiannegara d. HPS sebagai dasaruntukmenilai kewajaranhargapenawaran Rancangan Kontrak 16. Berikutini jeniskontrakyangtepatdigunakanuntukpekerjaankonsultan KECUALI: a. Waktu Penugasan b. Lumsum c. Harga Satuan d. KontrakPayung 1’ 17. Jeniskontrakyanglebihtepatuntukpengadaanmakanan bagi narapidana adalah: a. KontrakPaket b. KontrakHarga Satuan c. KontrakLumpsum d. KontrakWaktu Penugasan Metode Pemilihan Penyedia 18. Penunjukanlangsungdapatdilaksanakandalamkondisi-kondisi berikutini KECUALI: a. Nilai Paketpengadaanpalingbanyak200 juta rupiahuntukjenisbarang, pekerjaankonstruksi,danjasalainnya b. Barang/jasayang hanyadapat disediakanolehsatupelakuusahayangmampu c. Barang/jasayang yangbersifatrahasiauntukkepentingannegara d. Pengadaanbarang/jasasetelahsebelumnyatenderulangdanmengalami kegagalandengansyarat-syarattertentu. 2’
  • 5. 5 Metode Evaluasi Penawaran 19. Berikutini adalahmetode evaluasi penawaranpadapekerjaankonsultan: a. KualitasdanBiaya b. Sistemgugur c. PenilaianBiayaSelamaUmurEkonomis d. SistemNilai 1’ Pelaksanaan Pengadaan Tendergagal 20. Salah satu penyebab terjadinya Tender/Seleksi gagal ialah… A. calon pemenang cadangan 2 dan 3 mengundurkan diri B. jumlah Penyedia barang/jasa yang lulus administrasi dan teknis hanya 1 peserta C. seluruh penawaran harga tender B/PK/JL di atas HPS D. jumlah Penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya 2 peserta Keadaankahar 21. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar.... A. dapat mendahului Tahun Anggaran B. tidak dapat melewati Tahun Anggaran C. dapat melewati Tahun Anggaran D. tidak dapat diberikan perpanjangan waktu Adendumkontrak 22. Yang harus dilakukan oleh PPK jika saat pelaksanaan pekerjaan ada perubahan volume pekerjaan ialah…. A. Membatalkan kontrak B. Melakukan perubahan kontrak C. Menolak perubahan kontrak D. Membayar sesuai dengan kontrak awal 23. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi.... a. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS b. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS c. 5 % dari harga yang tercantum dalamkontrak baru d. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
  • 6. 6 Pekerjaan terlambat 24. Apabilaterjadi keterlambatanpekerjaanmakasanksi bagi penyediaadalah: a. Penyediamenuntutke pengadilan perdatakarenatelahmelakukanwanprestasi b. PPKmenerbitkansuratteguran c. PPKmemotongnilai kontraksebesar10 persen d. Penyediaterkenadendaketerlambatansesuaidalamkontrak Denda keterlambatan 25. Dendaketerlambatanadalahsebesar: a. 10 persendari harga kontrak b. 1 persendikalikan hari keterlambatandikalikannilaikontrak ataunilai pekerjaan yang mengalami keterlambatan c. 1 permil dikalikan hari keterlambatandikalikannilai total kontrakataunilai pekerjaanyangmengalami keterlambatan d. Sesuai kesepakatan antaraPPKdanPenyediadandisetujui olehPA/KPA Pelaksanaan Kontrak 26. Salah satu bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah.... A. identifikasi kebutuhan B. menentukan sasaran pekerjaan C. serah terima hasil pekerjaan D. menetapkan spesifikasi teknis 27. Pilihan cara pembayaran yang paling tepat untuk pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service) ialah.... A. Termin B. Bulanan C. Sekaligus 100% di awal kontrak D. Sekaligus 100% di Akhir kontrak SerahTerima 28. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada …… A Pokja Pemilihan B PPHP C PjPHP D PA/KPA Pengadaan Khusus 29. Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat termasuk …. A. Penunjukan langsung B. Pengadaan langsung C. Tender cepat D. Pengadaan khusus
  • 7. 7 30. Contoh pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan ialah…. A. Jasa hotel B. Pengadaan kendaraan bermotor C. Jasa konsultan perencana D. Jasa konstruksi sederhana 31. Pengadaan Barang/Jasapada Badan Layanan Umum dapat diatur tersendiri dengan … A. Peraturan Perpres No 16 Tahun 2018 B. Peraturan Menteri DalamNegeri C. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum D. Peraturan Menristek Dikti Swakelola Pengertian Swakelola 32. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat disebut dengan… A. Swakelola B. Penyedia C. Penggadaan Barang/Jasa D. Swadaya Tipe-tipe 33. Dalamhal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui swakelola ... A. Tipe I B. Tipe II C. Tipe III D. Tipe IV 34. Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan beberapa tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga ahli yang dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi
  • 8. 8 negeri. Cara pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut adalah… A. Swakelola tipe I B. Swakelola tipe II C. Swakelola tipe III D. Swakelola Tipe IV Ketentuan Swakelola 35. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe I ialah…. A. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana B. tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan C. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana D. tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan UK, PPDN, SPSE 36. Dibawah ini yang TIDAK termasuk dalam katalog elektronik ialah.... a. Katalog elektronik regional b. Katalog elektronik nasional c. Katalog elektronik sektoral d. Katalog elektronik lokal Pengawasan dan Pengaduan 37. Pengelolaan PBJ, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ, pelaksanaan, pendampingan, konsultansi dan/atau bimbingan teknis merupakan fungsi dari… a. APIP b. UKPBJ c. Auditor d. Penyedia 38. Perbuatan atau tindakan yang tidak menyebabkan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan adalah… A. Menyebabkan kegagalan bangunan B. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan C. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak D. Menyerahkan barang/jasayang kualitasnyatidak sesuaidengan Kontrak berdasarkan hasil audit Risiko Penyimpangan PBJ 39. Salah satu bentuk penyimpangan PBJ dalam tahap perencanaan adalah: a. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak b. Pengadaan dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan
  • 9. 9 c. Evaluasi Penawaran yang direkayasa dengan memenangkan penyedia tertentu d. Pengaturan bandwith aplikasi SPSE untuk mengatur calon penyedia yang dapat mengunggah dokumen penawaran 40. Apabila diduga terdapat mark-up HPS maka hal yang paling tepat dilakukan oleh pemeriksa adalah: a. Menghitung kerugian negara berdasarkan mark-up HPS tersebut b. Mencari hubungan sebab akibat antara mark-up HPS dengan kualitas barang/jasa yang dihasilkan c. Meminta PPK untuk mengembalikan selisih mark-up HPS ke kas negara/daerah d. Merekomendasikan agar penyedia mengembalikan keuntungan yang diperoleh