1. Disusun oleh :
1. Ammar Nur Ashri
(A510130202)
2. Didik Ernanda
(A510130210)
3. Wahyu Kurniawan
(A510130223)
4. Neena Desy Roesdiana (A510130225)
5. Anggita Setya Arum (A510130237)

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan
mulai di kenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya
organisasi, ada yang memiliki kekuasaan dan kewenangan
tertinggi dan untuk menguasai dan mengatur kehidupan
masyarakat yang disebut Negara. Jadi dapat dikatakan
peraturan perundang-undangan tidak lain adalah perwujudan
kekuasaan dan kehendak yang berkuasa yang berbentuk
hukum. Perkembangan peranan bahwa peraturan perundangundangan pun di dorong pula oleh adanya badan-badan
kenegaraan yang khusus berwenang dalam membentuk
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun
daerah. Peraturan perundang-undangan berbeda dengan
Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya merupakan
salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan.
Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri adalah semua
peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh
penjabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk
tertulis.

3. 1. UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum
Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum
tertinggi.
2. Undang-undang
adalah suatu bentuk peraturan untuk
melaksanakan undang-undang dasar atau
ketetapan MPR yang dibentuk oleh DPR dengan
persetujuan bersama dengan presiden.
3. Peraturan pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh presiden untuk menjalankan undang-undang
dengan sebagaimana mestinya.

4. 4. Peraturan Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.
Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi
untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
5. Peraturan daerah
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan dalam tingkat ini
dibagi menjadi dua, yaitu :Peraturan daerah provinsi dan
Peraturan daerah kabupaten / kotamadya Peraturan desa.
Adapun tujuan dari adanya Perda adalah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

5. Adalah proses pembuatan peraturan
perundang-undangan yang dasarnya dimulai
dari :
1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Teknik penyususnan
4. Pembahasan
5. Pengesahan
6. Pengundangan atau penyebarluaskan

6. Secara implisit:
- Kejelasan tujuan
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan
- Keterbukaan

7. Secara eksplisit :
•Asas berdasarkan tingkatan hirarki.
•UU tidak dapat diganggu gugat.
•UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang
secara umum.
•UU tidak bersifat surut.
•UU yang baru mengesampingkan UU yang lama.
bersifat
Sedangkan materi perundang-undangan harus mengandung
asas :
> Pengayoman
> Kemanusiaan
> Kebangsaan
> Kekeluargaan
> Kenusantaraan
> Bhineka tunggal ika
> Keadilan
> Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
> Ketertiban dan kepastian hukum
> Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

8. 



Landasan Filosofis
Landasan yuridis
Landasan sosiologis
Landasan politis

9. 





Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi
pertauran untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai
warga negara harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan.
Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjamin
rasa keadilan dan kebenaran.
Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam
menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga
negara dan warga masyarakat.
Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara
agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis.
Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan
kehidupan yang harmonis rasa.
Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi
warga negara.
Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

10. Berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan Indonesia menurut UU Nomor 10
tahun 2004 di atas terdapat perubahan sumber
hukum dan tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu:
 Dihapuskannya dua jenis peraturan
perundang-undangan, yakni TAP MPR dan
Keputusan Presiden.
 Diperkenalkannya satu jenis peraturan
perundang-undangan baru yang sebelumnya
tidak dikenal, yakni Peraturan Presiden; dan
 Jenis peraturan perundang-undangan berupa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
hierarkinya disejajarkan dengan jenis peraturan
perundang-undangan berupa Undang-undang.

11. 


Peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan
atau dasar hukum bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah atau berada di
bawahnya.
Peraturan perundang-undangan tingkat lebih
rendah harus bersumber atau memiliki dasar
hukum dari peraturan perundang-undangan
tingkat lbih tinggi.
Isi atau muatan peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.