SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
SALINAN
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE
2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh
penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9)
telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
b. bahwa World Health Organization (WHOI telah
menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal
11 Maret 2O2O;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019
(COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;
3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang
Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231;
Mengingat
SK No 01A740 A
4. Keputusan'. .
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-2-
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease
2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS
DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai
bencana nasional.
Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh
penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9)
dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan
Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan
Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019
(COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.
Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di
daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pr.rsat.
SK No 010748 A
KEEMPAT:
KEEMPAT
De
anna Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
m dan Perundang-undangan,
SK No 010750 A

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021CIkumparan
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)CIkumparan
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangCIkumparan
 

Mais procurados (6)

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 

Semelhante a Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfCIkumparan
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfsarvita1
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatAulia Risyda Fauzi
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfJalinKrakatau
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatLegal Akses
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarAulia Risyda Fauzi
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBLegal Akses
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Aulia Risyda Fauzi
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruRafael Ryandika
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...UPTBLUDPUSKESMASAIKM
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBRafael Ryandika
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020CIkumparan
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaIqbal Maulana
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...HendriTAsworo
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...Muh Saleh
 

Semelhante a Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (20)

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdf
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
 
PP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdfPP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdf
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 

Mais de JalinKrakatau

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014JalinKrakatau
 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008JalinKrakatau
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...JalinKrakatau
 
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Panduan Penggunaan Inarisk
Panduan Penggunaan InariskPanduan Penggunaan Inarisk
Panduan Penggunaan InariskJalinKrakatau
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
 
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...JalinKrakatau
 
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...JalinKrakatau
 
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)JalinKrakatau
 
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...JalinKrakatau
 
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...JalinKrakatau
 
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada Anak
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada AnakPanduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada Anak
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada AnakJalinKrakatau
 
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19JalinKrakatau
 
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RB
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RBSKB Menag, Menaker Dan Menpan RB
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RBJalinKrakatau
 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020JalinKrakatau
 

Mais de JalinKrakatau (20)

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
 
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
 
Panduan Penggunaan Inarisk
Panduan Penggunaan InariskPanduan Penggunaan Inarisk
Panduan Penggunaan Inarisk
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020
 
Protokol Pelatnas
Protokol PelatnasProtokol Pelatnas
Protokol Pelatnas
 
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
 
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...
Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri...
 
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference: Upaya Mencegah Penyus...
 
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)
 
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...
Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-Langkah Disinfeksi...
 
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
 
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Waba...
 
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada Anak
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada AnakPanduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada Anak
Panduan Klinis Tata Laksana Covid-19 Pada Anak
 
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19
Pedoman Pelaksanaan Ramadan Aman Di Tengah Covid-19
 
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RB
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RBSKB Menag, Menaker Dan Menpan RB
SKB Menag, Menaker Dan Menpan RB
 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020
 
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-4/MBU/04/2020
 

Último

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Último (14)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

  • 1. SALINAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE 2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia; b. bahwa World Health Organization (WHOI telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731; 3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231; Mengingat SK No 01A740 A 4. Keputusan'. .
  • 2. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -2- 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9) dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pr.rsat. SK No 010748 A KEEMPAT:
  • 3. KEEMPAT De anna Djaman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA m dan Perundang-undangan, SK No 010750 A