Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.

1. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LIBERAL DAN
NEGARA KOMUNIS
 Konstitusi pada Negara Republik Indonesia
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Pancasila
Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada Konstitusi
atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara,
Indonesia menganut paham “Konstitusionalisme”. Hal ini dapat kita lihat pada
Pembukaan UUD 1945 “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam
suatu undang-undang dasar ...”
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum dalam penjelasan UUD
1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai
berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)
2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah
majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (dibatasi)
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (Amandemen) adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat => Pasal 2-3
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Konstitutif
b. Presiden => Pasal 4-16
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang)
c. Dewan Perwakilan Rakyat => Pasal 19-22B

2. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang)
d. Badan Pemeriksaan Keuangan =>Pasal 23Edan 23F
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksaminatif atau Inspektif
e. Mahkamah Agung => Pasal 24A
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif (mengadili pelanggar
undang-undang)
 Konstitusi pada Negara Liberal
Dalam arti luas, liberalisme adalah “perjuangan menuju kebebasan”. Pada
negara-negara di Eropa menyuarakan kebebasan (liberte), persamaan (egalite), dan
persaudaraan (fraternite). Liberalisme politik dan rohaniah didasarkan pada
keyakinan bahwa semua sumber kemajuan terletak dalam perkembangan
kepribadian manusia yang bebas, diman masyarakat dapat menarik keuntungan
sepenuhnya dari daya cipta manusia.
Istilah “liberalisme” baru digunakan pada abad ke-19. Bentuk negara yang
diidamkam aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak
bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap apa yang disebut
Hak Asasi Manusia. Liberalisme merupakan hasil Revolusi Perancis, Revolusi
Industri, dan Revolusi Amerika. Beberapa tokoh yang memperjuangkan liberalisme
anatara lain : John Locke (Inggris), Voltaire, Montesqueu, dan J.J. Rousseau
(Perancis), dan Immanual Kant (Jerman).
• Konstitusi di Negara Inggris
Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Apabila terdapat
perbedaan pokok mengenai tindakan pemerintah, kedua belah pihak secara retorik
dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya
diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat.
Bila soal persengketaan langsung berakhir, maka semua pihak yang
bersengketa akan mau menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah
yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktek kelembagaan
pada masa sekarang ini, dan pemakaian resolusi masa lalu untuk persengketaan
sejenis pada masa kini lazim disebut yurisprudensi . Kekuasaan pemerintahan
Inggris tergantung pada raja ( bukan secara pribadi ), maksudnya adalah bahwa raja
berperan sebagai simbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah.
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Parlementer

3. Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1. Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen)
Lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana
Menteri).
2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua
tindakannya kepada DPR. Ini berarti, kabinet harus mendapat
kepercayaan dari parlemen.
3. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan
politik sebagian besar anggota parlemen. Bila kabinet melakukan
penyimpangan terhadap program-program kebijakan yang dibuat,
maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan
menjatuhkan mosi tidak percaya pada pemerintah.
4. Kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya lambang atau
simbol belaka yang tidak dapat diganggu gugat.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Raja atau ratu sebagai pemegang takhta kerajaan hanya berfungsi
dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat cermonial (keupacaraan). Ratu
harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang yang telah
disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapatnya tentang
undang-undang itu secara terbuka. Ratu juga bertanggung jawab atas
penunjukkan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa
pemilihan.
Menteri-menteri kabinet berasa dari partai mayoritas dalam Majelis
Rendah (House of Commons). Sedangkan raja atau ratu secara otomatis
menduduki jabatan dalam Majelis Tinggi (House of Lord) yang diwariskan.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Liberal (Inggris) :
a. Badan Eksekutif (Whitewall)
Terdiri dari raja atau ratu yang tidak dapat diganggu gugat (simbolis),
dan dan kekuasaan sesungguhnya ada pada perdana menteri
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif ada pada Perdana
Menteri
b. Badan Legislatif (Parlemen)
Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu House of
Commons (Majelis Rendah) dan House of Lord (Majelis Tinggi)

4.  Konstitusi pada Negara Komunis
Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl Marx dan
Friedrich Engels. Karangan Karl Marx yang menjadi landasan komunisme adalah
Manifesto Komunis yang dibuat di Brussel pada tahun 1847.
Gagasan terkenal yang menjadi salah satu fondasi Marxisme adalah gagasan
materialisme historis, yaitu suatu gagasan bahwa sejarah manusia pada hakikatnya
merupakan sejarah perjuangan kelas, yaitu antara kelas borjuis (kapitalis) melawan
kelas proletariat (kaum buruh) yang niscaya dimenangkan oleh kaum proletariat.
• Konstitusi di Negara Republik Rakyat Cina (RRC)
Kehidupan politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi yang
panjang, yang berlangsung paling tidak dari tahun 1911-1949. Revolusi pertama
(1911) menggantikan sistem kerajaan yang telah berahan selama berabad-abad.
Pada revolusi kedua (1928) dibentuk pemerintah pusat yang baru di bawah
kekuasaaan Kuomintang (KMT). Dan revolusi ketiga (1949) menjadikan Partai
Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sekarang
ini.
Kominisme tidak hanya merupakan sistem poltik yang menjadi dasar bagi
konstitusi di Republik Rakyat Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup
yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu, antara lain :
1. Gagasan Monisme (sebagai lawan dari pruralisme).
Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat
karena merupakan tanda perpecahan.
2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme.
Kekerasan ini terutama berlaku untuk setiap warga negara yang
menentang kebijakan negara. Penggunaan kekerasan di negara ini
dibarengi dengan kegiatan indoktrinasi, yaitu menanamkan kesadaran
akan komunisme ke relung hati setiap orang, terutama generasi muda.
3. Negara merupakan alat untu mencapai komunisme.
Alat kenegaraan seperti polosi, tentara, dan kejaksaan dimobilisasi
kepada pencapaian komunisme (mobilization system). Campur tangan
negara sangat luas dan mendalam di bidang politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Hukum mengabdi pada tujuan komunisme. Artinya, sejauh
mendukung tujuan komunisme, hukum yang tidak adil dan tidak baik
pun sah-sah saja.
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Rakyat RRC

5. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk
khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk
khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum
Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat
Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan
penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis,
hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain
disingkirkan dengan paksa).
Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai
Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat
keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan
dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif
sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan
banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan
Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina
ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain
“bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola
oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) :
a. Ketua PKC dan Sekjen PKC
Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana
Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua
kementerian dan komisi.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif
b. Kongres Rakyat Cina (KRC)
Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif
satu-satunya dalam negara.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif
c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi
Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif

6. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk
khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk
khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum
Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat
Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan
penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis,
hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain
disingkirkan dengan paksa).
Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai
Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat
keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan
dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif
sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan
banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan
Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina
ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain
“bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola
oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) :
a. Ketua PKC dan Sekjen PKC
Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana
Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua
kementerian dan komisi.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif
b. Kongres Rakyat Cina (KRC)
Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif
satu-satunya dalam negara.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif
c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi
Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif