Dokumen tersebut membahas lingkup kegiatan penyusunan dokumen lingkungan untuk proyek pembangunan rumah sakit, mencakup pengumpulan data, pembuatan dokumen lingkungan seperti ANDAL dan UKL-UPL, serta melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik.

1. PT. KARUNIA PRAJA PESONA
(MAYAPADA GROUP)
MAYAPADA INTERNATIONAL
HOSPITAL

2. LINGKUP KEGIATAN
1. Pengurusan dan Pembuatan Dokumen
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat (PKKPR
Darat)
KESESUAIAN Rencana Kegiatan Pembangunan pada Lahan Darat
dengan RTRW dan RDTR KOTA BATAM dan/atau Ketinggian
Bangunan KKOP

4. 2. Pengumpulan Data dan Suryei Lapangan (Primer & Sekunder)
- Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study Report)
- Survey (Topografi, dll)
- Pengambilan Sampel, meliputi :
1. Kualitas Udara
2. Kebisingan
- Kondisi Tapak Proyek
- Keterkaitan Lokasi Kegiatan dengan Kegiatan Sekitar
- Dll
LINGKUP KEGIATAN

5. 3. Pembuatan Dokumen Lingkungan
Secara garis besar lingkup pekerjaan dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, meliputi :
a. Penapisan (ANDAL/ ANDAL/ SPPL)
b. Review terhadap dokumen Rencana Kerja (TEKNIS)
c. Konsultasi Publik (Media Massa, Pamflet maupun konsultasi publik langsung) jika ditapiskan ANDAL
d. Penyusunan Pertimbangan Teknis dan penyerahan di DLHK untuk pembahasan jika ditapiskan terdapat Pertimbangan
Teknis
e. Kunjungan Lapangan (survey) untuk mendapatkan data primer dan sekunder terkait kondisi terkini lokasi rencana
kegiatan. Survey dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya :
I. Aspek Geo-Fisik-Kimia, yang terdiri dari
II. Aspek Biologi
III. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
IV. Aspek Kesehatan Lingkungan
V. Aspek Hidrooceanografi
f. Penyusunan dokumen lingkungan (Formulir KA & ANDAL/ ANDAL/ SPPL) setiap jenis dokumen memiliki alur proses
sidang yang berbeda pula
g. Penerbitan persetujuan lingkungan
LINGKUP PROPOSAL
PEMBANGUNAN TERSUS

6. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN

7. PERMEN LH Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Daftar Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021
tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 5
TAHUN 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
KEWENANGAN KOMISI PENILAI KAB/ KOTA
atau PROVINSI/ KOTA/ PUSAT
PENDEKATAN STUDI, PEDOMAN SERTA
PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

8. KEWENANGAN
DLH KOTA
BATAM

9. GAMBARAN UMUM
PENAPISAN
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project)
Proses Penapisan (Screening)
Wajib Amdal Wajib ANDAL
Proses
Formulir KA, ANDAL
& RKL-RPL dan
Izin Lingkungan
Proses
ANDAL dan Izin
Lingkungan
SPPL
Proses
SPPL
UKL-UPL
Proses
UKL-UPL

12. WAJIB AMDAL

13. Ruang lingkup pekerjaan dalam penyusunan dokumen ANDAL ini meliputi :
1. Penapisan
2. Review terhadap dokumen Rencana Kerja (TEKNIS)
3. Konsultasi Publik (Media Massa, Pamflet maupun konsultasi public langsung)
4. Penyusunan Pertimbangan Teknis dan penyerahan di DLHK untuk pembahasan
5. Penyusunan dokumen Formulir Kerangka Acuan AMDAL dan penyerahan di DLHK untuk pembahasan
6. Kunjungan Lapangan (survey) untuk mendapatkan data primer dan sekunder terkait kondisi terkini lokasi rencana
kegiatan. Survey dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya :
I. Aspek Geo-Fisik-Kimia, yang terdiri dari
II. Aspek Biologi
III. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
IV. Aspek Kesehatan Lingkungan
V. Aspek Hidrologi
5. Penyusunan Dokumen ANDAL dan penyerahan di DLH untuk pembahasan
6. Penerbitan persetujuan lingkungan
PROSES ANDAL

14. 1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses
izin lingkungan;
Keterlibatan Masyarakat Permen LH No 17 Tahun 2012
KONSULTASI PUBLIK

15. No Ketentuan Peraturan MENLH tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam
Amdal dan Izin Lingkungan (Revisi)
1. Ruang lingkup
pengaturan
1) Keterlibatan masyarakat dalam Amdal
• Pengumuman
• Konsultasi publik
• Wakil masyarakat terkena dampak
2) Keterlibatan masyarakat dalam izin lingkungan
• Pengumuman
2. Kelompok Masyarakat 1. Masyarakat terkena dampak
2. Masyarakat pemerhati
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam Amdal
KONSULTASI PUBLIK
Keterlibatan Masyarakat Permen LH No 17 Tahun 2012

16. PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM PROSES AMDAL
CONTOH

17. Masyarakat yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal
Masyarakat
dalam Proses
AMDAL
Masyarakat
Pemerhati
Masyarakat
Terkena
Dampak
Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal
Masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi
amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan
merasakan dampak dari adanya rencana usaha
dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang
akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang
akan mengalami kerugian
Masyarakat yang tidak terkena dampak
dari suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan, tetapi mempunyai perhatian
terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut, maupun dampak-
dampak lingkungan yang akan
ditimbulkannya
Masyarakat yang berada di luar
dan/atau berbatasan langsung
dengan batas wilayah studi amdal
yang terkait dengan dampak
rencana usaha dan/atau kegiatan
1
2
3

18. Kegiatan penyusunan laporan ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± minimal x hari kerja
Kegiatan ini Tidak Termasuk PERTEK jika diwajibkan Pertek serta Ijin Dasar
WAKTU PELAKSANAAN
ANDAL

19. Kegiatan penyusunan laporan ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± 234 hari kerja
Waktu ini Menyesuaikan Waktu Tunggu untuk PENAPISAN dan PENERBITAN PENGESAHAN DAN DILUAR PERTEK
serta Izin Dasar
WAKTU PELAKSANAAN
ANDAL