1.
Dalam Pemberitaan
dan Percakapan
30 Juni – 6 Juli 2022
AKSI CEPAT
TANGGAP

2.
TEMUAN
2
• Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap
(ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro
kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial.
• Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT :
• Media online: 31% negatif.
• Media sosial: 58% negatif.
• Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT
dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu.
Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT.
• Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin
PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di
samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk
menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.
• Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang
dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak
yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI.
• Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu
penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.

3.
ANALISIS
3
• Isu terkait penyelewengan dana ACT menarik atensi publik dan media. Salah satunya didorong fantastisnya angka-
angka rupiah yang diterima para petinggi ACT.
• Oleh akun pro ACT—yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok pro oposisi—diskusi isu ini dibawa ke arah politik:
bahwa isu ACT digunakan untuk sudutkan Gubernur Anies Baswedan dan partai oposisi pemerintah (PKS).
Karenanya, isu ACT tidak lebih dari pengalihan isu. Narasi–narasi ini digerakkan secara terstruktur dengan
menggunakan tagar #KamiPercayaACT.
• Tagar #KamiPercayaACT sempat merajai Trending Topics Indonesia pada 5 Juli pagi. Tagar ini, juga digunakan
untuk mengangkat narasi preventif, ialah dengan memprediksi kasus ini akan digiring pada isu terorisme.
• Karakter unggahan akun pro ACT cenderung membandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi dan
lembaga pemerintahan lainnya, selain mengkritik reaksi pemerintah yang berlebihan menanggapi ACT.
• Di sisi lain warganet yang menunjukkan sikap kontra terhadap ACT tampak aktif mengorek rekam jejak penyaluran
dana oleh ACT, antaranya ganti rugi korban Boeing, Gempa Padang, hingga bahasan soal aliran dana pada
kelompok terorisme. Sejumlah pernyataan pejabat pemerintah turut menguatkan opini publik atas desakan
pengusutan aliran dana ACT.
• Meski mengapresiasi sikap Pemerintah yang telah cabut izin ACT, warganet juga kritik sikap Pemerintah yang dinilai
membiarkan kegiatan ACT selama bertahun–tahun dan sebut tindakan pemerintah selalu dipantik oleh isu yang
viral.
• Beberapa media substream diketahui mulai mengulas hubungan ACT dengan PKS. Secara umum media
menempatkan ACT sebagai pihak yang bermasalah.

4.
Detail Analisis

5.
TRENDING TOPICS #KamiPercayaACT
5
• Tagar #KamiPercayaACT sempat menjadi Trending Topics Indonesia (TTI) pada 5 Juli dari pukul 6 hingga pukul
10.30 WIB.
• Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai.

6.
SNA
4
PETA MEDIA SOSIAL TERKAIT ACT
➢ Pembahasan soal ACT didominasi oleh sentimen negatif warganet (58%)➔ Publik selidiki sejumlah penyelewengan aliran dana ACT, Amplifikasi
pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, soroti ada keterkaitan antara ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi pemerintah.
➢ Narasi positif yang mengemuka di periode ini (34%) ➔ Tepis adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan (ABW), Kaitkan permasalahan ACT
dengan ijin Kemensos, Duga ada pengalihan isu dari pemerintah.
➢ Publik desak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan aliran dana ACT yang mengarah ke penadanaan terorisme maupun korupsi petinggi.
Klaster 1 – : Pro ACT:
•@ekowboy2:
• Sindir akun kontra
ABW yang ungkit kerja
sama ACT dengan
ABW
•@MNW_MNW_MNW:
• Sindir ide pembubaran
ACT dan soroti
lembaga yang lakukan
korupsi namun tak
dibubarkan
•@NegeriKolam:
• Nyatakan adanya upaya
pengalihan isu dari
kasus ACT untuk tutupi
kasus besar pejabat
pemerintah
Periode pemantauan: 30 Juni s.d 6 Juli 2022 (pukul 19.59 WIB)
Klaster 2 – Kontra ACT:
•@daffana:
• Soroti bantuan ganti
rugi korban pesawat
Boeing yang belum
diberikan penuh oleh
ACT
•@budhihermanto:
• Ungkap
ketidakpercayaan
pada ACT sejak
gempa Padang
•@Paltiwest:
• Soroti ACT yangtidak
akuntabel dan berdiri
di masa
pemerintahan SBY
dan PKS

7.
TREN
5
• Pemberitaan seputar isu ACT alami peningkatan di tanggal 5 Juli dengan 2.467 mentions. Hal tersebut didorong oleh
sorotan media kepada proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88, dan Kemensos. Serta
munculnya tanggapan dari para aktor politik yang dikutip oleh media. Ekspos perkembangan kasus ini diprediksi
akan terus alami peningkatan seiring temuan dan langkah penyidikan terhadap ACT.
• Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong
oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo. Perbincangan
ini berkembang pada munculnya kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu dan upaya
pemerintah untuk menjatuhkan ACT. Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan
baru di lapangan.
19
1.239
2.467 2.368
14 42 32
5.076
19.181
27.408
16.966
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
30 June 2022 01 July 2022 02 July 2022 03 July 2022 04 July 2022 05 July 2022 06 July 2022
The trends of total mentions by media types
News (ID) Twitter

8.
SENTIMEN
6
Media Online
Media Sosial
Media Online
Media Sosial
Positif (34%):
• Wakil Wantim MUI sebut pencabutan izin ACT gegabah.
• Pimpinan ACT berikan klarifikasi terkait penyelahgunaan dana
• Merespon ACT, pegiat medsos Eko Widodo singgung korupsi bansos elit
PDIP.
Negatif (31%):
• Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT
• DPR minta bubarkan ACT jika terbukti salah
• Menkopolhukam tegaskan ACT harus diproses hukum.
Positif (34%):
• Naiknya tagar #kamipercayaACT
• Tuding adanya konspirasi jatuhkan ACT
• Sindir lembaga negara yang juga lakukan korupsi
Negatif (58%) :
• Mengemuka tagar #AksiCepatTilep, #JanganPercayaACT
• Telusuri kemungkinan aliran dana ACT ke organisasi terorisme
• Ungkap pendanaan ACT yang tidak diberikan penuh pada berbagai
musibah di Indonesia.

9.
MOST SHARED TWITT/ 1
7

10.
MOST SHARED TWITT/ 2
8

11.
MOST SHARED TWITT/ 3
9

12.
MOST SHARED TWITT/ 4
10

13.
MOST SHARED TWITT/ 5
11

14.
PEMETAAN TOKOH
12
Kontra ACT
• Setidaknya, ada 25 nama tokoh teratas yang kerap dikutip media terkait kasus penyelewengan dana ACT.
• 3 tokoh yang berada di kelompok Pro ACT berasal dari pengurus internal ACT mengklarifikasi tuduhan media
Tempo.
• Sedangkan narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna
memproses kasus ini lebih lanjut.
• Baik politisi, pejabat, anggota DPR berada di kelompok Kontra ACT dan mendesak pihak kepolisian mengusut
kasus ACT.
9
40%
6
Pro ACT
60%
60%
Netral
16% 4
32% 8
52% 13

15.
DAFTAR TOKOH/1
13
No Afiliasi Nama Posisi Quote
1
Mantan Presiden Aksi Cepat
Tanggap (ACT)
Ahyudin Pro
"Sumber dana remunerasi. Remunerasi atau gaji yang
diterima adalah akumulasi gaji dari banyak lembaga bukan
hanya dari ACT. Total remunerasi atau gaji yang diterima
merupakan akumulatif dari banyak lembaga, ACT hanyalah
salah satu dari sekian banyak lembaga yang pernah saya
pimpin,"
2 Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar Pro
"Soal potongan dana kami sebutkan 13,7 persen.
Jadi ACT ambil untuk operasional 13,7 persen,"
3 Brand ambassador ACT. Fauzi Baadila Netral
"Fakta adalah salah apabila saya ikut urus dana,
management keuangan atau kepoin gaji orang lain. Di luar
area gue. Jauh bro,"
4
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat Kontra
"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT,
yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal
untuk mendengar keterangan dari apa yang telah
diberitakan di media massa,"
5 Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo Netral “Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu"
6
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi
PKB
Luqman Hakim, Kontra
"Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk
membuka tabir dugaan penyelewenangan dana bantuan
bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT"

16.
DAFTAR TOKOH/2
14
No Afiliasi Nama Posisi Quote
7
Politisi Partai Solidaritas
Indonesia
Guntur Romli Kontra
“Punya berapa istri pendiri ACT ya? Kemewahan dan
penipuan yang pakai kedok agama,Istri Ketiga Pendiri ACT
Terima Aliran Dana Umat?”
8 Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Netral
"Sedang didalami lebih lanjut lagi, jadi data-data
ke kita hari ini merupakan dari berbagai rangkaian
penyelidikan yang pernah dijalankan dan ini
sedang berproses oleh aparat penegak hukum,
kita tunggu hasilnya seperti apa,"
9
Kepala Bagian Bantuan Operasi
(Kabaganops) Densus 88 Antiteror
Kombes Aswin Siregar Netral
"Densus masih melakukan penyelidikan terhadap
permasalahan ini,"
10 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Netral
"Transaksi mengindikasikan demikian (untuk
kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman
oleh penegak hukum terkait,"
11 Pengamat politik Hendri Satrio Kontra
"Aset-aset diserahkan pengelolaannya ke lembaga
lain yang masih dipercaya seperti ke Baznas,
Dompet Dhuafa, Rumah Zakat atau lainnya,
setelah itu tutup dan membubarkan diri,"

17.
DAFTAR TOKOH/3
15
No Afiliasi Nama Posisi Quote
12 Ketua Forum Zakat Bambang Suherman Netral
"Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang
melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian
Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas,"
13
Pengamat Politik Mardigu Wowiek Kontra
“Waduh kok begini? Apa karena orang Indonesia
orang sorgawi, sangat percaya apa-apa yang
berbau sorga jadi gampang dimanfaatin. Ya jangan
begitulah lembaga-lembaga jualan kebaikan,”
14
Branch Manager ACT Sulutgo Budianto Tangahu Pro
"Saat ini banyak support yang masuk ke kami.
Namun Dengan isu ini, donasi-donasi dari publik
akan berpengaruh ke depannya. Akan tetapi,
doakan kami ACT terus menjalankan amanah
dengan sebaik-baiknya,"
15
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar Kontra
"Yang bisa melaporkan juga masyarakat umum baik
penyumbang maupun bukan. Karena tindak pidana
penggelapan adalah bukan delik aduan, maka
setiap orang yang mengetahui ada penggelapan
uang mempunyai hak untuk melaporkan secara
pidana atas penggelapan itu,"
16
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Kontra
"Kami mendesak aparat hukum untuk melakukan
tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan
dana umat ini,"

18.
DAFTAR TOKOH/4
16
No Afiliasi Nama Posisi Quote
17
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A Netral
‘’Saya pun baru tahu dari ente ini kalau Pak Sudarman di
ACT,”
18
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan RI
Mahfud MD Kontra
"Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd
kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg
kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria,
dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata
dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT
bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses scr hukum
pudana,"
19
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar Kontra
"Untuk kasus ACT saya kira sebaiknya pihak-
pihak berwenang harus segera mengusutnya. Biar
tidak jadi kasak-kusuk saja di masyarakat. Kalau
memang ada indikasi penyelewengan ya dijewer,
tegakkan hukum yang setimpal,
20
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace
Hasan Syadzily Ace Hasan Syadzily Kontra
"Kami akan klarifikasi kepada Kemensos soal
keberadaan ACT ini yang mengumpulkan dana
dari masyarakat,"

19.
DAFTAR TOKOH/5
17
No Afiliasi Nama Posisi Quote
21
Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi Kontra
‘"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena
adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri
Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari
Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih
lanjut”,
22 Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Netral
"Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan
unsur pidana. Sudah ada beberapa pihak yang
sudah diklarifikasi. Namun bukan terkait donasi,
melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai
pelapor,"
23
Pemuka agama/ Pengelola situs
Bincang Syariah
Ustaz Ibnu Kharis / Ustaz
Ahong
Kontra
"ACT sudah lama terindikasi mendanai aksi
terorisme di Suriah. Tapi gak langsung ditutup,"
24
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi
PKB Maman Imanulhaq Kontra
“Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, kita
sangat prihatin. Ini tentu akan membuka juga
gunung es dari begitu banyak penyimpangan
orang yang menggunakan isu kemanusiaan,”
25
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
KH Muhyiddin Junaidi Pro
“Pencabutan izin ACT untuk menerima donasi oleh
Kemensos sebelum dilakukan penyelidikan secara
menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan
menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,”

20.
SITUS BERITA PALING AKTIF
18
40%
• 5 besar media mayoritas
adalah media mainstream.
• Mainstream:
wartaekonomi.co.id, viva.co.id,
news.detik.com, viva.co.id.
• Substream:
makassar.terkini.id.

21.
PEMBERITAAN POSITIF
20
40%
• Nama tokoh: Muslim Arbi
• Kelompok: Direktur Gerakan Perubahan
• Quote: “Tampaknya ada upaya untuk
memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola
serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi
serangan itu sebagai settingan untuk menutupi
kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi
negara,”
• Motif: Nyatakan adanya dugaan pengalihan isu
dari pemerintah
• Media: Mainstream/rmol.id
• Nama tokoh: KH Muhyiddin Junaidi
• Kelompok: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Quote: “Pencabutan izin ACT sebelum dilakukan
penyelidikan secara menyeluruh adalah
kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan
main yang berlaku di negeri ini,”
• Motif: Kritik kebijakan pencabutan izin ACT
• Media: Substream/eramuslim.com

22.
PEMBERITAAN NEGATIF
19
40%
• Nama tokoh: Muhadjir Effendi
• Kelompok: Menteri Sosial Ad Interim
Quote: “Jadi alasan kami mencabut (izin),
dengan pertimbangan karena adanya
indikasi pelanggaran terhadap Peraturan
Menteri Sosial"
• Motif: Kabarkan pencabutan izin ACT
karena adanya pelanggaran
• Media: Mainstream/tempo.co
• Nama tokoh: Moh Mahfud MD
• Kelompok: Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam)
• Quote: "Jika ACT benar selewengkan dana,
harus diproses Hukum,"
• Motif: Sarankan proses hukum pada kasus
penyelewengan dana
• Media: Mainstream/kabar24.bisnis.com

23.
TERIMA KASIH