SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 23
Baixar para ler offline
Dalam Pemberitaan
dan Percakapan
30 Juni – 6 Juli 2022
AKSI CEPAT
TANGGAP
TEMUAN
2
• Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap
(ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro
kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial.
• Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT :
• Media online: 31% negatif.
• Media sosial: 58% negatif.
• Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT
dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu.
Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT.
• Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin
PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di
samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk
menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.
• Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang
dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak
yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI.
• Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu
penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.
ANALISIS
3
• Isu terkait penyelewengan dana ACT menarik atensi publik dan media. Salah satunya didorong fantastisnya angka-
angka rupiah yang diterima para petinggi ACT.
• Oleh akun pro ACT—yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok pro oposisi—diskusi isu ini dibawa ke arah politik:
bahwa isu ACT digunakan untuk sudutkan Gubernur Anies Baswedan dan partai oposisi pemerintah (PKS).
Karenanya, isu ACT tidak lebih dari pengalihan isu. Narasi–narasi ini digerakkan secara terstruktur dengan
menggunakan tagar #KamiPercayaACT.
• Tagar #KamiPercayaACT sempat merajai Trending Topics Indonesia pada 5 Juli pagi. Tagar ini, juga digunakan
untuk mengangkat narasi preventif, ialah dengan memprediksi kasus ini akan digiring pada isu terorisme.
• Karakter unggahan akun pro ACT cenderung membandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi dan
lembaga pemerintahan lainnya, selain mengkritik reaksi pemerintah yang berlebihan menanggapi ACT.
• Di sisi lain warganet yang menunjukkan sikap kontra terhadap ACT tampak aktif mengorek rekam jejak penyaluran
dana oleh ACT, antaranya ganti rugi korban Boeing, Gempa Padang, hingga bahasan soal aliran dana pada
kelompok terorisme. Sejumlah pernyataan pejabat pemerintah turut menguatkan opini publik atas desakan
pengusutan aliran dana ACT.
• Meski mengapresiasi sikap Pemerintah yang telah cabut izin ACT, warganet juga kritik sikap Pemerintah yang dinilai
membiarkan kegiatan ACT selama bertahun–tahun dan sebut tindakan pemerintah selalu dipantik oleh isu yang
viral.
• Beberapa media substream diketahui mulai mengulas hubungan ACT dengan PKS. Secara umum media
menempatkan ACT sebagai pihak yang bermasalah.
Detail Analisis
TRENDING TOPICS #KamiPercayaACT
5
• Tagar #KamiPercayaACT sempat menjadi Trending Topics Indonesia (TTI) pada 5 Juli dari pukul 6 hingga pukul
10.30 WIB.
• Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai.
SNA
4
PETA MEDIA SOSIAL TERKAIT ACT
➢ Pembahasan soal ACT didominasi oleh sentimen negatif warganet (58%)➔ Publik selidiki sejumlah penyelewengan aliran dana ACT, Amplifikasi
pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, soroti ada keterkaitan antara ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi pemerintah.
➢ Narasi positif yang mengemuka di periode ini (34%) ➔ Tepis adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan (ABW), Kaitkan permasalahan ACT
dengan ijin Kemensos, Duga ada pengalihan isu dari pemerintah.
➢ Publik desak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan aliran dana ACT yang mengarah ke penadanaan terorisme maupun korupsi petinggi.
Klaster 1 – : Pro ACT:
•@ekowboy2:
• Sindir akun kontra
ABW yang ungkit kerja
sama ACT dengan
ABW
•@MNW_MNW_MNW:
• Sindir ide pembubaran
ACT dan soroti
lembaga yang lakukan
korupsi namun tak
dibubarkan
•@NegeriKolam:
• Nyatakan adanya upaya
pengalihan isu dari
kasus ACT untuk tutupi
kasus besar pejabat
pemerintah
Periode pemantauan: 30 Juni s.d 6 Juli 2022 (pukul 19.59 WIB)
Klaster 2 – Kontra ACT:
•@daffana:
• Soroti bantuan ganti
rugi korban pesawat
Boeing yang belum
diberikan penuh oleh
ACT
•@budhihermanto:
• Ungkap
ketidakpercayaan
pada ACT sejak
gempa Padang
•@Paltiwest:
• Soroti ACT yangtidak
akuntabel dan berdiri
di masa
pemerintahan SBY
dan PKS
TREN
5
• Pemberitaan seputar isu ACT alami peningkatan di tanggal 5 Juli dengan 2.467 mentions. Hal tersebut didorong oleh
sorotan media kepada proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88, dan Kemensos. Serta
munculnya tanggapan dari para aktor politik yang dikutip oleh media. Ekspos perkembangan kasus ini diprediksi
akan terus alami peningkatan seiring temuan dan langkah penyidikan terhadap ACT.
• Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong
oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo. Perbincangan
ini berkembang pada munculnya kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu dan upaya
pemerintah untuk menjatuhkan ACT. Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan
baru di lapangan.
19
1.239
2.467 2.368
14 42 32
5.076
19.181
27.408
16.966
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
30 June 2022 01 July 2022 02 July 2022 03 July 2022 04 July 2022 05 July 2022 06 July 2022
The trends of total mentions by media types
News (ID) Twitter
SENTIMEN
6
Media Online
Media Sosial
Media Online
Media Sosial
Positif (34%):
• Wakil Wantim MUI sebut pencabutan izin ACT gegabah.
• Pimpinan ACT berikan klarifikasi terkait penyelahgunaan dana
• Merespon ACT, pegiat medsos Eko Widodo singgung korupsi bansos elit
PDIP.
Negatif (31%):
• Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT
• DPR minta bubarkan ACT jika terbukti salah
• Menkopolhukam tegaskan ACT harus diproses hukum.
Positif (34%):
• Naiknya tagar #kamipercayaACT
• Tuding adanya konspirasi jatuhkan ACT
• Sindir lembaga negara yang juga lakukan korupsi
Negatif (58%) :
• Mengemuka tagar #AksiCepatTilep, #JanganPercayaACT
• Telusuri kemungkinan aliran dana ACT ke organisasi terorisme
• Ungkap pendanaan ACT yang tidak diberikan penuh pada berbagai
musibah di Indonesia.
MOST SHARED TWITT/ 1
7
MOST SHARED TWITT/ 2
8
MOST SHARED TWITT/ 3
9
MOST SHARED TWITT/ 4
10
MOST SHARED TWITT/ 5
11
PEMETAAN TOKOH
12
Kontra ACT
• Setidaknya, ada 25 nama tokoh teratas yang kerap dikutip media terkait kasus penyelewengan dana ACT.
• 3 tokoh yang berada di kelompok Pro ACT berasal dari pengurus internal ACT mengklarifikasi tuduhan media
Tempo.
• Sedangkan narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna
memproses kasus ini lebih lanjut.
• Baik politisi, pejabat, anggota DPR berada di kelompok Kontra ACT dan mendesak pihak kepolisian mengusut
kasus ACT.
9
40%
6
Pro ACT
60%
60%
Netral
16% 4
32% 8
52% 13
DAFTAR TOKOH/1
13
No Afiliasi Nama Posisi Quote
1
Mantan Presiden Aksi Cepat
Tanggap (ACT)
Ahyudin Pro
"Sumber dana remunerasi. Remunerasi atau gaji yang
diterima adalah akumulasi gaji dari banyak lembaga bukan
hanya dari ACT. Total remunerasi atau gaji yang diterima
merupakan akumulatif dari banyak lembaga, ACT hanyalah
salah satu dari sekian banyak lembaga yang pernah saya
pimpin,"
2 Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar Pro
"Soal potongan dana kami sebutkan 13,7 persen.
Jadi ACT ambil untuk operasional 13,7 persen,"
3 Brand ambassador ACT. Fauzi Baadila Netral
"Fakta adalah salah apabila saya ikut urus dana,
management keuangan atau kepoin gaji orang lain. Di luar
area gue. Jauh bro,"
4
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat Kontra
"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT,
yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal
untuk mendengar keterangan dari apa yang telah
diberitakan di media massa,"
5 Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo Netral “Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu"
6
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi
PKB
Luqman Hakim, Kontra
"Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk
membuka tabir dugaan penyelewenangan dana bantuan
bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT"
DAFTAR TOKOH/2
14
No Afiliasi Nama Posisi Quote
7
Politisi Partai Solidaritas
Indonesia
Guntur Romli Kontra
“Punya berapa istri pendiri ACT ya? Kemewahan dan
penipuan yang pakai kedok agama,Istri Ketiga Pendiri ACT
Terima Aliran Dana Umat?”
8 Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Netral
"Sedang didalami lebih lanjut lagi, jadi data-data
ke kita hari ini merupakan dari berbagai rangkaian
penyelidikan yang pernah dijalankan dan ini
sedang berproses oleh aparat penegak hukum,
kita tunggu hasilnya seperti apa,"
9
Kepala Bagian Bantuan Operasi
(Kabaganops) Densus 88 Antiteror
Kombes Aswin Siregar Netral
"Densus masih melakukan penyelidikan terhadap
permasalahan ini,"
10 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Netral
"Transaksi mengindikasikan demikian (untuk
kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman
oleh penegak hukum terkait,"
11 Pengamat politik Hendri Satrio Kontra
"Aset-aset diserahkan pengelolaannya ke lembaga
lain yang masih dipercaya seperti ke Baznas,
Dompet Dhuafa, Rumah Zakat atau lainnya,
setelah itu tutup dan membubarkan diri,"
DAFTAR TOKOH/3
15
No Afiliasi Nama Posisi Quote
12 Ketua Forum Zakat Bambang Suherman Netral
"Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang
melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian
Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas,"
13
Pengamat Politik Mardigu Wowiek Kontra
“Waduh kok begini? Apa karena orang Indonesia
orang sorgawi, sangat percaya apa-apa yang
berbau sorga jadi gampang dimanfaatin. Ya jangan
begitulah lembaga-lembaga jualan kebaikan,”
14
Branch Manager ACT Sulutgo Budianto Tangahu Pro
"Saat ini banyak support yang masuk ke kami.
Namun Dengan isu ini, donasi-donasi dari publik
akan berpengaruh ke depannya. Akan tetapi,
doakan kami ACT terus menjalankan amanah
dengan sebaik-baiknya,"
15
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar Kontra
"Yang bisa melaporkan juga masyarakat umum baik
penyumbang maupun bukan. Karena tindak pidana
penggelapan adalah bukan delik aduan, maka
setiap orang yang mengetahui ada penggelapan
uang mempunyai hak untuk melaporkan secara
pidana atas penggelapan itu,"
16
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Kontra
"Kami mendesak aparat hukum untuk melakukan
tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan
dana umat ini,"
DAFTAR TOKOH/4
16
No Afiliasi Nama Posisi Quote
17
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A Netral
‘’Saya pun baru tahu dari ente ini kalau Pak Sudarman di
ACT,”
18
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan RI
Mahfud MD Kontra
"Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd
kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg
kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria,
dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata
dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT
bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses scr hukum
pudana,"
19
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar Kontra
"Untuk kasus ACT saya kira sebaiknya pihak-
pihak berwenang harus segera mengusutnya. Biar
tidak jadi kasak-kusuk saja di masyarakat. Kalau
memang ada indikasi penyelewengan ya dijewer,
tegakkan hukum yang setimpal,
20
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace
Hasan Syadzily Ace Hasan Syadzily Kontra
"Kami akan klarifikasi kepada Kemensos soal
keberadaan ACT ini yang mengumpulkan dana
dari masyarakat,"
DAFTAR TOKOH/5
17
No Afiliasi Nama Posisi Quote
21
Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi Kontra
‘"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena
adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri
Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari
Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih
lanjut”,
22 Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Netral
"Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan
unsur pidana. Sudah ada beberapa pihak yang
sudah diklarifikasi. Namun bukan terkait donasi,
melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai
pelapor,"
23
Pemuka agama/ Pengelola situs
Bincang Syariah
Ustaz Ibnu Kharis / Ustaz
Ahong
Kontra
"ACT sudah lama terindikasi mendanai aksi
terorisme di Suriah. Tapi gak langsung ditutup,"
24
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi
PKB Maman Imanulhaq Kontra
“Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, kita
sangat prihatin. Ini tentu akan membuka juga
gunung es dari begitu banyak penyimpangan
orang yang menggunakan isu kemanusiaan,”
25
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
KH Muhyiddin Junaidi Pro
“Pencabutan izin ACT untuk menerima donasi oleh
Kemensos sebelum dilakukan penyelidikan secara
menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan
menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,”
SITUS BERITA PALING AKTIF
18
40%
• 5 besar media mayoritas
adalah media mainstream.
• Mainstream:
wartaekonomi.co.id, viva.co.id,
news.detik.com, viva.co.id.
• Substream:
makassar.terkini.id.
PEMBERITAAN POSITIF
20
40%
• Nama tokoh: Muslim Arbi
• Kelompok: Direktur Gerakan Perubahan
• Quote: “Tampaknya ada upaya untuk
memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola
serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi
serangan itu sebagai settingan untuk menutupi
kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi
negara,”
• Motif: Nyatakan adanya dugaan pengalihan isu
dari pemerintah
• Media: Mainstream/rmol.id
• Nama tokoh: KH Muhyiddin Junaidi
• Kelompok: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Quote: “Pencabutan izin ACT sebelum dilakukan
penyelidikan secara menyeluruh adalah
kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan
main yang berlaku di negeri ini,”
• Motif: Kritik kebijakan pencabutan izin ACT
• Media: Substream/eramuslim.com
PEMBERITAAN NEGATIF
19
40%
• Nama tokoh: Muhadjir Effendi
• Kelompok: Menteri Sosial Ad Interim
Quote: “Jadi alasan kami mencabut (izin),
dengan pertimbangan karena adanya
indikasi pelanggaran terhadap Peraturan
Menteri Sosial"
• Motif: Kabarkan pencabutan izin ACT
karena adanya pelanggaran
• Media: Mainstream/tempo.co
• Nama tokoh: Moh Mahfud MD
• Kelompok: Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam)
• Quote: "Jika ACT benar selewengkan dana,
harus diproses Hukum,"
• Motif: Sarankan proses hukum pada kasus
penyelewengan dana
• Media: Mainstream/kabar24.bisnis.com
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatDamar Juniarto
 
Social Network Analysis using Gephi and Drone Emprit
Social Network Analysis using Gephi and Drone EmpritSocial Network Analysis using Gephi and Drone Emprit
Social Network Analysis using Gephi and Drone EmpritIsmail Fahmi
 
Ppt sejarah minat persenjataan
Ppt sejarah minat persenjataan Ppt sejarah minat persenjataan
Ppt sejarah minat persenjataan MelizaCahya
 
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALPOLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALIsmail Fahmi
 
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan Ekonomi
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan EkonomiHoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan Ekonomi
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan EkonomiIsmail Fahmi
 
Konflik geopolitik rusia ukraina
Konflik geopolitik rusia ukrainaKonflik geopolitik rusia ukraina
Konflik geopolitik rusia ukrainaRiska hardiati
 
Drone Emprit: Konsep dan Teknologi
Drone Emprit: Konsep dan TeknologiDrone Emprit: Konsep dan Teknologi
Drone Emprit: Konsep dan TeknologiIsmail Fahmi
 
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi Digital
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi DigitalMateri 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi Digital
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi DigitalIndriyatno Banyumurti
 
Internet Sehat dan Literasi Digital
Internet Sehat dan Literasi DigitalInternet Sehat dan Literasi Digital
Internet Sehat dan Literasi DigitalICT Watch
 
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui Internet
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui InternetPpt Penyebaran Berita Hoax Melalui Internet
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui InternetTiara Arianti
 
Literasi Digital - Menjadi Netizen Cerdas
Literasi Digital - Menjadi Netizen CerdasLiterasi Digital - Menjadi Netizen Cerdas
Literasi Digital - Menjadi Netizen CerdasIndriyatno Banyumurti
 
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaStrategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaFirman Nugraha
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
 
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran Kebencian
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran KebencianRealitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran Kebencian
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran KebencianIsmail Fahmi
 
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?Tri Widodo W. UTOMO
 
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakan
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakanBijak bersosmed - tips dan informasi gerakan
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakanliterasi digital
 
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024Ismail Fahmi
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaDavid Adi Nugroho
 

Mais procurados (20)

Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
 
Social Network Analysis using Gephi and Drone Emprit
Social Network Analysis using Gephi and Drone EmpritSocial Network Analysis using Gephi and Drone Emprit
Social Network Analysis using Gephi and Drone Emprit
 
Ppt sejarah minat persenjataan
Ppt sejarah minat persenjataan Ppt sejarah minat persenjataan
Ppt sejarah minat persenjataan
 
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALPOLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
 
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan Ekonomi
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan EkonomiHoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan Ekonomi
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan Ekonomi
 
Konflik geopolitik rusia ukraina
Konflik geopolitik rusia ukrainaKonflik geopolitik rusia ukraina
Konflik geopolitik rusia ukraina
 
Drone Emprit: Konsep dan Teknologi
Drone Emprit: Konsep dan TeknologiDrone Emprit: Konsep dan Teknologi
Drone Emprit: Konsep dan Teknologi
 
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi Digital
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi DigitalMateri 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi Digital
Materi 1 (TOT Literasi Digital): Internet, Media Sosial, dan Literasi Digital
 
Internet Sehat dan Literasi Digital
Internet Sehat dan Literasi DigitalInternet Sehat dan Literasi Digital
Internet Sehat dan Literasi Digital
 
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui Internet
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui InternetPpt Penyebaran Berita Hoax Melalui Internet
Ppt Penyebaran Berita Hoax Melalui Internet
 
Literasi Digital - Menjadi Netizen Cerdas
Literasi Digital - Menjadi Netizen CerdasLiterasi Digital - Menjadi Netizen Cerdas
Literasi Digital - Menjadi Netizen Cerdas
 
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragamaStrategi pembinaan kerukunan umat beragama
Strategi pembinaan kerukunan umat beragama
 
Menulis headline
Menulis headlineMenulis headline
Menulis headline
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
 
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran Kebencian
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran KebencianRealitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran Kebencian
Realitas Demokrasi - Hoaks dan Ujaran Kebencian
 
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?
UMKM Pasca Pandemi: Saatnya Transformasi Digital?
 
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakan
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakanBijak bersosmed - tips dan informasi gerakan
Bijak bersosmed - tips dan informasi gerakan
 
Pelatihan Jurnalistik
Pelatihan JurnalistikPelatihan Jurnalistik
Pelatihan Jurnalistik
 
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 

Semelhante a Isu Penyelewengan Dana ACT

Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014hastapurnama
 
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI Jakarta
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI JakartaStrategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI Jakarta
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI JakartaDadang Solihin
 
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet ed...
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet  ed...Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet  ed...
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet ed...SatuDunia
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfMUSAWAL MAJID
 
Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Ismail Fahmi
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIR
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIRPENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIR
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIRIsmail Fahmi
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaICT Watch
 
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus Baru
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus BaruRevisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus Baru
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus BaruDamar Juniarto
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPyaumilannisa
 
Revitalisasi gerakan civil society & peran media
Revitalisasi gerakan civil society & peran mediaRevitalisasi gerakan civil society & peran media
Revitalisasi gerakan civil society & peran mediaAnna Marsiana
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
 
Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis luthfiyyah10
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfSitiFarida22
 

Semelhante a Isu Penyelewengan Dana ACT (20)

#BlokirKominfo
#BlokirKominfo#BlokirKominfo
#BlokirKominfo
 
Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014Media Indonesia 20 Maret 2014
Media Indonesia 20 Maret 2014
 
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI Jakarta
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI JakartaStrategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI Jakarta
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI Jakarta
 
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet ed...
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet  ed...Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet  ed...
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet ed...
 
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
 
Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIR
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIRPENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIR
PENUTUPAN ALEXIS: DUKUNGAN LUAS MENGALIR
 
Bicara Atau Penjara
Bicara Atau PenjaraBicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara
 
Cb oms
Cb omsCb oms
Cb oms
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas Lama
 
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus Baru
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus BaruRevisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus Baru
Revisi UU ITE Nafas Lama Dalam Bungkus Baru
 
DASAR2 ILMU POLITIK.pptx
DASAR2 ILMU POLITIK.pptxDASAR2 ILMU POLITIK.pptx
DASAR2 ILMU POLITIK.pptx
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revitalisasi gerakan civil society & peran media
Revitalisasi gerakan civil society & peran mediaRevitalisasi gerakan civil society & peran media
Revitalisasi gerakan civil society & peran media
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
 
Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
 

Mais de Ismail Fahmi

HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...Ismail Fahmi
 
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024Ismail Fahmi
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
 
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024Ismail Fahmi
 
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024Ismail Fahmi
 
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024Ismail Fahmi
 
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024Ismail Fahmi
 
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMMUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMIsmail Fahmi
 
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02Ismail Fahmi
 

Mais de Ismail Fahmi (20)

HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
 
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
 
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
 
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
 
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
 
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
 
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
 
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
 
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
 
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
 
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMMUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
 
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
 

Isu Penyelewengan Dana ACT

  • 1. Dalam Pemberitaan dan Percakapan 30 Juni – 6 Juli 2022 AKSI CEPAT TANGGAP
  • 2. TEMUAN 2 • Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial. • Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT : • Media online: 31% negatif. • Media sosial: 58% negatif. • Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT. • Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara. • Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI. • Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.
  • 3. ANALISIS 3 • Isu terkait penyelewengan dana ACT menarik atensi publik dan media. Salah satunya didorong fantastisnya angka- angka rupiah yang diterima para petinggi ACT. • Oleh akun pro ACT—yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok pro oposisi—diskusi isu ini dibawa ke arah politik: bahwa isu ACT digunakan untuk sudutkan Gubernur Anies Baswedan dan partai oposisi pemerintah (PKS). Karenanya, isu ACT tidak lebih dari pengalihan isu. Narasi–narasi ini digerakkan secara terstruktur dengan menggunakan tagar #KamiPercayaACT. • Tagar #KamiPercayaACT sempat merajai Trending Topics Indonesia pada 5 Juli pagi. Tagar ini, juga digunakan untuk mengangkat narasi preventif, ialah dengan memprediksi kasus ini akan digiring pada isu terorisme. • Karakter unggahan akun pro ACT cenderung membandingkan kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi dan lembaga pemerintahan lainnya, selain mengkritik reaksi pemerintah yang berlebihan menanggapi ACT. • Di sisi lain warganet yang menunjukkan sikap kontra terhadap ACT tampak aktif mengorek rekam jejak penyaluran dana oleh ACT, antaranya ganti rugi korban Boeing, Gempa Padang, hingga bahasan soal aliran dana pada kelompok terorisme. Sejumlah pernyataan pejabat pemerintah turut menguatkan opini publik atas desakan pengusutan aliran dana ACT. • Meski mengapresiasi sikap Pemerintah yang telah cabut izin ACT, warganet juga kritik sikap Pemerintah yang dinilai membiarkan kegiatan ACT selama bertahun–tahun dan sebut tindakan pemerintah selalu dipantik oleh isu yang viral. • Beberapa media substream diketahui mulai mengulas hubungan ACT dengan PKS. Secara umum media menempatkan ACT sebagai pihak yang bermasalah.
  • 5. TRENDING TOPICS #KamiPercayaACT 5 • Tagar #KamiPercayaACT sempat menjadi Trending Topics Indonesia (TTI) pada 5 Juli dari pukul 6 hingga pukul 10.30 WIB. • Sempat turun, lalu naik lagi di posisi 5 TTI besar pada 6 Juli dini hari. Kemudian, konsisten melandai.
  • 6. SNA 4 PETA MEDIA SOSIAL TERKAIT ACT ➢ Pembahasan soal ACT didominasi oleh sentimen negatif warganet (58%)➔ Publik selidiki sejumlah penyelewengan aliran dana ACT, Amplifikasi pemberitaan soal kejanggalan pengelolaan dana ACT, soroti ada keterkaitan antara ACT dengan organisasi terorisme hingga oposisi pemerintah. ➢ Narasi positif yang mengemuka di periode ini (34%) ➔ Tepis adanya keterkaitan ACT dengan Anies Baswedan (ABW), Kaitkan permasalahan ACT dengan ijin Kemensos, Duga ada pengalihan isu dari pemerintah. ➢ Publik desak aparat hukum untuk menyelidiki dugaan aliran dana ACT yang mengarah ke penadanaan terorisme maupun korupsi petinggi. Klaster 1 – : Pro ACT: •@ekowboy2: • Sindir akun kontra ABW yang ungkit kerja sama ACT dengan ABW •@MNW_MNW_MNW: • Sindir ide pembubaran ACT dan soroti lembaga yang lakukan korupsi namun tak dibubarkan •@NegeriKolam: • Nyatakan adanya upaya pengalihan isu dari kasus ACT untuk tutupi kasus besar pejabat pemerintah Periode pemantauan: 30 Juni s.d 6 Juli 2022 (pukul 19.59 WIB) Klaster 2 – Kontra ACT: •@daffana: • Soroti bantuan ganti rugi korban pesawat Boeing yang belum diberikan penuh oleh ACT •@budhihermanto: • Ungkap ketidakpercayaan pada ACT sejak gempa Padang •@Paltiwest: • Soroti ACT yangtidak akuntabel dan berdiri di masa pemerintahan SBY dan PKS
  • 7. TREN 5 • Pemberitaan seputar isu ACT alami peningkatan di tanggal 5 Juli dengan 2.467 mentions. Hal tersebut didorong oleh sorotan media kepada proses penyelidikan yang dilakukan PPATK, Bareskrim, Densus 88, dan Kemensos. Serta munculnya tanggapan dari para aktor politik yang dikutip oleh media. Ekspos perkembangan kasus ini diprediksi akan terus alami peningkatan seiring temuan dan langkah penyidikan terhadap ACT. • Perbincangan soal penyalahgunaan dana ACT alami eskalasi di tanggal 5 Juli dengan 27.380 mentions, didorong oleh kritikan publik atas kasus penyelewengan dana umat oleh ACT yang diulas oleh majalah Tempo. Perbincangan ini berkembang pada munculnya kontra narasi yang mengarah pada kemungkinan pengalihan isu dan upaya pemerintah untuk menjatuhkan ACT. Perbincangan diprediksi akan tetap alami peningkatan seiring dengan temuan baru di lapangan. 19 1.239 2.467 2.368 14 42 32 5.076 19.181 27.408 16.966 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30 June 2022 01 July 2022 02 July 2022 03 July 2022 04 July 2022 05 July 2022 06 July 2022 The trends of total mentions by media types News (ID) Twitter
  • 8. SENTIMEN 6 Media Online Media Sosial Media Online Media Sosial Positif (34%): • Wakil Wantim MUI sebut pencabutan izin ACT gegabah. • Pimpinan ACT berikan klarifikasi terkait penyelahgunaan dana • Merespon ACT, pegiat medsos Eko Widodo singgung korupsi bansos elit PDIP. Negatif (31%): • Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT • DPR minta bubarkan ACT jika terbukti salah • Menkopolhukam tegaskan ACT harus diproses hukum. Positif (34%): • Naiknya tagar #kamipercayaACT • Tuding adanya konspirasi jatuhkan ACT • Sindir lembaga negara yang juga lakukan korupsi Negatif (58%) : • Mengemuka tagar #AksiCepatTilep, #JanganPercayaACT • Telusuri kemungkinan aliran dana ACT ke organisasi terorisme • Ungkap pendanaan ACT yang tidak diberikan penuh pada berbagai musibah di Indonesia.
  • 14. PEMETAAN TOKOH 12 Kontra ACT • Setidaknya, ada 25 nama tokoh teratas yang kerap dikutip media terkait kasus penyelewengan dana ACT. • 3 tokoh yang berada di kelompok Pro ACT berasal dari pengurus internal ACT mengklarifikasi tuduhan media Tempo. • Sedangkan narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut. • Baik politisi, pejabat, anggota DPR berada di kelompok Kontra ACT dan mendesak pihak kepolisian mengusut kasus ACT. 9 40% 6 Pro ACT 60% 60% Netral 16% 4 32% 8 52% 13
  • 15. DAFTAR TOKOH/1 13 No Afiliasi Nama Posisi Quote 1 Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin Pro "Sumber dana remunerasi. Remunerasi atau gaji yang diterima adalah akumulasi gaji dari banyak lembaga bukan hanya dari ACT. Total remunerasi atau gaji yang diterima merupakan akumulatif dari banyak lembaga, ACT hanyalah salah satu dari sekian banyak lembaga yang pernah saya pimpin," 2 Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar Pro "Soal potongan dana kami sebutkan 13,7 persen. Jadi ACT ambil untuk operasional 13,7 persen," 3 Brand ambassador ACT. Fauzi Baadila Netral "Fakta adalah salah apabila saya ikut urus dana, management keuangan atau kepoin gaji orang lain. Di luar area gue. Jauh bro," 4 Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat Kontra "Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT, yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa," 5 Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo Netral “Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu" 6 Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB Luqman Hakim, Kontra "Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewenangan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT"
  • 16. DAFTAR TOKOH/2 14 No Afiliasi Nama Posisi Quote 7 Politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli Kontra “Punya berapa istri pendiri ACT ya? Kemewahan dan penipuan yang pakai kedok agama,Istri Ketiga Pendiri ACT Terima Aliran Dana Umat?” 8 Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Netral "Sedang didalami lebih lanjut lagi, jadi data-data ke kita hari ini merupakan dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan dan ini sedang berproses oleh aparat penegak hukum, kita tunggu hasilnya seperti apa," 9 Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabaganops) Densus 88 Antiteror Kombes Aswin Siregar Netral "Densus masih melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini," 10 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Netral "Transaksi mengindikasikan demikian (untuk kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," 11 Pengamat politik Hendri Satrio Kontra "Aset-aset diserahkan pengelolaannya ke lembaga lain yang masih dipercaya seperti ke Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat atau lainnya, setelah itu tutup dan membubarkan diri,"
  • 17. DAFTAR TOKOH/3 15 No Afiliasi Nama Posisi Quote 12 Ketua Forum Zakat Bambang Suherman Netral "Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta pelaporan rutin per semester kepada Baznas," 13 Pengamat Politik Mardigu Wowiek Kontra “Waduh kok begini? Apa karena orang Indonesia orang sorgawi, sangat percaya apa-apa yang berbau sorga jadi gampang dimanfaatin. Ya jangan begitulah lembaga-lembaga jualan kebaikan,” 14 Branch Manager ACT Sulutgo Budianto Tangahu Pro "Saat ini banyak support yang masuk ke kami. Namun Dengan isu ini, donasi-donasi dari publik akan berpengaruh ke depannya. Akan tetapi, doakan kami ACT terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," 15 Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar Kontra "Yang bisa melaporkan juga masyarakat umum baik penyumbang maupun bukan. Karena tindak pidana penggelapan adalah bukan delik aduan, maka setiap orang yang mengetahui ada penggelapan uang mempunyai hak untuk melaporkan secara pidana atas penggelapan itu," 16 Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Kontra "Kami mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini,"
  • 18. DAFTAR TOKOH/4 16 No Afiliasi Nama Posisi Quote 17 Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A Netral ‘’Saya pun baru tahu dari ente ini kalau Pak Sudarman di ACT,” 18 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD Kontra "Pd 2016/2017 sy prnh memberi endorsement pd kegiatan ACT krn alasan pengabdian bg kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tp jika ternyata dana2 yg dihimpun itu diselewengkan maka ACT bkn hny hrs dikutuk tp juga hrs diproses scr hukum pudana," 19 Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Muhaimin Iskandar Kontra "Untuk kasus ACT saya kira sebaiknya pihak- pihak berwenang harus segera mengusutnya. Biar tidak jadi kasak-kusuk saja di masyarakat. Kalau memang ada indikasi penyelewengan ya dijewer, tegakkan hukum yang setimpal, 20 Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily Ace Hasan Syadzily Kontra "Kami akan klarifikasi kepada Kemensos soal keberadaan ACT ini yang mengumpulkan dana dari masyarakat,"
  • 19. DAFTAR TOKOH/5 17 No Afiliasi Nama Posisi Quote 21 Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi Kontra ‘"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, 22 Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Netral "Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana. Sudah ada beberapa pihak yang sudah diklarifikasi. Namun bukan terkait donasi, melainkan kerja sama dengan PT Hydro sebagai pelapor," 23 Pemuka agama/ Pengelola situs Bincang Syariah Ustaz Ibnu Kharis / Ustaz Ahong Kontra "ACT sudah lama terindikasi mendanai aksi terorisme di Suriah. Tapi gak langsung ditutup," 24 Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq Kontra “Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, kita sangat prihatin. Ini tentu akan membuka juga gunung es dari begitu banyak penyimpangan orang yang menggunakan isu kemanusiaan,” 25 Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi Pro “Pencabutan izin ACT untuk menerima donasi oleh Kemensos sebelum dilakukan penyelidikan secara menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,”
  • 20. SITUS BERITA PALING AKTIF 18 40% • 5 besar media mayoritas adalah media mainstream. • Mainstream: wartaekonomi.co.id, viva.co.id, news.detik.com, viva.co.id. • Substream: makassar.terkini.id.
  • 21. PEMBERITAAN POSITIF 20 40% • Nama tokoh: Muslim Arbi • Kelompok: Direktur Gerakan Perubahan • Quote: “Tampaknya ada upaya untuk memanfaatkan dana ACT dengan pola-pola serangan isu-isu yang kurang jelas itu. Bisa jadi serangan itu sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara,” • Motif: Nyatakan adanya dugaan pengalihan isu dari pemerintah • Media: Mainstream/rmol.id • Nama tokoh: KH Muhyiddin Junaidi • Kelompok: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) • Quote: “Pencabutan izin ACT sebelum dilakukan penyelidikan secara menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,” • Motif: Kritik kebijakan pencabutan izin ACT • Media: Substream/eramuslim.com
  • 22. PEMBERITAAN NEGATIF 19 40% • Nama tokoh: Muhadjir Effendi • Kelompok: Menteri Sosial Ad Interim Quote: “Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial" • Motif: Kabarkan pencabutan izin ACT karena adanya pelanggaran • Media: Mainstream/tempo.co • Nama tokoh: Moh Mahfud MD • Kelompok: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) • Quote: "Jika ACT benar selewengkan dana, harus diproses Hukum," • Motif: Sarankan proses hukum pada kasus penyelewengan dana • Media: Mainstream/kabar24.bisnis.com