RUU HIP Mengandung Bahaya Besar, Umat Harus Waspada Dan Kembali Pada
Perjuangan Untuk Mewujudkan Haluan Negara Hakiki
Diusun oleh: Aida
Di tengah musibah wabah corona, Publik dibuat resah dengan munculnya RUU HIP
(haluan Ideologi Pancasila). Walaupun akhirnya pemerintah memutuskan untuk
menunda pembahasan RUU HIP ini, namun RUU ini telanjur memantik kemarahan
masyarakat Indonesia. Apakah ini “testing the water”?
Munculnya RUU ini diakui adalah inisiatif anggota DPR. Ketua DPP-PDIP yang juga
menjabat sebagai wakil ketua MPR dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah berpandangan
RUU HIP ini tetap diperlukan hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk benar-benar
mengembalikan ideologi Pancasila dan dapat menjadi ideologi yang hidup dan dapat
bekerja di tengah-tengah bangsa sendiri serta dapat melindungi dan membentengi
rakyat dan bangsa Indonesia dari ancaman bekerjanya ideologi komunisme,
liberalisme, kapitalisme dan paham ekstrimisme keagamaan apapun yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“PDIP berharap RUU HIP ini kelak akan menjadi undang-undang instrumental yang
dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk internalisasi dan pembumian
Pancasila ke dalam alam pikiran dan perasaan kebatinan masyarakat Indonesia,”
kata Ahmad Basarah. Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1354712/pdip-berdoa-
ruu-hip-jadi-undang-undang-instrumental
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Antonius Benny Susetyo (Romo Benny) juga berbicara terkait Rancangan Undang-
Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Romo Benny menilai RUU HIP
bertujuan memperkuat ideologi bangsa, yakni Pancasila. "Tujuan RUU HIP tentunya
untuk memperkuat ideologi bangsa kita, yaitu Ideologi Pancasila," kata Romo Benny
dalam diskusi bertema 'RUU HIP Akan Dibawa ke Mana' yang digelar oleh AP3Knl,
Rabu (17/6/2020).
Benny mengatakan haluan ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi semua
lapisan masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. RUU ini, kata
dia, diharapkan dapat memperkuat ideologi dan kelembagaan."Ke depannya,
Pancasila harus menjadi kurikulum dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber dan keutamaan hidup,"
sambungnya. Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-5057747/romo-benny-bpip-
soal-ruu-hip-untuk-perkuat-ideologi-pancasila
Memang, sejak ditanda-tangani oleh presiden Jokowi pada Mei 2018 lalu, sejak
itulah, berbagai polemik terkait BPIP ini mulai bermunculan. Mulai dari gaji ‘wah’

yang diterima oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP hingga para anggota per bulannya.
Hingga pernyataan-pernyataan kontroversial yang menyinggung SARA, seperti
"Agama musuh terbesar Pancasila" dan “Salam pancasila” yang terlontar dari
Kepala BPIP Yudian Wahyudi. (detik.com)
Sayang, walaupun sepak terjang BPIP tak memiliki pengaruh terhadap terjaganya
nilai-nilai pancasila di negeri ini. Namun, keberadaan mereka malah akan dikuatkan
landasan hukumnya dengan pembentukan Undang-Undang Haluan Ideologi
Pancasila. Di mana Rancangan Undang-Undangnya pun akhirnya kembali menuai
kontroversi.
Pada faktanya, tak hanya sekadar Isi dari RUU HIP ini yang bermasalah. Jika
ditelisik lebih dalam, sesungguhnya RUU HIP ini hanyalah sebagai penguatan
secara hukum dari keberadaan BPIP yang mengalami desakan untuk dibubarkan.
Pasalnya, BPIP sebagai lembaga ad hoc (sementara sifatnya) untuk membantu
Presiden. Memperhatikan semua figure didalam formasi BPIP adalah para orang
yang memiliki komitmen kental kepada Joko Widodo dan tidak akan bisa mengkritisi
Presiden. Sementara Presiden didalam beberapa keputusannya, banyak yang
sudah bertentangan dengan Pancasila misalnya dengan banyaknya TKA asing
China tenaga kerja kasar yang masuk ke Indonesia secara berlebihan di beberapa
proyek Investasi China tanpa pengawasan ketat dari Pemerintah. Sementara semua
personil BPIP tidak pernah mau mengkritisi Presiden Joko Widodo.
(kompasiana.com)
Memunculkan Keresahan dan Menuai Penolakan
Adanya inisiatif DPR untuk menyusun RUU HIP di tengah kecamuk Covid 19, justru
memunculkan kecurigaan publik. Publik menduga ada yang ingin mendapat manfaat
disaat situasi wabah corona. Banyak pihak yang resah karena RUU HIP ini disinyalir
akan memeras Pancasila menjadi TRISILA dan diperas lagi menjadi EKASILA.
Bahkan tak sekedar memeras, namun diduga kuat akan mengganti Pancasila,
(Pasal 7).
Mengandung Bahaya
1. Mengubah konstutisi agar semakin sekuler
Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 menunjukkan adanya upaya untuk mengganti Pancasila.
Ada perbedaan konsep yang semula sesuai kesepakatan para pendiri bangsa pada
sidang PPKI tgl 18/8/1945 akan diubah dan diganti dengan konsep Pancasila yang
diajukan Bung Karno dalam pidato sidang BPUPKI 1/6/1945. Hal ini nampak dengan
diperingati 1 juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Padahal konsep pancasila 1 juni
1945 itu berbeda dengan konsep ketika berdirinya negara dalam pembukaan

konstitusi 1945.
Indikasi yang lain, nampak jelas pada konsep RUU HIP ini Menjadikan SENDI
POKOK Pancasila adalah KEADILAN SOSIAL. Padahal sebelumnya yang menjadi
dasarnya adalah KETUHANAN bukan KEADILAN SOSIAL. Konstitusi kita
menegaskan hal ini pada Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Kontroversi pasal 7 yang berpotensi mengaburkan makna Pancasila itu sendiri.
Memeras Pancasila menjadi trisila, lalu menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong,
disinyalir dapat melumpuhkan sila pertama, yaitu “Ketuhanan YME”. Padahal, sila
pertama adalah clausa prima. Bahkan menurut pengamat politik Siti Zuhra, jika
Pancasila ingin direduksi, seharusnya pakailah sila pertama karena telah termaktub
dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1. Pasal Ini dapat diartikan mengubah PANCASILA
menjadi EKASILA.
RUU ini diduga “Mengubah” Konstitusi Negara. Ia mengubah haluan negara dan
mengancam NKRI. Pasal 4 huruf b dapat dinilai sebagai menempatkan UU ini setara
dengan UUD (Konstitusi). "pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun
dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan
pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental,
spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu
pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
berketuhanan;"
Pada Pasal tersebut dapat juga dinilai ‘setara’ dengan UUD (konstitusi), karena
terdapat frasa ‘PEDOMAN’ bagi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,
mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Meminjam istilah prof.
Danil Rasyid bahwa Pasal 4 huruf b menjadi Omnibus Law Cipta Rezim Otoriter
untuk membentuk sebuah Masyarakat Pancasila (pasal 8) sesuai kehendak rezim
berkuasa. Atau dalam istilah Ismail Yusanto “sekulerisme radikal”.
Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi secara eksplisit disebut dalam
sebuah norma hukum seperti RUU HIP, secara pasti akan mereduksi peranan
agama dalam proses proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi,
politik dan sebagainya. iptek akan menggeser pertimbangan-pertimbangan agama
dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jelas sekali, rumusan pada RUU
HIP pasal 34 Jo pasal 43 ini adalah sekulerisasi.
Dari telaahan diatas, nyatalah bahwa RUU HIP ini secara telak akan membawa
negeri yang merdeka dalam konstitusi diakui 'atas berkat rahmat Allah yang maha
kuasa' ke arah sekuler radikal atau ke arah lebih sekuler.
2. Sebagai cover/kedok dukungan pada komunisme

Sulit menghindari dugaan publik RUU ini terpapar “virus Komunis”. Semestinya
dalam membahas Pancasila, TAP MPR yang melarang PKI dan ajaran komunis,
harusnya dimasukan dalam konsideran. Karena sejarah mencatat beberapa kali PKI
yang berpaham komunis telah berkhianat dan memberontak di negeri ini.
Namun dalam konsiderannya justru tidak memuat Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan
Mengembangkan Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Hal ini, menambah
keyakinan bahwa RUU HIP ini dibuat dalam rangka menjaga hubungan dengan
negara patron yang memang berhaluan komunis.
Selain masalah konsideran yang menimbulkan tanya publik, ternyata Draft RUU HIP
yang terdiri dari 10 Bab dan 60 Pasal ini pun mengundang tanda tanya publik.
RUU ini Merupakan inisiatif DPR yang kini di pimpin oleh Puan Maharani (PDIP). Di
sisi lain, RUU ini dibahas oleh Panja (panitia Kerja) yang dipimpin juga oleh politisi
PDIP, Rieke Dyah Pitaloka.
Seakan-akan TAP MPRS ini dianggap tidak perlu diingat, bahkan mungkin dalam
jangka panjang, jika rezim seperti ini terus-menerus berkuasa, TAP MPRS ini tidak
boleh (haram) diingat. Ada upaya untuk melupakan. Jadi, RUU ini mengandung
kepentingan ideologi. Fakta ini membuktikan rezim tak lagi menolak komunisme.
Minimal tidak menolak.
Nampaknya, RUU ini terjadi di Rezim yang dipimpin oleh Presiden (dari PDIP),
Menkumham (dari PDIP), Ketua DPR (PDIP) ketua Panja (PDIP). Jadi sulit dihindari
banyak tanda tanya publik bahwa dibalik RUU ini PDIP punya banyak peran.
Dalam RUU ini justru lebih kental memuat misi Soekarnoisme tentang Pancasila
menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Ini nampak pada Pasal 7 draft RUU ini, yaitu:
pada ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam
EKASILA yaitu GOTONG ROYONG). Jadi intinya adalah gotong royong. Ekasila
gotong royong secara filosofis sama dengan komunalisme-komunisme.
Komunalisme 1 langkah menuju komunisme.
Seperti komentar Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab
(HRS) yang mengaitkan dugaan itu dengan materi keadilan sosial. Pasal 6 ayat 1
RUU HIP membahas keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila. Menurut HRS,
keadilan sosial itu mirip persis dengan manifesto Partai Komunisme yang pernah
dibawakan DN Aidit pada tahun 1963. Saat itu, DN Aidit menyatakan, bahwa urat
tunjang -yakni sendi pokok intisari- Pancasila adalah keadilan sosial bukan
ketuhanan yang maha esa.

Trauma bangsa ini tak akan bisa hilang terhadap tragedi berdarah pembunuhan
jendral yang dilakukan PKI pada 30 September 1965 silam. Juga pembantaian
terhadap 500 ribu lebih para ulama dan santri oleh PKI di Madiun tahun 1948.
Sungguh fakta sejarah yang memilukan kaum muslimin.
Wajar akhirnya masyarakat melihat bahwa RUU ini sengaja dibuat untuk
membangkitkan kembali paham komunis yang telah dilarang. Hingga MUI
mengancam, jika tak dihentikan pembahasan RUU ini, pihaknya akan mengawal
masyarakat Indonesia untuk menolak RUU ini.
3. Alat represif untuk memukul lawan politik ala Orba dan Orla
Selama ini siapa saja yang mencoba kritis dan menasihati penguasa maka akan
dituduh anti pancasila. Bahkan tak cukup dituduh anti pancasila, mereka pun difitnah
akan mengganti pancasila. Ini tuduhan paling ampuh karena setelah itu mereka bisa
dikriminalisasi secara legal. Bahkan menggunakan aparat negara untuk menekan
dan menghukum mereka yang kritis. Tak penting apakah benar-benar mereka anti
pancasila atau tidak. Yang penting mereka bisa dikriminalisasi dan tak kritis lagi.
Padahal kita pun tahu, hanya pihak penguasa yang bisa mengubah dan mengganti
Pancasila. Lebih khusus lagi adalah rezim yang sedang berkuasa. Kalau Rakyat
biasa tak mungkin bisa mengubah pancasila. Ormas pun tak mungkin bisa
mengubah Pancasila. Kalau ada yang menuding ada orang atau kelompok yang
hendak mengubah Pancasila, itu Fitnah yang keji.
Pancasila hanya bisa diubah oleh rezim yang berkuasa melalui institusi Negara yang
diberi kewenangan oleh Undang-undang. Rakyat biasa tak bisa melakukannya.
Kalau tiba-tiba ada si “Fulan” yang mengaku sudah mengubah Pancasila dan
mengumumkan ke publik maka tentu tidak dianggap sah. Bahkan dianggap tidak
ada. Si “Fulan” pun bisa dianggap orang kurang waras. Karena ia tak punya
kewenangan sesuai amanat UU.
Akan sangat berbeda jika yang membuat tafsir dan mengubah pancasila itu
dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Tentu sebagai lembaga resmi Negara akan
diakui publik. Bahkan Negara sebagai satu-satunya institusi yang punya
kewenangan untuk memaksa rakyatnya tunduk, menerima dan menjalankan
kebijakan Negara.
Presiden dapat menghakimi siapa yang pancasilais dan siapa yang anti-Pancasila.
Ini sangat berbahaya, mengingat rezim hari ini semakin represif dan anti-Islam.
Maka, Prof. Suteki menegaskan kembali dalam bincangnya di ILC bahwa RUU HIP
ini bukan hanya ditunda, tapi harus ditolak keberadaannya tanpa syarat.
Bahkan menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, RUU ini selain tidak

berguna bagi masyarakat, juga secara tegas menyampaikan bahwa Pancasila
adalah milik penguasa. Karena dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan “Presiden
merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi pancasila”.
Artinya di sini, presiden adalah sosok yang pancasilais. (islamtoday.id 08/06/2020)
RUU HIP ini dapat menjadi alat pemukul terhadap lawan-lawan politik rezim. Melalui
ini, secara subjektif mendefinisikan apa itu masyarakat Pancasila, dan siapa itu
manusia Pancasila (pasal 12 ayat 2 dan 3).
Dengan rumusan itu, rezim akan dengan mudah memaksa rakyat untuk berpikir dan
bertindak mengikuti rumusan itu, lalu menyingkirkan siapa saja yang dianggap
berbeda dengan rumusan tersebut tak peduli meski yang bersangkutan
sesungguhnya telah menjalankan perintah ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
Dengan RUU HIP ini, bila disahkan nanti, akan menjadi alat guna memukul siapa
saja yang perjuangkan penerapan Syariah Islam secara kaffah dengan alasan usaha
itu dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila
sebagaimana dirumuskan RUU HIP ini.
Beberapa kalangan bahkan menganggap RUU HIP ini akan melanjutkan represi UU
No. 16/2017 tentang Ormas yang semena-mena mencabut BHP HTI. Dan bakal
mempraktikkan kembali represi Orla dan Orba pada ormas dan umat Islam.
4. Menyasar umat Islam, khususnya pejuang khilafah
Setelah sebelumnya ngotot enggan mencantumkan TAP MPRS Nomor :
XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan PKI sebagai Organisasi
Terlarang dan Larangan Paham atau ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme
dalam konsideran RUU HIP, karena banyaknya desakan pubik, kini PDIP berubah
fikiran.
Namun, PDIP nampak licik karena secara substansi PDIP tak tegas menyatakan
TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966 setuju dijadikan konsideran mengingat dalam
RUU HIP, namun PDIP justru setuju dan mendorong ada penambahan ketentuan
menimbang (konsideran) dalam Rancangan Undang Undang atau RUU Haluan
Ideologi Pancasila yang menegaskan larangan ideologi marxisme-komunisme,
kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme.
"PDI Perjuangan setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan
dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme,
radikalisme, serta bentuk khilafahisme, ditambahkan dalam Rancangan Undang-
Undang Haluan Ideologi Pancasila". Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto
dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2020.

Menyandingkan dan mensejajarkan ajaran Islam Khilafah dengan komunisme,
Marxisme dan Leninisme adalah suatu bentuk kelancangan yang vulgar. Bahkan,
bentuk kedengkian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin. Ini sama saja
menabuh genderang kemarahan kaum muslim Indonesia, karena dianggap telah
mencederai ajaran agama Islam. Pernyataan ini juga mengkonfirmasi secara jelas
bahwa PDIP memang anti Islam. RUU HIP yang notabene usulan PDIP, didesain
penuh "Ruh" Komunisme. Yang diminta publik khususnya umat Islam adalah
dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, kenapa Hasto menarik
Khilafah dalam konsideran menimbang ?
5. Mereduksi dan meminggirkan agama, mengagamakan Pancasila
Juru bicara HTI Ismail Yusanto menjelaskan, ada masalah yang mendasar di pasal
12 ayat 3 yang merumuskan ciri-ciri manusia Pancasila. Di sana disebutkan tentang
beriman dan bertakwa, tetapi kelanjutannya dikatakan bahwa manusia beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, menurut kepercayaannya masing-masing
dan manusia yang adil dan beradab.
"Ini adalah persoalan besar, karena iman dan taqwa adalah pengucapan yang
spesifik boleh kita katakan berasal dari Islam, karena agama lain tidak
menggunakan pengucapan itu," ungkap Ismail. Sumber: media umat news.
Jadi iman dan taqwa ini, menurut Ismail, seharusnya diadopsi dari Islam ketika
memakai pengucapan ini. Dia melanjutkan, ketika ini dipakai, lalu dibawa kepada
konstruksi yang berbeda dari Islam ini adalah bentuk meminggirkan agama.
"Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukanlah dasar agama, kalau dasar agama
itu Al-Qur’an dan hadis. Di situlah, sekali lagi, kita bisa melihat kalau ada upaya
meminggirkan agama, dan sekaligus kalau dikatakan kemanusiaan yang adil dan
beradab itu sila dari Pancasila, kemudian di situ dijadikan iman dan taqwa sebagai
dasar, berarti Pancasila hendak dijadikan agama, atau mengamalkan Pancasila,"
jelas Ismail. Sumber: media umat news. Dari sini bisa kita lihat bahwa seolah ada
upaya untuk menyingkirkan agama dari kehidupan.
Dalam pasal 23 RUU HIP disebutkan bahwa pembinaan agama sebagai pembentuk
mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material
untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak
pengaruh buruk kebudayaan asing.
Rumusan tentang pembinaan agama ini terkait dengan paham ketuhanan yang
berkebudayaan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 2 RUU HIP. Paham
ketuhanan yang berkebudayaan tak dapat dipungkiri diambil dari pidato bung Karno
saat sidang di BPUPKI. Dengan rumusan seperti ini, tak pelak posisi agama
semakin termarjinalisasi. Kedudukannya menjadi sekedar sub bidang dari bidang

mental spiritual. Bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam
semua aspek kehidupan.
Reduksi makna dan kedudukan agama tampak ketika RUU HIP di pasal 12
menyebut ciri tentang manusia Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Rumusan ini mengandung paham sekularisme sinkretisme, bahkan pluralisme
agama. Frasa "menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" jelas telah
meletakkan hakikat keimanan dan ketaqwaan yang semestinya dipahami dan
dilaksanakan dengan dasar dan ukuran yang bersifat Wahyu, menjadi dengan dasar
dari suatu yang bersifat sekular. Bagaimana bisa, iman dan taqwa dengan dasar dan
ukuran kemanusiaan? Bukankah iman dan taqwa kepada Tuhan semestinya dengan
ukuran Tuhan?
Bahaya Telah Nyata, Umat Harus Waspada!
Entah mengapa DPR berinisiatif mengusulkan RUU semacam ini. Apalagi ditengah
wabah corona yang telah menelan banyak korban. RUU ini sangat berbahaya dan
mengancam keutuhan negara. Perlu kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa.
Jangan sampai RUU ini justru diperalat untuk tunggangan kepentingan ideologi lain,
baik itu kapitalis-liberal maupun Sosialis-Komunis.
Lalu, mereka bekerja menyerahkan kekayaan alam kepada oligarki dan korporasi.
kemudian menikmati kekayaan itu bersama kroninya, sambil menuding ada bahaya
dari kelompok aktifis garis keras, teroris, radikal, anti pancasila, intoleran, dll.
Walhasil, patut diduga keras RUU ini memuat agenda berbahaya yang
menghancurkan` Negara. Mengobrak-abrik hukum dan tatanan negara, mengancam
Konstitusi. Publik dan elemen bangsa harus waspada dan menolak RUU ini.
Semoga Allah menjaga negeri ini dari tangan-tangan jahat yang akan
menghancurkannya.
Perjuangan Umat, Kembali kepada Islam Sebagai Haluan Negara yang Hakiki
Jika ajaran agama Islam, yaitu Khilafah dipropagandakan sebagai ideologi,
kemudian dikampanyekan dan dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan, maka
menurut Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, dapat dinilai sebagai
bentuk pelanggaran pasal 156a KUHP, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan,
penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Sejatinya biang kerok permasalahan yang melanda negeri ini bukanlah disebabkan
ajaran Islam Khilafah atau radikalisme, seperti yang terus dipropagandakan
penguasa hari ini. Namun biang kerok dari permasalahan yang terus menghantui
adalah dasar negara ini yang sekuler dan rezim korup dalam sistem pemerintahan
Demokrasi. Sistem inilah yang melegalkan eksploitasi SDA, sistem ini pula yang
menyebabkan kesengsaraan masyarakat semakin berlapis-lapis. Tapi mereka justru
mengkambing-hitamkan Islam.
Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan. Berbeda dengan ideologi
sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dengan kehidupan. Islam menjadikan
agama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan; Bagaimana cara
beribadah, mencari nafkah, mendidik putra-putri mereka, hingga cara mengurusi
negara. Semua telah disyariatkan. Mengembalikan sistem pemerintahan Khilafah,
adalah kewajiban kaum muslim. Sehingga memperjuangkannya adalah semata
bentuk ketaatan seorang hamba pada perintah penciptanya. Telah jelas keunggulan
ideologi Islam sebagai dasar negara. Dan telah terbukti kesuksesan sistem khilafah
sebagai sistem pemerintahan dalam menyejahterakan warganya.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengoreksi total haluan negara kita. Jika sudah
jelas terbukti haluan negara ini cacat dari asasnya, maka segera tinggalkan.
Beralihlah menuju haluan hakiki yang berasal dari Sang Pembuat manusia yaitu
Allah SWT.
“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan
(agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui.” (TQS. Al-Jaatsiyah: 18). []